Tag: ATM BNI

  • Utang Luar Negeri RI April Turun Jadi Rp 5.998 T

    Utang Luar Negeri RI April Turun Jadi Rp 5.998 T

    INDONESIA, BANPOS – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2023 menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN Indonesia pada akhir April 2023 tercatat sebesar 403,1 miliar dolar AS atau Rp 5.998,59 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan posisi ULN akhir Maret 2023 sebesar 403,3 miliar dolar AS atau Rp 6.001,57 triliun.

    Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,3 persen secara tahunan (yoy) melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,8 persen. Kontraksi pertumbuhan ULN ini terutama bersumber dari penurunan ULN sektor swasta.

    “Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada April 2023 tetap terkendali, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,8 persen dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,1 persen,” jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono, Kamis (15/6).

    Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,6 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

    “Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” ujarnya.

    Sementara itu, posisi ULN pemerintah pada akhir April 2023 tercatat sebesar 194,1 miliar dolar AS, relatif stabil dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 194,0 miliar dolar AS. Secara tahunan posisi ULN pemerintah tumbuh 1,8 persen setelah mengalami kontraksi 1,1 persen pada bulan sebelumnya.

    “Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga,” kata Erwin.

    Penarikan ULN Pemerintah pada April 2023 masih diutamakan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas, khususnya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global. “Pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu,” bebernya.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang 24,1 persen dari total ULN pemerintah; administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9 persen); jasa pendidikan (16,8 persen); konstruksi (14,3 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (10,2persen).

    “Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah,” jelasnya

    ULN swasta melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada akhir April 2023 tercatat sebesar 199,6 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 199,9 miliar dolar AS.

    Secara tahunan, ULN swasta kembali mengalami kontraksi sebesar 4,5 persen, lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 2,8 persen.

    Pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) masing-masing mengalami

    kontraksi 4,7 persen dan 3,9 persen, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan lalu yang masing-masing tercatat 2,8 persen dan 3,0 persen.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,0 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,5 persen terhadap total ULN swasta. (RMID)

  • Sejumlah Mahasiswa Untirta Keluhkan KTM Tidak Valid

    Sejumlah Mahasiswa Untirta Keluhkan KTM Tidak Valid

    SERANG, BANPOS – Sejumlah mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) mengeluhkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang tidak bisa digunakan untuk menarik uang di ATM BNI.

    KTM Untirta yang berstatus tidak valid saat ingin digunakan di ATM BNI ini diduga berlaku secara massal.

    Salah seorang mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Wafiq Ajizah, mengungkap bahwa ia mengetahui KTM-nya tidak valid saat ia ingin mengambil sejumlah uang di ATM BNI pada Sabtu (5/3).

    “Barusan. Duit temen baru ditransfer ke aku mau dibayarin buat kos dia, pas mau diambil kartu tidak valid,” ujarnya.

    Wafiq pun belum sempat menghubungi pihak manapun terkait kendala yang dialaminya saat ingin menarik uang.

    “Belum menghubungi kemana-mana,” ungkapnya.

    Keluhan serupa juga diungkap oleh mahasiswa Fakultas Teknik, Siti Sakinah, sejak Jum’at (4/3) ia mengaku tidak bisa mengambil uang melalui ATM BNI.

    “Saya ngerasanya kemarin, tidak bisa tarik duit di ATM, M-Banking mah bisa,” tuturnya.

    Hal yang sama juga dirasakan oleh mahasiswa FKIP lainnya yang enggan disebutkan namanya, ia menuturkan bahwa ia tidak bisa melakukan penarikan uang di ATM BNI.

    “Barusan banget ga bisa, tapi pas coba di ATM Link bisa ternyata,” terangnya.

    Sementara itu, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yang enggan disebutkan namanya, mengaku bahwa dirinya juga mengalami hal serupa, dan ia sudah menghubungi call center BNI untuk menanyakan terkait KTM-nya yang berstatus tidak valid.

    “Sudah menghubungi call center, berdasarkan keterangan dari call center itu katanya harus update informasi. Kemudian tahun 2022 ini Bank Indonesia (BI) mewajibkan semua ATM harus ber-chip. Jadi kalau tidak ber-chip, harus update data dulu,” tandasnya.(MG-03/PBN)