BANTEN POS

Tag: Bappenas

  • Bappenas Negara ASEAN Kembangkan Blue Economy

    Bappenas Negara ASEAN Kembangkan Blue Economy

    BANGKA BELITUNG, BANPOS – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar ASEAN Blue Economy Forum 2023 pada 2-4 Juli 2023 di Belitung.

    Pertemuan ini membahas pentingnya ekonomi biru sebagai salah satu prioritas kerja sama ASEAN. Ekonomi biru merupakan upaya optimalisasi pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya laut secara inklusif dan berkelanjutan, sehingga turut menjaga pelestarian laut beserta ekosistem pendukungnya.

    Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, dalam melaksanakan Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan ASEAN Blue Economy Framework sebagai salah satu priority economy deliverables.

    “Blue economy memiliki potensi besar di ASEAN, karena lebih dari 66 persen area di wilayah Asia Tenggara adalah samudra dan lautan. Tidak diragukan lagi, blue economy memiliki potensi untuk menjadi mesin baru bagi pembangunan ASEAN,” kata Suharso dalam keterangan resminya, Selasa (4/7).

    Menurut Suharso, transisi ke ekonomi biru menjadi peluang baru untuk meningkatkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) demi mengatasi status berpendapatan menengah yang masih melekat di beberapa negara ASEAN. Ekonomi biru, kata Suharso, juga sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

    Eks Ketua Umum PPP ini menegaskan, agenda di Belitung bertujuan untuk menjadi tonggak penting pengembangan ASEAN Blue Economy Framework.

    Ia menilai, ASEAN Blue Economy Forum merupakan forum multi-stakeholder dan multi-sektoral mengenai blue economy khususnya bagi wilayah Asia Tenggara.

    “Forum ini akan menjadi platform untuk berdiskusi praktik baik, tantangan, dan upaya anggota ASEAN untuk mendukung penerapan blue economy,” ujarnya.

    Sejalan dengan komitmen Indonesia dalam penerapan ekonomi biru, Kementerian PPN/Bappenas juga meluncurkan Indonesia Blue Economy Roadmap, sebuah pedoman pelaksanaan ekonomi biru yang lebih kompetitif, inovatif, berkelanjutan, dan inklusif.

    Suharso meyakini blue economy akan menjadi sumber pertumbuhan baru bagi Indonesia untuk mencapai Visi Indonesia 2045.

    “Dengan blue economy yang berbasis pengetahuan, kita dapat menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi, memastikan kawasan laut yang sehat, dan memperkuat ketahanan bagi generasi saat ini dan mendatang,” jelasnya.

    Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adinginggar Widyasanti menambahkan, Keketuaan ASEAN 2023 menempatkan Indonesia sebagai pemimpin untuk memastikan pengembangan dan pelaksanaan ekonomi biru.

    “Kita manfaatkan ASEAN Blue Economy Forum sebagai peluang untuk memberikan dampak baik bagi masa depan ASEAN, melalui berbagi praktik baik, pengalaman, dan membangun kerja sama yang lebih kuat,” katanya.

    “Saya meyakini, ASEAN dapat menjadi pendorong perubahan positif bagi kawasan Asia Tenggara untuk masa depan yang lebih berkelanjutan,” ujar Amalia.(RMID)

  • Ganjar Raih Hattrick Penghargaan Pembangunan Terbaik

    Ganjar Raih Hattrick Penghargaan Pembangunan Terbaik

    JAWA TENGAH, BANPOS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali terpilih sebagai provinsi terbaik pertama dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023. Ini merupakan penghargaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia yang kali ketiga diterima Provinsi Jateng pada era kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

    Penghargaan diserahkan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dan diterima langsung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Kantor Bappenas Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/6). Sebelumnya, Pemprov Jateng juga mendapatkan penghargaan serupa pada 2019 dan 2020.

    Bappenas RI juga memberikan penghargaan khusus kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, Jawa Tengah diakui sebagai ‘Provinsi yang Memulai Inisiasi Awal untuk Sirkular Ekonomi’.

    Penghargaan khusus ini kembali diraih berkat keseriusan Ganjar dan seluruh jajarannya yang berkomitmen untuk mengembangkan penerapan energi baru terbarukan atau EBT.

    Di bawah kepemimpinan Ganjar, jumlah desa mandiri energi (DME) di Jawa Tengah yang saat ini telah ada 2.353 DME. Seluruh DME tersebut terdiri dari 2.167 DME inisiatif, 160 DME berkembang, dan 26 DME mapan.

    Raihan PPD 2023 kategori perencanaan dan pencapaian terbaik tingkat provinsi ini, menunjukkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsi kepemerintahan, khususnya keberhasilan reformasi birokrasi.

    “Keberhasilan ini menunjukkan indikasi reformasi birokrasi kita berjalan, ini indikasi kawan-kawan ASN dia memperbaiki diri, melakukan inovasi dan kemudian menunjukkan performance terbaiknya,” ujar Ganjar.

    Ia memastikan, penghargaan akan menjadi pemicu dan semakin memotivasi dirinya untuk menuntaskan program-program pembangunan yang telah menjadi target.

    “Sampai masa jabatan saya berakhir membereskan seluruh yang sudah diprogramkan di APBD tidak bisa tidak. Tapi ada dua prioritas, yang pertama pengentasan angka kemiskinan ekstrem dan kedua angka stunting kita menggunakan anggaran bukan hanya APBD, maka tadi saya paparkan ada dari Baznas, CSR, filantropi, kelompok masyarakat yang peduli,” paparnya.

    Selain itu, ia juga turut serta menyelesaikan proyek nasional. Misalnya, penataan kawasan Borobudur.

    “Tapi selebihnya kita mencoba mengejar yang sudah terprogramkan termasuk proyek strategis nasional. Maka, kemarin kita dibantu Presiden membereskan kawasan yang ada di Borobudur. Sedangkan kemiskinan, harus ada satu data jangan sampai ada ego sektor,” tuturnya.

    Sebagai informasi, Bappenas RI juga menobatkan Kabupaten Temanggung, sebagai Kabupaten Terbaik Pertama kategori Perencanaan dan Pencapaian tingkat kabupaten. Selain itu, Kota Semarang juga meraih penghargaan dari kategori serupa untuk tingkat kota terbaik ketiga

    Adapun indikator-indikator yang ditentukan Bappenas untuk daerah penerima PPD, antara lain penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), kualitas dokumen RKPD, pencapaian pembangunan daerah (target daerah, progres, dan wilayah setara) dan inovasi pembangunan.

    Bappenas juga melakukan tiga tahap penilaian sebelum menetapkan daerah terbaik, yakni tahap penilaian dokumen RKPD, tahap presentasi dan wawancara, hingga terakhir tahap verifikasi.

    Berdasarkan hal itu, Jawa Tengah dinilai memiliki capaian indeks pembangunan manusia (IPM) lebih baik melalui kebijakan daerah pada penyelenggaraan pendidikan secara luas, pembangunan kesehatan serta kualitas pembangunan perempuan dan anak.

    Jawa Tengah juga dinilai memiliki RKPD yang komperhensif dan konsistensi, antara evaluasi dengan isu-isu strategis yang terjadi di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah.(RMID)

  • Cilegon Masuk 10 Besar PPD Bappenas 2022

    Cilegon Masuk 10 Besar PPD Bappenas 2022

    CILEGON, BANPOS – Kota Cilegon berhasil melanjutkan tahapan ketiga dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Hal ini berdasarkan surat yang dikeluarkan Bappenas tanggal 23 Maret 2022, mengenai penyampaian hasil penilaian tahap II tingkat Kabupaten/Kota PPD 2022.

    Walikota Cilegon, Helldy Agustian mengucapkan terima kasih kepada tim Bappeda yang sudah bekerja keras dalam PPD ini. “Terima kasih kepada seluruh tim yang sudah berjuang mengenai PPD tentunya ini merupakan evaluasi tentang tahun 2021 yang sudah kita lewati bersama,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Helldy menjelaskan bahwa sebelumnya Cilegon yang mewakili Provinsi Banten bersaing dengan 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia.

    “Cilegon sendiri Alhamdulillah diberi kepercayaan mewakili Provinsi Banten, dari 514 Kabupaten/Kota, pada tahap kemarin ada 14 kota yang lanjut, diantaranya 5 kota dari Pulau Jawa, dan pada tahap saat ini dari 10 kota yang terpilih tinggal 3 kota yang berasal dari Pulau Jawa, ada Malang, Yogyakarta dan Cilegon sendiri,” jelasnya.

    “Kami meminta doa kepada masyarakat kota Cilegon agar supaya rencana pembangunan daerah ini menjadi yang terbaik secara nasional, minimal 3 besar,” sambung Helldy.

    Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Cilegon, Wilastri Rahayu menjelaskan penunjukan Kota Cilegon tidak lepas dari berbagai macam pembangunan yang dicapai Pemkot Cilegon sepanjang 2021.

    “Penunjukan Kota Cilegon sendiri tidak lepas dari capaian selama 2021, untuk itu saya berterima kasih kepada pemangku kebijakan terkait yang telah bersama-sama mewujudkan program kerja yang telah dicanangkan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Wilastri juga mengatakan bahwa capaian ini merupakan hasil komitmen bersama-sama. “Prinsip kami berusaha semaksimal mungkin memberikan data dan informasi sesuai yang kami kerjakan di Kota Cilegon, juga hal ini tidak lepas dari komitmen bersama bantuan rekan-rekan semua dari stakeholder membantu kami dalam proses pembangunan di Kota Cilegon,” tuturnya.

    Diketahui, Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) ini sendiri ada 3 tahapan dan rutin diselenggarakan oleh Bappenas sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada pemerintah daerah dalam menghasilkan perencanaan berkualitas dan inovatif.

    Sebagai informasi 10 Kota yang lanjut ke tahap III yaitu verifikasi ini diantaranya Kota Cilegon, Kota Dumai, Kota Gorontalo, Kota Kotamobagu, Kota Malang, Kota Pagar Alam, Kota Palu, Kota Pare Pare, Kota Tarakan dan Kota Yogyakarta.(LUK/RUL)

  • Kabupaten Serang Jadi Pilot Project Percepatan Penurunan AKI/AKB

    Kabupaten Serang Jadi Pilot Project Percepatan Penurunan AKI/AKB

    SERANG, BANPOS – Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerjasama dengan Republik Indonesia United Nations Population Fund (RI UNFPA) menggelar lokakarya kepemimpinan masa depan Indonesia dalam perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi (PTT Kespro) di aula Tb. Suwandi Setda Kabupaten Serang pada Senin (14/3).

    Dalam lokakarya ini, Bappenas menjadikan Kabupaten Serang sebagai percontohan atau Pilot Project untuk penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

    Direktur Keluarga Perempuan Anak, Pemuda dan Olahraga Bappenas, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, mengatakan bahwa pihaknya sedang menguji cobakan menyusun perencanaan penganggaran yang terintegrasi kesehatan reproduksi dalam rangka penurunan AKI/AKB.

    “Kita sekarang tahu AKI dan AKB baru lahir kita kan sudah menurun tetapi kalau kita lihat dari rata-rata tercepat penurunannya itu baru 2,2 persen pertahun, kita harusnya kalau bisa ingin mencapai target RPJMN itu harus kita turunkan 5,5 persen pertahun artinya kita perlu percepatan,” ujarnya.

    Woro pun mengatakan bahwa Provinsi Banten masuk dalam kategori tingginya AKI-AKB. Ia pun mengungkap AKI-AKB di Kabupaten Serang ini masih cukup tinggi.

    “Jawa Barat dan Banten ini termasuk 5 tertinggi juga di Indonesia untuk AKI dan AKB,” paparnya.

    Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, mengatakan lokakarya ini salah satu indikatornya di bidang kesehatan sesuai dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

    “Bidang kesehatan itu adalah usia lama hidup dan diturunkan lagi itu AKI dan AKB baru lahir yang bisa berkontribusi terhadap indikator IPM di bidang kesehatan ini,” paparnya.

    Tatu berharap, tim percepatan penurunan AKI-AKB Kabupaten Serang dapat memanfaatkan program tersebut dengan sebaik-baiknya.

    “Karena kita tahu untuk AKI dan AKB baru lahir di Kabupaten Serang ini masih jadi persoalan. Karena masih tinggi angkanya yang harus kita turunkan untuk lebih kecil lagi angkanya,” tuturnya.

    Tatu pun mengatakan bahwa tingginya AKI-AKB ini salah satu faktornya disebabkan oleh pernikahan usia dini. Maka dari itu, Tatu meminta kepada Staff Ahli Bidang Kesra, Bappeda untuk mengoordinasikan dengan Kementrian Agama (Kemenag) terkait pernikahan dini.

    “Sebab tingginya AKI dan AKB bukan hanya pada faktor kesehatan saja, melainkan faktor banyaknya pernikahan di usia dini,” tandasnya.

    (MG03)

    Caption: Lokakarya kepemimpinan masa depan Indonesia dalam perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi (PTT Kespro) di aula Tb. Suwandi Setda Kabupaten Serang pada Senin (14/3).