BANTEN POS

Tag: Arief

  • Walikota Tangerang Kunjungi Pos Pengamanan Nataru

    Walikota Tangerang Kunjungi Pos Pengamanan Nataru

    TANGERANG, BANPOS – Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah mengunjungi pos Pengamanan Natal dan Tahun Baru yang berada di CBD Ciledug, Tangerang, Kamis (26/12).

    Dalam kunjungannya tersebut, ia menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI dan Polri yang telah bersinergi dengan Pemerintah Kota Tangerang dalam rangka menjaga kondusifitas kota selama momen Natal dan tahun baru (Nataru) 2020.

    “Selamat bertugas pak, terima kasih sudah membantu masyarakat menjaga keamanan kota,” tutur Arief kepada sejumlah petugas kepolisian yang sedang berjaga.

    Arief juga mengimbau agar masyarakat Kota Tangerang tetap bisa menjaga keamanan, kedamaian serta kebersihan Kota Tangerang selama momen libur Natal dan Tahun Baru.

    “Jaga persaudaraan dan toleransi antar sesama warga Kota Tangerang,”

    “Dan titip juga kebersihan wilayah Kota Tangerang,” pesan Arief.

    Selain itu, Arief juga berpesan agar masyarakat Kota Tangerang dapat merayakan momen pergantian tahun 2020 dengan damai dan tidak berlebihan.

    “Rayakan natal dan tahun baru tentunya dengan tidak mengganggu kepentingan umum,” tandasnya. (SUG/PBN)

  • Bantu Modal Usaha Masyarakat, Pemkot Tangerang Luncurkan Program EMAS

    Bantu Modal Usaha Masyarakat, Pemkot Tangerang Luncurkan Program EMAS

    TANGERANG, BANPOS – Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah didampingi oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teddy Bayu Putra resmi meluncurkan program EMAS (Ekonomi Masyarakat Sejahtera) yang diselenggarakan oleh KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) bekerja sama dengan Bank BJB Banten, pada Kamis (05/12).

    Bertempat di Masjid Raya Al-Azhom, kegiatan tersebut mengambil tema “Satukan Langkah Wujud Ekonomi Masyarakat Sejahtera Dengan Nilai-Nilai Akhlakul Karimah”.

    Program EMAS, diluncurkan untuk membantu modal usaha kepada masyarakat Kota Tangerang dalam bentuk pinjaman syariah (tanpa bunga), hanya membayar biaya admin sebesar 3 persen dengan minimal peminjangan 500 ribu sampai dengan 2 juta rupiah dengan batas waktu 6-24 bulan.

    Dalam sambutannya, Arief menyampaikan Program EMAS adalah komitmen Pemkot Tangerang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami akan meningkatkan dan menjalankan program peminjaman tanpa bunga kepada masyarakat Kota Tangerang, sehingga kesejahteraan terwujud dengan maksimal dan tepat sasaran,” ungkapnya.

    Arief berharap Program EMAS ini digunakan untuk masyarakat yang baru memulai usaha atau yang sudah mempunyai usaha baik dari mikro yang nantinya bisa berkembang ke kecil lalu menengah.

    “Mudah-mudahan masyarakat Kota Tangerang menjadi masyarakat sejahtera dan program ini bisa dirasakan manfaatnya dan niatkan usaha kita ini sebagai ibadah serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi lingkungan sekitar,” harapnya.

    “Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Program EMAS, terutama Bank BJB yang telah mengembangkan CSR di Kota Tangerang dengan memberikan pinjaman modal dana usaha syariah (tanpa bunga) sebesar 5 miliar rupiah untuk masyarakat Kota Tangerang yang berkolaborasi dengan Dinas Koperasi & UKM Kota Tangerang, MUI, HIK, dan KNKS,” tambahnya.

    Kepala Koperasi & UKM Kota Tangerang, Teddy Bayu Putra mengungkapkan, dari Program EMAS pihaknya berharap masyarakat semakin termotivasi dalam membangun usaha.

    “Ini wujud nyata kami bekerjasama dengan Bank BJB karena sejalan dengan Proogram Emas dimana ingin memajukan, meningkatkan dan mengembangkan perekonomian di Indonesia khususnya di Kota Tangerang,” ungkapnya.

    Ketua Forum TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan) Mulyanto berharap, agar tidak hanya Bank BJB saja tapi bisa diikuti pelaku usaha lain untuk bisa berpartisipasi membantu pelaku usaha kecil mikro di Kota Tangerang.

    “Kedepan akan menggandeng BUMD Kota Tangerang dan tidak menutup kemungkinan pihak swasta juga,” ungkapnya. (SUG)

  • Sinergi Ulama dan Umaro Dukung Pembinaan dan Pemberdayaan Umat

    Sinergi Ulama dan Umaro Dukung Pembinaan dan Pemberdayaan Umat

    TANGERANG, BANPOS – WaliKota Tangerang Arief R. Wismansyah dan wakilnya Sachrudin hadir dalam acara Pengajian Ulama dan Umaro Tingkat Provinsi Banten yang dilaksanakan di Gedung MUI Kota Tangerang, pada Rabu (30/10).

    Acara yang mengusung tema “Penguatan Peran Ulama dan Umaro Dalam Pembinaan Umat” tersebut, juga dihadiri oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim, Ketua Umum MUI Provinsi Banten A.M. Romly, Sekretaris Umum MUI Provinsi Banten Zakaria Syafei, Ketua MUI Kota Tangerang Edi Junaedi, Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Abdul Karim, dan Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0506/Tangerang Kolonel Wisnu Kurniawan.

    Arief menerangkan bahwa ulama dan umaro haruslah saling bersinergi dalam pembinaan umat. Berlatar inilah, Pemerintah Kota Tangerang terus mendorong keberadaan masjid dan mushola, tidak hanya sebagai tempat ibadah tapi juga memberdayakan umat di wilayah lingkungan.

    “Contohnya kami telah menyalurkan bantuan lewat masjid-masjid sebagai pusat gerakan pengembangan ekonomi, bantuan tersebut berupa bantuan pendidikan dan pengembangan UKM,” ucap Arief.

    Selain itu, untuk membantu fakir miskin dan dhuafa serta mempercepat penyaluran bantuan telah tersedia 81 ATM Beras yang tersebar di masjid dan mushola se-Kota Tangerang.

    Disamping itu, Kota Tangerang yang juga telah dipilih sebagai pilot project Kota Ekonomi Syariah dari Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) selain lewat peningkatan zakat dan ATM Beras, akan dibentuk pula Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

    “Sekarang banyak bank-bank keliling yang bunganya sangat tinggi dan meresahkan masyarakat, nanti akan diberikan pelatihan oleh KNKS sehingga masjid dan mushola bisa mengembangkan BMT-BMTnya,” ungkap Arief.

    “Yang selama ini jadi beban masyarakat ada solusi yang lebih meringankan sesuai dengan konsep syariah,” lanjutnya.

    Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim menjelaskan ulama yang saat ini ada di sekitar kita agar dijadikan pembimbing untuk mengajarkan serta membimbing umat.

    “Karena tanpa ada yang membimbing, mengajari, dan mengarahkan akan seperti apa masyarakat,” ujar pria yang akrab di sapa WH tersebut.

    Terlebih ketika kemajuan teknologi informasi yang saat ini luar biasa cepat masuk ke telinga dan hati masyarakat, maka peran ulama sangat dibutuhkan dalam menuntun umat.

    “Ini yang harus di waspadai, jangan sampai ini lebih cepat diserap dan diresapi ketimbang ajaran-ajaran agama, syiar islam atau dakwah dari para ulama kita,” ujar WH. (sug/pbn)

  • Aneh, Tafsir Pemkot Tangerang Beda Soal UU Kesehatan

    Aneh, Tafsir Pemkot Tangerang Beda Soal UU Kesehatan

     

    TANGERANG, BANPOS — Pemkot Tangerang menepis kritikan dari DPRD dengan cara berbeda. Pemkot Tangerang menghitung alokasi anggaran dengan menggabungkan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung, sehingga melebihi batas minimal 10 persen anggaran yang ditetapkan oleh UU Kesehatan.
    Sedangkan fraksi Gerindra dan fraksi PDI-Perjuangan menghitung dengan basis presentase belanja langsung, yang menunjukkan angka di bawah 10 persen, atau tepatnya 8 persen.
    Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36/2009 tentang Kesehatan menyebutkan, Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 % (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.
    Dalam pidatonya, Wakil Walikota Tangerang Sachrudin menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang sudah sesuai aturan mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp 613,63 miliar pada RAPBD tahun anggaran 2020.
    “Alokasi untuk anggaran kesehatan pada RAPBD tahun anggran 2020 sebesar Rp 613,63 miliar atau 12,79 persen. Ini sudah sesuai ketentuan aturan yang ada, yaitu sekurang-kurangnya 10 persen,” ujarnya.
    Disebutkan anggaran kesehatan Rp 613,63 miliar terbagi atas belanja tidak langsung sebesar 228,66 miliar dan belanja langsung sebesar Rp 385,17 miliar.
    Untuk diketahui, pada sidang paripurna sebelumnya, Fraksi Gerindra menyoroti anggaran kesehatan yang dialokasikan Pemkot Tangerang pada APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 385 miliar. Jumlah itu dinilai Fraksi Gerindra sangat kecil yakni hanya 8 persen dari total proyeksi APBD tahun 2020 sebesar Rp 4,79 triliun.
    “Ini artinya masih 8 persen, padahal dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 harusnya minimal 10 persen,” ujar juru bicara Fraksi Gerindra, Junadi sebelumnya.
    Terkait belum banyaknya puskesmas rawat inap yang menjadi bagian pertanyaan dewan, Sachrudin mengaku, saat ini Pemerintah Kota Tangerang baru memiliki empat puskesmas rawat inap. Kendati demikian, terdapat 41 puskesmas dengan layanan 24 jam dan 41 puskesmas non rawat inap.
    “Di tahun 2020 direncanakan pembangunan Puskesmas Sudimara Pinang dan Puskesmas Batusari,” ujarnya.
    Sachrudin melanjutkan, pada tahun 2020 direncanakan peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan puskesmas pada program pengembangan sumber daya kesehatan.
    Nantinya Dinas Kesehatan Kota Tangerang akan bekerjasama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang.
    “Mengenai keseimbangan jumlah penduduk dengan kamar rawat inap, bahwa jumlah tempat tidur rumah sakit pada tahun 2018 sebanyak 2.989 buah. Menurut standar WHO rasio ideal tempat tidur rumah sakit terhadap jumlah penduduk adalah 1 tempat tidur untuk 1.000 orang. Jika dibandingkan dengan rasio di Kota Tangerang 1,72 perseribu penduduk jumlahnya sudah mencukupi,” ujar Sachrudin. (Bnn/pbn)

  • Kinerja Anggaran Arief Baru 40 Persen, PUPR dan Perkim Terendah

    Kinerja Anggaran Arief Baru 40 Persen, PUPR dan Perkim Terendah

    40 persenTANGERANG, BANPOS — Kinerja serapan anggaran Pemerintah Kota Tangerang masih sangat rendah. Mendekati akhir tahun, serapan anggaran yang dilakukan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru 40-an persen.

    Padahal dalam waktu dekat ini antara Pemkot Tangerang dengan DPRD Kota Tangerang sudah akan membahas Rancangan APBD murni untuk tahun 2020. Plt Asisten daerah II Asep Suparma mengatakan, serapan anggaran yang baru mencapai 40-an persen mendekati akhir tahun ini dikarenakan masih banyaknya proyek-proyek di sejumlah SKPD yang masih berjalan, terlebih juga masih adanya proses lelang yang belum selesai.

    Seperti di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR), sejumlah proyek pembangunan konstruksi sampai saat ini masih terus berjalan. Sama halnya dengan dengan Dinas Perumahan dan Permukiman, sejumlah proyek pekerjaan masih berjalan, sehingga dua dinas ini yang paling lamban menyerap anggaran.

    “Karena pembangunannya baru sekarang dilaksanakan. Kan harus menunggu pekerjaan selesai baru anggaran dapat terserap,” ujarnya ditemui di gedung DPRD Kota Tangerang, kemarin.

    Sementara itu, Dinas Perpusatakaan adalah dinas dengan penyerapan anggaran hampir mencapai 100 persen. “Karena (penyerapan anggaran Dinas perpusatakaan-red) relatif lebih awal  pelaksanaan pekerjaannya,” tuturnya.

    Asep mengatakan, Pemkot Tangerang terus berupaya memaksimalkan penyerapan anggaran, salah satunya dengan gencar melaksanakan rapat evaluasi. “Sekarang selalu ada rapat evaluasi. Kami dorong (seluruh SKPD-red) bisa menyelesaikan (menyerap anggaran-red) karena waktunya sudah sangat mepet,” jelasnya.

    Asep berharap, sebelum dimatangkannya RAPBD murni yang dalam waktu dekat akan dibahas, penyerapan anggaran terus meningkat di semua SKPD. Kendati akan dilakukan pemaksimalan penyerapaan anggaran, pihaknya juga memperhatikan upaya efesiensi anggaran, sehingga menurutnya antara memaksimalkan penyerapan anggaran dengan efesiensi anggaran berimbang dapat berimbang.

    “Jadi tidak harus seratus persen (penyerapan anggarannya-red), kalau memang bisa dilakukan efisiensi anggaran, kami lakukan,” ujarnya. (Bnn/pbn)