BANTEN POS

Tag: Bankeu

  • Yeremia Dorong Bankeu Desa di Provinsi Banten Naik Jadi Rp100 Juta

    Yeremia Dorong Bankeu Desa di Provinsi Banten Naik Jadi Rp100 Juta

    SERANG, BANPOS – Komisi V DPRD Banten tengah berupaya mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk dapat meningkatkan jumlah Bantuan Keuangan (Bankeu) Desa yang semula dianggarkan oleh Pemprov Banten sebesar Rp60 juta menjadi Rp100 juta.

    Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa saat ditemui oleh BANPOS di ruangannya pada beberapa waktu yang lalu.

    “Ke depan kita akan mendorong Rp60 juta ini bisa naik jadi Rp100 juta,” kata Yeremia Mendrofa.

    Yeremia berharap, usulan tersebut dapat terealisasikan usai penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) usai.

    Sebab, jika di tahun ini, Yeremia menjelaskan anggaran yang ada lebih difokuskan untuk suksesi penyelenggaraan Pemilu 2024 nanti. Oleh karenanya, ia mendorong usulan tersebut dapat terlaksana di tahun berikutnya.

    “Kita usahakan, kita dorong untuk tahun depan Rp100 juta setelah setelah beban pemilu. Inikan sekarang anggaran lebih banyak diserap oleh beban Pemilu,” jelasnya.

    Namun untuk sementara ini, Yeremia mengatakan Bankeu Desa yang nominalnya sebesar Rp60 juta akan segera disalurkan pada Agustus tahun ini.

    “Bantuan keuangan desa yang nilainya Rp60 juta ini sedang berproses dan kita berharap di bulan Agustus ini sudah bisa dicairkan, direalisasikan,” katanya.

    Dalam proses pengajuannya, Yeremia menjelaskan, pihak Desa harus melampirkan proposal berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan di wilayahnya.

    Namun, Ketua Komisi V DPRD Banten itu mengingatkan bahwa dana yang disalurkan peruntukannya harus sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis), seperti misal untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa, peningkatan kualitas pendidikan desa, dan lain sebagainya.

    “Desa bisa mengajukan proposal, setelah itu kan ada juknis, harus sesuai dengan juknis. Baik dalam juknis,” tandasnya.

    Senada, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Banten Rafik Rahmat Taufik mengatakan, sejauh ini menurutnya bantuan keuangan Pemprov Banten dirasa masih kurang mencukupi untuk membantu pelaksanaan pembangunan di desa.

    “Bayangkan Banprov cuman Rp15 juta setahun, APBDes hampir Rp12 triliun. Akhirnya kita kompak ngotot ke Pemprov tahun ini dinaikkan menjadi Rp60 juta, masih kurang itu,” kata Rafik dikutip dari youtube podcast BANPOS.

    Rafik menjelaskan, jika hanya mengandalkan APBDes yang sumbernya dari Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah kabupaten dan Dana Desa (DD), anggaran tersebut masih kurang mencukupi. Sebab, sebagian besar pengeluaran habis diperuntukan untuk belanja operasional, seperti honorarium pegawai desa, serta pelaksanaan rapat rutin desa.

    “Total APBDes kalau desa saya paling sekitar Rp1,2 miliar. Jumlah RT ada 35, jumlah RW ada 10, jumlah BPD ada 10, jumlah Posyandu ada 80, PKK ada 20 itu yang dibebankan dari APBDes untuk penggajian nya,”

    “Belum operasional desa, belum rapat rutin, kegiatan rutin misalkan PKK dan lain-lain. Jadi total Rp1,2 miliar palin sisa 45 persen untuk infrastruktur. Untuk pengembangan SDM misalkan, atau untuk menciptakan, mengoptimalkan pariwisata di desa misalkan, mana cukup?” jelas mantan jurnalis tersebut.

    Oleh karenanya, ia meminta kepada Pemprov Banten untuk bisa meningkatkan jumlah nominal bantuan keuangan yang disalurkan ke desa, demi berjalannya program pembangunan di desa.

    “Akhirnya saya dan kawan-kawan lobby lagi, ngomongnya mah tahun depan itu Rp100 juta mau dikasih. Tapi sebenarnya angka minimal bukan segitu, minimal Rp120 juta desa itu. Karena apa? Dilihat dengan total APBDes,” tandasnya. (MG-01/PBN)

  • Ganjar Menyerahkan Bankeu Sosial Ke Warga Kendal

    Ganjar Menyerahkan Bankeu Sosial Ke Warga Kendal

    JAWA TENGAH, BANPOS – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyerahkan bantuan keuangan hingga hibah sosial kepada warga di Kabupaten Kendal. Adapun bantuan akan disalurkan melalui 12 dinas dan instansi di bawah Pemprov Jateng. Bantuan diserahkan Ganjar secara simbolis di Balai Desa Sidorejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jateng, Kamis (8/6).

    Di antaranya Biro Adm Bangda, Dispermades, Disperakim, Dinas Porapar, Dinas ESDM, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Sosial, dan Biro Kesra.

    Kemudian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Keswan, hingga Badan Kesbangpol.

    Ganjar mengatakan, penyerahannya dilakukan dalam bentuk bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH), bantuan petani, hingga bantuan rumah ibadah.

    “Harapan kita seluruh anggaran dari daerah itu betul-betul tereksekusi dengan cepat karena ini betul-betul stimulan untuk pertumbuhan ekonomi,” kata Ganjar di lokasi.

    Ganjar mengatakan, pihaknya akan gencar mengecek bantuan-bantuan tersebut secara langsung agar progresnya bagus, tepat sasaran, dan memiliki nilai lebih dari program percepatan kemiskinan ekstrem yang dilakukan Pemprov Jateng.

    “Contohnya tadi penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting. Intervensi-intervensinya sudah masuk. Tapi di samping itu kita juga tidak boleh melupakan, berapa kemudian penyandang disablitias yang bisa mendapatkan akses ini. Sehingga di desa pun mereka bisa mendapat perhatian kita,” kata Ganjar.

    Jelang akhir jabatannya di September 2023 mendatang, Ganjar ingin anggaran-anggaran bantuan cepat dieksekusi oleh dinas-dinas terkait jauh-jauh hari. Oleh sebab itu Ganjar meminta dinas di Pemprov Jateng menggenjot eksekusi itu.

    “Sekarang kita genjot untuk percepatan pengurangannya (kemiskinan ekstrem) ya. Lumayan sih beberapa tahun terakhir kita bisa menurunkan lebih banyak,” tuturnya.

    Turmudyi, Ketua Kelompok Tani Sedempel Makmur Desa mengucapkan terima kasih kepada Ganjar. Pria asal Kendal ini mendoakan kesehatan dan kesuksesan Ganjar.

    “Alhamdulillah terima kasih kepada Pak Gubernur Ganjar Pranowo atas bantuannya. Semoga dapat bermanfaat kepada kita selaku petani yang ada di bawah dan semoga hasilnya juga stabil. Dan kepada Pak Ganjar semoga hajatnya dikabulkan,” katanya.

    Selain bantuan dari APBD, Ganjar juga menggenjot sumber dana non-APBD untuk percepatan kemiskinan ekstrem dan stunting. Di antaranya lewat CSR perusahaan, Baznas Jateng, hingga filantrop.

    Sebagai informasi, Ganjar berhasil mengentaskan angka kemiskinan hingga 1 juta penduduk selama dua periode menjabat Gubernur Jateng. Dari yang semula 4,8 juta penduduk miskin pada tahun 2013 menjadi 3,8 juta penduduk di tahun 2022.

    Bahkan pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin turun 102,6 ribu orang dibandingkan dengan September 2021 dan turun 290,48 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.(RMID)