Tag: Banten Lama

Baru Diajak Kelola Banten Lama, Syafrudin Kok Merasa Aneh pada Pemprov

SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, mengaku aneh dengan Pemprov Banten yang baru mengajak Pemkot Serang bersama-sama mengelola Banten Lama. Sebab seharusnya, ajakan tersebut dilakukan sebelum revitalisasi mulai dilakukan.

Hal itu diungkapkan oleh Syafrudin usai menandatangani bersama, Nota Kesepahaman pengelolaan bersama Banten Lama antara Pemprov Banten, Kejati Banten, Pemkot Serang dan Pemkab Serang, yang dilaksanakan secara daring.

“Selayaknya memang penandatangan pengelolaan dan revitalisasi ini dilakukan sebelum dilaksanakan revitalisasi, namun ini kan sudah berjalan,” ujarnya saat diwawancara di Diskominfo Kota Serang, Senin (14/2).

Kendati demikian, Syafrudin tetap mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman pengelolaan kawasan Banten Lama tersebut. Menurutnya, Pemkot Serang siap bekerja sama dalam pengelolaan tersebut.

“Secara fisik Banten lama dengan luas yang besar, Pemkot Serang tidak sanggup untuk membangun. Makanya Pemprov dari tahun 2018 membangun Banten lama dan bentuk bertanggung jawab untuk jadi ikon Banten,” ucapnya.

Syafrudin pun menuturkan bahwa penandatanganan bersama tersebut untuk mengawali perjanjian kerja sama (PKS), yang lebih mengatur secara rinci apa saja yang akan ditugaskan kepada Pemkot Serang.

“Sekarang masih secara umum saja (kesepakatan), jadi secara global dulu, PKS-nya belum, nanti kami tunggu. Belum (diatur apa saja yang dilakukan oleh Pemkot Serang), jadi bukan punya Pemkot saja,” terangnya.

Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH), mengatakan bahwa pengelolaan Banten Lama menjadi tanggung jawab bersama, karena lokasinya berada di Kota Serang dan perbatasan Kabupaten Serang.

“Memang Banten Lama ini tanggung jawab semua. Banten Lama banyak memiliki nilai sejarah, dan tidak ada komitmen selama bertahun-tahun baik oleh pemerintah kabupaten/kota, dan pengelola,” ujarnya.

Menurut WH, Banten Lama benar-benar kumuh dan tidak terurus sebelum dilakukan revitalisasi. Bahkan, banyak masyarakat baik lokal maupun luar daerah hingga mancanegara, yang mengeluhkan hal tersebut.

“Banten Lama sangat tidak terurus, jorok, kotor, banyak yang minta-minta maksa kepada pengunjung, termasuk pungutan liar. Banyak keluhan dari masyarakat, termasuk pengunjung dari luar negeri,” tuturnya.

Pelaksanaan revitalisasi Banten Lama menurut WH, sudah dilakukan sejak awal dirinya terpilih menjadi Gubernur Banten. Namun, bukan berarti Pemprov Banten ingin menguasai keseluruhan Banten Lama.

“Bukan berarti saya ingin menguasai, saya hanya ingin membangun. Makanya sekarang saya minta tanggung jawab bersama, maka perlu ada kesepakatan seperti ini,” tandasnya.

(DZH/AZM)

15 Februari 2022
Banten Lama Didorong Mendunia

SERANG, BANPOS – Destinasi wisata religi Banten Lama didorong agar dapat mendunia. Hal ini dilandasi atas sejarah Kesultanan Banten, yang pernah menjadi kerajaan Islam terbesar di Indonesia.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, mengatakan bahwa Pemerintah Pusat akan membantu Pemprov Banten mewujudkan hal tersebut. Karena kebesaran sejarah Banten Lama, mulai dari para tokoh hingga kesultanannya telah terdengar diseluruh penjuru dunia.

“Pemerintah Pusat pun akan memberikan dukungan, baik dalam bentuk infrastruktur hingga hal-hal yang dibutuhkan lainnya. Saya pun tentu menyambut baik inisiatif Pemprov Banten, yang akan menjadikan Banten sebagai pusat wisata religi dunia,” ujarnya seusai membuka acara pameran artefak Rasulullah di Museum Banten, Minggu (16/2).

Ma’ruf pun meminta kepada Pemprov Banten agar dapat berinovasi dalam mengembangkan potensi Banten Lama. Potensi yang ada di Banten Lama sangatlah banyak, seperti sejarah, budaya serta wisata religinya.

“Potensinya ada, pertama Banten itu merupakan kerajaan Islam yang dikenal, punya tokoh-tokoh ulama yang diakui secara internasional,” tuturnya.

Selain Banten, Pemerintah Pusat juga akan mendorong daerah lainnya untuk mengembangkan wisata budaya di daerahnya masing-masing. Ia juga mendorong kepada daerah-daerah tersebut agar dapat berinovasi dan berkreasi demi meningkatkan wisatanya.

“Kami akan mendorong daerah-daerah untuk berinovasi membangun daerahnya menjadi pusat budaya dan wisata. Seperti Banten, kami berharap dapat berinovasi untuk mengembangkan kreativitas budaya wisata itu sendiri. Kami berharap inisiatif itu bisa diwujudkan supaya daerah ini juga bisa maju,” katanya.

Di tempat yang sama, Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH), meyakini Banten dapat menjadi pusat budaya, kajian dan menjadi ikon budaya Islam. Sehingga Banten dapat mengembalikan era kejayaan sebagai pusat budaya dan pusat kajian seperti masa lalu. Oleh karena itu Pemprov Banten melakukan revitalisasi Kawasan Kesultanan Banten Lama.

“Dengan dana hampir Rp200 miliar, setelah direvitalisasi jumlah pengunjung yang datang ke Kesultanan Banten mencapai sembilan juta orang dalam satu tahun. Orang yang ziarah Walisongo, belum tuntas kalau belum datang ke sini (Kawasan Kesultanan Banten),” jelasnya.

Pihaknya juga berencana untuk membangun Islamic Center di Tanara, Kabupaten Serang dan juga melakukan perbaikan akses jalan dari Tanara menuju Kawasan Kesultanan Banten dan kawasan peziarahan Syekh Mansyur Cikaduen serta Syekh Asnawi Caringin Kabupaten Pandeglang.

“Kami juga ada tanah, jadi nanti kami bangun pusat kajian kitab-kitab Syekh Nawawi. Para ustad di Banten harus hafal dan paham kitab-kitab Syekh Nawawi. Nanti juga kami adakan kajian di Banten Lama. Kami akan bangun hall besar yang berkapasitas lima ribu orang. Semua aktivitas keagamaan Islam kami arahkan ke sini,” tandasnya. (DZH)

17 Februari 2020
Anggaran Rp8,4 Miliar Banten Lama Dituding Mengalir ke Program Mandul

Banten Lama (sumber: google)

SERANG , BANPOS – Sebanyak Rp8,4 miliar lebih anggaran kawasan penunjang wisata (KPW) Banten Lama untuk pembangunan 300 kios mengalir ke program yang dinilai tak produktif alias mandul.

Diantaranya pemagaran, pembangunan Ipal dan pembangunan mushola Pasar Rakyat Walantaka yang diketahui tak berpenghuni sejak diresmikan beberapa bulan lalu.

Atas kondisi ini, LSM Gerakan Masyarakat Untuk Perubahan, Mulya Nugraha meminta agar Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Serang mengevaluasi kinerja Kepala OPDnya yang dinilai tidak produktif. “Sekarang bisa kita lihat. OPD-OPD berebut anggaran, tapi setelah diberikan malah banyak yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak produktif,” kata Mulya.

Ia juga menyoroti sepinya pasar dan kios-kios yang di bangun oleh pemerintah. Seperti yang terjadi pada beberapa pasar dan kios yang ada di Kota Serang. Salah satunya Pasar Walantaka dan Pasar Kasemen. Keduanya dibangun bersamaan beberapa tahun lalu, namun hingga saat ini tidak berpenghuni.

“Harus segera dievaluasi kinerja kepala OPDnya. Karena bisa membangun tapi tidak bisa memproduktivitaskannya,” ucap Mulya.

Kepala Disperindagkop Kota Serang, Yoyo Cahyono, mengakui jika anggaran pembangunan 300 kios pada KPW Banten Lama senilai Rp8,4 miliar ditunda lantaran masih dalam proses pematangan lahan.

“Kan masih proses pematangan lahan. Anggarannya sudah sempat naik ke SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). Namun dirubah saat anggaran perubahan 2019. Untuk Disperindagkop sendiri mendapatkan Rp3 miliar,” kata Yoyo.

Akibat belum siapnya lahan, kata Yoyo, anggaran Rp8,4 miliar tersebut kemudian digunakan untuk keperluan lain-lainnya seperti pembangunan pagar, ipal dan musola di pasar walantaka. Ia membenarkan dua pasar yang dibangun namun tak kunjung yang berjualan.

“Misalnya di Pasar Walantaka. Kita sudah bebaskan korsel untuk beroperasi selama sebulan tapi hanya bisa bertahan selama 2 minggu. Yah, karena sepi. Kondisi serupa juga di 500 kios di Banten Lama, sampai sekarang masih sepi juga,” kata Yoyo. (AZM)

12 November 2019