BANTEN POS

Tag: bantuan covid-19

  • Bansos Covid-19 Jangan Dipolitisasi Lho…

    Bansos Covid-19 Jangan Dipolitisasi Lho…

    SERPONG, BANPOS – -Bawaslu Kota Tangsel memberikan imbauan kepada Pemerintah Kota Tangsel terkait mekanisme bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat.

    Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan Muhamad Acep menjelaskan bahwa Tangsel merupakan salah satu daerah yang akan melangsungkan Pilkada serentak tahun 2020. Pun menjadi daerah terdampak covid-19 Sehingga masyarakatnya dijadikan prioritas oleh pemerintah untuk mendapatkan bansos.

    “Untuk menghindari penyalahgunaan bansos ini, kami mengirim surat himbauan kepada pemerintah,” katanya.

    Bawaslu mengingatkan kepada Walikota Tangsel, dan juga pejabat ASN untuk tidak mempolitisiasi bantuan sosial atau menggunakan anggaran APBN atau APBD untuk kepentingan politik petahana dan ASN terutama dalam kegiatan Penanganan Covid-19 sebagaimana untuk kepentingan pribadi dan kelompok dalam mengadapi Pemilihan Kepala Daerah.

    Surat imbauan ini dibuat Bawaslu dalam rangka menerusan dari himbauan Bawaslu RI. Dimana Bawaslu Kabupaten dan Kota harus membuat surat himbauan sebagaimana bentuk pencegahan larangan pemberian uang atau barang sesuai yang mana diatur dalam Undang-undang no 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 3.

    Kemudian, bawaslu kabupaten dan kota harus terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti walikota. Guna mengoptimalkan pengawasan netralitas ASN dalam menghadapi Pilkada 2020 mendatang.(PBN/BNN)

  • Dinsos Pandeglang Jamin Tidak Ada Penerima Ganda Pada Tahap Kedua

    Dinsos Pandeglang Jamin Tidak Ada Penerima Ganda Pada Tahap Kedua

    PANDEGLANG, BANPOS – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang sesumbar tidak akan ada lagi penerima ganda atau tumpang tindih dengan jenis bantuan lain pada penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) tahap berikutnya.
    Dinsos mengakui pada penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap pertama yang bergulir beberapa hari lalu, ditemukan banyak penerima ganda.

    “Ada yang dobel, ada yang meninggal. Karena data yang pusat tahap satu itu DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)-nya ambil dari data SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation) tahun 2015,” ucap Kepala Dinsos Pandeglang, Nuriah, Selasa (12/5/2020).

    Nuriah menjelaskan, saat ini pihaknya tengah berupaya memperbaiki data yang dobel tersebut supaya tidak ada lagi kekeliruan pada tahap penyaluran selanjutnya.

    “Semoga saja untuk yang tahap dua tidak ada lagi yang dobel. Karena, kita juga sudah berupaya untuk menekankan kepada camat-camat kalau yang dobel uangnya jangan disalurkan dan harus dikembalikan,” bebernya.

    Meski mengakui adanya tumpang tindih penerima, namun Nuriah belum bisa merinci berapa penerima ganda. Soalnya proses penyaluran belum menyentuh seluruh desa.

    “Belum direkap semua, kan baru disebar kemarin format penghapusannya juga ke camat,” katanya.

    Sebelumnya, proses penyaluran BST sempat diwarnai polemik. Sebab banyak masyarakat yang sudah terdata sebagai penerima program bantuan pemerintah, malah ikut mendapatkan BST. Padahal dalam aturannya, penerima BST merupakan warga yang belum terakomodir program bantuan pemerintah.

    Di Kecamatan Bojong misalnya, disana ditemukan data ganda penerima bantuan sosial. Seperti penerima PKH, BPNT dan Jamsosratu masih mendapat BST sebesar Rp600 ribu dari Kementrian Sosial (Kemensos).(MG-02/PBN)

  • Bagikan BLT di Baksel, PT Pos Indonesia Dituding Abaikan Protokol Covid-19

    Bagikan BLT di Baksel, PT Pos Indonesia Dituding Abaikan Protokol Covid-19

    LEBAK, BANPOS – Pembagian bantuan langsung tunai bagi warga terdampak Covid-19 yang dilaksanakan PT Pos Indonesia Kecamatan Bayah di masing-masing desa, Selasa (12/5) mendapat kritik dari aktivis pegiat sosial di Lebak Selatan.
    Seorang aktivis pegiat sosial Musalep, yang memantau pembagian bantuan langsung tunai di Desa Gunungbatu, Kecamatan Bayah menilai bahwa kondisi tersebut terjadi lantaran tidak ada tindakan antisipasi sebelumnya.

    “Ini Desa Gunungbatu, ini protokol kesehatan Covid-19 versi pos kaya gini…oooh,” katanya, Selasa (12/5/2020).

    Kerumunan massa yang terjadi pada saat pembagian bantuan langsung tunai jelas Musalep, adalah bukti tidak ada tindakan antisipasi baik yang dilakukan PT Pos maupun oleh pihak desa.

    “Akibat gak ada tindakan antisipasi sebelumnya berarti kalau ada virus itu sudah nyebar kemana-mana sebelum diurai,” jelasnya.

    Dilain pihak, Departemen Advokasi, Koordinator Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Sudandi, meminta PT Pos Indonesia profesional dalam pembagian bantuan sosial. Pihak Pos harus betul-betul menerapkan protokol kesehatan dan prinsip physical distancing.

    Ketika dikonfirmasi, Kepala PT Pos Indonesia Kecamatan Bayah, Agus kepada BANPOS melalui pesan singkat WhatsApp mengatakan, bahwa dirinya akan menyampaikan kondisi tersebut kepada pegawai desa agar ada penguraian warga penerima bantuan yang datang.

    “Nanti saya kasih info ke pegawai desanya supaya diurai pak,” katanya.

    Sehari sebelumnya, Kepala PT Pos Indonesia Kecamatan Bayah, Agus mengatakan, pembagian bantuan langsung tunai bagi warga terdampak Covid-19 di Kecamatan Bayah sesuai protokol Covid-19.

    “Pembagiannya di komunitas pak dan harus sesuai protokol Covid 19. Menghindari kerumunan dan harus jaga jarak serta ada tempat pencucian tangan. Dikantor-kantor desa,” kata Kepala PT Pos Indonesia Kecamatan Bayah, Agus kepada BANPOS, Senin (11/5).

    Hingga berita ini dilansir, BANPOS belum mendapat tanggapan dari Pemerintah Desa Gunungbatu soal tersebut.(CR-01/PBN)

  • Bantuan Covid-19 Jangan jadi Bancakan Dong, Pliss…

    Bantuan Covid-19 Jangan jadi Bancakan Dong, Pliss…

    SERANG, BANPOS – DPRD Kabupaten Serang minta anggaran yang dialihkan untuk penanggulangan wabah Covid-19 di Kabupaten Serang, jangan dijadikan bancakan. Hal itu tentunya berkaitan dengan jumlah yang tidak sedikit, mencapai angka puluhan miliar rupiah.

    “Jangan sampai anggaran besar jadi bancakan, harus ada rasionalisasi anggarannya,” tegas Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Serang, Dendi kurnia Ardiansyah, Senin (11/5).

    Dendi menyebut bahwa anggaran yang dialokasikan untuk masyarakat terdampak virus korona, tidak memiliki kejelasan. Hingga kini, pihaknya belum ada laporan secara teknis dari Pemkab Serang kepada DPRD Kabupaten Serang.

    “Kami masih bertanya-tanya mengenai kejelasan anggaran tersebut. Rasionalisasinya seperti apa, untuk apa saja,” tuturnya.

    Dari 29 Kecamatan dengan 326 Desa yang ada di Kabupaten Serang, masyarakat belum ada yang mendapatkan bantuan yang berasal dari pemkab Serang. Baik bantuan berupa sembako maupun uang tunai.

    “Masyarakat mengaku belum ada bantuan seperti beras dan lain sebagainya,” katanya.

    Disebutkan olehnya, anggaran DPRD Kabupaten Serang yang dialihkan untuk penanggulangan virus Covid-19 ini sudah mencapai Rp10 miliar.

    “Tapi hingga saat ini kami masih mempertanyakan hasil dari bantuan tersebut kepada masyarakat. Harus jelas outputnya apa, kalau doi Pemkot Serang saya dengar ada bagi-bagi beras, sementara Pemkab Serang belum ada,” tuturnya.

    Menurutnya, untuk saat ini beberapa masyarakat baru menerima bantuan beras dari DPRD Kabupaten Serang. Adapun anggaran yang digunakan dalam distribusi bantuan beras tersebut, terpisah dari Pemkab Serang, yaitu murni dari anggaran DPRD Kabupaten Serang.

    “Mengingat saat ini sudah mendekati hari ke 20 bulan suci Ramadhan, sementara masyarakat prasejahtera dan yang menganggur terdampak lockdown, tidak mendapatkan penghasilan. Oleh karena itu, kami mempertanyakan siapa yang akan mempertanggung jawabkan hal tersebut,” jelasnya.

    Hingga kini, ia menyebut pihak Pemkab masih melakukan pendataan, dan belum diketahui kapan realisasinya. Ia menegaskan, Pemerintah wajib mendorong pelaksanaan bantuan tersebut.

    “Karena masyarakat butuhnya saat ini,” ucapnya.

    Untuk sementara, beberapa hal yang telah dilakukan oleh pihaknya yaitu melakukan pemanggilan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang. Untuk dimintai keterangan sejauh mana penggunaan anggaran untuk penanggulangan virus korona.

    “Sebanyak 326 Desa di 29 Kecamatan dan hanya 29 Kecamatan dilakukan penyemprotan. Kabupaten Serang itu kan luas, bukan hanya sebatas 29 Kecamatan saja, mestinya 326 Desa itu tercover penanganan daripada Covid-19,” tandasnya.

    Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang, Abdul Kholiq membenarkan bahwa saat ini Pemkab Serang belum mengeluarkan bantuan. Menurutnya, Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Serang, perlu memberikan informasi secara berkala, untuk melaporkan jumlah korban yang terkena dampak agar masyarakat mengetahui kapan Pemkab Serang akan memberikan bantuan tersebut.

    “Memang Pemkab Serang belum mengeluarkan dan anggarannya ada. Sedang dalam proses pendataan sekitar 45ribuan penerima manfaat dan kami dorong untuk disalurkan. Kalau bisa sebelum lebaran sudah di distribusikan,” ujarnya.

    Ia juga meminta, semua personil gugus tugas mulai dari tingkat kabupaten hingga RT, harus bersama-sama memberikan pemahaman. Agar masyarakat tidak gagap informasi.

    “Contoh di suatu RW, banyak yang sudah memasang semacam check points. Nah dalam kegiatan tersebut, bukan hanya menjaga pos saja, tapi juga memberikan sosialisasi,” tandasnya. (MUF/ENK)

  • Covid-19, 150 Petani Penyadap Desa Organik di Banten Terima Bantuan Sembako

    Covid-19, 150 Petani Penyadap Desa Organik di Banten Terima Bantuan Sembako

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Pemprov Banten memberikan bantuan berupa sembako kepada 150 penyadap gula aren yang tergabung dalam kelompok tani desa organik di Provinsi Banten. Bantuan tersebut diberikan sebagai upaya pemerintah meringankan beban masyarakat atas dampak pandemi Covid-19.

    Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertanian (Distan) Banten Agus M Tauchid usai penyerahan bantuan dampak Covid-19 secara simbolis di Kantor Distan, KP3B, Curug, Kota Serang pada Senin, (11/5). Penyerahan bantuan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku dengan menghadirkan perwakilan angggota kelompok sebanyak 25 orang.

    “Bantuan paket sembako ini diberikan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI dan dilanjutkan dengan distribusi bantuan ke penerima bantuan,”katanya.

    Untuk penerima paket bantuan, lanjut Agus, terdiri dari 200 orang yang meliputi Kelompok tani 150 orang penyadap gula aren, pendamping desa organik 20 orang dan tenaga harian lepas di Dinas Pertanian Provinsi Banten sebanyak 30 orang. Dengan rincian anggota Kelompok Tani, meliputi: Desa Cihara Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak 50 orang,
    Desa Hariang, Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak 50 orang, dan Desa Sukajadi dan desa cibaliung Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang 50 orang .

    “Paket bantuan dampak Covid-19 berupa bahan sembako dengan nilai per paket Rp600.000,-, meliputi mie instan 1 dus, Beras, Gula Pasir, Teh, Kopi, Susu, Sarden, dan lainnya,” terangnya

    Dijelaskan Agus, dengan adanya wabah Covid-19 sekarang ini, sebagian besar petani dan pekebun desa organik mengalami penurunan permintaan serta produksi terhadap gula semut organik karena adanya hambatan pemasaran. Biasanya gula semut aren mampu diekspor dan memenuhi kebutuhan pabrik serta UMKM olahan makanan yang saat ini banyak tidak beroperasi, sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah kepada para petani atau pekebun khususnya penyadap nira gula aren.

    “Maka melalui Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama-sama bersinergi untuk memberikan perhatian kepada petani/pekebun yang terdampak secara langsung akibat dari Covid-19,” pungkasnya.

    “Besok, 12 Mei 2020 diagendakan kunjungan Tim Direktorat Jenderal Perkebunan ke Kelompok Pengolahan Gula Aren Desa Hariang Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak dan Kelompok Tani Kopi Arabika di Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak,” sambungnya.

    Agus berharap, dengan adanya bantuan dari pemerintah dapat sedikit meringankan beban masyarakat Banten khususnya yang berprofesi sebagai petani/pekebun. Karena, para petani dan pekebun merupakan salah satu kelompok masyarakat yang terdampak langsung Covid-19 akibat menurunnya permintaan dan penjualan produk pertanian atau perkebunan.

    Sementara itu, Direktur Jendral Perkebunan pada Kementan yang diwakili oleh sekretaris Direktorat Jendral Perkebunan Antarjo Dikin mengungkapkan, bantuan yang berikan kepada petani organik penyadap gula aren diharapkan mampu memberikan dampak positif.

    “Musibah Covid-19 ini sudah mendunia. Amerika kuat, begitu juga dengan Italia saja tak luput dari wabah ini. Bantuan untuk petani ini jangan dilihat besar banyaknya, tapi manfaatnya. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana kita bersama-sama menunjukan kepedulian. Saling tolong menolong,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Kelompok Mitra Mandala Hariang dari Lebak, Anwar mengaku berterima kasih dengan bingkisan berupa sembako yanh diberikan oleh pemerintah.

    “Saya ucapkan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat dan Pemprov Banten. Bantuan ini sangat berarti bagi kami. Karena sejak pandemi wabah korona, pendapatan kami turun draatis,” ungkap Anwar seraya mengatakan ada 50 petani di kelompoknya yang mendapatkan bantuan sembako.

    Senada diungkapkan Ketua Kelompok KUB Mandiri Cihara, Lebak, Ahmad Sujana. Menurutnya, penjualan aren sejak korona muncul lambat laun terus menurun. “Dan sekarang kita menjual arennya sepi sekali. Ada penurunan sampai 70 persen. Mudah-mudahan kedepan korona ini segera selesai, sehingga aktifitas ekonomi semuanya menjadi pulih,” harap Ahmad Sunjana seraya mengatakan berterima kasih kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi Banten.(RUS)