CILEGON, BANPOS – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat, didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, Benny
Sujanto, melakukan pengecekan langsung penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa bantuan pangan non tunai reguler dan bantuan pangan non tunai PPKM kepada keluarga penerima manfaat di Kota Cilegon, Jum'at (11/2).
Sekjen Kemensos Harry Hikmat membuka penyaluran bansos kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari wilayah Ciwandan dan Citangkil di Kantor Layanan Bank Mandiri Cilegon. Kemudian dilanjutkan dengan pengecekan langsung ke lokasi penyaluran bansos di E- Waroeng di Lingkungan Sambirangon, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon.
Hal ini dilakukan, untuk memastikan lokasi penyaluran bantuan sosial, berada dekat dan bisa diakses para keluarga penerima manfaat yang selama ini terkendala penyalurannya.
Pengecekan dilakukan sejalan dengan arahan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, semua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial melakukan percepatan pencairan bantuan sosial di sejumlah daerah. Untuk itu, Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat melakukan kunjungan kerja di Kota Cilegon, untuk menindaklanjuti arahan Mensos.
Diketahui, ada dua lokasi yang menjadi titik kunjungan Sekjen yakni kantor Bank Mandiri Kota Cilegon di Jl Letjen Suprapto dan E-Warong Cibeber Makmur, di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Cibeber.
Di lokasi pertama diundang untuk mencairkan bantuan sebanyak 939 KPM dan di lokasi kedua sebanyak 404 KPM. Tentu saja, kedatangan KPM diatur sedemikian rupa untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan Covid 19.
"Pencairan bansos yang dilakukan hari ini adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako Reguler, BPNT/Kartu Sembako PPKM dan Program Keluarga Harapan (PKH). Di Kota Cilegon, cukup banyak KPM yang belum melakukan transaksi," katanya disela penyaluran bansos.
Menurutnya, dari pengalaman di beberapa daerah, kebanyakan kurangnya akselerasi salur bansos terkait dengan bagaimana menjangkau kelompok rentan, yakni lanjut usia dan penyandang disabilitas. Karena kondisi yang mereka alami, tidak mudah menghadirkan mereka ke kantor bank.
Untuk mengakselerasi pencairan bantuan, Sekjen menyerukan kepada berbagai pihak untuk meningkatkan koordinasi. Kepada bank penyalur, Sekjen meminta agar mereka berinisiatif jemput bola. “Bank saya minta untuk bergerak door to door mendatangi KPM,” katanya.
Untuk keperluan itu, ia meminta dukungan semua pihak termasuk pemda menggunakan berbagai fasilitas yang memungkinkan salur bansos mendekati lokasi tinggal KPM. "Apakah itu
kantor camat, kantor desa/lurah, atau fasilitas lain yang memungkinkan," pungkasnya.
Berdasarkan data dari petugas Kordinator Daerah Bansos Kota Cilegon pada Dinas Sosial Kota Cilegon, pada program bansos PPKM sedikitnya ada 15.000 KK yang menjadi KPM. Namun saat ini baru tersalurkan sekitar 12.000 KPM.
"Di Cilegon ada sekitar 15.000 tapi baru sekitar 12.000 yang tersalurkan. Kendalanya itu karena kan ada yang terkendala jarak, sakit, lansia, sekarang banyak yang berubah status sosialnya ada yang mampu, ada yang meninggal, dan pindah domisili. Kita sedang perbarui datanya dimutakhirkan dan untuk kendala yang jarak tadi kita kerjasamakan bersama e waroeng di pelosok-pelosok agar mudah dijangkau, bahkan kalau yang sakit itu kita lakukan kunjungan penyalurannya petugas bank dengan TKSK langsung ke rumah-rumah," kata Korda Bansos pada Dinas Sosial Kota Cilegon Irma.
Sementara, salah seorang penerima manfaat Sahik di Sambiranggon yang merupakan tuna netra tersebut mengaku sangat bersyukur menerima bantuan dari pemerintah. "Alhamdulillah sudah dibantu, karena selama ini saya memang kondisinya tidak bisa melihat dan hidup sebatang kara saja," katanya.
(LUK/RUL)