Tag: bantuan covid-19

Kejaksaan Tunggu Laporan Soal Skandal JPS Kota Serang

SERANG, BANPOS – Adanya dugaan skandal dalam pelaksanaan pengadaan batuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Kota Serang, berpotensi dilanjutkan ke jalur hukum. Namun, aparat hukum mengaku masih menunggu adanya laporan terkait dugaan penyelewengan dalam proyek tersebut.

Ketika Dikonfirmasi, Kasi Pidsus Kejari Serang, Sulta D. Sitohang, mengatakan bahwa pihaknya saat ini menunggu adanya laporan terkait dengan permasalahan JPS Kota Serang. Namun ia membantah bahwa pihaknya tidak bisa melakukan pemeriksaan dengan inisiatif sendiri.

“Tapi apa dasar kami melakukan pemeriksaan kalau bukan dari laporan. Makanya kalau akang ada data, bisa disampaikan kepada kami supaya bisa diperiksa,” katanya kepada BANPOS.

Saat ditanya apakah Kejari tidak bisa meminta laporan dari Inspektorat Kota Serang berkaitan dengan adanya temuan ketidakwajaran harga hingga Rp1,9 miliar, Sulta pun mengarahkan untuk konfirmasi kepada Kasi Intel Kejari Serang, Muhammad Usman.

Mendapatkan nomor telepon Kasi Intel, BANPOS pun mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada Muhammad Usman. Hanya saja, ia tidak mengangkat telepon maupun membalas pesan WhatsApp yang BANPOS kirimkan.(DZH)

15 Mei 2020
Soal Kisruh JPS Kota Serang, Ini Jawaban Perusahaan Pelaksananya

SERANG, BANPOS – BANPOS mencoba menelusuri keberadaan PT Bantani Damir Primarta (BDP), perusahaan yang menjadi pelaksana pengadaan bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) di Kota Serang. Dari profil perusahaan, diketahui bahwa PT BDP beralamat kantor di Komplek Pasir Indah, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang.

Saat BANPOS mendatangi alamat tersebut, ternyata mengarah pada satu rumah huni biasa. BANPOS pun mencoba untuk bertanya pada penghuni rumah, namun setelah berkali-kali memberikan salam, tidak ada satu pun orang yang keluar.

Di dekat alamat tersebut, ada pula bangunan yang terlihat seperti gudang lengkap dengan beberapa mobil pengangkut berbentuk truk boks. Saat ditanya kepada pekerja di sana, mereka mengatakan bahwa tempat tersebut tidak terkait dengan PT BDP.

“Bukan mas, ini kami jualan plastik di sini. Bukan yang mas tanyakan,” ujar salah satu pekerja di tempat tersebut.

Sementara itu, BANPOS menghubungi nomor kontak yang tertera pada data OSS PT Bantani Damir Primarta. Orang tersebut pun mengangkat dan mengaku bernama Daus.

Daus membenarkan bahwa Dinsos Kota Serang sudah melakukan pembayaran kepada pihaknya. Namun untuk bantuan JPS Kota Serang sendiri, masih berada di gudangnya dan akan didistribusi berkala.

“Kalau untuk barangnya memang masih ada di gudang (perusahaan). Untuk tahap pertama memang sudah diserahkan, kalau untuk tahap kedua saat ini masih berjalan (dalam pengadaan),” ujarnya.

Saat dipertegas dimana barang tersebut disimpan, Daus pun meminta kepada BANPOS agar dapat bertemu secara langsung saja. Namun saat dijelaskan bahwa BANPOS sudah mendatangi alamat kantor yang tertera namun tidak ada yang keluar, ia pun mengatakan akan menelepon balik.

“Kalau enggak nanti deh yah saya akan telepon lagi sebentar. Nanti saya telpon lah sebentar lagi,” katanya sembari menutup telepon. Namun hingga berita ini selesai diketik, Daus tidak kunjung menelepon BANPOS kembali.(DZH)

15 Mei 2020
Polres Pandeglang Telah Bagikan 8340 Paket Sembako

PANDEGLANG, BANPOS – Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang menggelar baksos yang ke 4 kalinya, total sudah 8340 paket sembako dibagikan pada masyarakat Kabupaten Pandeglang yang kurang mampu dan yang terdampak wabah virus korona.

Dalam tahap keempat ini, sebanyak 1000 paket sembako dibagikan kepada masyarakat. Pembagian sembako langsung di bagikan oleh personil yang bertugas di Polsek Polsek dan Personil yang bertugas di Mako Polres Pandeglang.

Kapolres Pandeglang AKBP Sofwan Hermanto memaparkan, pembagian sembako diprioritaskan untuk masyarakat kurang mamapu dan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Menurutnya, tugas polisi tidak lepas dari kondisi masyarakat.

“Merebaknya Wabah COVID-19 ini banyak masyarakat yang terdampak, sehingga perlunya sebuah terobosan dari pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu dan yang terdampak wabah ini. Kami Kepolisian Polres Pandeglang terus bergerak bersama-sama untuk mencoba meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang belum tersentuh sama sekali oleh program dari pemerintah, makanya kita sisir semua dan kita bantu juga kita sampaikan agar tetap bersabar,” ucapnya usai apel persiapan Baksos.

Sofwan menambahkan, kepada semua anggota dan jajaran Polres Pandeglang tetap jaga kesehatan dalam melaksanakan tugas,menjaga pola hidup sehat dan bersih.

“Mari kita satukan bersama elemen masyatakat untuk melawan COVID-19 ini, jangan bosan memberikan Edukasi kepada masyarakat, terkait sembako yang sudah kita bagikan dibagi beberapa tahap, yang sekarang ini sudah tahap keempat. Adapun rincian yang pertama 1500 paket sembako tahap dua 5000, tahap tiga 840 paket kantong beras dengan jumlah sekitar 8 ton Beras, kemudian yang tahap Empat sekitar 1000 paket sembako, dan semua didistribusikan untuk masyarakat,” katanya.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Polsek Cadasari, pembagian paket sembako ini dilakukan dengan menyisir rumah-rumah warga yang terdampak COVID-19.

Kapolsek Cadasari, Iptu Lutfi Napitupulu mengatakan, selain memberikan sembako, pihaknya juga membagikan masker kepada warga dan membawa misi memberikan pemahaman kepada masyarakat soal protokol kesehatan.

“Kegiatan hari ini kita membagikan sembako kepada warga masyarakat yang terdampak Birus Korona,” katanya, Jumat (15/5).

Adapun sasarannya sendiri, Lutfi menjelaskan bahwa yang mendapatkan bantuan sembako tersebut adalah para warga yang terdampak COVID-19.

“Sasaran kami ialah para warga yang terdampak COVID-19 khususnya para janda, yatim piatu dan usia lanjut atau jompo,” jelasnya.

Salah seorang warga Cadasari yang mendapat bantuan, Edi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Jajaran Kepolisian karena telah membantu dengan memberikan sembako tersebut.

“Terimakasih banyak atas bantuannya, sembako ini bisa buat kebutuhan sehari-hari keluarga kami,” ucapnya.(MG-02/PBN)

15 Mei 2020
Sosialisasi Tidak Menyeluruh, Warga Ditolak Ambil JPS Tunai Kemensos

SERANG, BANPOS – Beberapa warga Kota Serang yang telah terdaftar sebagai penerima jaring pengaman sosial (JPS) tunai Kemensos, mengaku ditolak saat ingin mengambil bantuan tersebut oleh Kantor Pos Serang. Penuturan dari warga, Kantor Pos mengatakan bahwa saat ini belum saatnya pembagian untuk warga Kota Serang dan anggaran yang dimiliki oleh Kantor Pos terbatas.

Sayuti, warga komplek Depag, Kelurahan Cipocok Jaya, Kota Serang, mengatakan bahwa ia bersama tetangganya sekitar pukul 11.00 WIB mendatangi kantor Pos untuk mengambil bantuan tersebut. Namun ternyata, pihak kantor Pos mengaku warga Kota Serang masih belum bisa mengambil bantuan.

“Katanya itu pembagian baru dari Kabupaten Serang. Jadi Kota Serang itu belum waktunya pembagian bantuan,” ujarnya kepada BANPOS, Rabu (13/5).

Selain itu, Sayuti mengatakan bahwa kantor Pos mengaku bahwa pihaknya tidak bisa membagikan bantuan kepada Kota Serang. Karena saat ini, anggarannya terbatas.

“Kata orang kantor Pos itu uangnya gak bisa diambil semua ke kantor Pos. Karena anggarannya terbatas,” katanya.

Ia pun mengaku kecewa lantaran sosialisasi bantuan tersebut sangat terbatas, bahkan tidak ada. Sebab, ia juga baru mengetahui bahwa dirinya masuk dalam daftar penerima bantuan ketika kerabatnya mendatangi kantor Pos dan menemukan nama dirinya di papan pengumuman.

“Kebetulan memang kerabat saya membaca di berita bahwa komplek Depag itu banyak yang dapat JPS tunai Kemensos. Ketika didatangi, ternyata benar saya dapat juga. Tapi taunya itu sendiri, tidak ada sosialisasi atau pemberitahuan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala kantor Pos Serang, Mohamad Sarip, mengatakan bahwa memang saat ini masih belum waktu warga Kota Serang mengambil bantuan. Sebab, saat ini kantor Pos masih melakukan distribusi bantuan ke Kabupaten Serang.

“Sesuai jadwal mulai hari Sabtu (untuk Kota Serang). Ini berbarengan dengan Kabupaten Serang, namun data yang lebih dulu datang untuk Kabupaten Serang. Mohon bersabar, Sabtu-Minggu insyaAllah selesai, karena kami Minggu juga akan melayani pembayaran,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan WhatsApp.

Ia menjelaskan, memang kantor Pos Serang juga melayani penyaluran bantuan untuk Kabupaten Serang. Namun pembagian tersebut dilakukan dengan mengirim bantuan tunai itu ke setiap instansi terkait di setiap wilayah.

“Kami melalui komunitas (penyalurannya). Kami koordinasi dengan para camat, kades dan polsek. Untuk percepatan kami bayar lewat komunitas seperti sekolah, kantor Kecamatan, kantor Desa dan kantor Pos,” jelasnya.

Terpisah, kepala Dinsos Kota Serang, Moch Poppy Nopriadi, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengenai sosialisasi yang masih belum menyeluruh terkait pembagian JPS tunai Kemensos, tidak menjawab. Sebelumnya ia mengatakan bahwa sosialisasi akan dilakukan oleh setiap RT dan RW.

“Yah kan RT dan RW sambil ngedata juga sekaligus melakukan sosialisasi,” katanya.

Namun saat ditanya lebih lanjut bahwa RT dan RW bahkan lurah pun tidak tahu mengenai bantuan JPS tunai Kemensos itu, ia tidak menjawab pesan yang dikirimkan oleh BANPOS.(DZH)

14 Mei 2020
Distribusi BST di Bayah Dituding Tak Tepat Sasaran

BAYAH, BANPOS – Penyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk warga di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak yang terdampak pandemi Covid-19 di Kantor Desa Bayah Barat, Rabu (13/05).

Diketahui, Kecamatan Bayah terdiri dari 11 desa, secara keseluruhan warga yang menerima BST berjumlah 1.726 KPM.

Sebagaimana dikatakan Minda (35) warga Bayah yang mengaku punya suami kerja serabutan justru tidak mendapat bantuan BST, dan tidak pernah diminta KK dan KTP untuk didaftarkan.

“Masa orang mampu dapat, sedangkan suami saya yang tidak punya pekerjaan tetap tidak mendapat BST,” kata Minda kepada BANPOS, Rabu (13/5).

Senada, Juha (62) janda tua yang harus menafkahi satu orang anak dan dua cucu, juga mengaku tidak mendapatkan bantuan BLT, atau bantuan pemerintah lainnya.

“Kemarin sudah didata, diminta photo copy KK dan KTP sama ketua RT, tapi kenyataannya kalau orang yang mampu dapat, tapi saya yang tidak mampu enggak dapat bantuan,” ungkap Juha.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Bayah, Dodo, menyampaikan bahwa untuk masyarakat yang merasa sesuai kriteria yang ditentukan pemerintah tapi belum mendapat bantuan, silahkan untuk didaftarkan pada pengajuan susulan,

“Untuk yang sesuai kriteria tapi belum masuk data, silahkan ajukan data susulan ke desa masing-masing dengan membawa potokopi KK dan KTP,” katanya kepada wartawan.

Terpisah, Camat Bayah A Suyanto, menyayangkan bahwa masih ada masyarakat kurang mampu terdampak pandemi Covid-19 justru luput dari data penerima bantuan. Pihaknya juga mengimbau kepada pelaksana penyalur BST agar tidak mengabaikan protokol kesehatan Covid-19.

“Saya banyak mendengar aduan dari masyarakat, bahwa banyak masyarakat tidak mampu yang tidak mendapat bantuan. Padahal sejak awal saya sudah peringatkan ke setiap kepala desa dan sekdes, bahwa pada waktu pendataan harus betul-betul selektif dan transfaran, dan jangan sampai ada masyarakat kurang mampu yang tidak terdata,” tegas Suyanto.

Kata dia, dalam pelaksanaan penyaluran BST hendaknya tetap mengikuti protokol kesehatan Covid-19. ” Pelaksanaan ini jelas mengumpulkan orang banyak, harusnya tetap menggunakan aturan kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker dan jarak berjauhan. Bila perlu nanti dievaluasi yang lebih streril dengan cara dilakukan dor to doo misalnya,” paparnya.

Pantauan, di lapangan, ternyata masih banyak warga miskin yang terdampak pandemi covid-19 yang mengeluhkan karena tidak mendapatkan BST. Penyaluran BST sejumlah Rp 243.600.000,- dilakukan petugas Kantor Pos Bayah yang dihadiri perangkat kepolisian Polsek Bayah, Satpol PP dan perangkat kecamatan setempat.(WDO/PBN)

14 Mei 2020
Korpri Lebak Bagikan 700 Paket Sembako Bagi Warga Terdampak Covid-19

LEBAK, BANPOS – Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Lebak menyalurkan 700 paket sembako untuk warga terdampak Covid-19, Rabu, 13 Mei 2020. Sasarannya Driver, Office Boy (OB), penjaga malam, petugas kebersihan lapangan non PNS dan Jompo.

Penyerahan secara simbolis dilakukan langsung Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi dan Ketua KORPRI Kabupaten Lebak, Dede Jaelani di Pendopo Bupati Lebak.

Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi mengatakan, bantuan ini merupakan wujud kepedulian kita semua khususnya Bupati Lebak melalui Korpri Lebak dalam membantu juga meringankan sedikitnya beban masyarakat dampak akibat dari Covid-19.

“Kami berharap bantuan yang tidak seberapa ini dapat bermanfaat bagi para penerima bantuan,” ungkap Ade.

Sementara itu, Ketua Korpri Lebak, Dede Jaelani menyatakan, pembagian sembako ini merupakan bentuk kepedulian Korpri untuk mereka yang tetap bekerja tanpa lelah ditengah Pandemi Corona.

“Tidak seberapa memang, tapi kami berharap bisa membantu meringankan di tengah Covid-19,” tuturnya.

Saat menyerahkan bantuan tersebut, Korpri mengaku sengaja tak mengundang banyak orang mengingat pemerintah santer menggaungkan protokol kesehatan.

“Tetap kita kedepankan protokol kesehatan seperti social/Physical Distance,” tandas Sekda Lebak ini.

Sementara, Nurhalimah salah satu penerima paket sembako merasa terbantu dengan adanya bantuan paket sembako dari KORPRI Lebak.

“Alhamdulillah, bantuan ini sangat berarti bagi kami apalagi di tengah Pandemi Corona,”ucapnya.

Sementara itu salah satu perwakilan perima bantuan Kayah Rokayah (72), menuturkan melalui bahasa Sunda mengaku senang dan bersyukur mendapatkan bantuan.

“Atoh, meunang bantuan, mugi dibales ku Allah SWT nu saageung-ageungna,” ungkapnya.(DHE/PBN)

13 Mei 2020
Terima Bantuan 1 Ton Beras, Andika Ajak Seluruh Elemen Saling Menguatkan

SERANG, BANPOS – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengajak seluruh elemen masyarakat di Provinsi Banten untuk bersama-sama bangkit dan saling membantu selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Demikian disampaikan Andika usai menerima bantuan bahan makanan dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk tenaga medis dari INTI Banten di kediamannya di jalan Bahayangkara, Cipocok Jaya, Rabu (13/5).

Andika mengungkapkan pada kondisi pandemi seperti saat ini sudah saatnya seluruh elemen untuk bisa saling menguatkan, lantaran pandemi covid-19 telah mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat, bukan hanya di Banten tetapi di seluruh dunia.

Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga turut mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi INTI Banten yang terus berkomitmen membantu Pemprov Banten khususnya dalam penanggulangan covid-19.

“Tentunya ini bisa menjadi motivasi kita semua, untuk saling membantu saling menguatkan dalam kondisi seperti saat ini,” ujarnya.

Selanjutnya, Andika berjanji akan segera mendistribusikan bantuan bahan makanan tersebut kepada masyarakat, sementara itu untuk APD akan segera disebarkan kesejumlah rumah sakit di Provinsi Banten.

“Saya mewakili Pemerintah Provinsi Banten dan FKUB Banten menerima untuk dapat didistribusikan dan diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi,” pungkasnya

Sementara itu, Ketua INTI Banten Rudi menjelaskan, komunitasnya memiliki komitmen untuk terus membantu masyarakat dan bersinergi dengan pemerintah. “Sejak awal kita sudah memutuskan untuk terjun langsung, kita sudah menyemprotkan disinfektan kesejumlah fasilitas publik, saat ini kita berikan bantuan bahan pangan dan APD untuk nanti di distribusikan oleh Pemprov Banten,” ungkap Rudi.

Diketahui pada kesempatan tersebut, secara simbolis Andika Hazrumy menerima bantuan 1 Ton beras, 100 dus mie instan dan 100 APD berupa baju hazmat dan masker dari INTI Banten dengan didampingi Ketua FKUB Banten, KH AM Romly.(RUS)

13 Mei 2020
JPS dari Provinsi dan Pusat Bikin Bingung Aparat Kelurahan

SERANG, BANPOS – Petugas kelurahan mengaku bingung dengan penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS). Bahkan, mereka tidak bisa menjamin adanya bantuan tersebut, mengingat sampai saat ini tidak ada kejelasan soal bantuan tersebut.

Kasi Kesos pada Kelurahan Cipocokjaya, Murdiatun, mengatakan bahwa Kelurahan Cipocok Jaya telah mengajukan sebanyak 1.536 KK untuk menerima bantuan JPS Kota Serang. Hanya saja, Dinsos menerima sebanyak 748 KK saja.

“Kata keterangan Dinsos memang yang tidak terdaftar di JPS sumber APBD Kota Serang berarti masuk ke JPS provinsi dan pusat. Hanya saja kami tidak tahu yah seperti apa,” ujarnya.

Ia mengaku tidak berani menyampaikan kepada para ketua RT bahwa data yang tidak masuk dalam penerima JPS Kota Serang, akan mendapatkan bantuan dari provinsi maupun pusat. Sebab, tidak ada yang jelas terkait hal itu.

“Saya nggak berani menyampaikan, takut salah. Karena kan berbicara seperti ini harus berbicara dengan data. Kalau JPS Kota Serang kan sudah ada by name by adress. Kalau provinsi dan pusat tidak tahu,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Data yang digunakan Dinas Sosial Kota Serang dalam pendistribusian Jaring Pengaman Sosial (JPS) di wilayahnya, tidak sesuai dengan yang diajukan RT dan RW melalui kelurahan. Akibatnya, di lapangan ditemukan data ganda yang membuat seorang penerima terdata sebagai penerima lebih dari satu bantuan, dan di sisi lain menyebabkan jumlah kuota penerima bantuan semakin berkurang.

Data ganda dalam pendistribusian jaring pengaman sosial (JPS) Kota Serang, membuat cakupan penerima bantuan menjadi berkurang. Hal itu disebabkan data yang diambil oleh Dinas Sosial (Dinsos) setempat tidak sesuai dengan yang disetorkan oleh RT dan RW melalui kelurahan.

Seperti yang terjadi pada Kelurahan Cipocokjaya, Kecamatan Cipocokjaya, Kota Serang. Di sana, 71 data diketahui merupakan data ganda, sehingga ada sisa sembako yang tidak tersalurkan sebanyak data ganda itu.

“Jadi waktu itu bantuan akan dikirim oleh Dinsos. Dan ternyata data penerimanya yang sudah diterima terlebih dahulu oleh kami. Setelah dilakukan verifikasi, ternyata ada data yang ganda,” ujar Lurah Cipocok Jaya, Romli Maulana, Selasa (12/5).
(DZH/ENK)

13 Mei 2020
Terkait Pendataan BLT DD, DPMD Minta Camat Fasilitasi Desanya

SERANG, BANPOS – Dalam proses pendataan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD), Bidang pemberdayaan masyarakat desa pada Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) Kabupaten Serang meminta kepada pihak Kecamatan agar dapat memfasilitasi setiap desa yang berada di wilayahnya.

“Harus bisa mengasistensi, memfasilitasi. Sebab camat itu mewakili bupati di desa-desanya. Jadi selesai diasistensi, baru kemudian dikembalikan data tersebut ke desa, untuk di-Perdes-kan,” ujar Kepala bidang pemberdayaan masyarakat desa, Nasir al Afghani, Selasa (12/5).

Untuk memudahkan koordinasi, ia melibatkan pihak kecamatan melalui bidang pemberdayaan masyarakat desa (PMD) dalam pemantauan. Meski banyaknya peraturan dari beberapa Kementerian, dengan satu leading sektor yaitu kepala desa, pihaknya berupaya untuk menjalin koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendataan calon penerima BLT DD.

“Karena adanya penumpukan peraturan baik dari Kemendes dan Kemendagri, membuat yang dibawah dalam hal ini pihak desa bingung. Oleh karena itu kami DPMD bisa disebut bapaknya dari desa-desa, untuk menengahi dan meluruskan,” jelasnya.

Dalam prosesnya, ia tidak menyalahkan pihak desa yang saat ini sedang berupaya keras memvalidasi data door to door. Menurutnya, tak sedikit yang masih melakukan pendataan, namun tidak sedikit juga yang sudah dilakukan penetapan.

“Tapi belum ada asistensi dari kecamatan. Memang saat ini harus bersinergi untuk menguatkan dan menjelaskan kepada masyarakat untuk bersabar,” tuturnya.

Nasir menyampaikan, selain ada bantuan BLT DD, pihak desa juga akan menerima sebesar Rp50juta per desa yang berasal dari gubernur. Namun ia menekankan bahwa dalam proses pendataan BLT DD, yang lebih mengetahui karakteristik masyarakatnya adalah kepala desa.

“Untuk mengatasi (keresahan masyarakat), bisa dilakukan dengan kearifan lokal. Bagaimana lifestyle seorang Kepala Desa yang mampu mengayomi dan merangkul masyarakatnya, turun langsung ke masyarakat tidak hanya menonton,” tandasnya.

Terpisah, Camat Pontang, Heri Sosiawan mengaku bahwa dari ke sebelas desanya belum ada yang menyerahkan data ke pihak kecamatan. Mereka masih melakukan pendataan, agar tidak terjadi penerima bantuan tumpang tindih.

“Jadi dilihat dulu siapa saja yang sudah menerima bantuan lainnyanya dan setelah itu verifikasi untuk menerima bantuan dari dana desa (BLT DD),” ujarnya.

Pihaknya mendorong agar pemerintah desa agar segera menyelesaikan pendataan secepatnya. Karena walau bagaimanapun, kata dia, keduanya memiliki kekhawatiran akan terjadinya tumpang tindih penerima bantuan.

“Oleh karena itu, pendataan dilakukan verifikasi, sembari menunggu bantuan dari Pusat, Provinsi dan dari kabupaten. Karena data yang saat ini, sudah ada yang meninggal dan keluar daerah. Kalau ada yang belum tercover, maka diberilah bantuan BLT DD,” tandasnya.(MUF)

13 Mei 2020
Waduh, Banyak Data Penerima JPS Ganda

SERANG, BANPOS – Data yang digunakan Dinas Sosial Kota Serang dalam pendistribusian Jaring Pengaman Sosial (JPS) di wilayahnya, tidak sesuai dengan yang diajukan RT dan RW melalui kelurahan. Akibatnya, di lapangan ditemukan data ganda yang membuat seorang penerima terdata sebagai penerima lebih dari satu bantuan, dan di sisi lain menyebabkan jumlah kuota penerima bantuan semakin berkurang.

Data ganda dalam pendistribusian jaring pengaman sosial (JPS) Kota Serang, membuat cakupan penerima bantuan menjadi berkurang. Hal itu disebabkan data yang diambil oleh Dinas Sosial (Dinsos) setempat tidak sesuai dengan yang disetorkan oleh RT dan RW melalui kelurahan.

Seperti yang terjadi pada Kelurahan Cipocokjaya, Kecamatan Cipocokjaya, Kota Serang. Di sana, 71 data diketahui merupakan data ganda, sehingga ada sisa sembako yang tidak tersalurkan sebanyak data ganda itu.

“Jadi waktu itu bantuan akan dikirim oleh Dinsos. Dan ternyata data penerimanya yang sudah diterima terlebih dahulu oleh kami. Setelah dilakukan verifikasi, ternyata ada data yang ganda,” ujar Lurah Cipocokjaya, Romli Maulana, Selasa (12/5/2020).

Menurut Romli, pihaknya sudah melaporkan hal tersebut kepada Dinsos Kota Serang. Namun ternyata, Dinsos mengatakan bahwa bantuan yang sudah dikirim agar ditampung terlebih dahulu di kelurahan. Nanti, kelebihan tersebut akan diambil kembali oleh Dinsos.

“Tapi untuk benar-benar memastikan, kami melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Dan ternyata memang ada 71 data ganda. Untungnya para RT kami benar-benar jujur, jadi yang memang ganda tidak diberikan lagi dan datanya langsung dirubah, salah satunya dicoret agar tidak ganda,” ungkapnya.

Kendati Dinsos Kota Serang mengaku akan mengambil kelebihan sembako tersebut, namun hingga kini masih belum juga diambil. Romli pun sempat merasa bingung dengan kelebihan sembako itu.

Romli berkoordinasi dengan Camat Cipocokjaya. Ia melaporkan bahwa banyak warganya yang berhak mendapatkan namun tidak dapat bantuan. Selain itu, data yang disetorkan oleh pihaknya dengan data yang dikembalikan oleh Dinsos pun berbeda.

“Akhirnya untuk mengantisipasi pada penyaluran berikutnya, saya meminta Kasi kesejahteraan sosial (Kesos) agar lembur merapikan data yang disampaikan oleh Dinsos, agar sesuai dengan data yang kami ajukan sebelumnya,” katanya.

Untuk kelebihan sembako yang saat ini masih ada di kantor kelurahan, selama masih belum diambil oleh Dinsos maka akan pihaknya anggap sebagai buffer stock di kelurahan apabila nanti ada masyarakat yang datang meminta bantuan, karena tidak ada bahan makanan di rumahnya.

“Jadi nanti RT yang melaporkan. Jika benar ada masyarakat yang memang membutuhkan, kami akan berikan paket sembako yang tersisa ini. Sesuai arahan pak Camat juga, apabila memang ada masyarakat yang datang karena kelaparan, warga itu harus masuk sebagai penerima di tahap selanjutnya,” terangnya.(DZH/ENK)

13 Mei 2020