BANTEN POS

Tag: Bamsoet

  • Bamsoet Dukung Conference of the Parties 28 Uni Emirat Arab

    Bamsoet Dukung Conference of the Parties 28 Uni Emirat Arab

    JAKARTA, BANPOS – Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menerima Sekjen Majelis Hukama Al-Muslimin (MHM) sekaligus Sekjen Zayed Award for Human Fraternity Judge, Abdelsalam, di Jakarta, Jumat (6/10). MHM merupakan lembaga internasional independen yang dipimpin Grand Syekh Al Azhar Imam Akbar Ahmed Al-Tayeb.

    MHM didirikan di Abu Dhabi pada 2014, beranggotakan para cendekiawan dan tokoh bangsa yang bercirikan keadilan, kebijaksanaan, dan moderasi. Lembaga ini bertujuan mempromosikan perdamaian di masyarakat muslim dan non-muslim, menyebarkan nilai-nilai dialog, toleransi, hidup berdampingan dan persaudaraan manusia.

    “Kita mendukung MHM yang memprakarsai ‘Paviliun Agama’ dalam rangkaian Conference of the Parties 28 (COP-28) pada November 2023 di Uni Emirat Arab. Ini menjadi sejarah baru untuk pertama kalinya dalam penyelenggaraan COP-28, menyiapkan platform global dialog antar agama dalam menghadapi isu perubahan iklim,” ujar Bamsoet, usai menerima Abdelsalam.

    Turut hadir dalam pertemuan ini antara lain Ketua Kehormatan Presidium of Inter Religious Council (IRC) Indonesia Prof Din Syamsuddin dan Presiden Universitas Darussalam Gontor Prof Amal Fathullah Zarkasyi.

    Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, pada 4 Oktober 2023, MHM secara resmi membuka kantor cabang di Jakarta. Bertepatan dengan penyelenggaraan Konferensi Agama dan Perubahan Iklim di Jakarta, dihadiri 150 peserta yang merepresentasikan berbagai agama di Asia Tenggara, cendekiawan, akademisi, dan generasi muda yang peduli terhadap isu perubahan iklim. Sekaligus persiapan menuju COP-28.

    “Paviliun Agama dalam COP-28 akan menghidupkan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam menyikapi perubahan iklim, pelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Mengingat perubahan iklim dan kelestarian lingkungan saat ini menjadi isu global yang mengemuka. Dalam kaitan ini, peran dan kontribusi tokoh agama dalam membangun kesadaran, kepedulian, dan komitmen kolektif masyarakat sangat penting dan strategis,” jelas Bamsoet.

    Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini menerangkan, tokoh agama menjadi penyebar informasi yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Sekitar 61,7 persen masyarakat percaya atau sangat percaya terhadap informasi yang disampaikan tokoh agama, melebihi tingkat kepercayaan pada informasi yang bersumber dari keluarga, ketua lingkungan, hingga ketua adat.

    “Kondisi di dunia sepertinya juga tidak jauh berbeda. Fakta ini harus dioptimalkan oleh para tokoh agama untuk menyebarkan hal-hal di luar ranah religiusitas. Seperti menyampaikan pesan dan aksi penyelamatan lingkungan dari krisis iklim yang semakin nyata,” pungkas Bamsoet. (RMID)

    Berita Ini Telah Terbit Di https://rm.id/baca-berita/parlemen/191410/terima-sekjen-majelis-hukama-almuslimin-bamsoet-dukung-conference-of-the-parties-28-di-uni-emirat-arab

  • Bamsoet Kembali Tegaskan Pentingnya Pintu Darurat dalam Konstitusi Indonesia

    Bamsoet Kembali Tegaskan Pentingnya Pintu Darurat dalam Konstitusi Indonesia

    JAKARTA, BANPOS – Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) kembali menegaskan pentingnya Indonesia memiliki pintu darurat dalam UUD 1945 dan protokol kedaruratan ketika terjadi kekosongan kekuasaan akibat pemilu tidak dapat dilaksanakan secara tepat waktu. Hal itu disampaikan Bamsoet saat peluncuran bukunya ke-31 ‘Haluan Negara Menuju Indonesia Emas 2045’ karya Bamsoet, di Jakarta, Minggu (10/9).

    Di acara yang sama dilakukan bedah buku dengan pembicara antara lain Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Yandri Susanto, dan Arsul Sani, Menko Polhukam Mahfud MD, Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun dan Robert Kardinal, Anggota BPK Ahmadi Noor Supit, Rektor IPB Arief Satria, Guru Besar Unpad Ahmad M Ramli, serta Influencer Deddy Corbuzier dan Baim Wong.

    Bamsoet juga menegaskan pentingnya Indonesia menghadirkan kembali haluan negara dalam bentuk Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang dapat menjamin keselarasan dan kesinambungan pembangunan antara pusat dengan daerah, antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, serta antara satu periode pemerintahan ke periode penggantinya, baik di tingkat pusat hingga daerah.

    Sekaligus memastikan pembangunan tidak hanya dijalankan berdasarkan pada pelaksanaan dengan memanfaatkan uang rakyat melalui APBN, melainkan terlebih dahulu didasarkan pada perencanaan yang matang. Sehingga pelaksanaannya tidak akan mangkrak ditengah jalan.

    “Selain pentingnya kembali kehadiran PPHN untuk membuat pembangunan nasional kembali menemukan roh dan jati dirinya sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan konstitusi, juga pentingnya kita semua mulai memikirkan adanya pintu darurat dalam konstitusi kita dengan menghidupkan kembali kewenangan MPR dalam mengeluarkan ketetapan-ketetapan atau TAP MPR.

    Saat kita dibatasi oleh ketentuan ‘penjelasan’ Pasal 7 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengakibatkan tidak adanya Ketetapan MPR yang baru karena terdapat pembatasan terhadap Ketetapan MPR yang menjadi jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan,” ujar Bamsoet.

    Wakil Ketua Partai Golkar ini menjelaskan sekaligus mengingatkan pada gagasan pentingnya perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dikemukakan oleh pendiri bangsa pada 1947 yang terlihat dalam tujuh bahan-bahan pokok indoktrinasi. Tujuannya adalah mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan makmur.

    Dia menerangkan, PPHN merupakan dokumen hukum bagi penyelenggara pembangunan nasional yang berbasis kedaulatan rakyat. Artinya, rakyat melalui wakil-wakilnya dalam lembaga MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, berhak merancang dan menetapkannya.

    Dokumen tersebut selanjutnya menjadi rujukan bagi presiden dan penyelenggara negara lainnya dalam menyusun berbagai program pembangunan sesuai kewenangannya masing-masing.

    “Bentuk hukum PPHN yang paling tepat dilakukan melalui Ketetapan MPR. Sehingga, dalam menghadirkan PPHN tidak perlu melakukan amandemen konstitusi, karena bisa dilakukan melalui konvensi ketatanegaraan atau cukup dengan mengeluarkan ketetapan MPR jika kewenangan tersebut telah hidup kembali dengan menghilangkan ketentian Ayat (1) huruf b pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,” kata Bamsoet.

    Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD ini menerangkan, buku ‘Haluan Negara Menuju Indonesia Emas 2045’ merupakan buku ke-31 karya dirinya. Terkait dengan tema PPHN, buku ‘Haluan Negara Menuju Indonesia Emas 2045’ merupakan buku yang keempat. Tiga buku bertema PPHN yang sebelumnya telah ditulis Bamsoet, yaitu ‘Cegah Negara Tanpa Arah’ (2021), ‘Negara Butuh Haluan’ (2021), dan buku ‘PPHN Tanpa Amendemen’ (2023).

    “Melalui buku ‘Haluan Negara Menuju Indonesia Emas 2045’ saya kembali mengingatkan semua kalangan tentang urgensi PPHN. Arah dan masa depan kehidupan berbangsa bernegara perlu atau harus dirumuskan dan disepakati oleh semua elemen bangsa.

    Dari rumusan program-program pembangunan dan kesepakatan tentang target-target pembangunan nasional itu, akan lahir halauan pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” urai Bamsoet.

    Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menilai, gagasan menghadirkan haluan negara relevan dengan kondisi saat ini. Pada saat pemerintahan Presiden Soekarno Indonesia memiliki peta jalan atau perencanaan jangka panjang yang jelas, yakni Pembangunan Semesta Berencana yang bersifat menyeluruh untuk menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

    Istilah Pembangunan Semesta Berencana pertama kali dipergunakan pada Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/ 1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahun 1961-1969. Tap MPRS ini dapat disebut tonggak kesadaran bangsa Indonesia untuk menyusun perencanaan pembangunan dengan benar.

    “Pola pembangunan jangka panjang dilanjutkan di era Presiden Suharto dengan nama Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai haluan penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. GBHN ditetapkan oleh MPR,” kata Mahfud.

    Mahfud MD menjelaskan, di era reformasi, GBHN dihapuskan. Namun, pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

    Jangkauan pembangunan Indonesia menurut UU SPPN dan UU RPJPN adalah 20 tahunan untuk jangka panjang, lima tahun untuk jangka menengah, dan tahunan untuk jangka pendek.

    “Gagasan Ketua MPR terkait perlunya PPHN harus dipandang sebagai salah satu tawaran yang niscaya diperlukan. Namun, harus diingat seumpama nanti PPHN ini disetujui menjadi TAP MPR, atau masuk di UUD atau apapun bentuknya disetujui oleh negara, jangan pernah bermimpi bahwa negara ini akan selesai dengan mengubah peraturan.

    Karena masalah kita sebenarnya bukan di peraturan, tetapi masalah moralitas, integritas, konsistensi, kejujuran dan keberanian,” ujar Mahfud. (RMID)

    Berita Ini Telah Tayang Di RMID https://rm.id/baca-berita/pemilu/187921/luncurkan-buku-ke31-bamsoet-kembali-tegaskan-pentingnya-pintu-darurat-dalam-konstitusi-indonesia

  • Sampai Jumpa Di IKN Tahun Depan

    Sampai Jumpa Di IKN Tahun Depan

    JAKARTA, BANPOS – Kemeriahan upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia (RI), kemarin, akan jadi yang terakhir digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Tahun depan, dijadwalkan peringatan HUT RI akan digelar untuk pertama kalinya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

    Sejak memutuskan Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan Timur, Presiden Jokowi sudah menargetkan upacara 17 Agustus 2024 tidak akan lagi digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Jokowi ingin tepat di akhir masa jabatannya, peringatan HUT Kemerdekaan sudah bisa digelar di ibu kota yang baru.

    Kemarin, dalam keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Presiden kembali menyinggung hal tersebut. Kata Jokowi, HUT ke-79 RI akan dilaksanakan di IKN Nusantara.

    “Insya Allah. tahun depan insya Allah (upacara HUT RI) sudah di IKN. Kita lihat nanti,” kata Jokowi.

    Pada perayaan HUT Kemerdekaan RI kali ini, Jokowi tampak mengenakan pakaian adat Ageman Songkok Singkepan Ageng dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Baju daerah Ageman Songkok Singkepan Ageng ini dipakai oleh Para Raja Pakubuwono Surakarta Hadiningrat dalam acara Enggar Eggar soho Tedhak Loji.

    Ageman ini memiliki makna saat di mana Raja keluar dari Keraton dengan menaiki kereta kuda, diikuti dengan perangkat keraton untuk terjun langsung melihat kondisi kawulo/masyarakat.

    “Seperti yang kita lihat di Istana, keberagaman dipadukan dengan keberanekaragam bermacam-macam baju adat yang kita pakai, dan ya ini lah sebetulnya kekuatan negara kita,” ungkapnya.

    Untuk itu, Indonesia harus terus menjadi bangsa yang kuat. Terlebih, Indonesia memiliki keragaman budaya, bahasa, suku, dan adat istiadat. “Kekuatan Indonesia yang keberagaman yang bisa dipersatukan. Jadi kalau kita bersatu, solid kompak itulah kekuatan besar Indonesia,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

    Senada diungkapkan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Politisi yang akrab disapa Bamsoet itu menyatakan, upacara tahun ini spesial karena bisa jadi upacara terakhir di Istana Negara Jakarta. “Mulai tahun depan, upacara akan diselenggarakan di IKN Nusantara. Usia 78 tahun bukanlah usia muda dalam sebuah kemerdekaan,” ujar Bamsoet.

    Menurut Bamsoet, pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kaltim merupakan bukti Pemerintah sangat peduli terhadap seluruh wilayah di Indonesia. Tidak cuma Jawa Sentris.

    “Setelah 78 tahun, akhirnya kita sudah memulai proses pemindahan IKN ke Kalimantan, di posisi geografis yang berada di tengah antara Indonesia Barat dan Timur. Menjadi Indonesia Sentris,” imbuh politisi partai Golkar itu.

    Karena menjadi upacara terakhir digelar di Jakarta, Bamsoet menganggap, peringatan HUT RI ke-78 ini menjadi sangat spesial. Untuk itu, acara kali ini harus dijadikan momentum bagi para bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta para pendukungnya untuk tetap menjaga semangat dan persatuan bangsa.

    “Sebagai negara besar yang berada pada pusaran kepentingan geopolitik global, siapapun Presiden Indonesia yang terpilih dalam Pemilu 2024 nanti. Harus mampu membawa kapal besar Indonesia menghadapi gelombang geopolitik dunia yang semakin sulit diprediksi,” paparnya.

    Kepala Otorita Gelar HUT RI di IKN
    Kemarin, meskipun tidak semeriah di Jakarta, peringatan HUT ke-78 RI juga digelar di IKN Nusantara. Upacara Kemerdekaan itu dipimpin langsung Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Para pesertanya berasal dari pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin, TNI-Polri, para pekerja, masyarakat adat, serta berbagai diaspora dari beberapa negara. Upacara itu digelar di Sumbu Kebangsaan IKN dengan berlatar Istana Negara yang sedang dibangun.

    Usai upacara, Bambang didampingi Ketua Kadin Arsjad Rasjid melaporkannya kepada Presiden lewat video conference secara langsung dari IKN Nusantara. Laporan ini dilakukan di sela-sela peringatan HUT Kemerdekaan RI, di Istana Negara, Jakarta.

    “Alhamdulillah tadi pagi kami sudah melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” kata Bambang.

    Dalam laporannya, Bambang juga menekankan bahwa para pekerja di IKN terus bersemangat untuk mencapai target pelaksanaan Upacara HUT ke-79 RI di Istana Presiden, IKN, Kalimantan Timur, pada tahun 2024. “Tentang progres, masih on the right track. Setelah ini, nanti ada juga investor swasta yang akan memulai membangun Kota Nusantara menjadi kota yang tidak hanya layak huni, tetapi juga dicintai,” kata Bambang.

    Bambang berjanji, tahun depan IKN sudah siap untuk menggelar HUT RI yang dipimpin langsung Presiden Jokowi. Dia optimis, pada peringatan HUT RI nanti, IKN sudah ramai dengan bangunan fisik. Sebab, mulai bulan depan, sudah mulai banyak pembangunan di IKN yang merupakan hasil investasi dari investor dalam negeri.

    “Jadi tahun depan, ketika kita mengadakan upacara di sini, sudah ramai bangunan fisik tidak hanya bangunan pemerintahan tapi juga ada fasilitas umum yang bisa dinikmati,” tegasnya.

    Sementara itu, Arsjad Rasjid mengajak semua pihak untuk bergotong royong memastikan pembangunan IKN berjalan lancar. “Apalagi, dengan spirit kemerdekaan, persatuan, kesatuan kita bersama; karena IKN ini simbol visi Indonesia 2045,” kata Arsjad.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan sejumlah gedung dan bangunan pemerintahan di IKN Nusantara seperti kantor presiden, empat kantor kementerian koordinator (Kemenko), dan gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ditargetkan selesai pada tahun depan. Pernyataan itu disampaikan Basuki di sela-sela Konferensi Pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 di Jakarta, Rabu (16/8).

    Basuki juga menambahkan, fasilitas pemerintahan lainnya yang ditargetkan selesai pada tahun depan adalah lapangan untuk upacara perayaan HUT Kemerdekaan RI Ke-79 di IKN Nusantara. Dia mengatakan bahwa terkait perumahan di IKN, terdapat sejumlah rumah tapak menteri yang selesai dibangun dan dilengkapi perabotan pada Oktober tahun ini.

    Kementerian PUPR pada tahun ini mengalokasikan anggaran Rp 35,67 triliun untuk pembangunan IKN Nusantara pada tahun depan. Adapun realisasi dukungan Infrastruktur IKN Tahun 2020 – 2023 sebesar Rp 54,69 triliun dari total Rp 62,27 triliun untuk 76 paket pekerjaan sampai dengan 2024 dengan progres sebesar 17,74 persen.

    Adapun rinciannya adalah gelombang pertama pembangunan periode Tahun 2020 – Maret 2023 sebesar Rp 24,16 triliun atau 39 paket pekerjaan dengan progres 40 persen. Sedangkan gelombang kedua pembangunan setelah Maret 2023 sebesar Rp 30,53 triliun atau 39 paket pekerjaan dengan progres 0,11 persen.

    Artikel ini terbit di Harian Rakyat Merdeka, edisi Jumat (18/8), dengan judul “Peringatan HUT RI, Sampai Jumpa Di IKN Tahun Depan”. (RMID)

  • Bamsoet Lepas Mercedes-benz Club Indonesia

    Bamsoet Lepas Mercedes-benz Club Indonesia

    JAKARTA, BANPOS – Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) melepas secara simbolik peserta Mercedes-benz Club Indonesia Adventouring Tiga Negara, Indonesia, Brunei, dan Malaysia. Dari Jakarta dan berbagai kota lainnya, para peserta touring akan berkumpul terlebih dahulu di Titik Nol Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara) untuk mengikuti upacara Peringatan Kemerdekaan 17 Agustus 2023.

    “Setelah upacara, peserta langsung start touring menuju Balikpapan, Banjarmasin, Palangkaraya, Lamandau, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong Malaysia hingga Brunei, dan finish kembali di Pontianak. Touring diikuti sekitar 36 peserta dengan menggunakan 12 mobil,” ujar Bamsoet, usai menerima panitia Mercedes-benz Club Indonesia Adventouring Tiga Negara, di Jakarta, Jumat (4/8).

    Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, di Brunei Darussalam, peserta touring rencananya diterima jajaran Kedubes Indonesia sekaligus melakukan donasi untuk warga negara Indonesia yang ada di Brunei. Di sepanjang rute yang dilalui di Malaysia dan Brunei, peserta juga akan disambut para komunitas Mercedes-Benz.

    “Dalam setiap pertemuan dengan komunitas Mercedes Benz di Malaysia dan Brunei, peserta touring juga akan mempromosikan berbagai destinasi wisata unggulan yang ada di Indonesia. Termasuk memperkenalkan potensi investasi yang ada di IKN Nusantara, yang bisa dimanfaatkan para komunitas otomotif dari berbagai negara,” jelas Bamsoet.
    Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini menerangkan, melalui event Mercedes-benz Club Indonesia Adventouring Tiga Negara ini, para peserta juga akan mengajak komunitas otomotif di Malaysia dan Brunei untuk melakukan touring ke Indonesia. Mengeksplorasi berbagai destinasi wisata Indonesia seperti Lombok, Bali, Danau Toba, maupun Tanjung Lesung. IMI juga siap membantu pengurusan FIA Carnet De Passages En Douane (CPD) bagi para komunitas otomotif dunia yang ingin turing ke Indonesia.

    “Melalui berbagai kegiatan touring internasional yang diselenggarakan para pecinta otomotif, IMI sekaligus mensosialisasikan fasilitas FIA CPD yang sangat bermanfaat bagi para komunitas otomotif yang ingin menggunakan kendaraannya sendiri dari Tanah Air untuk touring melintasi negara-negara dikawasan ASEAN. Fasilitas ini dapat terwujud berkat kerja sama IMI dengan jajaran Bea dan Cukai Indonesia,” pungkas Bamsoet.(RMID)

  • Bamsoet Apresiasi Peluncuran Buku Gelombang Pasang Koperasi Simpan Pinjam

    Bamsoet Apresiasi Peluncuran Buku Gelombang Pasang Koperasi Simpan Pinjam

    JAWA TENGAH, BANPOS – Ketua MPR sekaligus Dosen Tetap Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi peluncuran buku ‘Gelombang Pasang Koperasi Simpan Pinjam Indonesia’ karya Dewi Tenty Septi Artiany. Kata dia, melalui buku ini, publik bisa memahami koperasi dalam kedudukan yang ‘seharusnya’. Tidak hanya mengenai tata kelola koperasi, melainkan juga dari aspek filosofi, teori, prinsip, kaidah, serta ide yang diharapkan menjadi solusi bagi kemajuan perkoperasian di Indonesia.

    Dari seluruh koperasi aktif yang ada di Indonesia sebanyak 130.354 unit, sekitar 80 persennya didominasi sektor keuangan skala mikro/koperasi simpan pinjam (KSP). Dengan skema kredit usaha rakyat (KUR) yang semakin melonjak, dan penetrasi bank yang semakin masif, 2023 ini diprediksi akan menjadi tahun yang sulit bagi KSP untuk dapat bertahan.

    “Saat ini pun masih banyak koperasi yang salah tata kelola, gulung tikar, atau bahkan digugat pailit. Ada juga koperasi yang melakukan praktik pseudo banking, dengan aktivitas penghimpunan dana, investasi, dan simpan-pinjam, tetapi dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan minimnya pengawasan dari otoritas keuangan. Berbagai fenomena ini jelas semakin merugikan citra koperasi di mata masyarakat,” ujar Bamsoet, saat memberikan sambutan dalam peluncuran tersebut secara virtual dari Kampus Universitas Borobudur Jakarta, Jumat (28/7).

    Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, seiring dinamika zaman, kiprah koperasi kian hari kian terpinggirkan. Di sisi lain, pada tataran realita, implementasi kebijakan pembangunan ekonomi nasional juga belum sepenuhnya mampu mewujudkan kondisi ideal yang berpihak pada koperasi. Harus diakui, saat ini koperasi sebagai manifestasi kebersamaan dalam demokrasi ekonomi, masih belum mampu berkembang dan maju sejajar dengan sektor pemerintah dan swasta.

    “Tentu kita prihatin dengan kondisi tersebut. Bukankah Koperasi merupakan bangun ekonomi yang paling nyata dari amanat UUD NRI Tahun 1945? Pasal 33 Ayat (1) menyatakan bahwa, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Akankah koperasi yang sekian lama kita yakini sebagai sokoguru perekonomian nasional yang begitu membumi dan dekat dengan kehidupan rakyat, akan tersisih dan lenyap ditelan laju peradaban?” ucap Bamsoet.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, jika para stakeholder bangsa masih meyakini atau setidaknya menginginkan untuk mengembalikan marwah koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, maka sebaiknya perlu dimaknai kembali koperasi secara komprehensif.

    Dari aspek jumlah yang sedemikian banyak, seharusnya koperasi sangat berpotensi menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Apalagi lingkup usaha koperasi yang lebih dekat dengan kehidupan rakyat, adalah penggerak ekonomi yang riil yang dapat menopang geliat perekonomian nasional.

    “Di sisi lain, dalam kerangka pembenahan koperasi, kebijakan pemerintah tentang kemudahan berusaha, khususnya bagi koperasi, harus dijaga agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum pengusaha yang tidak bertanggung jawab. Yaitu yang hanya mempergunakan koperasi sebagai cangkang atau kedok untuk memuluskan kegiatan usahanya, khususnya KSP untuk menggunakan dana dari masyarakat,” pungkas Bamsoet. (RMID)

  • Bamsoet Dukung Penyelesaian Sengketa Kesehatan

    Bamsoet Dukung Penyelesaian Sengketa Kesehatan

    JAKARTA, BANPOS – Ketua MPR sekaligus Dosen Tetap Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjadi salah satu penguji dalam Ujian Sidang Terbuka Promosi Doktor Hukum Universitas Borobudur Amin Ibrizatun.

    Berprofesi sebagai dokter di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta. Amin Ibrizatun mengangkat judul disertasi tentang ‘Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Kesehatan Melalui Upaya Mediasi’.

    Bamsoet menjelaskan, pada dasarnya dalam penyelesaian sengketa terdapat dua bentuk, yakni di luar pengadilan (non litigasi) dan melalui pengadilan (litigasi). Terkait penyelesaian sengketa di luar pengadilan, salah satunya diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 30/1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menegaskan bahwa sengketa dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan mengesampingkan secara litigasi.

    “Karena itu, prinsip mediasi dalam penyelesaian sengketa kesehatan melalui Lembaga Khusus, sebagaimana yang menjadi temuan dalam penelitian disertasi ini, sangat bisa diterapkan dan layak untuk ditindaklanjuti Pemerintah dan DPR,” ujar Bamsoet saat menjadi penguji dalam Ujian Sidang Terbuka Promosi Doktor Hukum Universitas Borobudur Amin Ibrizatun, di Universitas Borobudur, Jakarta, Kamis (27/7).

    Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, mediasi sebagai upaya mendapatkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kesehatan, merupakan isu yang menarik dan monumental. Terutama setelah disahkannya UU Kesehatan oleh DPR bersama pemerintah pada Selasa (11/7). Selain UU Kesehatan, aturan hukum lainnya yakni pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1/2016.

    “Untuk memudahkan proses mediasi, juga diperlukan dukungan dari para advokat yang menjadi kuasa hukum bagi para pihak yang bersengketa. Advokat bisa memberikan nasihat hukum yang konstruktif didalam proses mediasi sehingga para pihak dapat menemukan titik temu perdamaian,” jelas Bamsoet.

    Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD ini menerangkan, sepanjang periode 2016-2019 tercatat dari berbagai sumber, jumlah sengketa kesehatan di peradilan umum mencapai 362 kasus. Di tahun 2020 meningkat menjadi 379 kasus. Berbagai sengketa tersebut bahkan masih ada yang belum bisa diselesaikan di meja pengadilan umum.

    “Melalui terobosan mediasi, berbagai sengketa kesehatan tersebut bisa cepat mendapatkan kepastian hukum baik bagi pelapor maupun terlapor. Sekaligus menjadi perlindungan bagi tenaga kesehatan/tenaga medis agar dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, mereka tidak lagi dihadapkan pada masalah hukum pidana sebelum adanya mediasi yang dilakukan melalui lembaga khusus,” pungkas Bamsoet.(RMID)

  • Bamsoet Ajak Manfaatkan Kemajuan Teknologi

    Bamsoet Ajak Manfaatkan Kemajuan Teknologi

    JAKARTA,BANPOS – Ketua MPR sekaligus dosen tetap pascasarjana Universitas Borobudur dan Universitas Terbuka Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan, dunia sudah semakin bergerak ke arah digitalisasi. Interaksi manusia, perputaran ekonomi, hingga dunia pendidikan akan lebih banyak berada di ruang digital, seperti media sosial hingga metaverse. Sebagai gambaran, lembaga akuntan publik dan lembaga riset bisnis Price Waterhouse Cooper (PwC) melaporkan, potensi ekonomi dari dunia metaverse pada 2019 mencapai 46,4 miliar dolar AS. Angka ini bahkan berpotensi meningkat menjadi 476,4 miliar dolar AS pada 2025 dan meningkat lagi menjadi 1,5 triliun dolar AS pada 2030.

    “Di Indonesia, tahun lalu, Google Temasek, Bain and Company mencatat pertumbuhan ekonomi digital kita mencapai 22 persen dengan nilai ekonomi sebesar 77 miliar dolar AS. Angka ini menyumbang 40 persen dari total transaksi digital ASEAN. Proyeksi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dinilai sangat menjanjikan. Pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 130 miliar dolar AS,” ujar Bamsoet, dalam Orasi Ilmiah Seminar Akademik Universitas Terbuka Jambi, secara virtual, dari Jakarta, Jumat (14/7).

    Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, potensi digitalisasi Indonesia juga bisa mendorong sektor pariwisata. Terlebih dengan adanya program pemerintah melalui desa wisata agro (DEWA), desa wisata industri (DEWI), dan desa digital (DEDI). Sawah, gunung, laut, dan bentangan keindahan alam lainnya, bisa dimanfaatkan setiap desa untuk mengembangkan DEWA, DEWI, dan DEDI yang kemudian dipromosikan melalui berbagai saluran digital. Sehingga bisa memberikan efek luar biasa dalam menyerap tenaga kerja dan mendatangkan pemasukan bagi masyarakat sekitar pedesaan.

    Bamsoet melanjutkan, bangsa Indonesia juga patut bersyukur bahwa pertumbuhan UMKM yang sudah go digital jumlahnya semakin meningkat. Hingga Maret 2023 sudah mencapai 21,8 juta unit, dan diharapkan terus tumbuh hingga mencapai 24 juta unit pada akhir tahun 2023. Di sisi lain, dengan jumlah UMKM yang diperkirakan mencapai 65,4 juta, artinya masih ada lebih dari 40 juta UMKM yang belum terintegrasi dalam ekosistem digital.

    “Mewujudkan pemerataan akses digital, khususnya bagi pelaku UMKM menjadi faktor krusial dalam upaya membangun ketahanan ekonomi nasional. Karena kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional begitu besar dan signifikan, dengan menyumbang 61,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja. Karena itu, membangun kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, harus dimaknai seiring sejalan dengan upaya untuk memajukan UMKM,” jelas Bamsoet.

    Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD (PADIH UNPAD) ini juga mengingatkan, gencarnya digitalisasi yang membuat masifnya interaksi manusia di ruang digital juga harus dibarengi dengan peningkatan keadaban dan literasi digital. Terlebih menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, ruang digital jangan sampai tercemar oleh polusi politisasi SARA maupun berbagai tindakan black campaign yang dapat memecah belah bangsa.

    “Mari dukung Caleg, Capres, Cagub, Cabup/Cawalkot kita dengan sewajarnya. Tidak perlu fanatik dan berlebihan, apalagi sampai mengorbankan ikatan kekeluargaan, menyebabkan perceraian, hingga membelah ikatan soliditas kebangsaan. Jaga ruang digital kita dari polusi politisasi yang dapat menyebabkan rusaknya persaudaraan antar sesama anak bangsa,” pungkas Bamsoet. (RMID)

  • Bamsoet Apresiasi Kesuksesan Motocross MNC MXGP

    Bamsoet Apresiasi Kesuksesan Motocross MNC MXGP

    BALI,BANPOS – Pebalap Kawasaki Racing Team MXGP Romain Febvre berhasil menjadi juara pertama. Disusul pebalap tim Red Bull GasGas Jorge Prado, dan pebalap tim Monster Energy Yamaha Factory Racing Glenn Coldenhoff. Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi kesuksesan penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Motocross MNC MXGP Lombok Indonesia 2023 sebagai seri ke-11 MXGP, pada Sabtu-Minggu (1-2/7), di Sirkuit Internasional MXGP Selaparang, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kejuaraan ini disaksikan 50 ribu lebih penonton yang datang langsung ke arena sirkuit.

    Sebelumnya, NTB juga sukses menyelenggarakan MNC MXGP Samota Indonesia 2023, di Sirkuit Internasional Samota, NTB, pada Sabtu-Minggu (24-25/6). Ini merupakan kali kedua Samota menjadi tuan rumah MXGP, setelah sebelumnya juga sukses menyelenggarakan MXGP di pada 25-26 Juni 2022.

    “Penyelenggaraan MNC MXGP Lombok Indonesia 2023 juga membawa berkah, karena tiga pembalap kebanggaan Indonesia bisa unjuk diri di kelas MX2. Yakni Muhammad Delvintor Alfarizi, Diva Ismayana, dan Nakami Vidi Makarim. Mereka masing-masing finish di posisi 15, 18 dan 19. Hasilnya memang belum maksimal, namun ini menjadi awal yang bagus. Dengan rutin menjadi tuan rumah, secara otomatis prestasi atlet nasional kita secara bertahap juga akan meningkat pesat,” ujar Bamsoet, di Jakarta, Senin (3/7).

    Ketua MPR ini menjelaskan, pada final race MNC MXGP Lombok, panitia turut menampilkan sajian pertunjukan seni dan budaya bertajuk ‘The Spirit of A Culture’, sebuah tarian kolosal mengangkat nilai-nilai semangat dalam perpaduan budaya dan tradisi Suku Sasak, Samawa, Dompu dan Mbojo. Hal ini sebagai bentuk sinergi dan harmoni dari setiap suku yang ada di NTB dengan segala keunikan dan keberagaman entitas budaya.

    “Melalui event olahraga otomotif internasional, selain memberikan multiplier effect economy di berbagai sektor UMKM, juga bisa menjadi media yang efektif dalam mempromosikan seni dan budaya bangsa. Sehingga Indonesia bisa semakin mendunia,” jelas Bamsoet.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, Sirkuit Internasional MXGP Selaparang Lombok yang digunakan pertama kalinya untuk menyelenggarakan MXGP, berlokasi di eks Bandara Selaparang. Memiliki panjang 1.600 meter, lebar 500×144 meter dengan tekanan angin yang sedang dan cocok untuk mesin penggaruk tanah berpacu.

    Sirkuit ini juga memiliki 16 tikungan dan beberapa area jumping. Karena berada di lokasi eks Bandara Selaparang, menjadikan sirkuit ini memiliki luas yang cukup untuk menampung parkir kendaraan penonton.

    “Kehadiran Sirkuit Internasional MXGP Selaparang, Lombok, menjadikan NTB mengukir sejarah dalam perkembangan balap motor Indonesia, bahkan dunia. NTB memiliki tiga sirkuit internasional yang dapat menyelenggarakan berbagai event balap motor dunia. Yakni World Superbike dan MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit, serta MXGP di Sirkuit MXGP Samota, Sumbawa dan Sirkuit MXGP Selaparang, Lombok,” pungkas Bamsoet. (RMID)

  • Fokus Bantu UMKM Bamsoet Diangkat Jadi Pembina

    Fokus Bantu UMKM Bamsoet Diangkat Jadi Pembina

    JAKARTA, BANPOS – Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) resmi diangkat menjadi Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Bumi Alumni (PBA). PBA merupakan organisasi penggerak UMKM. Tidak hanya menampung para pelaku bisnis UMKM, PBA juga membantu pengembangan bisnis UMKM para anggotanya.

    “PBA membantu mengembangkan bisnis anggotanya dengan memberikan pelatihan, memfasilitasi permodalan, mempertemukan dengan pembeli serta meningkatkan kualitas dan kontinuitas produk UMKM. Tidak hanya di dalam negeri, saat ini PBA juga tengah menggarap pasar luar negeri, seperti Korea dan Eropa,” ujar Bamsoet, usai menerima Pengurus Pusat Perkumpulan Bumi Alumni di Jakarta, Kamis (8/6).

    Pengurus Pusat PBA hadir antara lain Ketua Umum Ary Zulfikar, Ketua Dewan Pengawas James Ibrahim, Sekretaris Umum Arie Budiman, Ketua Bidang Promosi & IT Hassan M Lubis, Ketua Bidang 5/Pelaksana Tugas Direksi Buialumni.com Akmal Farad, Ketua Koperasi UMKM Alumni Indonesia Yayan Abdul Wahid, Anggota Pusat Sudi Bumi Alumni Yudianta M. Simbolon serta Ketua Panitia Ekshibisi UMKM & Golf Tournament 2023 Jimmy Ardianto.

    Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, saat ini PBA telah memiliki beberapa ekosistem. Di antaranya, Koperasi UMKM Alumni Indonesia (Kuali), Bumi Alumni Gallery sebagai platform digital yang dikembangkan PBA, Gerai Lupba dan Cupba yang memasarkan produk merek kolektif Lupba, serta Pusat Studi Bumi Alumni dan Lembaga Advokasi UMKM yang memberikan pendampingan dan konsultasi hukum bagi para pelaku bisnis UMKM.

    “Di tingkat internasional, PBA akan bekerja sama dengan World Union of Small Medium Enterprise (WUSME). WUSME merupakan organisasi internasional berbasis di San Marino yang banyak membantu pengembangan UMKM di Indonesia. Termasuk mengenalkan produk UMKM di pasar global. Selain itu, PBA juga aktif mengikuti berbagai pameran, ekspo serta bekerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan pasar UMKM domestik dan global,” kata Bamsoet.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengingatkan, tantangan dalam membina UMKM berbasis komunitas adalah masalah konsistensi dalam produksi. Kadang saat UMKM sudah mampu membuka akses pasar, kerap tidak siap dengan ketersediaan jumlah barang yang diproduksi pada saat terjadi peningkatan permintaan.

    “Kemasan produk juga menjadi soal. Kerap pelaku UMKM tidak memperhatikan kemasan produk. Hanya sekedar menjual barang dan melempar ke pasar. Disinilah salah satu peran PBA untuk membantu pelaku UMKM benar-benar siap saat terjun di pasar domestik serta global. Baik secara kualitas dan kuantitas produk ataupun rasa percaya diri para pelaku UMKM agar mampu bertarung menghadapi persaingan pasar,” pungkas Bamsoet.(RMID)

  • Bamsoet Dukung Adventure Offroad Individual Non Winch

    Bamsoet Dukung Adventure Offroad Individual Non Winch

    JAKARTA,BANPOS – Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Offroader Jabar Guyub akan menyelenggarakan Kejuaraan Daerah (Kejurda) Adventure Offroad Individual Non Winch 2023. Kejuaraan ini memperebutkan trofi Piala Ketua MPR/Ketua Umum IMI Pusat Bambang Soesatyo (Bamsoet).

    Kejurda Adventure Offroad Individual Non Winch 2023 akan diselenggarakan dalam tiga putaran. Putaran pertama akan diselenggarakan pada 24-25 Juni 2023 di Sirkuit Desa Pelangi, Bogor. Putaran kedua akan diselenggarakan pada 2-3 September 2023 di Sirkuit Sari Ater, Subang.

    “Sementara putaran ketiga pada 21-22 Oktober 2023 di Sirkuit Mahendra, Tasikmalaya,” ujar Bamsoet, usai menerima panitia Kejurda Adventure Offroad Individual Non Winch 2023 serta jajaran SHERP, di Jakarta, Kamis (8/6). Panitia Kejurda Adventure Offroad Individual Non Winch 2023 yang hadir antara lain, Ketua Penyelenggara Momo Siswanto, Wakil Ketua Curie Kadar, dan Bendahara Dewi Rachmaniati. Hadir pula perwakilan SHERP Indonesia, antara lain Geraldo, Gada Sianipar, dan Ken Sjahrir.

    Ketua MPR ini menjelaskan, tidak hanya kompetisi, Kejurda Adventure Offroad Individual Non Winch 2023 juga bersifat wisata hobi, sosial, dan eksibisi. Kejurda akan diikuti sekitar 60 kendaraan yang turun di berbagai kelas antara lain, 1.000 Cc, under 1.000 Cc, upper 1.000 Cc, dan FFA.

    “Juara di masing-masing kelas akan mendapatkan hadiah. Untuk Juara 1, trofi plus uang pembinaan Rp 6 juta. Juara 2, trofi plus uang pembinaan Rp 4 juta. Juara 3 trofi dan uang pembinaan Rp 2 juta. Juara 4 dan Juara 5, masing-masing mendapatkan trofi,” jelas Bamsoet.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, melalui kejuaraan ini, diharapkan dapat meningkatkan keterampilan para offroader agar mampu menaklukan berbagai lintasan yang berat, sehingga bisa melahirkan offroader andal. Sekaligus juga mempromosikan berbagai potensi wisata yang ada di Bogor, Subang, dan Tasikmalaya.

    “Kejurda Adventure Offroad Individual Non Winch 2023 maupun berbagai kejuaraan otomotif lainnya juga dapat memberikan multiplier effect economy yang signifikan bagi masyarakat di sekitar lokasi sirkuit. Sehingga dapat berkontribusi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Bamsoet. (RMID)