BANTEN POS

Tag: Banten

  • Pemuda Dominasi Pengangguran Banten

    Pemuda Dominasi Pengangguran Banten

    Presentase Pengangguran Pemuda

    SERANG, BANPOS – Hari ini, 28 Oktober 2019, diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda yang ke-91. Pemuda yang menjadi motor perubahan, melahirkan gerakan Satu Indonesia, yang akhirnya mengantarkan negeri ini ke gerbang kemerdekaan. Namun, kini pemuda dihadapkan pada kondisi serba sulit, bahkan untuk sekedar mencari kerja demi mencukupi kehidupan sehari-hari.

    Berdasarkan data BPS, pada tahun 2018, jumlah angkatan kerja di Provinsi Banten sebanyak 5.829.228 orang dengan rincian 3.804.031 laki-laki dan 2.025.197 perempuan. Terhitung, masih terdapat 8,52 persen atau sebanyak 496.732  orang pengangguran terbuka yang menyebabkan Banten menjadi provinsi dengan angka penganggurannya tertinggi pada tahun 2018.

    Dari angka pengangguran terbuka tersebut, sangat disayangkan, usia pemuda menjadi dominan penyumbang pengangguran di Banten. Masih berdasarkan data BPS, dalam rentang usia 15-29 tahun tercatat 362.554 orang pengangguran atau berkontribusi terhadap angka pengangguran terbuka sebesar 73 persen.

    Jika dirincikan dengan landasan daerah, jumlah pengangguran pemuda tertinggi berada di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang. Sedangkan terendah adalah Kota Cilegon dan Kota Serang.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa untuk menghadapi permasalahan pemuda pengangguran, diperlukan adanya inovasi dan kreatifitas dari para pemuda itu sendiri. Menurutnya, pemuda jangan hanya bertopang pada ijazah pendidikan saja.

    “Pemuda harus punya inovasi dan kreasi. Harus kreatif dan mandiri, sehingga jangan sampai pemuda itu hanya mengandalkan pemerintah untuk mendapatkan pekerjaan,” ujarnya kepada BANPOS di stadion Ciceri, Minggu (27/10).

    Ia mengatakan, para pemuda harus dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Sehingga, ketika para pemuda telah menciptakan lapangan pekerjaan, mereka juga dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

    “Ketika para pemuda ini bisa mandiri, bisa menghasilkan sesuatu untuk dirinya sendiri dan juga keluarganya. Tentu mereka nanti dapat menghasilkan sesuatu untuk masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Serang,” jelasnya.

    “Jadi intinya, pemuda di Kota Serang harus mandiri. Dan juga harus Aje Kendor!” tegasnya.

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin menuturkan bahwa pemuda merupakan salah satu komponen masyarakat yang memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu tenaga dan fikiran.

    “Dengan adanya kelebihan tersebut, tentu keterlibatan aktif pemuda dalam pembangunan sangatlah dibutuhkan,” katanya.

    Keterlibatan aktif para pemuda, lanjut Subadri, dapat dilakukan melalui berbagai lini, seperti terlibat dalam kepemerintahan, maupun menjadi wisarusaha yang dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat.

    “Kita ketahui bersama bahwa saat ini banyak diantara para legislator, khususnya di Kota Serang, merupakan para pemuda. Hal yang sama juga bisa kita lihat pada lini pengusaha. Banyak sekali para pengusaha-pengusaha muda, yang karena usaha mereka, mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lainnya,” tuturnya.

    Ia menuturkan bahwa pemuda yang berdaya dan berbudaya, merupakan pemuda yang saat ini dibutuhkan oleh Indonesia, khususnya Kota Serang. Dengan adanya mereka, lanjut Subadri, pembangunan di Kota Serang akan semakin baik.

    “Selain berdaya, kami juga mendorong para pemuda, di tengah derasnya arus globalisasi, agar tetap mempertahankan nilai-nilai budaya kita sendiri. Supaya nanti pemuda kita tetap berbudaya, tidak terbawa arus globalisasi dan menanggalkan identitas jati dirinya,” jelasnya.

    Kepala Disparpora Kota Serang, Akhmad Zubaidillah, menuturkan bahwa dalam menangani besarnya tingkat pengangguran pemuda, pihaknya telah berupaya untuk mendorong para pemuda untuk dapat berwirausaha.

    “Seperti yang kami lakukan dalam peringatan Sumpah Pemuda ini, kami memberikan kesempatan kepada para pemuda untuk dapat berwirausaha, dan kami fasilitasi dengan memberikan booth dan stand untuk mereka,” ujarnya.

    Menurutnya, hal ini sangatlah diminati oleh para pemuda. Ini dapat dibuktikan dengan membeludaknya keinginan para pemuda untuk dapat mengisi booth dan stand yang telah mereka sediakan.
    “Stand yang kami sediakan itu sebanyak 60. Sedangkan mereka masih banyak yang belum ketampung oleh kami. Semoga kedepannya dapat lebih banyak lagi stand yang kami sediakan, sehingga mereka semakin banyak yang dapat berpartisipasi aktif,” tuturnya.

    Sementara, Kabid Pembinaan Tenaga Kerja (Binapenta) pada Disnakertrans Kabupaten Serang, Ugun Gurmilang, mengakui bahwa saat ini pengangguran di Kabupaten Serang didominasi oleh para pemuda.
    “Pengangguran memang rata-rata yang ini berdasarkan data yang ada di kita, memang hampir mendominasi 90 persen adalah pemuda, apalagi lulusan dari SMK dan SLTA,” ujarnya kepada BANPOS.

    Ia mengatakan bahwa untuk menangani permasalahan tersebut, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, salah satunya yaitu penciptaan wirausaha baru. Selain itu, pihaknya juga melakukan pelatihan-pelatihan bagi para pemuda.

    “Melalui pelatihan-pelatihan kompetensi, Pemkab Serang sudah bekerjasama dengan Ditjen Binalatas pada Kemenaker. Jadi warga Kabupaten Serang diberikan kuota di 3 BBPLK yaitu BBPLK Serang, BBPLK Bekasi dan BBPLK Bandung. Ditambah lagi dengan BLKI yang punya provinsi,” ucapnya.

    Ia pun berharap, dengan adanya upaya yang pihaknya lakukan tersebut, dapat berdampak pada peningkatan kemampuan bagi para pemuda yang sedang mencari kerja. Namun ia mengaku, selain kemampuan yang mumpuni, para pemuda juga harus mempersiapkan beberapa hal dalam mencari kerja.

    “Pemuda pencaker harus memiliki mental yang bagus. Mental disini artinya adalah tata berbicara, perilaku, dan etika. Itu dibutuhkan juga kalau ingin terjun ke dunia kerja,” tandasnya. (MUF/DZH)

    **Sebelumnya terdapat kekeliruan judul, dan sudah diperbaiki.

  • Majelis Rakyat Papua Tidak Jelas, PRD Tawarkan Dewan Rakyat Papua

    Majelis Rakyat Papua Tidak Jelas, PRD Tawarkan Dewan Rakyat Papua

    Ketua PRD Banten Achmad Herwandi saat menjadi narasumber di Coloni Lebah, Selasa (8/10/2019)

    SERANG, BANPOS – Otonomi khusus yang dilaksanakan di Papua dirasa belum maksimal dan tidak menunjukkan adanya perubahan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengakibatkan, konflik-konflik terus terjadi setiap tahunnya di bumi Cendrawasih tersebut.

    Menurut Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Banten Achmad Herwandi, dari acara musyawarah besar mahasiswa dan pemuda Papua yang digelarnya beberapa waktu lalu di Yogyakarta, muncul tiga rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi solusi perdamaian di Papua.

    “Yang pertama adalah penarikan militer, kedua adalah dialog seluas-luasnya dengan warga asli Papua, dan terakhir adalah dibentuknya Dewan Rakyat Papua,” ujar pria yang akrab dipanggil Endi ini saat menjadi narasumber dalam diskusi bulanan dengan tema ” “Konflik Resolusi, Demokrasi dan Suara Kaum Miskin,” di Coloni Lebah Serang, Selasa (8/10/2019).

    Dewan Rakyat Papua (DRP) ini dirasa harus memiliki kewenangan yang lebih daripada Majelis Rakyat Papua (MRP) yang sudah ada sebelumnya. Endi mengatakan, keberadaan MRP dirasa masih tidak jelas fungsinya.
    “Jadi lebih mirip lembaga stempel saja,” ungkapnya.

    DRP sendiri diharap dapat menjadi solusi agar masyarakat Papua dapat menjadi subjek dalam pembangunan. Endi menyatakan, dalam diskusi-diskusi yang dilakukan, ternyata pembangunan di Papua juga dapat menjadi akar konflik, dikarenakan masyarakat hanya menjadi objek saja.

    “DRP nanti akan diisi oleh perwakilan suku adat dan juga anggota DPRD terpilih, yang nantinya akan berperan dalam membuat kebijakan,” tandasnya. (PBN)

  • Encop Ajak Seluruh Elemen Bergerak dalam Otonomi Daerah

    Encop Ajak Seluruh Elemen Bergerak dalam Otonomi Daerah

    Anggota DPRD Banten Encop Sofia saat berdiskusi di Coloni Lebah, Serang, Selasa (8/10/2019)

    SERANG, BANPOS – Anggota DPRD Banten dari Fraksi Gerindra Encop Sofia menyatakan, seluruh elemen saat ini harus terus bergerak. Baik dari struktural maupun di akar rumput masyarakat.

    “Kita tidak boleh berhenti bergerak, karena kalau kita berhenti bergerak, berarti kita mati,” ujar Encop pada saat diskusi bulanan dengan tema “Konflik Resolusi, Demokrasi dan Suara Kaum Miskin,” di Coloni Lebah Serang, Selasa (8/10/2019).

    Walaupun saat ini Encop tergabung dalam struktural DPRD, namun ia mengaku bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil, baik yang diwakili oleh LSM maupun mahasiswa dan kelompok masyarakat merupakan hal yang baik.

    “Saya justru senang ada demonstrasi di DPRD. Karena saya menganggap hal tersebut bukan mendemo saya sebagai individu, tapi mendemo kebijakan,” jelasnya.

    Menurutnya, dalam kerja DPRD yang kolektif kolegial, bisa saja ada masukan kebijakan yang tercecer, atau suara yang belum terwakilkan dengan baik. Namun hal tersebut bukan berarti menjadi alasan untuk antipati terhadap organisasi struktural pemerintahan.

    “Walaupun sering tidak berpihak terhadap rakyat, tapi kita harus lihat satu persatu orang-orangnya untuk diajak bergerak bersama. Tidak dalam satu gerakan, tapi outputnya sama,” ujar Encop.

    Adanya otonomi daerah sebenarnya telah memberi ruang untuk seluruh partisipasi masyarakat juga dengan adanya transparansi. (PBN)