BANTEN POS

Tag: Budi Rustandi

  • Budi Rustandi, Pejabat Paling Responsif

    Budi Rustandi, Pejabat Paling Responsif

    SERANG,BANPOS- Menjadi Ketua DPRD Kota Serang tidak membuat Budi Rustandi membangun sekat dengan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan seringnya politisi Gerindra itu turun ke lapangan dan bertegur sapa dengan masyarakat di bawah.

    “Saya lebih senang bercanda dan bertatap muka dengan masyarakat Kota Serang, dari pada duduk manis di kantor dewan,” ujar Budi Rustandi.

    Menurutnya, dengan bertemu dan bertatap muka bersama masyarakat, dirinya menjadu semakin semangat dan mawas diri untuk mengabdi kepada masyarakat.

    “Berdialog, beremu dan bertatap muka dengan masyarakat membuat saya terus mawas diri dan terus mengevaluasi diri bahwa sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat, harus 24 jam mengabdikan diri kepada masyarakat,” jelasnya.

    Di tengah pandemi seperti saat ini, Budi kerap kali turun ke lapangan untuk membantu masyarakat agar tidak kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

    Seperti yang terjadi pada Minggu, (3/5) yang lalu. Saat itu, Budi sedang melakukan reses di Kelurahan Bendung, Kecamatan Kasemen. Ternyata di sana, masuk aduan dari masyarakat bahwa ada 66 KK kurang mampu, yang belum mendapatkan bantuan di Kelurahan Tinggar, Kecamatan Curug.

    “Untuk memastikan aduan itu, pasca-reses saya langsung terjun ke lokasi. Setelah di lokasi ternyata aduan itu benar adanya bahwa penyebaran sembako (JPS) oleh Pemkot Serang tidak merata, sehingga timbul gejolak di masyarakat,” ucapnya.

    Sebagai wujud kepedulian dirinya kepada masyarakat, ia secara pribadi dengan segala keterbatasan diri, selaku pemegang amanah sebagai ketua DPRD Kota Serang mencoba membantu warga yang tidak mampu, dengan memberikan paket sembako pada saat itu juga.

    “Karena bagaimanapun meraka saat ini membutuhkan bantuan tersebut. Maka saya memberikan bantuan tersebut dengan segala keterbatasan saya,” jelas Ketua DPC Gerindra Kota Serang ini.

    Bahkan diketahui, Budi kerap kali turun ke masyarakat di malam hari untuk membagikan sembako, hingga ke pelosok-pelosok daerah di Kota Serang yang jarang terjangkau.

    “Pembagian sembako itu saya lakukan semata-mata ingin membantu Pemkot Serang dalam melakukan JPS. Karena sejauh ini dalam pembagian JPS Kota Serang, masih banyak yang belum tersentuh,” ungkapnya.

    Ia pun berharap, bantuan tersebut meskipun seadanya, dapat mengurangi beban yang dialami oleh masyarakat, di tengah pandemi Covid-19 ini.

    “Semoga bantuan ini bisa mengurangi beban hidup saudara kita. Selain itu, saya tak jemu-jemu mengajak kepada semuanya untuk saling berbagi di bulan penuh kemuliaan ini kepada sesama,” ujarnya.

    Budi pun ternyata memiliki ‘rahasia’ dibalik kuatnya ia dalam mengabdi kepada masyarakat. Hal itu adalah dukungan penuh yang selalu diberikan oleh istrinya. Bahkan terlihat beberapa kali Budi Rustandi dalam menyalurkan bantuan, didampingi oleh istrinya, Molly Syamsudin.

    “Setia itu pilihan. Bukan alasan.Cinta sejati, cinta yang kekal sampai mati. Cinta yang abadi hanya tercurah pada sang ilahi.Terimakasih sudah setia menemani,” ucap Budi menggambarkan kesetiaan istrinya dalam mendampingi setiap kegiatan dia. (DZH)

  • Tak Hadir Dalam Dialog Soal Aset, Budi Sebut Ada Miskomunikasi

    Tak Hadir Dalam Dialog Soal Aset, Budi Sebut Ada Miskomunikasi

    CIPOCOKJAYA, BANPOS – Ketua DPRD kota Serang, Budi Rustandi menegaskan ketidakhadiran dirinya bukan berarti sembunyi atau tidak bertanggungjawab. Ia pun meminta maaf karena adanya miskomunikasi dengan pengurus Hamas.

    “InsyaAllah Senin, Ketua komisi III melaporkan terkait apa saja temuan dari komisi III, yang menjadi bahan kita, untuk dipansuskan nanti. Setelah mereka melapor, saya akan membuat undangan untuk diparipurnakan, jadwalnya sudah disiapkan hari Kamis (6/2),” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Minggu (2/2).

    Berkaitan dengan aset yang telah dilimpahkan oleh Pemkab Serang namun dianggap bermasalah, Budi menyebut sebanyak 13 masih dalam proses pengadilan. Jumlah yang diserahkan sebanyak 553 bidang tanah, dan yang sudah memiliki legalitas berbentuk sertifikat sebanyak 113.

    “Pihak Pemkab menyerahkan aset, tetapi tanpa menyertakan kelengkapan dokumennya. Barangnya ada, tetapi dokumennya tidak ada. Sehingga hal itu menjadi acuan BPK, Kantor Dinas Pendidikan saja masih belum jelas, dan masih sengketa di pengadilan,” jelasnya.

    Berdasarkan penuturannya, pelimpahan aset sudah dilakukan baru dua tahap yakni tahun 2010 dan tahun 2018. Budi menegaskan, pada tahap tiga pelimpahan aset merupakan aset strategis dengan total sebesar Rp230 miliar, termasuk Pendopo, PDAM Tirta al-Bantani, bangunan Rumah sakit dr Drajat Prawiranegara.

    “Kalau menurut undang-undang yang terbit pada tahun 2017, bahwa PDAM adalah punya Kota Serang. Karena dari seluruh wilayah Indonesia, hanya Kota Serang yang belum mempunyai PDAM, dan itu menurut temuan Komisi III,” terangnya.

    Kendati demikian, Budi mengatakan masih menunggu sikap dari Bupati dan ketua DPRD kabupaten Serang untuk dapat menyerahkan salah satu BUMD yang dianggap milik kota Serang, yaitu PDAM Tirta al-Bantani. Sebab menurutnya, masyarakat kota Serang masih sangat membutuhkan air bersih terutama Kecamatan Kasemen.

    “Tidak akan merebut aset, agar legowo saja Bupati dan Ketua DPRD nya. Kita juga punya warga dan masyarakat di sini.
    PDAM penting sekali, masalah air bersih, di wilayah Kasemen masih sangat membutuhkan air bersih dan jika melihat ada PDAB itu hanya kecil,” tandasnya. (MUF)

  • Sambil Santap Bontot, Wakil Walikota dan Ketua DPRD Komitmen Dukung UMKM Kota Serang

    Sambil Santap Bontot, Wakil Walikota dan Ketua DPRD Komitmen Dukung UMKM Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Pemda Kota Serang mengaku sangat mendukung keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Serang, terutama yang berfokus pada ciri khas daerah.

    Hal ini diungkapkan Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin dan Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, saat menghadiri agenda peluncuran pertama produk DeBontot, UMKM berbasis industri rumahan yang menjual makanan khas daerah, bontot.

    “Pada intinya, kami dari Pemkot Serang sangat mendukung penuh keberadaan UMKM yang ada di Kota Serang. Terlebih UMKM tersebut mengangkat kekhasan daerah seperti bontot ini,” ujarnya seusai menghadiri acara di komplek Tumaritis Indah, Cipocok Jaya, Rabu (22/1).

    Menurutnya, dalam menjalankan kegiatan usaha dibutuhkan keuletan dan konsistensi. Karena, dalam membangun usaha tidak cukup hanya dalam waktu singkat saja.

    “Mungkin ini yang menjadi kekurangan dari masyarakat Kota Serang. Mereka itu sedikit gampang bosenan. Jadi untuk membangun usaha yah harus ulet dan konsisten. Meskipun pada awalnya itu sulit,” ucapnya.

    Selain itu, Subadri menegaskan bahwa kunci kesuksesan UMKM yaitu pengemasan dan pemasaran yang baik serta menarik. Kemasan, kata Subadri, harus dibuat semenarik mungkin.

    “Nah kalau kemasannya sudah menarik, maka selanjutnya itu bagaimana memasarkan produk dengan baik. InsyaAllah usahanya jadi dapat berkembang,” katanya.

    Ia mewakili Pemkot Serang, mengatakan akan mendukung penuh keberadaan UMKM, baik dari segi kebijakan maupun lainnya.

    Sementara, Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, menuturkan bahwa pihaknya telah mengkaji Raperda yang mengatur kewirausahaan dan perlindungan terhadap ekonomi kreatif.

    “Kami sedang bahas itu. Nanti diharapkan dengan disahkannya Raperda menjadi Perda dapat menyokong keberadaan UMKM dan industri kreatif di Kota Serang,” katanya.

    Selain itu, ia juga mendorong kepada Pemkot Serang untuk dapat membuat kebijakan agar produk lokal UMKM Kota Serang dapat bisa dipasarkan di minimarket-minimarket.

    “Kami dorong itu, supaya produk lokal seperti DeBontot ini dapat juga diperjualbelikan di minimarket yang jumlahnya sangat banyak di Kota Serang,” tuturnya.

    Budi mengatakan, hal tersebut dapat dilakukan apabila.Pemkot Serang mengajukan Raperda usulan krpada DPRD Kota Serang, agar minimarket dapat menerima penjualan produk lokal.

    “Kalau gak bisa Perda, yah Perwalkan dulu saja. Jadi mereka minimarket harus menerima produk lokal. Kalau enggak mau, yah tutup aja sekalian,” ujarnya tertawa.

    CEO De Bontot, Soekemi, mengatakan bahwa usaha yang dirintis bersama teman-temannya merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat. Selain itu juga agar makanan khas daerah dapat bersaing dengan makanan lainnya.

    “Tentu ini merupakan upaya kami dalam memberdayakan masyarakat. Karena kalau bukan kami yang membuka lapangan kerja, siapa lagi?” ucapnya.

    Ia mengatakan, kelebihan yang produknya buat yaitu dalam hal lamanya waktu kadaluwarsa. Menurutnya, bontot biasanya hanya dapat bertahan selama satu hari. Akan tetapi untuk produknya, dapat bertahan hingga seminggu.

    “Sedangkan harganya itu bervariasi. Ada yang Rp9.000 itu yang berukuran kecil. Ada yang Rp15.000 untuk ukuran panjang. Sedangkan yang berukuran besar yaitu Rp17.000,” tandasnya. (DZH)

  • Tinjau Lokasi Banjir, Ketua DPRD Kota Serang Perintahkan Bangli Dibongkar

    Tinjau Lokasi Banjir, Ketua DPRD Kota Serang Perintahkan Bangli Dibongkar

    KETUA DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, meninjau langsung dua kampung yang terendam banjir di Kecamatan Kasemen, yaitu Kampung Pamarican dan Kampung Sukajaya, Sabtu (18/1).

    Berdasarkan pantauan di lapangan, politisi asal partai Gerindra ini didampingi oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Diat Hermawan, serta unsur Forkompimcam Kasemen.

    “Saya menerima laporan dari masyarakat. Ini kan daerah pemilihan saya, maka saya langsung mengontrol kondisi di lapangan seperti apa dengan pak Kapolsek, pak Lurah, pak Kasdim dari Korem dan BPBD,” ujarnya.

    Menurut Budi, hujan yang melanda selama satu malam pada Jumat hingga Sabtu dini hari (17-18/1) menjadi salah satu penyebab meluapnya aliran sungai Teluk Banten.

    “Ada sekitar 150 kepala keluarga (KK) yang 400 jiwa yang terdampak banjir. Padahak hujannya hanya semalam saja,” tuturnya.

    Selain curah hujan yang tinggi, terjadi pula pendangkalan sungai yang terjadi akibat kelalaian dari masyarakat. Karena menurut Budi, pada bantaran sungai ditemukan banyaknya bangunan yang pondasinya hingga ke sungai.

    “Ada bagian sungai yang dibangun pondasi. Kita akan mengecek suratnya benar atau tidak. Ada atau tidak. Selain itu juga di bagian hilir ada yang membangun empang,” jelasnya.

    Padahal, lanjut Budi, dalam aturan yang berlaku sempadan sungai diatur pada 3 meter di kedua sisinya. Ia pun meminta kepada Dinas PUPR agar dapat segera melakukan normalisasi sungai.

    “Nanti kita koordinasi dengan PU untuk membongkar ini semua dan melakukan koordinasi. Kalau melihat aturan kan memang 3 meter itu sempadan tidak boleh ada,” tandasnya. (Adv)

  • Soal Pembayaran Tanah, Budi Rustandi Ngamuk ke Pemprov

    Soal Pembayaran Tanah, Budi Rustandi Ngamuk ke Pemprov

    KASEMEN, BANPOS – Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, ngamuk saat tahu ganti rugi yang dibayarkan kepada warga Kampung Kebalen, Kelurahan Banten, atas rumah yang digusur tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya dibayarkan.

    Berdasarkan penilaian apraisal, setiap satu meter bangunan dinilai sebesar Rp1 juta rupiah. Namun, warga hanya mendapatkan keseluruhan sebesar Rp3.5 juta rupiah untuk bangunan yang digusur tersebut.

    Untuk diketahui, penggusuran itu dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten dalam rangka revitalisasi Banten Lama.

    Saat diwawancara, Budi menegaskan bahwa DPRKP Provinsi Banten telah melakukan tindakan yang tidak manusiawi terhadap warga Kampung Kebalen, dengan membayar ganti rugi penggusuran dengan nilai yang tidak semestinya.

    “Setelah saya dengar aspirasi warga di sini. Warga menangis dan ngeluh pembongkaran ini tidak manusiawi. Sangat miris sekali melihat para korban penggusuran ini. Sebab warga mengeluhkan pembongkaran ini semena-mena,” ujar Budi Rustandi saat ditemui di rumah warga yang menolak dibongkar.

    Budi mengaku, dirinya tidak menolak adanya revitalisasi yang dilakukan oleh Pemprov Banten. Namun, ia menekankan bahwa revitalisasi yang seharusnya baik untuk masyarakat, jangan dicoreng dengan tindakan yang diluar prikemanusiaan seperti pemaksaan atas tanda tangan.

    “Kurang ajar kalau pemerintah memperlakukan warganya begitu. Jelas ada yang tidak beres dengan Perkim Provinsi Banten. Masa warga dipaksa tanda tangan, sementara warganya nangis begini. Saya ke sini bukan menghalangi pembangunan, tapi caranya yang manusiawi lah. Semua bisa dimusyawarahkan,” kata Budi dengan nada tinggi.

    Selain itu, ia meminta kepada Pemkot Serang agar dapat dengan cepat merespon suara dari warganya. Budi mengatakan Pemkot Serang maupun pejabat setempat kurang mengayomi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan.

    “Tugas Pemerintah Kota Serang harus membantu kesulitan masyarakatnya. Saya lihat kasihan banget warga di sini. Dan pejabat daerah di sini untuk tidak arogan mengancam warganya,” tuturnya.

    Ia pun heran dengan pihak Pemprov yang melakukan penggusuran sepihak dengan pembayaran yang tidak sesuai, apalagi dengan intimidasi.

    “Kayak gini aja deh, kalau menggusur sepihak lalu diintimidasi itu layak apa enggak? Pantas gak diganti Rp3.5 juta per bangunan? Padahal katanya itungan dari apraisalnya per meter itu Rp1 juta rupiah,” jelasnya heran.

    Pemkot Serang juga diminta agar dapat membantu warga yang telah kehilangan surat tanahnya. Hal ini agar warga tetap mendapatkan ganti rugi yang sesuai.

    “Karena warga ini sudah puluhan tahun tinggal di sini. Masalah surat tanah dan ganti rugi ini harus segera dimusyawarahkan. Jangan semena-mena bongkar. Kasihan warga di sini,” katanya.

    Salah seorang warga yang rumahnya dibongkar, Marni, mengaku sudah tinggal puluhan tahun dan memiliki surat tanah. Ganti rugi dari Pemprov Banten dinilai tidak sesuai dengan tempat tinggalnya.

    “Silahkan saja pemerintah melakukan penataan tapi saya minta ganti rugi yang layak. Saya di sini sudah tinggal puluhan tahun. Kalau semua diganti cuma Rp3.5 juta, ini gak manuasiawi. Kalau mau ganti yang sesuai lah,” ucapnya sambil menangis.

    Ia pun mengaku dirinya pernah diancam apabila tidak mau digusur, maka rumahnya akan dibakar.

    “Ini yang yang membuat saya pedih. Saya pernah diancam rumahnya akan dibakar jika menolak,” tandas Mirna. (DZH)

  • Budi Rustandi : Pemkot Jangan Nunggu Viral Baru Bantu

    Budi Rustandi : Pemkot Jangan Nunggu Viral Baru Bantu

    SERANG, BANPOS – Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, bersama ketua Komisi IV, Khaeroni, mengunjungi rumah Mad Hasyim, warga Kaujon Besar yang rumahnya roboh akibat diterjang hujan deras. Dalam kunjungan tersebut, Budi memberikan bantuan dan memerintahkan OPD terkait agar dapat membantu Mad Hasyim.

    Budi sempat melihat-lihat kondisi rumah Mad Hasyim yang roboh tersebut. Mad Hasyim pun menceritakan kronologi kejadian kepada Budi. Mad Hasyim menampakkan wajah trauma ketika menceritakan bagaimana runtuhan atap rumah menimpa badan istrinya, hingga terkapar dan sempat ia kira meninggal.

    Kepada awak media, Budi mengatakan bahwa dirinya telah menekankan kepada Pemkot Serang, agar dalam melakukan tindakan jangan sampai menunggu suatu permasalahan menjadi viral terlebih dahulu. Karena, penanganan yang cepat merupakan yang utama.

    “Jangan sampai menunggu viral, baru bergerak. Ini yang tidak boleh terjadi. Jadi jangan sampai seolah-olah kalau sudah ramai suatu masalah, Pemkot baru bergerak,” tegas Budi di rumah Mad Hasyim, Jumat (3/1).

    Namun Budi tetap mengapresiasi Pemkot Serang yang langsung memberikan bantuan kepada Mad Hasyim, setelah muncul pemberitaan dari media massa. Menurutnya, itu merupakan bukti bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakatnya yang kesusahan.

    “Saya terimakasih kepada Pemkot Serang karena telah memberikan perhatian kepada masyarakat. Namun mungkin perlu adanya perbaikan karena saya dengar pun lurahnya masih kurang berkomunikasi dengan baik,” ucapnya.

    Untuk bantuan sendiri, Budi mengatakan bahwa terdapat beberapa jenis. Diantaranya yaitu paket sembako, kebutuhan sehari-hari seperti alat mandi, serta uang tunai. Untuk bantuan yang telah sampai sebelumnya, yaitu material bangunan dari Polres Serang Kota.

    “Dinsos tadi pagi membawa bantuan berupa sembako, kebutuhan hidup sehari-hari, alat mandi, dan lainnya. Sedangkan BPBD juga membawa hal yang sama dan uang tunai untuk pak haji. Kalau besarannya, silahkan tanya ke BPBD. Kalau besaran bantuan dari saya, biarkan saya, pak haji, dan Allah yang tahu,” katanya tertawa.

    Ia mengatakan, bencana yang terjadi pada keluarga Mad Hasyim merupakan ujian dari Tuhan, dan harus dijalankan dengan penuh keteguhan. Sebab, Budi meyakini bahwa dibalik ujian tersebut, akan diberikan sesuatu yang lebih baik.

    “Yah pak haji, mohon bersabar dalam menjalaninya. Karena ini merupakan ujian dari Allah kepada hambanya. Saya ucapkan turut berbela sungkawa dengan apa yang terjadi dengan pak haji. Saya sempat suuzon dengan Pemkot Serang karena tidak membantu. Ternyata tadi Dinsos sudah datang untuk memberikan bantuan,” tutur politikus Gerindra ini.

    Sementara itu, Mad Hasyim pemilik rumah roboh mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian semua pihaknya yang telah membantu dirinya dan keluarganya, sehingga rumahnya kini mendapatkan bantuan.

    “Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah, pak Dewan Kota Serang, dan pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf beribu-ribu maaf sebelumnya kalau saya ada salah,” tandas Hasyim. (DZH)

  • Refleksi 1 Tahun Aje Kendor, Diskominfo Andalkan Pembangunan Infrastruktur

    Refleksi 1 Tahun Aje Kendor, Diskominfo Andalkan Pembangunan Infrastruktur

    SERANG, BANPOS – Kota Serang berencana untuk menambah CCTV di 12 titik pada tahun 2020. Beberapa area yang direncanakan tersebut terletak di titik-titik ruang publik, seperti taman, pasar dan jalan raya.

    Demikian yang diucapkan oleh Kepala Diskominfo Kota Serang, Hari W. Pamungkas saat menjadi keynote speaker dalam acara Refleksi Satu Tahun Aje Kendor yang dilaksanakan oleh Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS), Sabtu (7/12).

    “Ini adalah pembangunan infrastruktur teknologi dan informasi yang dilakukan dalam rangka mendukung Kota Serang menuju Smart City,” ujar Hari.

    Ia mengatakan, saat ini sudah dipasang beberapa CCTV, baik di kantor OPD maupun di kecamatan. Selain itu juga terdapat CCTV di terowongan Trondol yang dalam rangka memantau titik kemacetan.

    “Jadi jika ada kemacetan, Dinas Perhubungan (Dishub) dapat segera melakukan tindakan penguraian,” jelasnya.

    Ia mengatakan, tuntutan untuk menjadi Smart City merupakan hal yang wajar, dikarenakan saat ini sudah memasuki revolusi 4.0 dimana beberapa tahapannya adalah kecerdasan buatan dan menuntut seluruh elemen masyarakat untuk beradaptasi dan menyikapinya.

    “Revolusi 4.0 itu menuntut pemda untuk bertransformasi dari era manual menuju era digital untuk menjawab isu strategis yang ada di perkotaan,” papar Hari.

    Kemacetan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, SDM adalah isu strategis pembangunan di Kota Serang. Dan dijawab dalam dua misi Aje Kendor yaitu misi kedua dan keempat yang didukung oleh Diskominfo.

    “Untuk hal tersebut, telah dibangun infrastruktur internet di seluruh OPD hingga di tingkat kelurahan,”, terangnya.

    Selain itu juga, telah dibentuk 44 aplikasi dalam rangka mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik.
    “Untuk kami ada aplikasi Rabeg dan juga Kota Serang Siaga 112,” tandasnya. (PBN)

  • Budi Ancam Panggil dan Potong Anggaran OPD

    Budi Ancam Panggil dan Potong Anggaran OPD

    SERANG, BANPOS – Soal lemahnya serapan anggaran dari OPD, Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan, akan memanggil OPD-OPD yang paling lemah dalam menyerap anggaran tersebut. Selain itu, ia menegaskan bahwa Walikota Serang harus melakukan evaluasi yang menyeluruh tentang lemahnya kinerja anggarannya.

    “Harus ada tindakan tegas setelah dievaluasi. Copot Kepala Dinas yang serapannya rendah,” ujar Budi disela-sela diskusi publik Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS), Kamis (31/10).

    Ia menyatakan, DPRD hanya memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran, sehingga tidak memungkinkan untuk memberi sanksi langsung kepada kepala OPD yang lemah kinerjanya tersebut.

    “Tapi kita bisa saja untuk memberikan pengurangan anggaran untuk periode selanjutnya, jadi tidak ada serapan anggaran yang lemah,” ujarnya.

    Sebelumnya diketahui, serapan anggaran Triwulan III Pemda Serang masih belum maksimal dan didominasi oleh Belanja Tidak Langsung atau Belanja Operasional saja.

    Secara presentase, serapan Belanja Daerah Kota Serang baru mencapai 47,90 persen terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar 58,39 persen, sedangkan untuk Belanja Langsung (BL) baru mencapai 37,4 persen. (PBN)

  • Budi Rustandi: Tutup Seluruh Hiburan Malam!

    Budi Rustandi: Tutup Seluruh Hiburan Malam!

    Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi

    SERANG, BANPOS – Fraksi Demokrat di sela-sela penyampaian pemandangan fraksi tentang raperda usul Pemkot Serang menyampaikan keresahan masyarakat tentang masih maraknya hiburan malam ilegal dan peredaran miras yang meresahkan masyarakat.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyampaikan bahwa persoalan hiburan malam memang sudah tidak boleh ada di Kota Serang.

    “Saya sudah memberikan mandat kepada Komisi I untuk rapat terkait penindakan diseluruh hiburan malam di Kota Serang. Dan kami berharap kepala daerah ikut bersama kami menutup hiburan malam tersebut,” tegas Budi saat ditemui di ruangannya, Senin (29/10/2019).

    Budi mengatakan, untuk regulasi yang mengatur hal penindakan dan pengawasan itu terdapat dalam Perda No 2 Tahun 2010 tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).

    Ia juga menyampaikan bahwa dalam Raperda Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan (PUK) tidak ada istilah hiburan malam.
    “Raperda PUK sudah finalisasi, saya sudah cek dan tidak ada istilah hiburan malam,” jelas politikus Partai Gerindra tersebut.

    Sedangkan untuk oknum ASN yang diduga menjadi pelindung (beking) dari hiburan malam tersebut, ia menyebut Walikota harus tegas memberikan hukuman jika memang terbukti telah menjadi beking.
    “Gunakan hak preogratifnya untuk mencopot ASN tersebut. Gak hebat walikotanya kalau hanya memanggil dan menegur,” tegasnya.

    Sebelumnya, Ketua Fraksi Demokrat, Amanuddin Toha, menuturkan bahwa pihaknya telah menyampaikan adanya dugaan keterlibatan oknum pejabat, dalam hiburan malam.

    “Saya sudah sampaikan tadi ke pak Wakil Walikota, pak Subadri, disinyalir ada Kabid di Satpol PP yang mem-backup tempat hiburan malam,” ujarnya kepada awak media di gedung DPRD Kota Serang.

    Menurut Amanuddin, Wakil Walikota Serang pun menyebutkan bahwa apabila terbukti ada pejabat setingkat Kabid yang terlibat dalam hiburan malam, maka Pemkot akan menindak secara tegas.

    “Pak Wakil mengaku siap untuk menindak tegas, apabila memang terbukti ada pejabat yang melakukan backup terhadap hiburan malam. Entah nanti akan dipecat, atau dipindahkan,” tuturnya. (PBN)