BANTEN POS

Tag: Ati Pramudji Hastuti

  • Waspadai DBD dan Diare Menyerang Pengungsi Banjir

    Waspadai DBD dan Diare Menyerang Pengungsi Banjir

    SERANG, BANPOS – Pemerintah mewaspadai potensi penyakit yang akan ditimbulkan pasca banjir, diantaranya deman bwrdarah dengue (DBD), diare, infeksi pernafasan akut, dan penyakit kulit. 

    “DBD berpotensi, mangkannya tim kami terdiri dari berbagai cluster kesehatan, jadi ada yang surveilans bagaimana menganalisa lingkungan tempat pengungsian, jangan sampai terjadi penyakit penular di lokasi pengungsian,” kata Kepala Dinkes Banten, Ati Pramudji Hastuti dalam siaran persnya, Rabu (2/3).

    Ia menjelaskan, untuk mengantisipasi penyakit pasca banjir pihakya telah membuka 45 Posko Kesehatan di 3 kabupaten kota, yakni di Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang. 

    “Total posko kesehatan dari 3 Kabupaten/Kota, terdiri dari 26 posko utama, 11 posko tambahan dan delapan posko sementara,” katanya.

    Ati juga merincikan jumlah posko cluster kesehatan yang disediakan pada masing-masing daerah. Untuk Kabupaten Pandeglang di dua kecamatan dengan 10 titik banjir terdapat 5 posko utama, 1 posko tambahan, dan satu posko sementara. 

    “Kabupaten Serang di 10 kecamatan dengan 16 titik banjir terdapat 16 posko utama, 5 posko tambahan, 2 posko sementara dan PSC 119,” katanya. 

    “Sedangkan untuk Kota Serang di 4 kecamatan dengan 19 titik banjir terdapat 5 posko utama, 5 posko tambahan, 5 posko sementara dan PSC 119,” sambung Ati. 

    Ia juga menjelaskan, pihaknya menggunakan layanan Public Safety Center (PSC) 119 untuk mengantisipasi terjadi hal yang darurat, sehingga seluruh Rumah Sakit di 3 daerah tersebut siap melayani. 

    “Untuk mobilenya sendiri kita gunakan 2 PSC 119, jika terjadi darurat seluruh Rumah Sakit di 3 wilayah Kabupaten/Kota siap menangani kasus yang ada. Sampai hari ini belum ada yang darurat,” jelas Ati. 

    Ati pun menuturkan, untuk Posko Kesehatan direncanakan akan dibuka sampai akhir atau paska kejadian bencana banjir. “Jadi penanganan sampai paska banjir,” imbuhnya. 

    Untuk tenaga kesehatan (Nakes) yang diturunkan pada setiap poskonya bervariasi, namun ia memastikan hingga saat ini jumlah nakes yang diturunkan sudah cukup dan dibantu juga oleh organisasi profesi. 

    “Jadi saya turunkan organisasi profesi, karena kita tidak tahu banjirnya sampai kapan, jadi bergiliran,” ungkapnya. 

    Terkait obat-obatan, kata Ati, sampai saat ini tidak ada kendala di tiga daerah tersebut, lantaran dapat tercover semua oleh Pemprov Banten, sehingga diharapkan tidak diperlukan BTT untuk obat-obatan. 

    “Kota serang sudah meminta obat-obatan dan hari ini sudah di kirim obat-obatan, dan kalau Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang belum. Kita dapat bantuan juga dari Kemenkes kalau memang kekurangan kita dapat bantuan dari Kemenkes, selama ini stok di Kota dan Provinsi cukup,” pungkasnya.

    (RUS)

  • Banten PSBB Total

    Banten PSBB Total

    SERANG, BANPOS – Gubernur Banten, Wahidin Halim memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Senin (7/9) di seluruh kabupaten/kota di wilayahnya. Penetapan ini dilakukan menyusul tren peningkatan kasus Covid-19 di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten.

    Dalam rilis yang diterima BANPOS dari Dinas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Banten, Minggu (6/9), disebutkan Wahidin menetapkan PSBB di seluruh wilayah setelah mendapatkan laporan terakhir dari Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Banten, Ati Pramudji Hastuti, kemarin.

    Dalam laporannya, disebutkan jika zona risiko di setiap kabupaten/kota di Banten cenderung meningkat. Seperti diketahui jika Zona Risiko Covid-19 ditandai dengan indikator 0-1,8 masuk dalam Zona Merah dengan Risiko Tinggi, 1,9-2,4 merupakan Zona Orange Risiko Sedang, Angka 2,5-3,0 Zona Kuning Risiko Rendah serta Zona Hijau yang merupakan zona tidak terdampak dan tidak tercatat kasus Covid-19 positif.

    “Tidak ada rapat evaluasi PSBB tahap 10 atau perpanjangan PSBB ke 9 di Banten. PSBB segera diperpanjang dan sekarang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten,” tegas gubernur yang biasa disapa WH itu.

    WH menegaskan, Banten sebelumnya tidak pernah terpengaruh dengan kondisi maupun istilah apapun. Yang terpenting tetap konsen terhadap penanggulangan penyebaran Covid-19 di wilayahnya.

    “Berkali-kali saya ingatkan, adanya kelonggaran akan banyak pelanggaran. Mobilitas warga yang tidak terkontrol di daerah lain berefek pada wilayah lainnya. Dan saat ini banyak terjadi di Banten hingga kembali masuk ke zona risiko tinggi,” jelas WH.

    Untuk diketahui, Provinsi Banten sebelumnya hanya menerapkan PSBB di wilayah Tangerang Raya. Hal itu telah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan. Berdasarkan keterangan Kementerian Kesehatan, saat ini penerapan PSBB menjadi kewenangan daerah karena lebih memahami wilayahnya.

    Itu sebabnya, Gubernur Banten mengimbau kembali agar masyarakat Banten semakin menyadari dan peduli untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, semua pihak diharapkan agar mengimplementasikan Pergub Banten Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 2019.

    Pergub itu merupakan turunan dari Instruksi Presiden 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

    Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi, zona risiko dengan 15 indikator penilaian Covid-19 dengan cut of data tanggal 29 Agustus 2020, Kota Tangerang berada di angka 1,7, Kabupaten Tangerang 1,8, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon telah mencapai 1,9, dan Kota Serang berada di angka 2,1. Sementara Kabupaten Serang berada di angka 2,2 dan terakhir Kabupaten Pandeglang 2,4.

    Dijelaskan Ati, selama PSBB tahap 9-10 telah terjadi penurunan disiplin kesadaran masyarakat terhadap wabah Covid-19, mobilitas masyarakat juga sudah tidak terkendali, serta belum optimalnya pelaksanaan protokol kesehatan. Sehingga, faktor-faktor tersebut menyebabkan adanya peningkatan kasus.

    Namun Ati menegaskan, intensitas skrining Covid-19 meningkat di 8 kabupaten/kota Provinsi Banten. Senada dengan Gubernur, dirinya berharap agar dilakukan gerakan edukasi dan inovasi melalui solidaritas bersama seluruh komponen masyarakat dalam meningkatkan kesadaran bahaya wabah Covid-19 di masyarakat, atau tidak hanya menjadi tanggung jawab bidang Kesehatan saja.(RLS)