BANTEN POS

Tag: BBM

  • Demi Kelancaran Layanan Penyeberangan, Menteri ESDM Pastikan Ketersediaan Pasokan BBM Untuk Kapal Ferry

    Demi Kelancaran Layanan Penyeberangan, Menteri ESDM Pastikan Ketersediaan Pasokan BBM Untuk Kapal Ferry

    MERAK, BANPOS – Jelang puncak arus mudik Angkutan Lebaran, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif melakukan kunjungan kerja ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB) untuk kapal yang berada di Pelabuhan Merak, Selasa (18/4).

    Menteri Arifin memantau kesiapan sektor ESDM dalam menghadapi arus mudik Lebaran, yang diprediksikan untuk layanan penyeberangan Pelabuhan Merak, akan terjadi pada Rabu (19/4) atau H-3 hingga Kamis (20/4) atau H-2.

    Saat ini, penanganan layanan arus mudik semakin meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Beliau menegaskan bahwa dalam menghadapi Angkutan Lebaran tahun ini, perlu diwaspadai peningkatan atau pergerakan penumpang dan kendaraan.

    “Kita tidak boleh lengah dalam memantau situasi-situasi terkini terkait puncak arus mudik sehingga dapat diantisipasi dengan baik. Untuk itu seluruh pihak yang berkaitan harus selalu melakukan evaluasi dan terus meningkatkan pelayanannya,” kata Arifin.

    Menteri ESDM juga menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara seluruh stakeholder, terutama dalam memastikan ketersediaan pasokan BBM utamanya untuk kapal ferry demi kelancaran layanan penyeberangan di Pelabuhan Merak.

    Pasalnya, koordinasi ini diperlukan untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan para pemudik yang akan melintasi pelabuhan tersebut.

    Berdasarkan data Posko Merak selama 24 jam (periode 17 April 2023 pukul 08.00 WIB hingga 18 April 2023 pukul 08.00 WIB) atau H-5, tercatat jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 43 unit kapal.

    Adapun realisasi total penumpang mencapai 82.448 orang atau turun 13% persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 94.561 orang.

    Untuk realisasi kendaraan roda dua mencapai 4.441 unit atau turun 19% persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 5.499 unit.

    Tercatat realisasi kendaraan roda empat mencapai 10.650 unit atau turun 17% persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 12.876 unit.

    Adapun total seluruh kendaraan tercatat 18.195 unit yang telah menyeberang dari Jawa ke Sumatera pada H-5 atau turun 16% persen dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 21.574 unit.

    Sedangkan total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mulai dari H-10 hingga H-5 tercatat 339.340 orang atau naik 9% dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 310.196 orang.

    Dan untuk total kendaraan yang telah menyeberang tercatat 78.522 unit atau naik 6% persen dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 74.156 unit.

    Sebaliknya, data Posko Bakauheni pada H-5 (24 jam) tercatat realisasi total penumpang mencapai 46.396 orang atau naik 15% persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 40.449 orang. Tercatat realisasi kendaraan roda empat mencapai 5.517 unit atau naik 8% persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 5.104 unit.

    Total seluruh kendaraan tercatat 8.258 unit yang telah menyeberang dari Sumatera ke Jawa pada H-5 atau naik 4% persen dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 7.943 unit.

    Sedangkan total penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa mulai dari H-10 hingga H-5 tercatat 214.203 orang atau naik 11% dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 192.833 orang.

    Dan untuk total kendaraan yang telah menyeberang tercatat 44,877 unit atau naik 6% persen dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 42,417 unit.

    Melihat tren pergerakan kendaraan dan penumpang di lintasan tersibuk Merak – Bakauheni yang mulai alami peningkatan, ASDP mengapresiasi masyarakat yang telah mengikuti imbauan Presiden Jokowi untuk melakukan mudik lebih awal, dan melakukan reservasi tiket sejak jauh-jauh hari.

    Pengguna jasa diwajibkan membeli tiket Lebaran lebih awal, karena tiket sudah dapat dipesan melalui aplikasi dan web Ferizy sejak H-60 sebelum keberangkatan.

    “Apresiasi setinggi-tingginya kepada pengguna jasa yang melakukan perjalanan mudik lebih awal, dan telah bertiket ketika tiba di Pelabuhan. Namun, kami juga mohon kerjasama dan perhatiannya kepada pengguna jasa untuk tetap mengikuti aturan agar menyeberang sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera di tiket,” ujarnya.

    Pengguna jasa agar mengatur waktu di hari H keberangkatan agar tidak terlambat dengan melakukan check in dua jam sebelumnya. Tiket pun akan hangus atau tidak berlaku jika melewati waktu jadwal masuk pelabuhan. Apabila tiba di pelabuhan belum bertiket, maka kendaraan akan diputar balik keluar pelabuhan.

    Demi kenyamanan para pemudik dimohon agar tidak membeli tiket di calo. Selain online, pemudik dapat membeli tiket di gerai retail seperti Alfamart, Indomaret, Agen BRILink, dan lainnya.

    Sementara, pembayaran tiketnya dapat dilakukan melalui cara transfer antarbank, e-wallet, gerai retail, _internet banking_, dan lainnya.

    “Para pemudik diharapkan mengisi data diri untuk manifest dengan lengkap dan benar, jangan gunakan data diri orang lain. Pastikan data penumpang dan kendaraan tercatat, supaya terlindungi asuransi penyeberangan,” tutur Shelvy. (LUK)

  • Menteri ESDM Pastikan Stok BBM Aman Saat Arus Mudik Lebaran

    Menteri ESDM Pastikan Stok BBM Aman Saat Arus Mudik Lebaran

    CILEGON, BANPOS – Guna memastikan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) aman untuk memenuhi kebutuhan para pemudik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meninjau SPBU Gerem di Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, yang merupakan salah satu SPBU yang berada di jalur mudik menuju Pelabuhan Merak, Selasa (18/4).

    Dalam tinjau tersebut Arifin mengingatkan Pertamina untuk memastikan stok BBM aman untuk memenuhi kebutuhan para pemudik. “Harus jadi perhatian bagi Pertamina untuk bisa segera menyediakan stok sehingga aman,” kata Arifin kepada awak media usai tinjuan, Selasa (18/4).

    Mantan Dirut PT Pupuk Indonesia ini, menyatakan kebutuhan BBM sudah diperhitungkan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan jumlah pemudik.

    Kemudian Arifin pun meminta kepada Pertamina untuk menambah fasilitas, salah satunya fasilitas delivery atau BBM motoris untuk melayani pemudik ketika adanya darurat seperti terjadi kemacetan panjang.

    “Stok BBM yang sudah tersedia cukup untuk melayani para pemudik sehingga arus mudik tahun ini bisa berjalan lancar,” kata Arifin yang sebelumnya pernah menjabat Duta Besar Indonesia untuk Jepang ini.

    Di tempat yang sama, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Deny Djukardi menjelaskan, di beberapa titik juga Pertamina menempatkan mobile storage yaitu mobil tangki dengan isi penuh.

    Hal itu bertujuan apabila terjadi kemacetan arus lalu lintas pengiriman maka mobile storage itu bisa bongkar SPBU nya atau mengirim ke SPBU terdekat yang pada posisi stoknya kritis.

    Kemudian Pertamina pun menyiapkan layanan delivery atau pelayanan motoris untuk pengiriman roda dua apabila ada kepadatan pemudik.

    “Selain itu, kami juga menyiapkan PDS atau layanan Pertamina di mana di situ ada ruang istirahat, ada medis, dan juga beberapa SPBU modular kami juga siapkan untuk jalur tol dan non tol yang kami perhitungkan tingkat kepadatannya cukup tinggi,” tuturnya.

    Selain itu, menurut Deny hal itu memberikan alternatif kepada konsumen untuk melakukan pengisian BBM selain di SPBU.

    “Saat SPBU sudah dianggap penuh, maka dia punya alternatif untuk mengisi di SPBU Modular tadi, termasuk juga dipasang SPBU Modular di jalur tol operasional yang saat ini memang untuk operasional belum ada fasilitas sehingga kita siapkan dua modular di sana,” terangnya.

    “Intinya adalah bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik kami sudah mempersiapkan semaksimal mungkin untuk ketersediaan stok dan layanannya,” sambungnya.

    Ia berharap pemudik bisa melakukan aktivitas mudik hari raya dengan aman, nyaman, dan tenang. Kemudian untuk pelayanan delivery atau motoris, konsumen yang mengalami habis BBM bisa menghubungi fasilitas 135.

    Biasanya, dari 135 akan minta koordinat untuk bisa diteruskan ke petugas di lapangan untuk operasional. Pertamina menempatkan sekitar 115 titik di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI.

    “Untuk motoris radius sekitar 10 Kilometer maksimal pelayanannya, makanya kita tempat di beberapa titik dengan harapan melakukan pengiriman paling lama 10 sampai 20 menit itu kendaran sudah bisa datang, tergantung tingkat kemacetannya,” tandasnya. (LUK)

  • Soal Rekrutmen Tenaga Kerja, Pertamina Tanjung Gerem Dituding Tak Patuh Aturan

    Soal Rekrutmen Tenaga Kerja, Pertamina Tanjung Gerem Dituding Tak Patuh Aturan

    CILEGON, BANPOS – Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Faturohmi menerima aduan dari masyarakat Gerem dan Rawa Arum terkait persoalan rekrutmen tenaga kerja di Pertamina Tanjung Gerem. Selain itu, kata Faturohmi soal rekrutmen tenaga kerja di Pertamina Tanjung Gerem tidak pernah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon.

    “Jadi kemarin baru kita menerima aduan dari masyarakat Gerem dan perwakilan dari masyarakat Rawa Arum khususnya terkait dengan rekrutmen yang selama ini berjalan baik di Pertamina, anak perusahaan Pertamina Patra Niaga maupun vendor-vendor yang ada di Pertamina,” ujar Faturohmi kepada BANPOS, Rabu (9/11/2022).

    “Artinya masih minimnya satu soal perencanaan ketenagakerjaannya. Satu tidak dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, ini amat kita sayangkan. Makanya akan kita ingatkan perusahaan tersebut. Kedua soal kearifan lokal ini juga mereka mengabaikan artinya kami mendapat laporan bahwa terjadi diskriminasi ada dugaan diskriminasi kaitan dengan penerimaan tenaga kerjanya bagi yang driver, ataupun yang lainnya. Terkesan ada titip-titipan lah,” kata Faturohmi.

    Politik Partai Gerindra ini menegaskan akan menindaklanjuti aduan masyarakat tersebut dan akan berkoordinasi dengan Disnaker Kota Cilegon. Kemudian ia juga akan sidak ke Pertamina Tanjung Gerem.

    “Nah kami akan menindaklanjuti, yang pertama kami sudah kemarin berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja agar secara teknis menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut menurut kewenangan mereka. Yang keduanya kami juga akan menindaklanjuti ini dengan melakukan sidak ke Pertamina dalam minggu-minggu ini,” tuturnya.

    Faturohmi juga meminta kepada Pertamina agar melibatkan masyarakat sekitar dalam perekrutan tenaga kerja.

    “Jadi kami meminta, intinya Pertamina agar menghargai melibatkan masyarakat sekitar ketika membutuhkan tenaga kerja yang memang kualifikasinya tidak terlalu teknis, kualifikasinya tidak terlalu hight, tidak terlalu tinggi kita minta masyarakat dilibatkan,” tegasnya.

    Sementara itu, Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri pada Disnaker Kota Cilegon, Wawan Gunawan membenarkan bahwa selama ini Pertamina Tanjung Gerem tidak pernah melaporkan ke Disnaker Kota Cilegon apabila ada perekrutan tenaga kerja atau lowongan kerja.

    “Pertamina belum pernah ada. Makanya akan kita tindak lanjuti untuk kita undang atau kita panggil untuk mengkonfirmasi ini. Agar mereka juga melaporkan ke Disnaker,” ujarnya.

    Wawan menjelaskan aturan tersebut ada di Keppres Nomor 4 tahun 1980 Tentang Wajib Lapor Lowongan, kemudian juga ada aturan Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja. Turunan di Provinsi ada Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bahwa setiap perusahaan apabila akan merekrut pekerja atau membuka lowongan kerja harus dilaporkan ke dinas kabupaten/kota.

    Selain itu, pihaknya juga sudah mensosialisasikan aturan wajib lapor tersebut kepada semua perusahaan yang ada di Kota Cilegon.

    “Sudah pernah kita sosialisasikan tentang aturan wajib lapor lowongan karena mereka membuka lowongan dan belum terlaporkan ke dinas, (akan) kita tegur. Karena memang dia perusahaan sudah pernah kita jelaskan tapi kalau perusahaan-perusahaan itu belum pernah mendapatkan penjelasan kita akan undang atau kita panggil,” tandasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Regional Jawa Bagian Barat, Eko Kristiawan mengatakan Pertamina Tanjung Gerem tidak pernah ada rekrutmen pekerja akan tetapi bilamana ada rekrutmen langsung dari pusat.

    “Jadi gini kalau Pertamina Tanjung Gerem tidak pernah merekrut pekerja karena yang merekrut pekerja itu dari pusat. Kalau itu ada rekrutmen mungkin itu perusahaan lain disitu walaupun orangnya bekerja di Pertamina Tanjung Gerem. Jadi dipekerjakan di Gerem tapi yang merekrut bukan Pertamina langsung jadi harusnya perusahaan yang merekrut itulah yang melaporkan,” kata Eko kepada BANPOS saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (10/11/2022).

    Namun demikian, Eko masih menunggu informasi dari Pertamina Tanjung Gerem soal adanya rekrutmen pekerja tersebut. “Nah ini saya belum dapat data tambahan. Makanya saya masih nunggu dari kantor Pertamina Tanjung Gerem,” pungkasnya. (LUK)

  • Pastikan Tak Ada Penimbunan, Polres Serang Perketat SPBU

    Pastikan Tak Ada Penimbunan, Polres Serang Perketat SPBU

    SERANG, BANPOS – Polres Serang Polda Banten telah memperkuat pengawasan dan pengamanan di sejumlah SPBU di wilayah hukum Polres Serang. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya penimbunan bahan bakar minyak (BBM) maupun tindakan kriminal lainnya, menjelang maupun pasca kenaikan harga BBM.

    “Kita sudah petakan semua SPBU yang ada di wilayah hukum Polres Serang ini kurang lebih ada 9 SPBU, kita awasi agar tidak terjadi kejadian yang tidak diharapkan,” ujar Kapolres Serang, AKBP Yudha Satria, Sabtu (3/9).

    Ia menegaskan, pengawasan ketat juga dilakukan sebagai langkah antisipasi adanya pihak yang ingin melakukan penimbunan BBM. Pihaknya pun menempatkan sejumlah personel untuk memantau titik-titik SPBU di wilayah hukumnya.

    “Kita sudah menempatkan personel kita untuk memantau agar di SPBU tidak ada penimbunan dan sebagainya. Kita pastikan semua SPBU melakukan pelayanan seperti biasa,” jelasnya.

    Yudha mengatakan, di wilayah hukumnya terdapat 9 SPBU. Ia memastikan akan melakukan pengamanan dengan mengerahkan Polsek beserta jajaran.

    “Dari 9 SPBU yang ada di wilayah hukum Polres Serang ini, semua bisa dipastikan akan bisa di-cover oleh Polres Serang dan dibantu oleh Polsek Jajaran untuk mengamankan itu semua,” katanya.

    Mantan Kasubdit 3 Ditreskrimsus ini juga menjelaskan, pihaknya telah wanti-wantinya kepada pihak yang berniat melakukan penimbunan BBM sebelum adanya kenaikan harga. Ia memastikan saat ini tidak ditemukan penimbunan.

    “Sampai saat ini tidak ditemukan penimbunan. Karena penimbunan itu dengan modus operandi macam-macam, ada yang gunakan mobil yang dimodifikasi, ada yang bolak-balik, ada yang ditaruh di sebuah titik,” tuturnya.

    Yudha mengatakan, pihaknya telah mengantisipasi tindakan penimbunan BBM telah ditengah kenaikan tarif BBM. Ia menyebut, tindakan tegas akan diambil bagi para pelaku yang nekat mengambil keuntungan.

    “Tentu kita akan lakukan penindakan kepada mereka-mereka yang mengambil untung di masa yang sempit ini,” ucapnya.

    Selain itu, Yudha memastikan pihaknya akan mengawasi penyelundupan BBM. Namun dia memprediksi tindakan itu tidak akan terjadi di wilayah hukum Polres Serang.

    “Kalau penyelundupan BBM mungkin tidak di wilayah kami. Itu wilayah-wilayah yang miliki perbatasan laut dengan luar negeri,” terangnya.

    Diakhir ia mengatakan, kondisi wilayah hukum Polres Serang saat ini aman. Yudha pun meminta masyarakat tidak panik di tengah kenaikan harga BBM.

    “Kalau di wilayah Serang ini, saya kira yang perlu kita jaga supaya masyarakat jangan panik. Kita sudah melakukan penjagaan sosialisasi dan edukasi,” tandasnya. (MUF)

  • HMI MPO Lebak Tolak Kenaikan BPJS

    HMI MPO Lebak Tolak Kenaikan BPJS

    LEBAK, BANPOS – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Lebak melakukan aksi pembentangan spanduk di Gedung DPRD Lebak dalam rangka menolak dengan keras keputusan Presiden Indonesia Joko Widodo yang telah menaikan kembali iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

    Koordinator aksi, Muhamad Wahyu mengatakan, HMI MPOdengan tegas menolak dan meminta Presiden agar mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pasalnya, Perpes yang telah menaikan iuan BPJS kesehatan ini dinilai telah mencekik rakyat.

    “Kenaikan ditengah Pandemi Covid-19 ini hanya akan menambah beban rakyat, yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, maka untuk itu kami dengan tegas menolak Perpres tersebut,” kata Wahyu kepada awak media.

    Wahyu mengaku heran dengan keputusan presiden, pasalnya menurut Wahyu putusan MA yang sebelumnya telah menolak kenaikan BPJS merupakan putusan final yang berlaku bagi setiap warga negara, bahkan presiden sekalipun.

    “Tapi kenapa ditengah pandemi covid-19 ini presiden masih mengajukan kembali untuk penaikan BPJS, padahal kita tau sendiri keadaan ekonomi seluruh masyarakat pasti sedang terganggu, ditambah angka kasus positif korona di Indonesia kian hari kian meningkat,” kata Wahyu.

    Selain kenaikan BPJS, pihaknya juga mengkritisi sikap pemerintah yang tidak segera menurunkan harga BBM, padahal saat ini diketahui harga minyak bumi tengah anjlok.

    “Sekarang, dimana keseriusan pemerintah dalam melindungi keamanan, kenyamanan serta kesejahteraan rakyat? Saya rasa pemerintah kurang serius dalam menangani pandemi ini, bukannya membuat tenang malah meresahkan rakyat,” tandasnya.

    Dirinya berharap Pemerintah segera melakukan evaluasi, dan mengeluarkan kebijakan yang dapat menjamin kelangsungan hidup banyak orang ditengah Covid-19 ini. Ia juga meminta agar pihak legislatif yakni DPR dapat berpihak kepada rakyat.

    “Seharusnya lakukan efisiensi anggaran, jangan malah menaikan iuran yang dapat membebani rakyat. Kita harap pemerintah dapat berfokus mengatasi Pandemi ini, sehingga semua dapat kembali dengan normal,” tandasnya.(PBN)