BANTEN POS

Tag: ASN

  • ASN Kabupaten Tangerang Dinilai Paling Netral se-Banten

    ASN Kabupaten Tangerang Dinilai Paling Netral se-Banten

    KABUPATEN TANGERANG, BANPOS – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) menyebut tingkat netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan kerawanan Pilkada 2024 di Kabupaten Tangerang terbilang paling rendah dari daerah lain di Provinsi Banten.

    Dari data itu diharapkan proses demokrasi di Kabupaten Tangerang dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan tentram sesuai harapan seluruh masyarakat.

    Koordinator Divisi Pencegahan, Permas dan Humas Bawaslu Kabupaten Tangerang, Ikbal Al Ambari kepada wartawan Jumat (18/10/2024) mengatakan, tingkat netralitas ASN Kabupaten Tangerang presentasenya sebesar 1,92 persen.

    “Ini menandakan ASN Kabupaten Tangerang mayoritas sangat netral dan tidak memihak dengan diselenggarakannya Pilkada serentak 2024,” katanya.

    Selain netralitas ASN, menurut Ikbal, tingkat kerawanan Pilkada di Kabupaten Tangerang juga terbilang paling rendah dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Banten.

    Ikbal memprediksi kondisi itu akan menunjukan Pilkada di Kabupaten Tangerang akan berjalan dengan aman, nyaman, dan tentram.

    “Intinya di Kabupaten Tangerang paling aman dengan nilai presentase 2,17 persen, dengan kategori pelanggaran saat pemungutan suara,” jelas Ikbal

    Adapun, tingkat kerawanan Pilkada di Kabupaten Tangerang berada di Kecamatan Mekar Baru. Sebelumnya di kecamatan tersebut pernah terjadi pemilihan ulang dalam pesta demokrasi Februari lalu.

    “Mekar Baru paling rawan dari 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang, ” tandasnya.(Odi)

  • ASN Lebak Jadi Korban Tewas Kecelakaan Tunggal

    ASN Lebak Jadi Korban Tewas Kecelakaan Tunggal

    LEBAK, BANPOS – Peristiwa mengenaskan terjadi di Kecamatan Gunungkencana tepatnya di Tanjakan Curahem yang mana sebuah mobil harus terjun ke dalam jurang sejauh 20 meter pada Selasa (10/9) pagi waktu setempat.

    Insiden tersebut mengakibatkan seorang pengendara yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lebak menjadi korban jiwa.

    Diketahui, identitas korban yakni Beben (49) seorang pegawai dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak.

    Sekretaris Bapenda Lebak, Deri Dermawan membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, pihaknya telah menuju ke rumah duka korban.

    “Betul (korban) pegawai Bapenda Lebak, (pegawai) dari Bapenda sudah menuju lokasi dan rumah duka korban,” jelasnya.

    Sementara itu, Kanit Gakkum Satlantas Polres Lebak, IPDA Adi Nugraha, mengatakan bahwa kecelakaan tunggal yang dialami oleh mobil Mitshubishi Mirage dengan nomor polisi A 1230 PI tersebut terjadi tanpa adanya saksi mata.

    Pada peristiwa itu, masyarakat menghampiri lokasi kejadian lantaran tidak mendengar adanya suara keras dari area tersebut.

    “Kondisi mobil rusak, korban sempat dilarikan ke puskesmas,” singkatnya. (MYU/DZH)

  • Oknum ASN Kemenag Lebak Telantarkan Rumah Tangga

    Oknum ASN Kemenag Lebak Telantarkan Rumah Tangga

    LEBAK, BANPOS – Oknum ASN Kementerian Agama (ASN) Kabupaten Lebak, DAF, ditetapkan sebagai tersangka dalam Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga.

    Diketahui, oknum tersebut dilaporkan oleh istrinya setelah menelantarkan seorang istri dan ketiga orang anak di bawah umur.

    Hal ini dibenarkan oleh Penyidik kasus tersebut, Bripka A.H Limbong saat dikonfirmasi BANPOS.

    “Iya sudah kang, perkaranya sudah tahap penyidikan kang, sedang proses pemberkasan,” singkatnya.

    Pelapor, Nina Septiana mengatakan bahwa DAF saat ini secara nyata telah meninggalkan pelapor dan anak-anaknya yang berjumlah tiga orang yang masih kecil-kecil, sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan saat ini.

    “Sungguh perbuatannya sangat tidak bertanggungjawab dan melukai kebathinan saya dan anak-anak serta keluarga besar saya,” kata Nina kepada BANPOS, Senin (29/1).

    Nina menjelaskan, tersangka telah meninggalkan keluarganya tanpa memberikan nafkah layaknya suami dan ayah yang baik, serta bertanggungjawab atas dirinya sebagai istri dan anak-anaknya.

    Selain itu, lanjut Nina, tersangka juga telah meninggalkan beban utang ke Bank BJB sebesar sekitar Rp350.000.000. Utang tersebut merupakan utang tersangka dengan jaminan gaji Nina sebagai PNS.

    “Hal ini sungguh membebani saya, seperti peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga, sudah ditinggalkan suami, tidak diberikan nafkah bahkan harus menanggung utang suami pula. Sungguh fakta yang sangat menyakitkan bagi saya dan bahkan bagi anak-anak serta keluarga besar,” jelasnya.

    Ia menerangkan, utang tersebut oleh tersangka dipergunakan sebagai modal usaha dalam projek pembangunan fisik di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Lebak.

    Bahwa Selama menjalankan usaha tersebut dari tahun 2015 sampai dengan 2022, tersangka diduga tidak jujur kepada dirinya mengenai keuangan usahanya.

    “Kemudian tepatnya tanggal 27 Desember 2021, tersangka secara tidak bertanggungjawab dan alasan yang jelas meninggalkan saya dan anak-anak dan diduga membawa uang tunai senilai Rp150.000.000 dari laci lemari rumah, dan faktanya sampai saat ini tersangka tidak pernah kembali ke rumah. Bahwa perbuatan ia ini telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan penelantaran rumah tangga dan penelantaran anak,” terangnya.

    Ia memaparkan, pada bulan Ramadhan tahun 2022, dengan itikad baik ia dan keluarganya telah berupaya menyelesaikan masalah ini dengan datang ke rumah orang tua tersangka, dimana tersangka tinggal saat ini. Dan pada saat itu, tersangka serta orang tuanya berjanji akan menyelesaikan masalah ini, termasuk masalah utangnya kepada Bank BJB.

    “Namun faktanya, sampai saat ini tidak ada itikad baik dan penyelesaian atas permasalahan yang sedang terjadi dari tersangka. Tidak ada itikad baik darinya untuk menyelesaikan masalah ini, bahkan tersangka memberikan pernyataan bahwa tersangka tidak mau mengembalikan gaji saya yang dijadikan jaminan ke Bank atas utang-utangnya,” tandas Nina. (MYU/DZH)

  • Dinasti Politik Biang Kerawanan Netralitas ASN

    Dinasti Politik Biang Kerawanan Netralitas ASN

    SERANG, BANPOS – Belum lama ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten menyebutkan bahwa tingkat kerawanan isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang Pemilu di Provinsi Banten terbilang masih cukup tinggi.

    Bahkan berdasarkan data yang disampaikan, jika diurutkan Provinsi Banten menempati peringkat ketiga dari 10 provinsi di Indonesia dengan tingkat kerawanan isu netralitas ASN tertinggi.

    Menanggapi hal tersebut pengamat politik yang juga peneliti senior Populi Center, Usep S Ahyar menjelaskan, hal itu tidak terlepas dari dinasti politik yang sudah lama terbangun di Banten.
    Ia menegaskan isu netralitas ASN saling berkelindan dengan masalah dinasti politik. Kemudian menurutnya, kedua hal itu saling berkaitan erat demi menjaga dominasi politik.

    “Saling berkelindan, saling terkait antara dinasti politik dengan ketidaknetralan ASN. Untuk memperkuat dinasti politiknya, maka semua trias politika dari semua cabang-cabang kekuasaan itu mereka masuki, mereka kuasai,” jelasnya.

    Bahkan menurutnya, kepala daerah yang hendak mempertahankan dominasi dinasti politiknya, tidak hanya bermanuver di tingkat legislatif dan eksekutif saja, melainkan di tingkat yudikatif juga.

    “Akibat dari lamanya berkuasa di satu wilayah, itu kayaknya sudah jadi otomatis karena untuk memperkuat kedudukannya sebagai kepala daerah atau dinasti politik itu maka orang-orangnya dimasukan juga ke semua lini baik di eksekutif maupun di legislatif, bahkan di yudikatif,” imbuhnya.

    Kendati masalah tersebut dianggap sudah mengakar, namun menurutnya bukan tidak mungkin masalah netralitas ASN itu tidak bisa dihapuskan.

    Ia menerangkan dalam upaya penuntasan masalah tersebut, perlu adanya upaya kolaboratif dari semua pihak, termasuk masyarakat di dalamnya.

    Karena jika masyarakatnya mengabaikan atau bahkan memaklumi praktik-praktik tersebut maka upaya penuntasan masalah tersebut akan sulit terealisasi.

    “Yang paling terpenting adalah masyarakat, masyarakat harus proaktif. Kalau masyarakatnya permisif pada persoalan-persoalan seperti itu maka sulit,” katanya.

    Kemudian di samping itu, selain adanya upaya penindakan secara tegas, ia juga menegaskan perlu adanya upaya perubahan sistem guna mengatasi masalah itu.

    “Sistem harus diubah, lalu kemudian ada political will yang harus dipegang oleh semua politisi. Jadi semua harus berperan,” tandasnya.(CR-02/PBN)

  • Banten Rawan Politik Uang dan Netralitas ASN

    Banten Rawan Politik Uang dan Netralitas ASN

    SERANG, BANPOS – Provinsi Banten disebut sebagai salah satu daerah yang paling rawan terjadinya politik uang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Bahkan, jika diurutkan Banten menempati posisi keempat dalam masalah tersebut.

    Hal itu diungkapkan langsung oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten Ajat Munajat dalam acara Media Conference pada Jumat (27/10).

    “Posisi Banten dalam hal politik uang ini menempati urutan keempat secara nasional sebagai daerah rawan politik uang,” ungkapnya.

    Kemudian ia juga mengungkapkan, Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang disebut-sebut sebagai dua kabupaten/kota di Provinsi Banten yang paling rawan terjadinya praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu.

    “Dengan Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang sebagai kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan paling tinggi,” imbuhnya.

    Tidak hanya rawan terjadinya praktik politik uang, isu kerawanan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Banten juga turut mendapatkan sorotan.

    Pasalnya dari 10 provinsi di Indonesia, Provinsi Banten menempati urutan ketiga di bawah Maluku Utara dan Sulawesi Utara dengan tingkat kerawanan tertinggi isu netralitas ASN nya.

    “Posisi Banten itu ada di peringkat tiga nasional kategori soal isu strategis netralitas ASN,” terangnya.

    Ajat menerangkan dalam masalah tersebut, temuan yang kerap kali dijumpai adalah ASN seringkali menyatakan dukungannya secara terbuka di media sosial (medsos).

    Selain itu temuan lainnya adalah tak jarang ASN menggunakan fasilitas negara dalam memberikan dukungannya terhadap pasangan calon yang dituju.

    “Paling banyak terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan pola yang banyak terjadi berbentuk sebagai berikut, mempromosikan calon tertentu, pernyataan dukungan secara terbuka di media sosial,”

    “Penggunaan fasilitas negara untuk mendukung incumbent, teridentifikasi dukungan dalam bentuk Whatsapp grup, dan terlibat secara aktif maupun pasif dalam kampanye calon,” terangnya.

    Ia juga menerangkan, justru dalam praktiknya staf ASN lah yang kerap kali menjadi korban. Sementara pejabat struktural kerap kali terhindar dari sanksi terkait netralitas ASN.

    “Kemudian data menunjukkan yang terjaring lebih banyak staf bukan pejabat struktural,” ujarnya.

    Lalu kemudian berdasarkan wilayahnya, Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon disebut sebagai kota/kabupaten paling tinggi kerawanan isu netralitas ASN nya di Provinsi Banten.

    Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon memiliki skor indeks yang sama yakni 12,97. Sementara Kota Tangerang Selatan menempati urutan ketiga dengan skor indeks sebesar 11,53.(CR-02/PBN)

  • Pimpinan Pemicu Netralitas ASN Rendah

    Pimpinan Pemicu Netralitas ASN Rendah

    SERANG, BANPOS – Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu harus memiliki sikap netral atau tidak adanya keberpihakan kepada salah satu kandidat dalam pemilu. Namun, indikasi rendahnya netralitas ASN ini kerap muncul, dan salah satu faktor utamanya adalah unsur pimpinan ASN.

    Unsur pimpinan ASN kerap menjadi penyebab rendahnya netralitas ASN karena memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk sikap dan kualitas ASN. Jika unsur pimpinan ASN tidak mampu menjaga netralitasnya, hal ini dapat menyebar ke seluruh jajarannya.

    Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Serang, Bambang Janoko mengatakan, bahwa Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Serang masih terbilang rendah.

    “Kenetralitasan ASN di Kota Serang masih berada pada kisaran 60 persen. Itu karena banyak para ASN yang terkontaminasi oleh berbagai belah pihak,” katanya, Kamis (05/10).

    Dirinya menuturkan, bahwasanya peran dari pimpinan instansi pemerintahan terkait dengan netralitas ASN memberikan pengaruh yang cukup tinggi.

    “Karena kan kadang-kadang terkontaminasi omongan-omongan dari pimpinan. Juga dengan kepentingan-kepentingan seperti itu,” tuturnya.

    Maka dari itu, ia meminta agar para ASN tunduk dan tegak lurus untuk tetap mengikuti aturan dengan menjaga netralitasnya dengan menjatuhkan pilihan terbaik sesuai penilaian mereka.

    Bambang juga menegaskan, regulasi terkait netralitas ASN sudah jelas tertuang dalam undang-undang. Bahkan akan ada sanksi berat, jika para pegawai plat merah tersebut terbukti melanggar aturan.

    “Berarti kalau mereka melakukan hal itu, mereka menyalahi undang undang. Karena memang tidak memperbolehkan.” tegasnya.

    Bambang mengimbau agar para ASN untuk bisa bersikap netral, baik dalam Pemilihan Eksekutif maupun pada Pemilihan Legislatif pada 2024 mendatang.

    “Karena memang tidak memperbolehkan dalam pemilu legislatif maupun pilpres,” imbaunya.

    Bambang juga mengaku akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Serang dan stakeholder terkait untuk terus menjaga kenetralitasan ASN di Kota Serang.

    “Nanti saya juga akan mengundang komisi I untuk dikonfirmasikan lagi kepada badan kepegawaian dan dengan pak sekda untuk bagaimana agar ASN di Kota Serang itu bersifatnya netral,” ujarnya.

    Ia berharap, ASN di Kota Serang dapat bersikap netral, agar para ASN dapat menentukan pilihannya tanpa adanya campur tangan dari berbagai belah pihak.(CR-01/PBN)

  • Pegawai Pemprov Banten Diminta Kreatif dan Inovatif

    Pegawai Pemprov Banten Diminta Kreatif dan Inovatif

    SERANG, BANPOS – ASN di lingkungan Pemprov Banten diminta untuk kreafif dan inovatif dengan memberikan ide-ide gagasan. Hal ini perlu dilakukan guna mempercepat pembangunan didaerah.

    Pj Sekda Banten Virgojanti mengungkapkan, pemprov saat ini sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045. Diharapkan, para pegawai memberikan tanggapan berupa masukan dalam
    penyusunan dokumen tersebut.

    “Bahwa kita saat ini sedang menyusun dokumen RPJPD untuk 20 tahun ke depan. Dan saatnya kita, sama-sama untuk bisa memberikan masukan,” ungkap Virgojanti usai memimpin Apel, di Lapangan Setda KP3B Curug, Kota Serang,  Senin, (2/10).

    Ia menyampaikan, penyusunan RPJPD ini menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah yang dilakukan oleh lembaga atau satuan kerja yang berfungsi secara fungsional di Pemerintah Provinsi Banten. Untuk rencana pembangunan yang sesuai aspirasi masyarakat, diperlukan masukan-masukan dari berbagai pihak,
    salah satu dari para pegawai Pemprov Banten sendiri.

    “Kalau kajiannya itu juga sudah dilakukan, nanti ada konsultasi publik saya mohon semua aktif dan tanpa dibatasi,” jelasnya.

    Virgojanti mengajak, para pegawai di lingkup Provinsi Banten mampu memberikan masukan dengan baik. Menurutnya, bila masukannya baik maka perencanaan yang akan tersusun juga baik dan bisa berdampak bagi masyarakat.

    “Karena kita yang akan melaksanakannya. Kita bagian dari Provinsi Banten setidaknya sekecil apapun kita harus punya kiprah dalam rangka meningkatkan etos kerja kita,” pungkasnya. (RUS/AZM)

  • Dua ASN Kota Serang Melaju Di legislatif

    Dua ASN Kota Serang Melaju Di legislatif

    SERANG, BANPOS – Terdapat dua aparatur sipil negara (ASN) di Kota Serang yang saat ini tengah memperebutkan kursi DPRD Kota Serang. Kedua ASN tersebut pun merelakan jabatannya sebagai ASN.

    Hal tersebut karena memang merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi, dimana ASN harus bersikap netral dan tidak diperkenankan ikut serta menjadi kandidat sebagai bakal calon dalam pemilu. Adapun jika ingin tetap melangkah dalam pemilu, ASN harus melepaskan jabatannya sebagai ASN.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang, Karsono menyampaikan, bahwa terdapat dua ASN di Kota Serang yang saat ini mundur dari jabatannya dan memilih untuk mencalonkan diri pada Pileg.

    “Jadi ASN yang nyaleg ini ada dua. Yang pertama itu pak Tb.Yassin Camat Cipocok. Kedua itu Sekretaris Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Kota Serang, pak Tendian,” ungkapnya.

    Dirinya menerangkan bahwa keduanya maju pada Pileg 2024 dari partai yang sama yakni di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Karsono mengatakan, kedua ASN tersebut sudah mengajukan pengunduran dirinya bahkan ada yang sudah keluar SK-nya.

    “Dua-duanya ini maju di PPP. Otomatis kalau mereka nyalon harus mengundurkan dirinya dong. Pak Tb. Yassin ini sudah selesai (resmi mengundurkan diri, red). Pak Yassin sudah dipensiunkan tanggal 1 Mei 2023 dan sudah ada SK-nya pensiunnya,” terangnya.

    “Kalau pak Tendian, ini sedang menunggu SK dari BKN. Kalau sudah keluar (SK-nya, red) ini langsung kita urus (pemberhentiannya, red). Jadi masih menunggu, masih proses. Jadi ini pemberhentian dengan hormat. Karena menyalonkan diri sebagai anggota legislatif,” tambahnya.

    Karsono juga mengungkapkan bahwa untuk SK dari Tendian, kemungkinan dalam waktu dekat akan keluar. “Sepertinya sebentar lagi ( turun SK pemberhentiannya, red). Saat ini kita sedang koordinasi dengan BKN,” ungkapnya.

    Senada dengan itu, Walikota Serang, Syafrudin mengatakan bahwa ASN yang sudah mendaftarkan dirinya maju sebagai calon, baik di Pemilu maupun Pilkada sudah sepatutnya mundur dari jabatannya sebagai ASN.

    “Tapi kalau sudah mencalonkan diri, maka itu harus di cabut status ASN-nya. Banyak ko yang sudah saya cabut statusnya, sekalipun masa pensiun nya belum waktunya,” tegasnya.

    Salah satu bacaleg PPP yang merupakan mantan camat Cipocok Jaya, Tb. Yassin mengakui bahwa dirinya sudah mengundurkan diri dari jabatan terakhir sebagai camat di Kecamatan Cipocok Jaya.

    Dirinya mengaku, alasan dirinya mencalonkan diri sebagai caleg karena ingin mengembangkan PPP dan mengulang kembali masa kejayaan dari partai Kabah tersebut.

    “Saya memilih nyaleg, enaknya ada tujuan. Ingin mengembangkan PPP seperti di masa lampau. Karena masa lampau, PPP jaya di Banten,” ujarnya.

    Dirinya menjelaskan bahwasannya, ia sudah mengundurkan diri sebagai Camat di Kecamatan Cipocok Jaya dan langsung mendaftar diri sebagai bacaleg ke PPP.

    “Saya selaku ASN sudah mengundurkan diri atau pensiun dini, saya langsung daftar ke DPW dan diterima,” jelasnya.

    “Saya sudah mundur sebagai ASN sejak 1 Mei 2023. Saya ingin membantu PPP berkembangkan, supaya ada kejayaan di PPP ini. Saya maju di dapil 1 Kecamatan Serang,” tandasnya.

    Diketahui dari data Daftar Calon Sementara (DCS) Kota Serang, Tb. Yassin maju sebagai calon DPRD Dapil 1 Kota Serang dan Tendian maju sebagai calon DPRD Dapil 4 Kota Serang.(CR-01/PBN)

  • Gagasan Para Bacapres Diadu di UGM

    Gagasan Para Bacapres Diadu di UGM

    YOGYAKARTA, BANPOS – Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto tampil di acara 3 Bacapres Bicara Gagasan yang digelar UGM. Dipandu Najwa Shihab, mereka secara bergantian menyampaikan gagasan-gagasan sebagai capres.

    Tampil pertama, Anies menekankan, gagasan perubahan yang mereka usung fokus menghadirkan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat. Dimulai dengan membuat akses ke pendidikan dan kesehatan setara bagi semuanya.

    Kemudian, Anies mengaku akan membuat lapangan pekerjaan yang setara bagi semua. Untuk mewujudkannya, ia akan menambah kota-kota yang jadi pusat pengembangan perekonomian dan hari ini masih tersentralisasi di Jawa.

    “Kita menginginkan dan merencanakan kota-kota di seluruh Indonesia, minimal 14 kota menjadi mesin penggerak perekonomian yang memungkinkan bagi semua untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang setara,” kata Anies.

    Lalu, menjadikan kebutuhan pokok dasar terjangkau. dengan mengoreksi tata niaga dan memerangi sampai tuntas mafia-mafia terkait produk pertanian. Hal ini dirasa akan meningkatkan pula kesejahteraan petani.

    Terkait penegakan hukum, ia merasa, selama kepastian dan penegakan tidak jadi prioritas, tata kelola pemerintahan tidak berjalan baik. Akibatnya, korupsi di mana mana dan aparat penegak hukum tidak bertindak setara.

    “Pemberantasan korupsi menjadi prioritas penting, penegakan hukum yang adil menjadi prioritas dan membuat pengadilan kita menjadi pengadilan yang kredibel, ini prioritas kita,” ujar Anies.

    Tampil kedua, Ganjar menyampaikan enam pilar strategis dan dimulai dari pangan yang harus dipenuhi. Ia menekankan, perlu ada aktivasi birokrasi untuk memantau ketersediaan penawaran dan permintaan bahan pokok.

    Lalu, menggenjot sentra produksi bahan pokok dan menyeimbangkan neraca ekspor-impor pangan. Soal lingkungan, Ganjar akan mengurangi gas emisi, mengembankan potensi mengembangkan ekonomi hijau atau ekonomi biru.

    Selanjutnya, transformasi digital dan energi baru terbarukan. Menurut Ganjar, pendidikan dan kesehatan turut menjadi pilar strategis yang perlu ditransformasi karena itu pula yang jadi modal penting manusia.

    Namun, ia mengingatkan, itu semua tidak akan berjalan baik ketika penegakan hukum lemah.

    Karenanya, Ganjar berpendapat, pendidikan anti korupsi menjadi penting diajarkan sejak dini demi bangun integritas.

    “Ada tiga fondasi, melipat gandakan anggaran untuk mengcover itu, melakukan digitalisasi dalam dunia pemerintahan agar lebih cepat dan membasmi korupsi,” kata Ganjar.

    Ada tujuh strategi yang akan disampaikan. Mulai dari membangun SDM produktif, stabilisasi harga bahan pokok, kemiskinan harus dihapus, memperkuat jaring pengaman sosial sampai hilirisasi menuju kelas dunia.

    “Dan tingkatkan nilai tambah infrastruktur yang hari ini sudah dibangun oleh pemerintah sebagai fondasi yang kuat, dan mari kita kembalikan alam Indonesia jauh lebih baik,” ujar Ganjar.

    Terakhir, ada Prabowo yang menyampaikan target Indonesia emas saat PDB yang saat ini 1,4 triliun dolar AS jadi 9,9 triliun dolar AS pada 2045. Targetnya, pendapatan Indonesia bisa tumbuh minimal 6-7 persen setiap tahun.

    Mendengar penjelasan 60 pakar, Prabowo merumuskan 17 program prioritas. Mulai dari swasembada pangan, memberantas kemiskinan, berantas korupsi, peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan pertahanan negara.

    Ada pula swasembada air, meningkatkan keuangan negara dan menjamin ketersediaan pupuk bagi petani. Prabowo mengaku mendukung hilirisasi komoditas-komoditas Indonesia yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

    “Kita tidak mau komoditas kita, sumber alam kita diekspor, dijual murah ke bangsa lain,” kata Prabowo.

    Selain itu, ia memiliki program rumah murah untuk masyarakat desa, reformasi politik, hukum dan demokrasi. Menjamin kelestarian lingkungan hidup, seni budaya, meningkatkan ekonomi kreatif dan olahraga.

    Terakhir, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, mencetak memproduksi lumbung pangan, melanjutkan program KIS, KIP, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja dan Program Keluarga Harapan.

    “Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah, bantuan gizi untuk ibu hamil, meningkatkan rasio penerimaan negara dari PDB menjadi 20 persen, naikkan gaji guru, asn, TNI, Polri dan kepala desa dan perangkat desa,” ujar Prabowo.(PBN/NET)

  • P3K untuk Guru dan Nakes Kabupaten Pandeglang

    P3K untuk Guru dan Nakes Kabupaten Pandeglang

    PANDEGLANG, BANPOS – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang, kembali membuka pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Rabu (20/9). Ada sebanyak 624 formasi, terdiri dari tenaga guru sebanyak 400 formasi dan tenaga kesehatan sebanyak 224 formasi. Pendaftaran calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu berakhir pada 9 Oktober 2023 mendatang.

    Kepala BKPSDM Kabupaten Pandeglang Mochamad Amri mengatakan, pembukaan pendaftaran seleksi calon P3K itu sebagaimana diatur dalam Surat Pengumuman Nomor: 800.1.2.2/ 746 – BKPSDM/2023 tentang Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2023.

    “Berdasarkan hasil rapat, pendaftaran seleksi P3K dilakukan bulan ini (20 September 2023) dan berakhir sampai 9 Oktober 2023. Sekarang hari pertama pembukaan pendaftaran P3K untuk formasi guru dan kesehatan,” kata Amri, Rabu (20/9).

    Amri mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mengetahui ada berapa jumlah peserta yang melakukan pendaftaran, karena dilakukan secara online dan terkoneksi langsung ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    “Belum ketahuan, karena kan menggunakan sistem online, jadi langsung ke BKN terkoneksinya,,” tambahnya.
    Kepala Bidang (Kabid) Promosi dan Mutasi BKPSDM Kabupaten Pandeglang Furkon mengatakan, pelaksanaan seleksi dilakukan langsung oleh pihak BKN dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

    Tempat pelaksanaan, dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN di Kota Serang.

    “Sekarang dilakukan langsung oleh BKN dengan menggunakan sistem CAT, baik untuk tes seleksi P3K guru maupun seleksi P3K kesehatan, semuanya dilakukan dengan menggunakan sistem CAT,” ujarnya.

    Bagi peserta Formasi guru, persyaratan paling utama yakni terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan sudah mengabdi minimal tiga tahun. Jadi, apabila baru satu tahun atau dua tahun, tidak bisa mengikuti seleksi meskipun sudah terdaftar di Dapodik.

    “Kalau tidak sesuai tidak bisa ikut seleksi. Karena syarat untuk formasi guru itu minimal sudah mengajar selama tiga tahun. Untuk jumlah peserta yang mendaftar, baru bisa kita ketahui di tanggal 9 Oktober atau hari terakhir pendaftaran,” katanya.(pbn/bnn)