BANTEN POS

Tag: Bantuan Sosial Tunai

  • Ribuan Warga Kota Tangerang Terima BST

    Ribuan Warga Kota Tangerang Terima BST

    TANGERANG, BANPOS – Pemkot Tangerang melalui Dinas Sosial (Dinsos) membagikan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 3.250 penerima manfaat di 13 kecamatan se-Kota Tangerang.

    Kepala Dinas Sosial, Mulyani mengatakan kategori penerima BST ini terdiri dari lansia terlantar/miskin sebanyak 1000 orang, anak yatim sebanyak 1.300 anak, balita terlantar/miskin 300 anak, anak terlantar/miskin 650 anak.

    Ia menuturkan, penerima manfaat terhadap BST tersebut adalah masyarakat yang sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    “Hari ini, kami memberikan BST kepada masyarakat Kota Tangerang yang rentan. Ini tahap kedua dan tahap pertama sudah dilaksanakan pada bulan Februari lalu. Besaran bantuannya adalah sebesar Rp 600 ribu rupiah per-orang. Pemberian bantuan ini juga sekaligus untuk menyambut HUT Ke-78 Republik Indonesia,” ungkapnya, Senin (15/8).

    Ia melanjutkan, jika ada warga yang belum terdaftar di DTKS untuk mendapatkan bantuan, dapat segera menghubungi RT/RW, PSM setempat, dan juga Kelurahan untuk didaftarkan dan mendapatkan verifikasi dari petugas.

    “Untuk masyarakat yang tidak hadir hari ini, nanti dapat mendatangi bank BJB terdekat dan bawa surat-surat keterangan yang dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan. Bagi masyarakat yang belum terdaftar, segera hubungi RT/RW setempat, PSM dan juga Kelurahan untuk didata dan dilakukan verifikasi agar tercatat dan bisa mendapatkan bantuan,” katanya.

    Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah, turut meninjau langsung penyaluran BST tahap 2 di Kecamatan Karang Tengah yang dilangsungkan di Kantor Kelurahan Karang Tengah. Dalam kesempatan itu, Arief berpesan agar masyarakat penerima bantuan dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

    “Jadi bantuan ini dari masyarakat Kota Tangerang yang disalurkan oleh Pemkot yang tujuannya membantu meringankan beban bapak-ibu semua. Dan semoga juga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bisa untuk memenuhi kebutuhan syukur-syukur bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang produktif,” ujar Arief.

    Arief, juga menegaskan, Pemkot Kota Tangerang terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakatnya terutama untuk masyarakat yang kurang mampu dan dilanda kesulitan.

    “Jangan takut untuk beraktivitas dan menjadi produktif, di Kota Tangerang ini, semuanya bisa kita lakukan. Misalnya mau cari kerja tinggal cari lowongan di virtual job fair di aplikasi Tangerang Live. Kalau ada anaknya yang belum sekolah tinggal daftarin, Pemkot sudah bekerja sama dengan sekolah negeri dan swasta sehingga bisa digratiskan. Kalau sakit juga tinggal ke Puskesmas dibiayai oleh BPJS, kalau bingung bisa minta tolong PSM-nya untuk membantu atau mengantarkan. Jadi segala upaya akan selalu Pemkot upayakan demi kesejahteraan masyarakat kita,” ungkapnya.

    “Makanya tolong manfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya, gunakan untuk sesuatu yang produktif, biar uangnya muter dan insya Allah nanti Allah angkat derajatnya dan diberikan kesejahteraan yang lebih baik lagi,” lanjutnya.

    Salah seorang warga Karang Tengah yang mendapatkan BST, Linda mengatakan bantuan ini sangat membantu baginya dan anaknya. Bantuan yang ia terima merupakan bantuan untuk anaknya yang sudah yatim.

    “Alhamdulillah, saya selalu dapat bantuan ini karena sangat membantu untuk kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, saya juga sudah dapat tahap pertama. Uangnya nanti akan digunakan untuk membeli susu dan keperluan anak. Terima kasih banyak Pemkot Tangerang atas bantuannya. Mudah-mudahan bantuan seperti ini dapat terus diberikan,” harapnya. (DZH)

  • Ada Dugaan Potongan BST di Dalung, Lurah Mengaku Tidak Tahu

    Ada Dugaan Potongan BST di Dalung, Lurah Mengaku Tidak Tahu

    SERANG, BANPOS – Pihak Kelurahan Dalung mengaku tidak tahu menahu terkait dengan pemotongan bantuan jaring pengaman sosial (JPS) tunai Kemensos sebesar Rp100 ribu, untuk para panitia. Kelurahan Dalung akan melakukan klarifikasi ke lapangan, terkait adanya dugaan pungli itu.

    Hal ini disampaikan oleh Lurah Dalung, Samsudin, saat dikonfirmasi BANPOS melalui media perpesanan WhatsApp. Menurutnya, tidak ada laporan masalah terkait dengan pembagian bantuan itu kepada dirinya.

    “Punten pak itu sumber dari mana? Waktu pembagian di mana? Setau saya di Kelurahan Dalung tidak ada (laporan dugaan pungli oleh RT dan RW),” ujarnya kepada BANPOS, Selasa (19/5).

    Setelah dijelaskan lebih detail berkaitan dengan dugaan tersebut yang berasal dari keluhan masyarakat, ia mengaku baru tahu akan hal tersebut.

    “Terus terang saya baru dengar (terkait dengan adanya dugaan pungli) ini pak,” kata Samsudin.

    Ditanya mengenai langkah yang akan diambil oleh pihaknya, Samsudin akan mengatakan akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Ia juga menuturkan belum bisa memberikan pernyataan apabila dugaan itu benar terjadi.

    “Yang pasti kami (akan) kroscek dulu pak kebenaranya. Kebetulan saya juga sudah sampaikan ke Babinmas supaya dicek ke RT dan RW pak,” jelasnya.

    Sementara itu, Camat Cipocok Jaya, Rahmat, mengatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil RT, RW dan Lurah Dalung untuk melakukan konfirmasi atas dugaan adanya pungli itu.

    “Besok (hari ini) saya akan panggil deh RT, RW dan lurahnya untuk melakukan konfirmasi,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

    Menurutnya, memang terkadang ada masyarakat yang secara sukarela menyisihkan bantuan yang didapat, lalu dibagikan kembali kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan dan tidak mendapat bantuan.

    “Cuma kalau yang di Dalung saya juga belum tau yah apakah seperti itu atau bagaimana. Karena ini baru dengar saya laporannya, semoga besok bisa dijelaskan,” ungkapnya.

    Sebelumnya diberitakan BANPOS, warga Kelurahan Dalung mengeluhkan adanya dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum RT, RW dan kelurahan terkait bantuan JPS tunai Kemensos RI. Bantuan tunai sebesar Rp600 ribu itu dipotong oleh oknum sebesar Rp100 ribu.

    Beberapa dari oknum beralasan bahwa potongan tersebut akan dikumpulkan lalu dibagikan kembali kepada yang tidak memdapat bantuan. Sedangkan oknum lainnya mengatakan bahwa pemotongan itu untuk pengurus.

    Salah satu warga Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang yang mengaku bernama Riyan mengatakan, ada oknum dari RT dan RW setempat yang mendatangi para penerima bantuan Kemensos untuk menarik uang sebesar Rp100 ribu.

    “Kan kemarin sudah ada pembagian bantuan Rp600 ribu itu yah. Ada beberapa dari kampung saya yang mendapatkan bantuan. Tapi ternyata ada dari RT dan RW yang mendatangi lalu meminta Rp100 ribu kepada mereka yang dapat bantuan,” katanya.

    Menurut Riyan, para oknum RT dan RW itu dalam tindakannya mengatasnamakan Kelurahan Dalung. Lalu, mereka meminta agar masyarakat tidak berisik dengan adanya potongan itu.

    “Masyarakat yang dipotong bantuannya diminta agar jangan berisik gitu. Aneh, harusnya mah mereka yang dapat bantuan justru ditambah bantuannya sama mereka. Ini malah dipotong,” terangnya.

    Ia pun mengaku, oknum RT dan RW itu beralasan bahwa pemotongan Rp100 ribu dari bantuan JPS tunai Kemensos untuk para pengurus.

    “Bilangnya mah untuk para pengurus. Tapi saya tidak tau yah maksudnya pengurus itu apa karena tidak jelas juga,” ungkapnya.

    Ia pun berharap, Pemkot Serang atau pihak kelurahan dapat menjelaskan terkait dengan pemotongan itu. Karena menurutnya, dari pembagian bantuannya saja sudah tidak tepat sasaran, maka jangan menambah masalah dengan adanya dugaan pungli itu.

    “Yah pembagiannya aja kurang tepat sasaran. Ini ada yang punya mobil dan rumahnya tingkat malah dapat bantuan. Ditambah lagi ada pemotongan Rp100 ribu yang kami tidak tahu untuk apa,” tandasnya. (DZH)

  • Laka Wedine, Bantuan Kemensos Diduga Dipotong Rp100 Ribu Untuk Pengurus

    Laka Wedine, Bantuan Kemensos Diduga Dipotong Rp100 Ribu Untuk Pengurus

    SERANG,BANPOS – Warga mengeluhkan adanya dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum RT, RW dan kelurahan terkait bantuan JPS tunai Kemensos RI. Bantuan tunai sebesar Rp600 ribu itu dipotong oleh oknum sebesar Rp100 ribu.

    Beberapa dari oknum beralasan bahwa potongan tersebut akan dikumpulkan lalu dibagikan kembali kepada yang tidak mendapat bantuan. Sedangkan oknum lainnya mengatakan bahwa pemotongan itu untuk pengurus.

    Salah satu akun Facebook berkata kepada BANPOS bahwa di lingkungan tempat tinggalnya, terjadi pemotongan bantuan sebesar Rp100 ribu per KK dengan alasan, untuk diberikan kepada warga yang tidak dapat bantuan itu.

    “Jadi gini, di tempat saya kan gak semuanya dapat bantuan. Nah bagi yang dapat bantuan dari pemerintah senilai Rp600 rbu itu dipotong Rp100 ribu buat yang tidak dapat bantuan dari pemerintah katanya,” ujarnya melalui Facebook Messenger, Senin (18/5).

    Senada disampaikan oleh salah satu warga Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang yang mengaku bernama Riyan. Ia mengatakan, ada oknum dari RT dan RW setempat yang mendatangi para penerima bantuan Kemensos untuk menarik uang sebesar Rp100 ribu.

    “Kan kemarin sudah ada pembagian bantuan Rp600 ribu itu yah. Ada beberapa dari kampung saya yang mendapatkan bantuan. Tapi ternyata ada dari RT dan RW yang mendatangi lalu meminta Rp100 ribu kepada mereka yang dapat bantuan,” katanya.

    Menurut Riyan, para oknum RT dan RW itu dalam tindakannya mengatasnamakan Kelurahan Dalung. Lalu, mereka meminta agar masyarakat tidak berisik dengan adanya potongan itu.

    “Masyarakat yang dipotong bantuannya diminta agar jangan berisik gitu. Aneh, harusnya mah mereka yang dapat bantuan justru ditambah bantuannya sama mereka. Ini malah dipotong,” terangnya.

    Ia pun mengaku, oknum RT dan RW itu beralasan bahwa pemotongan Rp100 ribu dari bantuan JPS tunai Kemensos untuk para pengurus.

    “Bilangnya mah untuk para pengurus. Tapi saya tidak tau yah maksudnya pengurus itu apa karena tidak jelas juga,” ungkapnya.

    Ia pun berharap, Pemkot Serang atau pihak kelurahan dapat menjelaskan terkait dengan pemotongan itu. Karena menurutnya, dari pembagian bantuannya saja sudah tidak tepat sasaran, maka jangan menambah masalah dengan adanya dugaan pungli itu.

    “Yah pembagiannya aja kurang tepat sasaran. Ini ada yang punya mobil dan rumahnya tingkat malah dapat bantuan. Ditambah lagi ada pemotongan Rp100 ribu yang kami tidak tahu untuk apa,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • DPRD Temukan Pemotongan BST Hingga Rp300 ribu

    DPRD Temukan Pemotongan BST Hingga Rp300 ribu

    BAKSEL, BANPOS – DPRD Lebak mendapatkan laporan adanya dugaan pemotongan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam bentuk Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementrian Sosial (Kemensos) untuk terdampak Covid-19 di Lebak.

    Sekretaris Fraksi PPP, Musa Weliyansyah kepada BANPOS mengaku telah menerima aduan dari masyarakat perihal JPS BST di beberapa kecamatan yang ada di Lebak selatan (Baksel).

    “Ya benar, ada aduan yang disampaikan kepada saya perihal adanya dugaan potongan dana BST. Itu angkanya bervarias,” ujar Musa, Minggu malam (17/5).

    Menurutnya, laporan yang diterima dari masyarakat ada yang melalui inbok medsos facebook hingga pesan WhastApp dengan dugaan pemotongan dana BST.

    “Saya dapat laporan dari warga Gunungkancana, Cijaku dan Cigemblong. Datanya ada di saya, penerima mengaku setor ke RT Rp 50 ribu sampai Rp100 ribu/orang dan katanya disetorkan ke Kepala Desa, bahkan ada yang melapor potongan yang lebih dari itu hingga Rp 300 ribu. Saya tidak tahu apakah itu untuk dibagikan lagi ke orang lain atau untuk oknum perangkat desa. Hal itu masih dalam pengawasan saya,” jelasnya.

    Sementara anggota DPRD Lebak dari Komisi 1, Juned Sanim menyayangkan seandainya praktik itu benar terjadi.

    “Ya saya juga udah dengar, kalau benar itu ada pemotongan terhada BST Covid 19 saya sangat prihatin dan harus ditindak tegas sesuai hukum. Karena BST ini anggaran hasil dri penggeseran APBD 2020 yg sudah di sahkan dengan acuan Perpu untuk keadaan Darurat Perang melawan Covid-19, maka dengan adanya pemotongan terhadap BST ini mencedrrai nurani masyarakat penerima,” ujar Juned.

    Adapun terkait anggaran tersebut, anggota legislatif dari PKB Lebak itu menjelaskan, itu anggaran dari konversi APBN/APBD untuk melawan Covid-19.

    “Itu penggeseran anggaran ini berlaku di APBN/APBD bahkan dengan disahkannya Perpu ini instansi pemerintah pun kehilangan tiga fungsinya demi melawan covid 19 karena dilandasi bahwa kesehatan rakyat paling utama,” imbuhnya.

    Kata dia, dana JPS BST itu tentu ada acuan peruntukannya. “Anggaran pergeseran itu ada yang di alokasikan untuk petugas lapangan dibawah BPBD, ada untuk Alkes dan perawatan di bawah dinas Kesehatan dan ada yang di alokasikan untuk JPS di bawah dinas sosial nah itu BST. Sedang untuk BLT yang diambil dari dana desa itu mengacu pada keputusan Kemendes,” paparnya.(WDO/PBN)

  • Kemensos Percepat Pencairan BST Sebelum Lebaran

    Kemensos Percepat Pencairan BST Sebelum Lebaran

    LEBAK, BANPOS – Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat pencairan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) sebelum Lebaran sudah diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai instruksi Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

    “Ini adalah salah satu kegiatan panyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dilakukan oleh Kantor Pos adalah berbasis Komunitas, dengan tujuan lebih dekat. Jadi tidak semuanya Kantor Pos melakukan penyalurannya itu di Kantor Pos, bahkan menurut kami ini lebih efektip kalau disalurkan di Kantor Desa, sekolahan karena sekarang sekolah libur, jadi bisa lebih nyaman, “kata Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos, Asep Sasa Purnama, saat ditemui di Desa Padasuka, Kecamatan Warung Gunung, Minggu(17/5).

    Menurutnya, dalam pencairan Bansos tersebut sesuai dengan data yang masuk ke Kemensos.

    “Kementerian Sosial menyalurkannya berdasarkan data yang masuk, kan data itu bergelombang. Ada daerah yang menyajikan datanya lebih cepat, tapi ada juga beberapa daerah yang cukup lama. Targetnya mudah-mudahan BST ini bisa kita laksanakan dengan baik,” tuturnya.

    Asep juga mengatakan bahwa ia sangat mengapresiasi kegiatan pembagian BST ini didukung oleh semua pihak seperti dari Kantor Pos, Kantor Kelurahan, Kantor Desa dibawah pengawasan aparat Kepolisian dan TNI.

    “Kita juga bisa lihat, Kantor Pos bisa berkolaborasi dengan Pemerintahan Daerah disini. Ada dari Dinas Sosial, aparatur Kepolisisan dan TNI, Kepala Desa, Camatnya, Tagana, Karang Taruna, PSM serta TKSK. Dan kami mengapresiasi pencairan dana BST berjalan tertib dan lancar,” ungkapnya.

    Kepala Dinas Sosial Lebak, Eka Darmana berharap agar semua masyarakat yang belum mendapatkan giliran supaya bersikap tenang.

    “Saya berharap kepada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan ini supaya tenang, pemerintah pasti hadir dan semua pasti mendapatkan. Oleh sebab itu, tolong ini dikawal jangan sampai ada Pungli dengan alasan apapun, itu harapan kami dan Pemerintah Daerah terutama Ibu Bupati,” katanya.

    Eka juga menambahkan bahwa adanya penambahan data susulan sudah di verifikasi oleh Dinas Sosial (Dinso) dan telah diajukan ke Kemensos.

    “Data susulan kemarin yang sudah hasil verifikasi dan validasi dari desa-desa sudah kami usulkan ke Pusat, Provinsi, Kabupaten, semua sudah kami usulkan lagi. Namun sisanya akan dibayarkan oleh Dana Desa, jadi semua kita berbagi tugas, berbagi wewenang dan kebijakan sehingga pada prinsipnya kita berusaha untuk bisa mengintervensi masyarakat dari berbagai sumber,” paparnya.

    Kepala Desa (Kades) Padasuka, Irawati mengtakan, untuk KPM yang mendapatkan program BST didesanya sebanyak 435 KPM pada tahap pertama.

    “Dengan bantuan yang telah dicairkan saat ini kita berterima kasih kepada Kemensos yang turun secara langsung. Untuk KPM yang saat ini belum dapat,kita sudah usulkan kembali dan tadi pihak Kemensos akan menindak lanjutinya. Saya harap masyarakat yang belum dapat harap bersabar dan kita sudah usulkan,” katanya.(CR-01/DHE/PBN)