BANTEN POS

Tag: Bappeda

  • USAID MADANI Gelar Pertemuan Koordinasi Bersama Pemprov Banten

    USAID MADANI Gelar Pertemuan Koordinasi Bersama Pemprov Banten

    SERANG, BANPOS – USAID MADANI bersama dengan Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Bappeda Provinsi Banten menggelar pertemuan koordinasi tingkat Provinsi Banten, Rabu (24/11). Dalam pertemuan tersebut, diberi tajuk ‘sinergitas tata kelola pembangunan organisasi masyarakat sipil dan pelayanan publik’ itu dilaksanakan di Aula Bappeda Provinsi Banten secara hybrid.

    Senior field coordinator USAID MADANI, Ufi Ulfiah mengungkapkan bahwa USAID MADANI adalah program untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sipil. Melalui program tersebut, masyarakat sipil diperkuat kapasitasnya sehingga memiliki kemampuan untuk bisa berpartisipasi didalam pembangunan.

    “USAID MADANI ini menggunakan pendekatan kolaboratif yaitu seluruh strategis, pendekatan, USAID MADANI ini dikerjasamakan dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten Kota,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, pihaknya menggelar pertemuan untuk mensinergikan program USAID MADANI dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Banten. Dimana, kedudukannya yaitu untuk mendukung target-target pembangunan di Provinsi Banten.

    “Kami bersama-sama dengan Pemprov Banten, sebagai mitra strategis untuk meningkatkan kapasitas dengan tujuan agar masyarakat sipil mampu berpartisipasi didalam mendorong pembangunan di Banten,” tuturnya.

    Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah OPD di Provinsi Banten diantaranya yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan lainnya. Diikuti juga oleh pemerintah Kabupaten Kota se-Banten serta OPD yang mewakilinya.

    “Alhamdulillah seluruh Kabupaten Kota mendukung program USAID MADANI dan akan terlibat didalam pengembangan jenis model, seperti di Kota Tangerang akan dijadikan model penyelenggaraan pendidikan inklusif,” ungkapnya.

    Beberapa jenis model lainnya yang dikembangkan oleh MADANI yaitu di Kota Tangerang Selatan model untuk mengatasi masalah kematian ibu dan bayi baru lahir (Kibbla) melalui pengembangan SOP kegawatdaruratan di Rumah Sakit dan pendirian satgas Kibbla multi stakeholder. Di Kabupaten Lebak, mengatasi masalah Kibbla melalui pendirian satgas Kibbla di Lebak.

    “Di Kabupaten Serang dijadikan modeling akuntabilitas dan transparansi dana desa melalui peningkatan partisipasi perempuan. USAID MADANI di Serang berkerjasama dengan PD Aisyiyah membentuk Madrasah Anggaran Warga Desa (Mawar Desa),” tandasnya.

    Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Provinsi Banten, Ahmad Rohili, mengungkapkan apabila berbicara partisipasi, maka kapasitas masyarakat harus dipenuhinya terlebih dahulu. Hal itu dilakukan, agar masyarakat mampu memberikan pemantauan terhadap pemerintah dan lainnya.

    “Dalam kegiatan ini tentu bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat, agar mampu membangun hubungan dengan pemerintah,” ucapnya. (MUF)

  • Indikator Kinerja Irna-Tanto Mayoritas Akan Tercapai

    Indikator Kinerja Irna-Tanto Mayoritas Akan Tercapai

    PANDEGLANG, BANPOS – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pandeglang meyakini, sekitar 12 aspek indikator kinerja utama kepemimpinan Irna – Tanto, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang tahun 2016–2021, akan tercapai seluruhnya dipenghujung kepemimpinannya.

    Karena dari 12 aspek indikator yakni besaran Indek Pembangunan Manusia (IPM), presentase penduduk dibawah garis kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Nilai Tukar Petani (NTP), jumlah wisatawan, kondisi jalan baik, kondisi jalan sedang, kondisi jalan buruk, kondisi jalan rusak berat, opini laporan keuangan daerah dan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja.

    Hanya sekitar lima aspek indikator lagi yang belum melampaui target yaitu IPM presentase penduduk dibawah garis kemiskinan, NTP, jumlah wisatawan dan kondisi jalan rusak berat.

    Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang, Utuy Setiadi mengatakan, lima aspek indikator itu sebetulnya bukan tidak tercapai, akan tetapi sarananya belum bisa dihitung. Karena, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana yang masih ditunggu penyelesaian laporannya.

    “Seperti penanganan kemiskinan dan pengangguran, sebetulnya sudah tercapai. Karena penanganannya tidak hanya Dinas Sosial dan Disnaker, tetapi melibatkan semua OPD. Makanya, target – target itu sudah tercapai. Tapi ada satu indikator yang belum dan itu menunggu,” kata Utuy, Minggu (26/1).

    Menurutnya, catatan capaian tersebut hanya untuk periode 2016 – 2018. Sebab penilaian pada tahun 2019, belum selesai dilakukan. Karena dalam menentukan hasil capaian, tidak hanya Bappeda saja, melainkan melibatkan unsur lain seperti Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Kami belum bisa mengukur secara khusus. Karena penilaian itu ada yang bisa dinilai secara langsung, ada yang tidak. Karena datanya diperlukan, dan data itu resmi. Contoh angka pengangguran, kami tidak bisa menentukan sendiri. Tetapi harus sinergi dengan BPS,” terangnya.

    Lima komponen RPJMD tersebut, lanjut Utuy, turut berpengaruh terhadap tiga sektor unggulan Pemkab Pandeglang dibawah kepemimpinan Irna Narulita – Tanto Warsono Arban. Tiga sektor unggulan Pemkab Pandeglang itu terdiri atas investasi bidang agro bisnis, maritim bisnis dan wisata bisnis.

    “Justru pengaruh sasaran tiga sektor itu, belum bisa dihitung. Akibat ada langkah yang belum kami lakukan. Misalnya, revisi Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Padahal Perda ini dibutuhkan, untuk meningkatkan investasi di Pandeglang,” ujarnya.

    Akan tetapi, Utuy meyakini, seluruh komponen yang belum sesuai target itu dapat diselesaikan dalam waktu dekat, maksimalnya ketika era Irna – Tanto berakhir. Ia juga optimistis, lantaran saat ini revisi Perda RTRW sudah disetujui.

    Hal itu dinilai sebagai angin segar. Karena dapat mendongkrak investasi yang dipandang Utuy, merupakan objek vital dalam mencapai seluruh komponen dalam RPJMD.

    “Jika Perda RTRW selesai, saya yakin semua akan terdongkrak. Jadi dari semua indikator RPJMD itu, yang paling besar mendokrak dari segi investasi,” ungkapnya.

    Asisten Daerah (Asda) II Bindang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda Pandeglang, Indah Dinarsiani menegaskan, untuk target pembangunan infrastruktur di dua OPD teknis yang berada di bawah koordinasinya, bukan tercapai lagi. Tetapi, setiap tahunnya selalu melebihi target.

    “Dari awal ibu Bupati dan pak Wakil Bupati menjabat di tahun 2016 sampai 2019, semua target program pembangunan infrastruktur yang sesuai RPJMD di DPUPR dan DPKPP (Perkim), selalu melampaui target. Karena Bupati dan Wabup, benar – benar konsen terhadap perbaikan dan pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.(dhe/pbn)