BANTEN POS

Tag: Bansos

  • DPRD Minta Pemkab Tangerang Tunda Penyaluran Bansos

    DPRD Minta Pemkab Tangerang Tunda Penyaluran Bansos

    TANGERANG, BANPOS — Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud mengingatkan Pj Bupati bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menaati serta melaksanakan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tentang penundaan penyaluran bantuan sosial (Bansos).

    Dalam suratnya, Mendagri menegaskan agar seluruh Pemda menunda penyaluran Bansos sampai selesai hari pemungutan suara Pilkada serentak pada 27 Nopember 2024.

    Alasannya, untuk menghindari terjadinya potensi penyalahgunaan Bansos sebagai alat politik sekaligus menciptakan kondusifitas dalam proses Pilkada.

    Muhamad Amud menyatakan, kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan Pilkada merupakan kepentingan semua elemen masyarakat di daerah, termasuk Kabupaten Tangerang.

    “Karena itu kami mendorong agar OPD-OPD di Pemkab Tangerang melaksanakan ketentuan Mendagri. Penyaluran Bansosnya dipending dulu sampai selesai Pilkada biar tidak ada potensi politisasi,” kata Amud di kantornya, Senin (18/11/2024).

    Diketahui, Mendagri secara resmi mengeluarkan SE pada 13 Nopember 2024 yang ditandatangani Wamendagri, Bima Aria Sugiarto atas nama Mendagri. Pada SE tersebut menyebut penyaluran Bansos yang bersumber dari APBD atau sumber anggaran lainnya, ditunda hingga hari pemungutan suara tanggal 27 Nopember 2024.

    SE itu diterbitkan karena Mendagri menilai penyaluran Bansos saat Pilkada serentak berpotensi dijadikan sebagai alat politik. Aturan ini juga sesuai kesepkatan Mendagri dengan Komisi II DPR RI pada 12 Nopember 2024.

    Namun begitu Mendagri memperbolehkan penyaluran Bansos kepada warga yang wilayahnya terdampak bencana, dengan ketentuan menjadi kebutuhan mendesak bagi korban bencana, penyalurannya secara terbuka dan sesuai aturan, bantuan tepat sasaran, serta dilaporkan ke Mendagri.

    Amud juga mendorong Pj Bupati Tangerang dan OPD terkait meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat itu. “Intinya ayo bersama menghindari potensi penyalahgunaan Bansos,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang, Mahfud Pudianto juga meminta Pj Bupati untuk tetap konsisten menjaga netralitas seluruh birokrat dan ASN Pemkab Tangerang.

    Permintaan ini disampaikan Mahfud sebelum membacakan tanggapan Fraksi Golkar atas dua Raperda yang diajukan eksekutif dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tangerang.

    “Punten Pak Pj Bupati, kami minta agar netralitas ini benar-benar ditegakkan di jajaran Pemkab Tangerangm demi terciptanya iklim kondusif di daerah kita tercinta ini,” ujar Mahfud Fudianto saat menjadi juru bicara fraksinya di rapat paripurna itu.

    Mahfud juga mengingatkan para koleganya sesama anggota DPRD Kabupaten Tangerang agar konsisten dalam menjaga iklim politik yang kondusif menjelang hari pencoblosan Pilkada.

    “Sebagai anggota legislatif kita memiliki tanggung jawab bersama menjaga iklim politik, jangan sampai ada tindakan provokatif yang bisa merugikan masyarakat dan kita semua,” tandasnya.(Odi)

  • Hak Jawab: Kades Binong Bantah Masih Ada Permasalahan PKH 

    Hak Jawab: Kades Binong Bantah Masih Ada Permasalahan PKH 

    LEBAK, BANPOS – Terkait dugaan penggelapan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) yang terjadi di Desa Binong, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak beberapa waktu lalu, Kepala Desa (Kades) Binong, Saepudin membantah soal tudingan tidak dibagikannya KKS dan Buku Tabungan PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Saepudin mengklaim tidak ada satupun pihaknya yang memegang itu.

    “Tidak ada yang pegang, dan prades tidak ada yang merasa memegang (buku tabungan PKH, red),” ujar Saepudin dalam keterangan yang diterima BANPOS pada Jumat (13/9).

    Akan tetapi, ia mengakui adanya permasalahan dalam penyaluran bansos tersebut.
    “Jawaban kami sebagai Kepala Desa, pertama memang ada trouble, cuma trouble itu sudah
    kita bereskan di bawah dan juga sudah disaksikan baik BPD, Babinsa, Babinmas, juga
    masyarakat yang terkait itu dipanggil. Bahwa sudah ada musawarah kesepakatan,” katanya.

    Ia menegaskan, dugaan penggelapan yang ramai diberitakan sebelumnya tidaklah benar adanya. Hal tersebut dikarenakan telah ada kesepahaman dan kesepakatan dengan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Binong beberapa waktu lalu.

    “Artinya tidak ada hal-hal demikian (penggelapan). Dan kami pun didampingi oleh BPD, dan BPD alhamdulillah sangat tegas dan menginginkan hal ini ke depan lebih baik dan lebih transparan, tepat sasaran juga,” jelasnya.

    “Untuk klarifikasinya dengan pihak rekan media, artinya kita juga memohon itu juga disampaikan kepada rekan-rekan media yang lain agar tidak melebar luas,” lanjutnya.

    Saepudin menerangkan bahwa kegaduhan yang ada di Desa Binong terkait Bansos itu sudah diantisipasi dan dibereskan secara musawarah.

    Adapun permasalahan yang terjadi, Saepudin mengaku terdapat kendala dari sistem jaringan di gateway KKS penerima. Sehingga tidak terkontrol bahwa uang itu sudah masuk ataupun tidak.

    “Namun nyatanya ada sebagian masuk, ada sebagian tidak. Dan yang sudah masuk itu yang sudah kami antisipasi dan dibereskan di bawah. Sudah beres di bawah,” terangnya. (MYU)

  • Oknum Prades di Lebak Diduga Gelapkan PKH

    Oknum Prades di Lebak Diduga Gelapkan PKH

    LEBAK, BANPOS – Program Keluarga Harapan (PKH) di salah satu desa yang ada di Kabupaten Lebak dituding telah digelapkan oleh oknum perangkat desa.

    Informasi ini BANPOS dapatkan dari sejumlah masyarakat setempat yang mengaku terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa itu.

    Salah satu warga mengatakan, dirinya terdaftar sebagai penerima PKH namun tidak pernah menerima pencairan bantuan tersebut dalam waktu yang lama. Saat ia mempertanyakan, dirinya selalu mendapatkan jawaban belum dicairkan.

    “Saya dan masyarakat lain dapat (bantuan) PKH, tapi tidak pernah cair bantuannya. Saat ditanya ke desa selalu saja dijawab ‘belum turun’,” kata dia kepada BANPOS, Selasa (10/9).

    Dia menjelaskan, buku tabungan dan kartu KKS dari BRI milik penerima manfaat itu dipegang oleh pihak desa.

    Saat diminta buku tabungan miliknya, akhirnya ia mendapati transaksi yang ia sendiri merasa tidak pernah transaksi tersebut.

    Dalam informasi yang diterima BANPOS, terdapat beberapa transaksi serupa dalam buku tabungan PKH milik masyarakat lain di desa tersebut yang mana seluruh penerima pun tidak merasa melakukan transaksi tersebut.

    “Ada transfer ke satu nama yang sama di banyak buku tabungan,” jelasnya.

    Tujuan transfer yang tercantum dalam transaksi itu diduga ialah seorang perangkat desa (prades) di desa itu.

    Hingga berita ini ditulis, BANPOS masih berupaya menghimpun informasi lebih mendalam terkait dugaan tersebut. (MYU/DZH)

  • Dinsos Banten Siapkan Anggaran Rp32,5 M untuk Penyaluran Bansos Kemiskinan Ekstrim 2024

    Dinsos Banten Siapkan Anggaran Rp32,5 M untuk Penyaluran Bansos Kemiskinan Ekstrim 2024

    SERANG, BANPOS – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten berencana akan menyiapkan anggaran sebesar kurang lebih Rp32,5 miliar untuk pelaksanaan program penyaluran bantuan sosial (Bansos) penanganan kemiskinan ekstrem di Banten pada tahun 2024. Untuk jumlah penerima manfaat nya sendiri tercatat ada sebanyak kurang lebih 65 ribu kepala keluarga.

    Data jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) program bansos penanganan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 disebut bertambah, bila dibandingkan dengan data jumlah penerima di tahun sebelumnya.

    Kepala Dinsos Provinsi Banten, Nurhana kepada BANPOS menyebutkan, jumlah KPM program bansos penanganan ekstrem di Banten pada 2023 tercatat sebanyak kurang lebih 27.500 KPM.

    “Memang sebelumnya di tahun 2023 baru 27.500, sekarang meningkat menjadi 65 ribu penerima yang nanti akan kita berikan bantuan di tahun 2024 ini,” katanya, Kamis (11/1).

    Data tersebut tersebar di delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten dengan rincian, Kota Serang tercatat sebanyak 6.391 KPM, Kabupaten Serang 9.435 KPM, Kota Cilegon, 2.135 KPM.

    Lalu Kabupaten Pandeglang 13.742 KPM, Kabupaten Lebak 15.897 KPM, Kota Tangerang 7.646 KPM, Kota Tangerang Selatan 1.100 KPM, dan terakhir Kabupaten Tangerang 8.654 KPM

    Kemudian Nurhana menjelaskan, data tersebut berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), yang kemudian data itu disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten.

    Barulah setelah itu data tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan acuan oleh Dinsos Provinsi Banten, untuk pelaksanaan pendistribusian program bansos kepada masyarakat berstatus penerima manfaat.

    “Kita memperoleh data dari Bappeda Provinsi Banten yang nanti akan dijadikan sebagai data acuan, atau data sasaran calon penerima bantuan kemiskinan ekstrem,” terangnya.

    Adapun terkait dengan jenisnya, Nurhana mengatakan, bantuan yang distribusikan itu berupa bantuan uang tunai dengan nominal sebesar Rp500 ribu per KPM.

    Sehingga di tahun 2024 ini anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program penyaluran bansos penanganan kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten kurang lebih sebesar Rp32,5 miliar.

    “65.000 penerima dikali Rp500 ribu, kurang lebih Rp32 miliar an,” Nurhana menjelaskan.

    Pada pelaksanaannya, Nurhana menjelaskan, penyaluran program bantuan itu akan dilaksanakan secara bertahap per semester. Namun ia menargetkan, penyaluran tersebut sudah mulai bisa dilaksanakan di Triwulan II Tahun Anggaran 2024.

    “Kita akan lakukan verifikasi validasi dulu, mungkin ya, insyaallah Triwulan ke-II kita rencananya mulai bisa menggelontorkan bantuan itu,” tandasnya. (CR-02)

  • Ribuan Warga Kota Tangerang Terima BST

    Ribuan Warga Kota Tangerang Terima BST

    TANGERANG, BANPOS – Pemkot Tangerang melalui Dinas Sosial (Dinsos) membagikan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 3.250 penerima manfaat di 13 kecamatan se-Kota Tangerang.

    Kepala Dinas Sosial, Mulyani mengatakan kategori penerima BST ini terdiri dari lansia terlantar/miskin sebanyak 1000 orang, anak yatim sebanyak 1.300 anak, balita terlantar/miskin 300 anak, anak terlantar/miskin 650 anak.

    Ia menuturkan, penerima manfaat terhadap BST tersebut adalah masyarakat yang sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    “Hari ini, kami memberikan BST kepada masyarakat Kota Tangerang yang rentan. Ini tahap kedua dan tahap pertama sudah dilaksanakan pada bulan Februari lalu. Besaran bantuannya adalah sebesar Rp 600 ribu rupiah per-orang. Pemberian bantuan ini juga sekaligus untuk menyambut HUT Ke-78 Republik Indonesia,” ungkapnya, Senin (15/8).

    Ia melanjutkan, jika ada warga yang belum terdaftar di DTKS untuk mendapatkan bantuan, dapat segera menghubungi RT/RW, PSM setempat, dan juga Kelurahan untuk didaftarkan dan mendapatkan verifikasi dari petugas.

    “Untuk masyarakat yang tidak hadir hari ini, nanti dapat mendatangi bank BJB terdekat dan bawa surat-surat keterangan yang dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan. Bagi masyarakat yang belum terdaftar, segera hubungi RT/RW setempat, PSM dan juga Kelurahan untuk didata dan dilakukan verifikasi agar tercatat dan bisa mendapatkan bantuan,” katanya.

    Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah, turut meninjau langsung penyaluran BST tahap 2 di Kecamatan Karang Tengah yang dilangsungkan di Kantor Kelurahan Karang Tengah. Dalam kesempatan itu, Arief berpesan agar masyarakat penerima bantuan dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

    “Jadi bantuan ini dari masyarakat Kota Tangerang yang disalurkan oleh Pemkot yang tujuannya membantu meringankan beban bapak-ibu semua. Dan semoga juga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bisa untuk memenuhi kebutuhan syukur-syukur bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang produktif,” ujar Arief.

    Arief, juga menegaskan, Pemkot Kota Tangerang terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakatnya terutama untuk masyarakat yang kurang mampu dan dilanda kesulitan.

    “Jangan takut untuk beraktivitas dan menjadi produktif, di Kota Tangerang ini, semuanya bisa kita lakukan. Misalnya mau cari kerja tinggal cari lowongan di virtual job fair di aplikasi Tangerang Live. Kalau ada anaknya yang belum sekolah tinggal daftarin, Pemkot sudah bekerja sama dengan sekolah negeri dan swasta sehingga bisa digratiskan. Kalau sakit juga tinggal ke Puskesmas dibiayai oleh BPJS, kalau bingung bisa minta tolong PSM-nya untuk membantu atau mengantarkan. Jadi segala upaya akan selalu Pemkot upayakan demi kesejahteraan masyarakat kita,” ungkapnya.

    “Makanya tolong manfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya, gunakan untuk sesuatu yang produktif, biar uangnya muter dan insya Allah nanti Allah angkat derajatnya dan diberikan kesejahteraan yang lebih baik lagi,” lanjutnya.

    Salah seorang warga Karang Tengah yang mendapatkan BST, Linda mengatakan bantuan ini sangat membantu baginya dan anaknya. Bantuan yang ia terima merupakan bantuan untuk anaknya yang sudah yatim.

    “Alhamdulillah, saya selalu dapat bantuan ini karena sangat membantu untuk kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, saya juga sudah dapat tahap pertama. Uangnya nanti akan digunakan untuk membeli susu dan keperluan anak. Terima kasih banyak Pemkot Tangerang atas bantuannya. Mudah-mudahan bantuan seperti ini dapat terus diberikan,” harapnya. (DZH)

  • Cek Penyaluran Bansos di Cilegon, Sekjen Kemensos Minta Pemda dan Bank Berperan Aktif

    Cek Penyaluran Bansos di Cilegon, Sekjen Kemensos Minta Pemda dan Bank Berperan Aktif

    CILEGON, BANPOS – Sejalan dengan arahan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, semua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial melakukan percepatan pencairan bantuan sosial (bansos) di sejumlah daerah. Hari ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Harry Hikmat melakukan kunjungan kerja di Kota Cilegon Banten, untuk menindaklanjuti arahan Mensos.

    Ada dua lokasi yang menjadi titik kunjungan Sekjen yakni kantor Bank Mandiri Kota Cilegon di Jl Letjen Suprapto dan E-Warong Cibeber Makmur, di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Cibeber, Jum’at (11/2).

    Di lokasi pertama diundang untuk mencairkan bantuan sebanyak 939 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan di lokasi kedua sebanyak 404 KPM. Tentu saja, kedatangan KPM diatur sedemikian rupa untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan Covid 19.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Harry Hikmat mengatakan pencairan bansos yang dilakukan hari ini adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako Reguler, BPNT/Kartu Sembako PPKM dan Program Keluarga Harapan (PKH). Di Kota Cilegon, lanjutnya cukup banyak KPM yang belum melakukan transaksi.

    “Dari pengalaman di beberapa daerah, kebanyakan kurangnya akselerasi salur bansos terkait dengan bagaimana menjangkau kelompok rentan, yakni lanjut usia dan penyandang disabilitas. Karena kondisi yang mereka alami, tidak mudah menghadirkan mereka ke kantor bank,” kata Harry saat ditemui disela kegiatan pencairan bansos E-Warong Cibeber Makmur, di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Jum’at (11/2).

    Untuk mengakselerasi pencairan bantuan, Sekjen menyerukan kepada berbagai pihak untuk meningkatkan koordinasi. Kepada bank penyalur, Sekjen meminta agar mereka berinisiatif jemput bola. “Bank saya minta untuk bergerak door to door mendatangi KPM,” katanya.

    Untuk keperluan itu, ia meminta dukungan semua pihak termasuk pemda menggunakan berbagai fasilitas yang memungkinkan salur bansos mendekati lokasi tinggal KPM. “Apakah itu kantor camat, kantor desa/lurah, atau fasilitas lain yang memungkinkan,” tutupnya. (LUK)

  • Dewan Masjid Banten Bantu Pemprov Salurkan Bantuan untuk Marbot

    Dewan Masjid Banten Bantu Pemprov Salurkan Bantuan untuk Marbot

    SERANG, BANPOS – Dewan Masjid Indonesia (DMI) Banten membantu Pemprov Banten menyalurkan bantuan untuk marbot atau pegiat masjid dan masyarakat yang berhak menerima bantuan, termasuk masyarakat terdampak covid-19, di Serang, Jumat (22/5/2020).

    Bantuan tersebut merupakan bagian dari program jaring pengaman sosial yang dihimpun Pemprov Banten dari CSR perusahaan, khususnya Bank BJB.

    Ketua DMI Banten, Rasna Dahlan mengatakan, bantuan pemprov yang disalurkan melalui DMI merupakan bagian dari program jaring pengaman sosial yang dihimpun dari CSR perusahaan.

    Seperti diketahui, Pemprov Banten sudah mengalokasikan bantuan terkait jaring pengaman sosial, guna membantu masyarakat terdampak covid-19. Selain dari APBD, pemprov juga menyalurkan bantuan yang berasal dari CSR perusahaan.

    “Bantuan ini berasal dari Pak Gubernur, tepatnya dari CSR perusahaan, khususnya Bank bjb. Kami membantu pemerintah provinsi menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang berhak, salah satunya marbot dan masyarakat lain yang berhak,” ujar Rasna Dahlan.

    Dalam program tersebut, DMI Banten menyalurkan 5 ton beras. Beras tersebut didistribusikan untuk pegiat masjid di lingkungan DMI dan DMI kabupaten/kota se-Banten. Tiap-tiap DMI kabupaten/kota, kata Rasna, menyalurkan 40 paket bantuan.

    “Sisanya disalurkan oleh pengurus DMI provinsi untuk warga yang berhak. Tiap paket berisi 10 kg beras,” tambah Rasna.
    Rasna berharap, bantuan tersebut dapat memberikan manfaat buat marbot dan juga petugas di Masjid Raya Albantani, KP3B.

    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana yang juga Ketua Satgas Covid-19 MUI Banten, Fadlullah berharap, bantuan tersebut menjadi pemantik Gerakan Amal Umat, yaitu menjadikan masjid sebagai pusat logistik umat dan jaringan distribusi pangan khususnya beras bagi seluruh warga jamaah masjid di Banten.

    “Bantuan ini sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk membayar zakat fitrah dan sekaligus menjadi bekal untuk merayakan Idul Fitri.(PBN)

  • Gubuk Reot Jadi Saksi, Bantuan Pemerintah Tak Hadir

    Gubuk Reot Jadi Saksi, Bantuan Pemerintah Tak Hadir

    PANDEGLANG,BANPOS – Khawatir ada masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid-19 tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, sejumlah relawan Charity Banten melakukan Gerakan social dengan melakukan sweeping rumah warga ke beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang.

    Ketua Charity Banten, Dicky mengatakan, sweeping warga merupakan Gerakan social atau kemanusiaan dalam rangka melakukan penyisiran, pendataan serta menyalurkan bantuan agar tepat sasaran.

    “Gerakan kemanusiaan sweeping warga ini sudah berlangsung hampir sekitar satu bulan, dalama kegiatan ini kita menyisir, mendata dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan ditengah pandemi Covid-19. Tujuannya agar bantuan yang diberikan ini tepat sasaran,” kata Dicky kepada BANPOS melalui selulernya, Kamis (23/4).

    Saat melakukan gerakan kemanusiaan, lanjut Dicky, Charity merasa prihatin saat menemukan salah satu warga yaitu Sanian (70) yang tinggal di Kampung Pangbogoan, Desa Banyubiru, Kecamatan Labuan, yang hidup seorang diri di lahan kebun miliknya selama 30 tahun dan belum pernah mendapat bantuan.

    “Saya merasa prihatin saat melihat kondisi kakek Sanian yang tinggal digubuk bambu yang hampir roboh karena belum pernah diperbaiki. Untuk memenuhi kebutuhan makan saja dari belas kasihan tetangganya,” terangnya.

    Saat relawan memberikan bantuan, tambah Dicky, kakek Sanian merasa bahagia dengan mata berkaca-kaca menerima bantuan yang diberikan, mengingat selama ini belum pernah mendapatkan bantuan.

    “Kita merasa terharu saat kakek Sanian menerima bantuan yang diberikan, dengan tangan bergetar dan mata berkaca-kaca menerima bantuan,” ujarnya.

    Oleh karena itu, pihaknya akan terus melakukan penyisiran ke wilayah kecamatan lain yang ada di Pandeglang, mengingat pandemi Covid-19 berdampak kepada kehidupan social dan ekonomi masyarakat.

    “Kami tidak ingin saat bantuan disalurkan oleh pemerintah, ada masyarakat yang kelaparan. Untuk pemerintah daerah, jika kakek Sanian belum pernah mendapatkan program bantuan tolong dibantu dan jika kesulitan untuk menyalurkannya biar kami yang mengantarkannya,” ungkapnya.

    Sementara penerima bantuan, Sanian (70) mengatakan, selama dirinya menghuni gubuk tua dengan kondisi nyaris ambruk dengan ditutupi terpal plastik yang sudah banyak yang bocor selama 30 tahun belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah.

    “Kondisi rumah saya memang sudah hampir roboh, bukannya tidak mau memperbaiki, untuk makan sehari-hari saya sendiri saja susah. Sehari-hari saya memungut buah melinjo yang jatuh untuk dijual dan hasilnya pun tidak seberapa, itupun kalau dapat, kalau tidak dapat saya kadang tidak makan. Alhamdulillah kadang ada tetangga yang memberi makan,” katanya lirih.

    Untuk bantuan dari pemerintah, Sanian mengaku belum pernah mendapatkan, mengingat untuk mengajukannya tidak mengerti harus bagaimana.

    “Selama 30 tahun tinggal disini, saya belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Baru kali ini saya ada yang memberi bantuan sebanyak ini, terima kasih atas bantuan yang diberikan,” ungkapnya.

    Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Labuan, Adnan mengatakan, pihaknya sudah melakukan kunjungan ke rumah kakek Sanian dengan pihak kecamatan dan sudah melakukan koordinasi dengan Kepala Desa (Kades) Banyubiru.

    “Saya dan pak Camat sudah berkunjung ke rumahnya dan sudah koordinasi dengan Kades untuk dibuatkan KTP dan KK mengingat selama ini Sanian belum memiliki KTP dan KK. Untuk KK sudah kita buatkan dan sudah jadi, namun untuk KTP kata pihak Disdukcapil blankonya kosong,” katanya.(dhe/pbn)