BANTEN POS

Tag: BI Banten

  • BI Banten Siapkan Rp3,6 Triliun untuk Penukaran Uang Baru

    BI Banten Siapkan Rp3,6 Triliun untuk Penukaran Uang Baru

    SERANG, BANPOS – Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten berkomitmen menyiapkan uang tunai sebesar Rp3,6 triliun untuk memenuhi proyeksi kebutuhan uang selama periode Ramadan hingga Idul Fitri 1444 Hijriah.

    Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 14 persen yoy dibandingkan kebutuhan tahun sebelumnya yaitu Rp3,2 Triliun.

    Demikian disampaikan Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten, Agus Hartanto, saat membuka kegiatan SEmarak Rupiah RAMadan dan Berkah Idulfitri (Serambi) di Alun-alun Barat Kota Serang, Senin (27/3).

    “Strategi pemenuhan kebutuhan uang Rupiah dan layanan kas oleh Bank Indonesia pada tahun 2023 mengambil tema ‘SERAMBI’. SERAMBI sendiri merupakan akronim dari SEmarak Rupiah RAmadan dan Berkah Idulfitri, dengan kampanye Paham Rupiah yaitu Belanja Bijak sebagai pemahaman fungsi Rupiah dan pengelolaannya,” ujarnya.

    Agus menjelaskan, penyediaan kebutuhan uang telah memperhatikan sejumlah aspek antara lain pencabutan status PPKM oleh Pemerintah, pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik, dan sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat pada momen mudik Lebaran.

    “Tujuan pelaksanaan SERAMBI 2023 adalah untuk memastikan kebutuhan uang Rupiah layak edar dalam jumlah yang cukup, dengan pecahan yang sesuai serta kesiapan perbankan dalam layanan kas kepada masyarakat selama periode Ramadan dan Idulfitri 2023,” jelasnya.

    Dalam pelaksanannya, BI Banten juga melibatkan perbankan pada untuk kegiatan penukaran uang. Adapun layanan penukaran oleh perbankan di terdapat di 199 kantor bank.

    Titik layanan yang tersebar di wilayah Provinsi Banten mulai tanggal 27 Maret sampai dengan 20 April 2023. Layanan penukaran oleh BI Banten mulai tanggal 27 Maret sampai dengan 19 April 2023

    “Titik penukaran uang BI Banten ada di pusat keramaian seperti Masjid, Alun-alun, Pasar. Kami juga ada program BI Peduli Mudik, penukaran uang di rest area jalan tol di Merak,” tuturnya.

    Agus mengaku, Kick off BI Peduliu mudik dilaksanakan di Alun-Alun Kota Serang bersama dengan 6 Bank yaitu BJB, Mandiri, BNI, BRI, BJB Syariah, BTN dengan tagline ‘Fitrah bersama Rupiah’.

    BI juga menghadirkan Penukaran uang di jalur penyeberangan yaitu di Pelabuhan Merak.

    “Penukaran uang kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan stakeholder lain sebagai bentuk apresiasi dan penguatan sinergi,” tandasnya. (MUF)

  • Kemenkeu Gandeng BI dan Kejati Hadapi Tantangan Pemulihan Ekonomi

    Kemenkeu Gandeng BI dan Kejati Hadapi Tantangan Pemulihan Ekonomi

    SERANG, BANPOS – Jajaran pimpinan Kementerian Keuangan di Provinsi Banten yang terdiri dari Kepala Kanwil DJP Banten Dionysius Lucas Hendrawan, Kepala Kanwil DJKN Banten Nuning Sri Rejeki Wulandari, Kepala Kanwil Bea dan Cukai Banten Rahmat Subagio, Kepala Kanwil DJPb Banten Ade Rohman dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno Hatta Finari Manan menggelar pertemuan dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten, Imaduddin Sahabat dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Selasa (22/3).

    Pertemuan kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka merapatkan barisan membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam penegakan hukum di bidang perpajakan, bea dan cukai.

    Kepala Kanwil DJP Banten, Dionysius Lucas Hendrawan mengungkapkan bahwa kunjungan ke Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten ini sebagai jalan untuk berkontribusi bersama menyukseskan berbagai agenda penting di semua instansi.

    “Program dukungan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu program yang dapat disinergikan oleh semua instansi mencakup pembiayaan, perizinan, termasuk pendampingan pada aspek perpajakan,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, dibahas pula tentang peran instansi Kementerian Keuangan dalam memberikan bimbingan dan pelatihan bagi para dosen dan mahasiswa sebagai bentuk pengabdian Kementerian Keuangan kepada masyarakat.

    “Hal ini disambut sangat baik oleh Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten beserta jajaran, sehingga selanjutnya akan dilakukan kolaborasi bersama untuk meningkatkan kerjasama dengan para akademisi se-Provinsi Banten,” jelasnya.

    Sementara itu, pertemuan dengan Kajati Banten dilakukan di ruang kerja Kajati. Para pimpinan Kemenkeu Banten menyampaikan berbagai agenda Kementerian Keuangan yang dapat sukses dilaksanakan dengan dukungan penuh dari Kejaksaan. Aspek penegakan hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.

    “Dalam kesempatan ini, disampaikan pula mengenai SPT Tahunan dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang kini tengah dikampanyekan di seluruh wilayah Indonesia,” terangnya.

    Kajati Banten, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, menanggapi pertemuan tersebut dan sangat mendukung program yang disampaikan. Pihaknya pun memberikan imbauan kepada seluruh masyarakat Banten untuk dapat segera melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan dan berpartisipasi dalam Program Pengungkapan Sukarela. (MUF)

  • Menggalakkan “Digitalisasi” di Seluruh Sektor, Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi di Provinsi Banten

    Menggalakkan “Digitalisasi” di Seluruh Sektor, Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi di Provinsi Banten

    SERANG, BANPOS – Hadirnya pandemi COVID-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia, COVID-19 telah menjangkiti lebih dari 1,3 juta orang sejak kasus pertama diumumkan pada bulan Maret 2020, setidaknya 35.000 orang telah meninggal dunia.

    Namun, upaya untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat.

    Terlebih, keputusan pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak April 2020 lalu (kini menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)) yang berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian.

    Namun, ditengah pemulihan ekonomi dimasa pandemi COVID-19, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten mendorong pertumbuhan UMKM sebagai sumber ekonomi baru, peningkatan digitalisasi UMKM, serta melebarkan akses UMKM di pasar global melalui digitalisasi UMKM.

    Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Erwin Soeriadimadja, perbaikan kondisi ekonomi Provinsi Banten secara gradual, didukung oleh berbagai indikator ekonomi yakni tingkat inflasi yang stabil, stabilitas sistem keuangan yang terjaga, serta sistem pembayaran yang handal.

    Adapun upaya pengendalian inflasi dilakukan dengan 4K yaitu empat pilar yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Selain itu di masa pandemi COVID-19, sektor pertanian terbukti sebagai sektor yang dapat didorong untuk pengendalian inflasi guna mencapai ketahanan pangan.

    Selain penguatan dari sisi ketahanan pangan, kata Erwin, penting juga dukungan penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan digital dengan tiga hal yaitu meningkatkan adopsi teknologi dan digital, mendorong peran serta pesantren dan UMKM ‘go digital’ dan sektor pariwisata ‘go digital’.

    Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyatakan di tengah situasi pandemi Covid-19 sekarang ini, diperlukan stimulus ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM di seluruh sentra produksi di Provinsi Banten. Termasuk juga bantuan adaptasi teknologi informasi bagi pelaku UMKM yang mendorong pelaku UMKM untuk melakukan tranformasi ke ekonomi digital.

    Menurutnya, kemitraan antara pemerintah daerah dan dunia usaha, sektor perbankan, perusahaan telekomunikasi, dan media massa perlu terus dikembangkan menyukseskan Program UMKM Go Digital di Provinsi Banten

    Wagub menambahkan, jika Provinsi Banten memiliki berbagai komoditas unggulan khususnya pada sektor pertanian dan industri kreatif yang sangat potensial. Data Badan Ekonomi Kreatif RI menunjukkan bahwa Banten pengekspor ekonomi kreatif ketiga terbesar nasional.

    Menurut Andika, Pemprov Banten saat ini tengah mengembangkan sektor agribisnis sebagai sektor unggulan dengan mengoptimalkan dukungan rantai pasok produk-produk unggulan agribisnis di Provinsi Banten, khususnya di wilayah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

    Karena itu, kata Andika, peningkatan layanan digital diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan rantai pasok komoditas pertanian Banten untuk bertranformasi dalam pemasaran produk pertanian Banten ke dalam ekonomi digital.

    Sementara itu, menanggapi kegiatan digitalisasi pada sistem ekonomi untuk pemulihan ekonomi ditengah pandemi saat ini, Direktur Utama PT Jamkrida Banten Hendra Indra Rachman mengatakan, bahwa kegiatan digitalisasi sudah menjadi kebutuhan pasar disetiap sektor.

    Bahkan menurutnya, “jika pelaku usaha seperti UMKM ingin maju, harus melek digital dan prospek digital tersebut harus ditangani secara serius. Sebab, jika ingin menguasai market, maka kuasailah digital” ujarnya, Kamis (09/09/2021)(RUL)

  • BI Banten Bagi-bagi Paket Sembako untuk PKL di Kota Serang

    BI Banten Bagi-bagi Paket Sembako untuk PKL di Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Kantor Perwakilan (KPW) Bank Indonesia (BI) Banten memberikan 200 paket sembako untuk pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang terdampak selama pandemi Covid-19. Bantuan itu diserahkan kepada Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kota Serang, untuk selanjutnya disalurkan kepada yang berhak.

    Pengurus Harian APKLI Kota Serang, Muhamad Efendi, mengatakan bahwa bantuan paket sembako yang diberikan oleh KPW BI Banten tersebut akan mulai disalurkan pada hari ini.

    “Mulai besok (hari ini) akan kami bagikan kepada 200 anggota kami yang terkena dampak dari Covid-19. Bantuan ini khusus untuk APKLI Kota Serang,” ujarnya, Senin (11/5).

    Selama pandemi ini, para pelaku usaha, khususnya pedagang kreatif lapangan (PKL) kesulitan untuk berjualan. Pendapatan mereka pun semakin hari semakin sedikit. Sehingga mereka membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

    “Tentu dengan adanya bantuan yang diberikan ini kami merasa diperhatikan juga dengan BI Banten. Karena dengan keadaan Covid-19 ini, terutama para PKL cukup memprihatinkan. Meski memang anggota kami ada sekitar seribu lebih anggota, tapi bantuan ini sangat membantu sekali bagi anggota yang terdampak,” ucapnya.

    Selain bantuan paket sembako, Efendi mengatakan bahwa Kpw BI Banten juga memberikan bantuan berupa masker dan hand sanitizer untuk digunakan penjual yang masih beraktivitas. Ia berharap kedepannya jalinan kerjasama antara APKLI dengan BI dapat semakin baik.

    “Iyah kami juga mendapat masker dan hand sanitizer. Khusus untuk UMKM, kami juga berharap bisa menjalin kerja sama yang baik dengan BI Banten ke depannya,” ungkapnya.

    Sementara, Kepala KPW BI Banten, Erwin Soeriadimadja, mengatakan bahwa bantuan tersebut dalam rangka meringankan beban masyarakat terhadap dampak dari Covid-19 di Provinsi Banten, khususnya Kota Serang.

    “Kami memberikan 200 paket kesehatan dan sembako bagi PKL melalui pengurus APKLI Kota Serang. Tujuannya tentu untuk meringankan beban mereka di tengah Covid-19 ini,” katanya.

    Ia menjelaskan, pemberian bantuan tersebut merupakan rangkaian dari Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Program tersebut dibuat untuk mendukung penanganan Covid-19 di Indonesia, dengan mempertimbangkan sisi ekonomi masyarakat luas yang terdampak langsung dan merasakan manfaat dari bantuan PSBI.

    “Mengingat PKL ini sering melakukan kontak dengan banyak orang, maka bantuan PSBI yang diberikan berupa paket yang berisi alat serta sarana kesehatan. Seperti masker maupun hand sanitizer dan bahan pokok makanan atau sembako. Saya merasa lebih dekat dengan masyarakat, dan berharap mereka diberikan kesehatan serta tetap optimis,” tandasnya. (DZH)

  • Kawal Sistem Pembayaran Digital, BI Banten Gencar Sosialisasi QRIS

    Kawal Sistem Pembayaran Digital, BI Banten Gencar Sosialisasi QRIS

    SERANG, BANPOS – Sebanyak 14 bank, asosiasi retail, pemerintah daerah, pedagang hingga merchant mengikuti diskusi pembayaran non tunai yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan di Banten, Rabu (4/12/2019).

    Mereka diberikan pemahaman mengenai Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 dan Pengenalan mengenai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

    “Tujuan dari visi dan program inisiatif Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah 91,3 juta unbanked people dan 62,9 juta UMKM dapat masuk ke dalam ekonomi-keuangan digital, terus bertumbuh, dan berkontribusi untuk perekonomian nasional,” kata Kepala BI Perwakilan Banten, Erwin Soeriadimadja, Rabu (4/12/2019).

    Berbagai narasumber yang bergerak di bidang pembayaran non tunai ikut memberikan penjelasannya, seperti dari OVO, CIMB Niaga, hingga Linkaja.

    Ketiga narasumber tersebut menyampaikan informasi mengenai kelebihan dari transaksi non tunai antara lain praktis, akses lebih luas, transparansi transaksi, efisiensi rupiah, less friction economy, dan perencanaan ekonomi lebih akurat.

    “Serta mendorong masyarakat untuk beralih dari transaksi tunai ke transaksi nontunai dengan segala kelebihannya tersebut di atas,” jelasnya. (RUL)

  • Wujudkan Ekonomi Digital, UMKM Banten Harus Melek Teknologi

    Wujudkan Ekonomi Digital, UMKM Banten Harus Melek Teknologi

    kegiatan ‘Capacity Building dan Media Gathering’ Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten di salah satu hotel di Bali, Sabtu – Minggu (28-29 September 2019 / RULIE SATRIA
    BALI, BANPOS – Masuknya era teknologi berbasis digital, telah banyak mempengaruhi perkembangan di berbagai sektor, salahtunya di bidang perekonomian. Seperti saat ini telah banyak transaksi pembayaran berinovasi melalui aplikasi uang elektronik.

    Hal itu semakin memudahkan mobilitas manusia dalam berkegiatan sehari – hari termasuk dalam dunia bisnis khususnya dalam bidang ekonomi kreatif, sehingga fenomena ini semakin mengukuhkan dunia menuju arah ekonomi digital.

    Atas perkembangan tersebut, Bank Indonesia (BI) melalui kantor perwakilan Banten sangat mendukung dan merespon posotif sistem pembayaran non tunai, guna mempermudah transaksi dan keamanan.

    Hal tersebut dibuktikan, dengan digelarnya kegiatan ‘Capacity Building dan Media Gathering’ Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten di salah satu hotel di Bali, dengan menghadirkan Kepala Kantor Perwakilan BI Banten Erwin Soeriadimadja sebagai moderator, Putu Paulus Adi Susila-Analis DKSP Bank Indonesia, Bari Arijono-Founder and CEO Digital Enterprise Indonesia, Achmad Agustiyama-Merchant Business Product and Service CIMB Niaga sebagai narasumber, serta sejumlah wartawan ekonomi di Banten yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sabtu (28/9).

    Kepala Kantor Perwakilan BI Banten Erwin Soeriadimadja dalam kesempatannya mengatakan, bahwa BI Banten sangat mendukung perkembangan ekonomi digital yang mulai tumbuh di Indonesia. Adapun bentuk dukungannya, BI Banten beberapa waktu lalu telah luncurkan QR Code Indonesian Standard (QRIS) pada Sabtu (17/8) lalu.

    “Bank Indonesia mendukung perkembangan ekonomi digital di perbankan. Sehingga di tahun berikutnya Indonesia sudah bisa mengembangkan uang elektronik seiring pertumbuhan dunia digitalisasi,” ungkapnya.

    Sejumlah wartawan ekonomi Banten saat berfoto bersama para jajaran Bank Indonesia Perwakilan Banten, di kegiatan ‘Capacity Building dan Media Gathering’ Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten di salah satu hotel di Bali, Sabtu – Minggu (28-29 September 2019

    Lebih lanjut, Erwin mengutarakan jika saat ini di Banten masyarakatnya sudah menerima pembayaran secara non tunai. Hal ini terbukti dengan banyaknya aplikasi serta sistem pembayaran melalui uang elektronik. Untuk itu, dirinya pun mendorong para UMKM di Banten untuk melek teknologi dan berani berkompetisi di pasar global, sehingga dapat mewujudkan ekonomi digital yang saat ini sedang di kembangkan.

    “Fokus BI Banten kedepan adalah, mewujudkan para UMKM yang ada di Banten untuk dapat berkompetisi di pasar global, salah satunya mengimplementasi dari visi sistem pembayaran Indonesia (SPI) 2025, QR Code Indonesian Standard (QRIS). Selain mudah dan cepat, cara tersebut tingkat keamannya lebih tinggi dari cara sebelumnya,” kata Erwin.

    Erwin pun berharap, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan serta edukasi oleh para pelaku ekonomi. Sehingga, dapat berjalan dengan baik. “Kita perlu dukungan dan edukasi dari pemerintah maupun para pelaku ekonomi, untuk bergerak ke arah sana. Sehingga UMKM dapat menjadi bankable.

    Sementara, Analis DKSP Bank Indonesia Putu Paulus Adi Susila mengatakan, Indonesia adalah pasar besar dan potensial untuk menyerap arus digitalisasi. kehadiran fintech dan e-commerce membuka lebar peluang inklusivitas ekonomi keuangan.

    Fintech dan e-commerce dapat membuka peluang inklusivitas kepada 51 persen penduduk unbanked dan 59,7 juta UMKM. Perluasan inklusivitas tersebut terlihat pada jejaring yang dibangun oleh sejumlah fintech dan e-commerce besar.

    Jika Indonesia hanya mengandalkan ekonomi yang tradisional, maka pertumbuhan ekonomi hanya akan tumbuh lebih kurang lima persen. Namun dengan digital, maka perekonomian bisa tumbuh diatas 100 persen. (RUL)

  • BI Banten Dorong Pembentukan BUMD Kelola Komoditas Strategis

    BI Banten Dorong Pembentukan BUMD Kelola Komoditas Strategis

    Erwin Soeriadimadja.
    SERANG, BANPOS –Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten menilai perlu adanya pembentukan BUMD yang dapat membantu pemerintah daerah dalam mengumpulkan dan mendistribusikan komoditas strategis, sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan inflasi di Provinsi Banten.

    Hal tersebut diungkapkan Kepala BI Banten, Erwin Soeriadimadja bahwa perlu langkah langkah khusus dalam menjaga kestabilan harga dan inflasi didaerah, seperti perlu adanya Memorandum of Understanding (MoU) maupuan Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi payung sinergi Intra Provinsi Banten.

    “Kemudian, pentingnya data neraca pangan untuk menentukan langkah pengendalian inflasi dan koordinasi. Selanjutnya, peningkatan intensitas koordinasi sebagai tindak lanjut rapat koordinasi level atas. Pembentukan BUMD yang dapat membantu pemerintah daerah dalam distribusi komoditas,” ujar Erwin Soeriadimadja.

    Selain itu, lanjutnya perlu adanya pendirian gudang logistik maupun pusat distribusi sebagai tempat mengumpulkan komoditas strategis. Tentunya, perluasan pasar tani juga penting dalam menjaga kestabilan harga pangan di Provinsi Banten. Karena, yang saat ini hanya dilakukan pada hari tertenbtu dan dibeberapa titik saja.

    “Kerjsama dengan PT KAI juga dirasa perlu untuk gerbong khusus komoditas pertanian guna memperluas pemasaran. Dari daerah produsen ke adaerah konsumen antar Provinsi Banten. Sehingga stabilisasi harga dan inflasi tetap terjaga,” ungkapnya.

    Sekretaris daerah Banten, Al Muktabar usai melakukan pertemuan tingkat tinggi mengungkapkan stabilitas inflasi menjadi perioritas utama pemerintah Provinsi Banten, dimana menurut Al Muktabar Kabupaten/kota dengan variasi komiditi pangan yang tinggi merupakan bagian dari penyumbang keadaan inflasi, dan menanggapi hasil dialog dari berbagai sumber seperti kepala daerah yang dilakukan pada pertemuan tersebut, diperlukan sinergitas antar Kabupaten dan Kota dalam mengisi variasi komoditi kebutuhan pangan tersebut sehingga dapat terjaganya inflasi di Provinsi Banten.

    “Kami Pemerintah Provinsi Banten akan memfasilitasi kerjasama antar daerah, dan hasil dari pertemuan tadi akan kita sampaikan kepada Tim Inflasi Nasional,” katanya.(DIK)

  • Jaga Kestabilan Nilai Rupiah, BI Banten Tertibkan Kupva Tidak Berizin

    Jaga Kestabilan Nilai Rupiah, BI Banten Tertibkan Kupva Tidak Berizin

    SERANG, BANPOS – Dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah serta menjaga kelangsungan ekonomi nasional, dibutuhkan dukungan pasar keuangan termasuk pasar valuta asing domestik yang sehat.
    Bahkan untuk mewujudkan pasar valuta asing domestik yang sehat tersebut, diperlukan suatu peran penting dari Bank Indonesia (BI) dalam melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha di dalam pasar valuta asing. Termasuk penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank.
    Kepala Perwakilan BI Banten, Erwin Soeriadimadja mengatakan, pengawasan juga dilakukan untuk mencegah kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Supaya tidak dimanfaatkan untuk pencucian uang, pendanaan terorisme dan kejahatan lainnya.
    “Sesuai amanat Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), BI selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) KUPVA Bukan Bank atau dikenal dengan istilah “money changer”, bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Provinsi Banten dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, telah melaksanakan kegiatan penertiban terhadap pihak-pihak yang masih melakukan kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin BI Banten,” ungkap Erwin, melalui press rilis yang diterima, Jumat (27/9/2019).
    Erwin juga menjelaskan, dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan KUPVA BB,  maupun penanganan KUPVA BB tidak berizin di wilayah Banten menjadi salah satu prioritas utama dari Kantor Perwakilan BI Banten.
    Kemudian, masih dikatakan Erwin, penertiban KUPVA BB tidak berizin bukan hanya dilakukan untuk mencegah digunakannya money changer sebagai sarana extraordinary crime, seperti pencucian uang, narkotika, korupsi, dan mengesampingkan aspek perlindungan konsumen. Tetapi juga, sambungnya, untuk membangun industri layanan penukaran valuta asing yang berintegritas.
    “Hasil mapping dan identifikasi kami (KPW BI Banten, Red) selama tahun 2018 dan 2019, ditemukan sebanyak tiga puluh badan usaha yang terbukti melakukan penyelenggaraan KUPVA BB tidak berizin. Rinciannya sendiri, pada 2018 sebanyak dua puluh tiga badan usaha dan 2019 sebanyak tujuh badan usaha dengan lokasi yang tersebar di Kabupaten Kota yang di Banten,” jelasnya.
    Diketahui, berdasarkan hasil mapping tersebut telah dilakukan penertiban KUPVA BB tidak berizin bersama Polda Banten di wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan pada bulan September 2019, dengan tercatat 8 badan usaha yang telah dikenakan tindakan penertiban yaitu, 2 toko emas, 1  tour & travel merangkap money changer dan 5 money changer.
    BI Banten juga menghimbau, kepada masyarakat untuk menginformasikan ke kantor Bank Indonesia terdekat melalui call center BI 131 atau telp.0254-223788, jika menemukan pihak-pihak yang diduga melakukan kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin. (RUL)