Tag: BPKAD Provinsi Banten

  • Warga Baksel Laporkan Pejabat PPID BPKAD Banten, Minta Kinerjanya Dievaluasi

    Warga Baksel Laporkan Pejabat PPID BPKAD Banten, Minta Kinerjanya Dievaluasi

    SERANG, BANPOS – Sering tak ada di tempat, pemohon informasi publik mendesak Kominfo Provinsi Banten mengevaluasi kinerja Petugas PPID Pembantu di BPKAD Provinsi Banten, terkait integritas kinerja Petugasnya.

    Hal itu dikeluhkan Deden Haditiya, warga Lebak Selatan (Baksel) yang datang berulang kali ke PPID Pembantu di BPKAD Provinsi Banten.

    Deden mengaku, dirinya telah beberapa kali datang dari Baksel ke BPKAD untuk menghadap dan memberikan surat Permohonan informasi Publik ke PPID Pembantu. Namun petugas yang bersangkutan selalu tidak ditemukan di ruang kerjanya.

    “Saya akan laporkan kinerja PPID di OPD ini dan OPD lainnya yang sering tidak masuk kantor atau tidak ada di tempat untuk memberikan layanan administrasi informasi publik kepada masyarakat. Apalagi saya jauh jauh datang dari Malingping, Banten Selatan ke BPKAD di Serang,” ujarnya.

    Tak hanya mendesak Kominfo, Deden mengatakan bahwa dirinya juga akan melaporkan kinerja para petugas PPID Pembantu itu ke Ombudsman hingga Gubernur Banten. Sebab, tugasnya sebagai pelayanan informasi dibiayai oleh APBD, namun kinerjanya tidak ada.

    “Saya juga akan laporkan kinerja ini ke Ombudsman, dan Gubernur Banten. Karena tugas mereka kan dibiayai APBD, jangan sampai anggaran diserap namun kinerjanya nihil,” tandasnya. (MUF)

  • Bapenda dan BPKAD Bakal ‘Dicecar’ Soal PAD di Era Pandemi

    Bapenda dan BPKAD Bakal ‘Dicecar’ Soal PAD di Era Pandemi

    SERANG, BANPOS – Dua OPD di lingkungan Pemprov Banten pada akhir bulan ini akan dipanggil dan diminta program kerja nyata dalam menghadapi perseolan-persoalan kekinian, seputar pendapatan efisiensi dan penataan aset. Kedua OPD tersebut yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

    Ketua Komisi III DPRD Banten, M Faizal dihubungi melalui telepon genggamnya, Kamis (17/2) menjelaskan, setelah reses pihaknya akan mengundang Bapenda dan BPKAD.

    “Setelah tanggal 25 Februari kita akan rapat koordinasi (Rakor) dengan OPD penghasil (pendapatan) dan pengelolaan keuangan dan aset. Ini adalah langkah kami, setelah ada perubahan komposisi personel di Komisi III sekaligus tahun anggaran baru, 2022,” katanya.

    Ia menjelaskan, Rakor dengan Bapenda sangat penting dilakukan untuk melihat seperti apa program pendapatan mengingat di tahun 2022 kondisinya masih pandemi Covid-19.

    “Selama ini kan yang jadi pendapatan utama kita dari pajak kendaraan bermotor (PKB), dan seperti apa Bapenda menyiasati agar pendapatannya tidak terlalu jomplang dengan penghasilan sebelum Covid-19,” ujarnya.

    Dan untuk OPD yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset yakni BPKAD, Komisi III akan melihat sejauh mana efisiensi keuangan, mengingat pendapatan yang belum maksimal. “Kita akan tanyakan soal penghematan apa saja, karena kan ini menyangkut dengan target RPJMD, jadi harus jelas,” jelas Faizal.

    Yang tak kalah penting lagi katanya, adalah persoalan aset atau lahan pemprov masih belum bersertifikat. “Kalau aset ini , nanti kita akan lihat lagi, berapa banyak lahan pemprov yang sudah sertifikat atau belum,” terang dia.

    Disinggung mengenai ada penyerobotan lahan milik pemprov di Kabupaten Lebak oleh pengembang perumahan, Faizal mengaku akan mencoba mempertanyakan.

    “Kita akan pelajari ini, dan coba akan mencari jalan keluarnya seperti apa,” imbuhnya.

    (RUS/AZM)