BANTEN POS

Tag: Banjir Bandang Lebak

  • Pemkot Serang Salurkan Bantuan, Walikota Antarkan Langsung ke Lebak

    Pemkot Serang Salurkan Bantuan, Walikota Antarkan Langsung ke Lebak

    LEBAK, BANPOS – Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, Pemkot Serang mengirimkan bantuan kepada penyintas bencana banjir lebak senilai lebih dari Rp100 juta rupiah. Bantuan tersebut berupa uang tunai, bahan pokok makanan, serta keperluan sehari-hari lainnya.

    Dalam pengiriman bantuan tersebut, Walikota Serang bahkan mengantarkan langsung kepada Pemkab Lebak dan diterima langsung oleh Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa sebagai sesama warga Banten, tidak mungkin masyarakat Kota Serang akan berdiam diri dengan keadaan masyarakat Lebak yang tertimpa musibah.

    “Pada hari ini Pemkot Serang memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana di Kabupaten Lebak. Tadi saya sendiri yang mengantarkan itu. Ada dua truk logistik. Satu truk berisikan dua ton beras, kalau truk satunya yaitu berisikan berbagai macam bantuan seperti makanan dan kebutuhan lainnya,” ujar Syafrudin, Kamis (9/1).

    Selain dua truk logistik, Syafrudin juga mengatakan bahwa Pemkot Serang mengirimkan dua mobil berisikan air mineral. Karena, berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemkab Lebak, penyintas bencana banjir sangat membutuhkan air bersih.

    “Jadi ada dua lagi mobil, itu penuh isinya adalah air mineral kemasan. Jadi memang hasil koordinasi, mereka para penyintas bencana membutuhkan air mineral untuk minum,” ucapnya.

    Selain bantuan logistik, Syafrudin menuturkan Pemkot Serang juga memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp88.790.500. Namun sebanyak Rp20.851.700 digunakan untuk melengkapi kebutuhan para penyintas bencana banjir.

    “Uang tunai yang kami terima dari para kepala OPD, kurang lebih jumlahnya Rp88.790.500. Namun yang kami berikan sebesar Rp67.938.800. Sebanyak Rp20.851.700 kami gunakan untuk membeli bantuan lainnya seperti beras sebanyak dua ton, ikan asin, air minum dan kebutuhan lainnya. Jika dijumlah seluruhnya, nilai bantuan lebih dari Rp100 juta,” jelas Syafrudin.

    Ia mengatakan, bantuan tersebut mayoritas berasal dari OPD yang ada di Kota Serang berdasarkan instruksi yang ia keluarkan. Namun tidak sedikit pula masyarakat umum yang ikut memberikan bantuan melalui Pemkot Serang.

    “Yang terbesar memang dari para OPD. Ada juga dari organisasi masyarakat seperti Pramuka, kemudian ada yang dari masyarakat umum. Kemarin-kemarin ada juga masyarakat yang langsung mengirimkan bantuan ke lokasi. Itu bukti kami semua peduli,” tuturnya.

    Ia pun menyampaikan keprihatinan atas terjadinya bencana banjir bandang yang mengakibatkan banyak korban jiwa, penyintas yang harus mengungsi, dan harta yang hilang.

    “Saya sampaikan turut berduka cita atas timbulnya korban jiwa. Kemudian untuk penyintas yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Untuk rumah roboh dan jalan yang rusak, semoga dapat segera dibangun kembali dan membuat aktivitas kembali normal,” tandasnya. (DZH)

  • Pertambangan di Bojonegara Merusak Lingkungan, Akademisi: Kordinasi Antar Instansi Rendah

    Pertambangan di Bojonegara Merusak Lingkungan, Akademisi: Kordinasi Antar Instansi Rendah

    SERANG, BANPOS – Bojonegara merupakan salah satu kawasan industri yang berada di wilayah Kabupaten Serang, Provinsi banten. Dengan peruntukan tersebut, lambat laun dipastikan akan ada kerusakan lingkungan, terlebih banyaknya galian C.

    Demikian disampaikan salah satu akademisi Universitas Banten Jaya (Unbaja), yang juga menyoroti permasalahan lingkungan bahwa yang terjadi saat ini merupakan masalah berkepanjangan. Sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah melewati batas kemampuannya.

    “Semua itu akan berdampak adanya suatu bencana seperti pencemaran dan banjir,” ujarnya kepada wartawan BANPOS, Kamis (9/1).

    Menurutnya, beberapa industri yang tidak memenuhi perundang-undangan disebabkan karena masih rendahnya kesadaran lingkungan masyarakat dan pengusaha industri. Disamping itu, kata dia, masih rendahnya koordinasi antar instansi di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

    “Sebetulnya itu semua sudah ada peraturan atau perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan, hanya memang sebagian perusahaan ada yang belum melakukan hal tersebut. Pastinya kalau melanggar dan tidak melakukan pengelolaan lingkungan, akan ada sanksi,” ungkap Dekan Fakultas Teknik Unbaja ini.

    Sementara itu, Sekretaris jenderal (Sekjend) Kaukus lingkungan hidup Serang Raya, Boni Kaukus menyatakan atas segala tindakan korporasi yang berada di wilayah Bojonegara-Pulo Ampel, telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap ekologi yang ada di Bojonegara-Pulo Ampel. Sehingga menyebabkan terjadinya krisis multidimensi dalam satu wilayah, yaitu Bojonegara-Pulo Ampel.
    “Ini sudah masuk ke dalam wilayah sengketa lingkungan dan sengketa ruang,” tegasnya.

    Boni menerangkan, berawal masuk dalam sengketa ruang, hal itu jelas bahwa tata ruang Bojonegara-Pulo Ampel yang termasuk wilayah Kabupaten Serang, tidak sesuai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Serang. Disebut memasuki sengketa lingkungan, menurut dia hal itu dinyatakan jelas dalam KLHS, dalam dokumen lingkungan dan lainnya, tidak pernah ada evaluasi terhadap industri ataupun korporasi terkait dengan dampak lingkungan yang ada di Bojonegara-Pulo Ampel.

    “Penutupan jalan raya Bojonegara-Pulo Ampel untuk saat ini adalah atas dasar geramnya masyarakat terhadap Pemkab ataupun korporasi itu sendiri,” ujarnya, mengungkit peristiwa pemblokiran jalan yang dilakukan oleh masyarakat Bojonegara, Selasa (7/1), karena wilayah tempat tinggalnya menjadi langganan banjir, disinyalir akibat aktivitas galian C yang tidak mematuhi perundang-undangan.

    Menurutnya, hal itu terjadi karena pemerintah Kabupaten Serang tidak pernah berfikir untuk merancang, bertindak, dan menganalisa audit lingkungan sebagaimana mestinya. Seperti yang tertuang dalam regulasi undang-undang 32 Tahun 2009 dan Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

    “Karena itu, jelas bahwa masyarakat Bojonegara Pulo Ampel sudah antipati sebenarnya terhadap pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan,” pungkasnya. (MUF/AZM)

  • Sikap Pemerintah Soal Tambang Liar di Lebak Dipertanyakan

    Sikap Pemerintah Soal Tambang Liar di Lebak Dipertanyakan

    SERANG, BANPOS – LBH Rakyat Banten mempertanyakan sikap tegas pemerintah dalam menindak penambangan liar yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Karena berdasarkan hasil kajian yang ada, penambangan liar tersebut menjadi faktor utama terjadinya banjir bandang di Lebak beberapa waktu yang lalu.

    Selain itu, LBH Rakyat Banten juga menyebutkan bahwa pembangunan yang tidak berawasan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah, juga menjadi faktor terjadinya bencana di beberapa daerah lain.

    Koordinator LBH Rakyat Banten, Aeng, menuturkan bahwa berdasarkan pengakuan masyarakat, TNGHS memiliki banyak batu-batu fosil yang besar. Namun saat ini batu-batu yang berfungsi sebagai pondasi alam tersebut, telah lenyap akibat penambangan liar.

    “Dari cerita masyarakat sendiri, dahulu itu terdapat batu-batu fosil yang besar dan banyak. Tetapi hari ini batu-batu tersebut sudah hilang karena aktifitas penambangan batu liar. Padahal secara tidak langsung batu-batu itu merupakan pondasi alam yang kuat untuk menahan tanah dikawasan tersebut,” ujarnya, Kamis (9/1).

    Menurut Aeng, penambangan liar yang berada di TNGHS bukan hanya penambang liar batu saja. Akan tetapi juga terdapat penambangan liar emas yang dilakukan oleh korporasi dan beroperasi tanpa adanya pengawasan maupun tindakan dari pemerintah.

    “Selain perseorangan, ternyata ada pula korporasi yang mengeruk Gunung Halimun Salak. Terdapat tiga perusahan yang beroperasi disana. Sudah lama dilakukan dan tidak ada pengawasan ataupun tindakan dari pemerintah daerah maupun aparat terkait,” ucapnya.

    Berdasarkan data yang ia terima, sekitar 193.000 hektare atau 23 persen dari 860.000 hektar lahan yang ada di Banten dalam kondisi yang sangat kritis dan gundul. Akibatnya, Banten kerap kali diterjang bencana alam.

    Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan menurutnya juga menjadi salah satu faktor terjadinya bencana. Seperti yang terjadi di kawasan wisata Negeri di Atas Awan.

    “Pada akhir tahun 2019, peringatan dini akibat longsor di Lebak sudah terjadi. Dimana kawasan wisata Negeri di Atas Awan masuk kategori rawam bencana ditutup, karena terjadi longsor. Pasca-pembangunan jalan menuju kawasan wisata tersebut, tidak berapa lama daerah terebut longsor,” katanya.

    Kembali longsornya tanah di daerah Lebak, kata Aeng, dikarenakan pemerintah dalam melakukan pembangunan tidak berdasarkan pada perencanaan yang matang. Sehingga, aspek mitigasi bencana dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) tidak dirancang.

    “Menjadi sebuah pertanyaan. Apakah tempat wisata Negeri Diatas Awan itu sudah diatur pada RTRW Provinsi Banten dan RDTR Kabupaten Lebak? Saat ini Pemerintah Pusat, provinsi dan kota/kabupaten coba menyelaraskan pembangunan, tanpa melihat aspek dan dampak yang akan terjadi dimasa yang akan datang,” tuturnya.

    Oleh karena itu, ia menuntut kepada pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, agar dapat menindak tegas para pelaku penambang liar. Bukan hanya yang perseorangan, namun juga penambang liar berbentuk korporasi.

    “Apa lagi sudah memakan korban, baik materil maupun inmateril. Dan jangan sampai pengabaian selama ini ternyata tidak ada tindakan tegas dari aparat terkait. Cukup kejadian hari ini sebagai pelajaran karena tidak adanya pengawasan,” ujarnya.

    Selain itu, ia juga menuntut agar pemerintah dalam melakukan pembangunan harus benar-benar berwawasan lingkungan, tidak semata-mata membangun hanya untuk mengejar investor namun mengorbankan masyarakat.

    “Jangan sampai ini jadi alasan klasik, mengatasnamakan masyarakat, tapi masyarakatnya yang jadi korban buat apa. Apa lagi di daerah Citorek itu kan secara kapasitas hanya cukup untuk 1.500 orang, sedangkan yang datang kesana hampir 15.000 orang, ditambah beban kendaraan dan juga faktor-faktor yang lainnya,” tandas Aeng. (DZH/AZM)

  • Penggalangan Bantuan Ditutup, 11 OPD Tidak Ikut Instruksi Walikota Serang

    Penggalangan Bantuan Ditutup, 11 OPD Tidak Ikut Instruksi Walikota Serang

    SERANG, BANPOS – BPBD Kota Serang telah menutup masa penerimaan bantuan untuk penyintas bencana Lebak. Hasilnya, dari 33 OPD yang ada di Kota Serang, terdapat 11 OPD yang tidak ikut mengumpulkan penggalangan bantuan yang diakomodir oleh BPBD Kota Serang, seperti yang diinstruksikan Walikota Serang.

    Demikian disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Diat Hermawan. Menurut Diat, hingga masa pengumpulan bantuan ditutup yaitu pukul 18.00 WIB, sebanyak 22 OPD yang ikut mengumpulkan bantuan.

    “Masih ada 11 yang belum mengumpulkan sampai tadi masa pengumpulan ditutup. Terakhir itu Dindikbud yang mengumpulkan, sekitar menjelang maghrib,” ujar Diat kepada BANPOS, Rabu (8/1) saat ditemui di kantornya.

    Ia mengatakan, dirinya tidak mau berspekulasi mengapa 11 OPD tersebut tidak ikut mengumpulkan bantuan sesuai dengan instruksi Walikota. Namun, ia mengatakan apabila 11 OPD tersebut tetap mau mengirimkan bantuan, dapat mengirimkan langsung ke lokasi bersama dengan rombongan.

    “Jadi kalau kami tetap menerima bantuan sampai malam, bisa-bisa kami tidak selesai melakukan pengepakan bantuan yang sudah masuk. Jadi bukan tidak menerima, tapi ikut mengirimkan ke Lebak bersama rombongan. Jadi memang beberapa OPD mengirimkan langsung ke lokasi,” ucapnya.

    Saat ditanya OPD apa saja yang tidak ikut mengumpulkan bantuan, Diat mengatakan akan memberikan laporan terlebih dahulu kepada Walikota Serang. (DZH)

  • Murid se-Kota Serang Galang Dana, Rp61 Juta Bantuan Terkumpul

    Murid se-Kota Serang Galang Dana, Rp61 Juta Bantuan Terkumpul

    SERANG, BANPOS – Dindikbud Kota Serang berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp61.778.000. Uang tersebut merupakan hasil galang dana yang dilakukan oleh pihak sekolah baik SD maupun SMP bersama dengan peserta didiknya.

    “Alhamdulillah, kami berhasil menggalang dana sebesar Rp61.778.000. Ini merupakan hasil dari penggalangan anak-anak sekolah beserta guru serta tenaga kependidikan lainnya. Mereka bergerak secara sukarela,” ujar Kepala Dindikbud Kota Serang, Wasis Dewanto, Rabu (8/1).

    Ia mengatakan, penggalangan dana itu dilakukan selama tiga hari, dimulai dari awal masuk sekolah pada Senin yang lalu.

    “Pengumpulannya tiga hari yah. Dari Senin anak-anak sekolah itu sudah mulai bergerak. Itu bentuk kepedulian mereka terhadap penyintas bencana di Lebak. Makanya kalau dilihat ini uangnya receh semua,” ucapnya tertawa.

    Selain itu, Wasis mengatakan bahwa ada sekolah yang juga ikut mengantarkan langsung bantuan yang mereka kumpulkan, yaitu SD Negeri Rau, bersama rombongan BPBD Kota Serang.

    “Yah kami tidak melarang jika memang ada sekolah yang mau berpartisipasi langsung untuk menyalurkan bantuan ke lokasi bencana,” tandasnya. (DZH)

  • Per 8 Januari, BPBD Kota Serang Berhasil Kumpulkan Bantuan Untuk Lebak Rp27 Juta

    Per 8 Januari, BPBD Kota Serang Berhasil Kumpulkan Bantuan Untuk Lebak Rp27 Juta

    SERANG, BANPOS – BPBD Kota Serang hingga saat ini berhasil mengumpulkan bantuan untuk dikirim ke Lebak sebanyak Rp27.012.500. Jumlah tersebut berdasarkan laporan per 8 Januari pukul 16.00 WIB.

    Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Diat Hermawan, mengatakan bahwa pengumpulan bantuan tersebut akan ditutup pada pukul 18.00 WIB. Hal itu dilakukan agar tidak mengganggu proses pendataan dan persiapan pengiriman bantuan.

    “Mungkin jika ada yang mau mengirim bantuan, bisa ke lembaga lain. Bukan kami menolak, namun jika terus dibuka dapat mengganggu proses pengepakan bantuan yang sudah masuk ke BPBD Kota Serang,” ucapnya saat ditemui di kantornya, Rabu (8/1).

    Ia menjelaskan, berdasarkan laporan terakhir yaitu pada pukul 16.00 WIB, jumlah bantuan yang masuk berupa uang tunai sebanyak Rp27.012.500.

    “Hingga saat ini kami sudah mengumpulkan sebanyak Rp27.012.500. Ini untuk status laporan pukul 16.00,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Diat Hermawan, Rabu (8/1).

    Selain uang tunai, Diat juga mengatakan bahwa terdapat beberapa bantuan bahan makanan serta pakaian layak pakai. Adapun bantuan terbanyak yang diterima yaitu mie instan sebanyak 139 dus.

    “Sedangkan sisanya itu ada air mineral, sarden, beras, makanan bayi, biskuit, susu, dan keperluan lain seperti pempers, alat mandi, serta pembalut,” katanya. (DZH)