BANTEN POS

Tag: BUMD

  • 25 Perusahaan Raih IHCBA 2023, Human Capital

    25 Perusahaan Raih IHCBA 2023, Human Capital

    JAKARTA, BANPOS – Sebanyak 25 perusahaan, terdiri dari BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta nasional menerima penghargaan di ajang Indonesia Human Capital Brilliance Awards (IHCBA) 2023. Penyerahan penghargaan diselenggarakan di Grand Ballroom Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (5/10).

    Pandemi Covid-19 mengubah lanskap bisnis di seluruh dunia. Karena belum pernah terjadi sebelumnya, diperlukan human capital yang andal untuk menangani persoalan tersebut. Itu artinya tantangan dan peluang yang hadir juga semakin besar.

    ICHBA 2023 yang diselenggarakan BusinessUpdate.id merupakan upaya untuk memetakan dan menilai kekuatan dan kelemahan dari masing-masing pilar penyusun Human Capital Drivers. Dengan melakukan pemetaan dan penilaian tersebut, akan mendapatkan data yang detail sekaligus holistik tentang kinerja human capital sebuah perusahaan. Hal ini akan memudahkan untuk melakukan adaptasi dan perbaikan sekaligus dapat memberikan data akurat untuk melakukan transformasi human capital.

    Penyelenggaraan IHCBA 2023 bertujuan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah berprestasi membangun dan mentransformasikan human capital. Tema IHCBA kali ini adalah “Vision, Mission, and Human Capital Transformation to Champions.”

    “Kegiatan kami awali dengan melakukan penjaringan calon finalis berdasarkan data-data sekunder baik berupa laporan keuangan perusahaan ataupun data data pendukung lainnya yang beredar di media massa dan media sosial milik perusahaan. Dari sekitar 100 perusahaan, terjaring 25 finalis yang kami undang untuk menghadiri proses penjurian,” kata Ketua Penyelenggara IHCBA 2023 Sifa Rickewine.

    Terdapat 12 kategori penghargaan dalam IHCBA tahun ini. Mulai dari penjaringan, pengisian kuesioner, penjurian dan rapat pleno dewan juri dilakukan secara ketat oleh para ahli di bidangnya.

    “Sebanyak 25 perusahaan yang masuk finalis tersebut adalah perusahaan yang benar-benar melakukan transformasi human capital untuk menyesuaikan dengan budaya kerja yang tiba-tiba berubah,” jelas Ketua Dewan Panelis IHCA 2023 Erry Riyana Hardjapamekas.

    Walaupun human capital drivers terdiri dari 3H yaitu Heart, Head dan Hand, namun dalam praktiknya bisa berbeda-beda. Setiap jenis perusahaan akan menerapkan dengan cara yang berlainan. Bahkan, untuk perusahaan sejenis pun, kadang dalam penerapannya tidak selalu sama persis. Harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi tiap perusahaan.

    Dari ajang IHCBA ini terbukti bahwa inovasi dan transformasi human capital harus terus-menerus dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan yang ada, agar perusahaan semakin efektif dan efisien. (RMID)

    Berita Ini Telah Terbit Di https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/191409/lakukan-transformasi-human-capital-25-perusahaan-raih-ihcba-2023

  • Fasilitas Sampah di TPSA Bagendung Jadi Perhatian KPK

    Fasilitas Sampah di TPSA Bagendung Jadi Perhatian KPK

    CILEGON, BANPOS – Fasilitas pengolahan sampah untuk bahan bakar jumputan padat (BBJP) di TPSA Bagendung berpotensi terjadi korupsi. Hal ini terungkap setelah Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) pada lembaga KPK melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon di Ruang Rapat Walikota Cilegon, Senin (25/9).

    Tim Stranas-PK juga mewanti-wanti Pemkot Cilegon terhadap tindakan korupsi pada fasilitas pengolahan sampah untuk BBJP. Tim Stranas-PK menilai, kerawanan korupsi ada pada sektor persampahan seperti pengelolaan hingga pengadaan barang dan jasa.

    Tenaga Ahli Stranas Pencegahan Korupsi KPK Juhanah menyampaikan, sektor persampahan ini menjadi perhatian, termasuk di dalamnya juga harus dilakukan mitigasi risiko dalam pengelolaan sampah ini agar tidak terjadi korupsi.

    “Beberapa kajian yang sudah kami lakukan memang potensi korupsi itu kan berada pada semua sektor, baik itu dari sisi tata kelolanya, SDM-nya. Kalau sudah ada konflik kepentingan, ini potensi itu akan ada,” kata Juhanah kepada awak media saat ditemui di Kantor Walikota Cilegon, Senin (25/9).

    Selain itu, KPK mendorong agar fasilitas pengolahan sampah menjadi BBJP itu dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Stranas KPK sendiri tengah mengkaji mana yang lebih efektif untuk mengelola fasilitas tersebut.

    “Syukur-syukur tata kelolanya ini bisa kita dorong diproyeksikan kepada badan usaha di pemerintah, apakah nanti di BLUD atau BUMD, kami masih mencari pola yang terbaik itu ada di mana. Karenakan masing-masing ada mekanisme pembentukannya. Sekiranya yang paling tepat dan implementatif itu dilakukan terhadap pengelolaan sampah, mulai dari hulu sampai dengan hilir dan kemudian ini bisa diterima oleh off taker pada beberapa sektor,” paparnya.

    Di tempat sama, Plt Asda II Pemkot Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra mengatakan, fasilitas pengolahan sampah menjadi BBJP seluruhnya merupakan bantuan dari PT PLN dan Kementerian PUPR berupa peralatan dan bangunan. Artinya, kata dia, Pemkot Cilegon tidak mengelola proses pengadaan barang dan jasa fasilitas tersebut.

    Sementara menanggapi dorongan Stranas-PK agar dibentuk BLUD maupun BUMD, Aziz bilang, pihaknya telah melakukan hal itu. Ini dilakukan agar bisa melakukan transaksi untuk menjual hasil produknya berupa BBJP kepada PT Indonesia Power.

    “Adapun kedepannya tidak menutup kemungkinan BLUD ditingkatkan menjadi BUMD, itu harus memenuhi segala persyaratan yang sudah ditentukan dari Kemendagri. Peluang itu memang ada, tapi untuk fokus kita sekarang kita menggunakan BLUD,” tutur Aziz.

    Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon Sabri Mahyudin menambahkan, produktivitas pembuatan BBJP yang dilakukan PT Indonesia Power saat ini bersifat fluktuatif. Hal ini karena dipengaruhi pola pemilahan sampah. Kendati begitu, Sabri berujar, fasilitas pengolah sampah itu mampu memproduksi BBJP paling tinggi sebanyak 29 ton.

    “Sejauh ini per harinya sekitar paling tinggi mengelola sampah 29 ton per hari, kalau rata-rata 10-15 ton per hari. Produk sampai saat ini masih diambil oleh Indonesia Power,” ujarnya.

    Dari pola bisnis, pihaknya belum melakukan take over dengan PT Indonesia Power meskipun sudah terbentuknya BLUD. Menurut dia, pihaknya tengah menyusun regulasi seperti peraturan walikota (Perwal) untuk melaksanakan BLUD yang ditargetkan Januari 2024 sudah bisa dilakukan take over. Selain itu, saat ini juga belum ada keuntungan bisnis yang didapat dari pengolahan sampah menjadi BBJP.

    “Sekarang belum ada keuntungan bisnis, tapi kami berusaha dengan plan yang ada bisa semaksimal mungkin mengelola sampah,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Forum CSR Diminta Optimalkan Kesejahteraan Masyarakat

    Forum CSR Diminta Optimalkan Kesejahteraan Masyarakat

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian mengajak seluruh elemen khususnya Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kota Cilegon terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kesejahteraan sosial.

    Hal ini dikatakan Helldy saat memberikan sambutan pada kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) Forum CSR Kota Cilegon di Hotel Gondang, Jumat (15/9).

    “Kami akan mensupport Forum CSR Kota Cilegon ini karena kami meyakini dalam membangun Cilegon itu tidak bisa berdiri sendiri hanya pemerintah daerah,” kata Helldy.

    Helldy menyampaikan, Forum CSR merupakan adalah ajang untuk merakit ekosistem perusahaan-perusahaan bersama di Kota Cilegon baik itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

    “Tidak hanya untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, tapi bagaimana agar dapat meningkatkan kepedulian, kemampuan, dan tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kami ingin berkolaborasi. Kami mohon dengan sangat forum CSR ini mudah-mudahan bisa mengingatkan kepada industri,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Forum CSR Kota Cilegon yang baru terpilih Syarif Rohman mengaku siap memegang teguh amanah dan siap menjalankan roda organisasi sebaik mungkin demi kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon.

    “Kita sebagai forum mengkolaborasikan apa sih kebutuhan masyarakat. Dari kebutuhan tadi kita petakan program-programnya kita sampaikan ke industri. Jadi nanti industri itu saat mengeluarkan CSR tepat sasaran,” tuturnya.

    Oleh karenanya, program yang akan dibangun dalam Forum CSR Kota Cilegon ini akan dia dorong agar memenuhi tiga kriteria yakni tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna.

    “Dengan adanya ini mudah-mudahan lebih terarah. Kita akan bikin program kerja dulu baik jangka pendek dan jangka panjangnya kita coba petakan,” kata dia.(LUK/PBN)

  • Bank DKI Jadi BUMD Digital Teratas

    Bank DKI Jadi BUMD Digital Teratas

    JAKARTA, BANPOS – Bank DKI kembali meraih penghargaan bergengsi dalam bidang Public Relations (PR) sebagai ‘Top Digital PR Special Achievement for BUMD’. BUMD Perbankan ini berhasil mencatatkan skor tertinggi 97,41. Penghargaan diterima langsung oleh Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy, pada acara 3rd Indonesia Top Digital PR Award 2023 yang digelar secara daring pada Rabu (31/5).

    Fidri mengungkapkan, rasa syukur atas pengakuan ini. Ia menegaskan, bahwa raihan kinerja positif yang ditorehkan Bank DKI tidak serta merta menjadikan citra positif perusahaan menjadi semakin mentereng, melainkan dibalik itu terdapat upaya kehumasan yang menjadi ujung tombak dalam membangun persepsi.

    “Proses komunikasi terbuka, konstruktsif dan proporsional dalam menyampaikan informasi yang tepat mengenai langkah demi langkah pencapaian bisnis, turut memegang peran strategis dalam menunjang citra positif Perseroan. Terlebih di era digital, Bank DKI dituntut untuk turut adaptif terhadap tren komunikasi yang mengalami perubahan signifikan dengan munculnya berbagai teknologi dan platform komunikasi baru.” ujar Fidri dalam keterangannya, Rabu (7/6)

    Lebih lanjut Fidri menambahkan, tren digital public relation memberikan peluang tak terbatas untuk berinteraksi secara langsung dan real time.

    “Komitmen Bank DKI mendukung transformasi digital dan inovasi di semua lini, termasuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat bertransaksi dengan mudah, aman, nyaman, kapan dan di mana saja dengan pilihan aplikasi digital yang dimilikinya di antaranya JakOne Mobile dan JakOne Pay, ” tambah Fidri.

    CEO Infoekonomi.ID, Arief Munajad mengatakan, penghargaan ini diberikan kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), anak perusahaan, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berhasil memanfaatkan Digital PR dalam berkomunikasi dengan efektif dan menjalin engagement dengan konsumen serta masyarakat untuk menciptakan persepsi positif terhadap produk dan perusahaan.

    Dalam acara tersebut, pakar Public Relation, Hifni Alifahmi turut menyampaikan pentingnya memilih saluran komunikasi yang tepat dan memanfaatkan konvergensi media komunikasi sebagai momentum emas dalam menyampaikan pesan-pesan bermakna dan inspiratif.

    Ia juga menyoroti fenomena omni channel/metaverse dan human machine interface sebagai aspek penting dalam strategi komunikasi organisasi ke depan.

    Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan, untuk memperkenalkan produk dan layanan serta berbagai aksi korporasi yang dijalankan Bank DKI kepada masyarakat luas, Bank DKI mengoptimalkan sinergi dan kolaborasi dengan media massa.

    Selain itu juga menggunakan beberapa platform media digital, seperti media sosial maupun media massa online sebagai sarana publikasi yang dijalankan. Kemudian, digitalisasi di berbagai bidang juga terus digalakkan seiring implementasi transformasi perseroan dengan menghadirkan solusi perbankan digital yang handal, seperti super apps JakOne Mobile, simple apps JakOne Pay, maupun JakOne Abank dan layanan lainnya seperti Cash Management System, serta aplikasi pengajuan kredit dan pembiayaan secara online melalui e-form KMG dan pengembangan aplikasi digital lending.

    “Dalam hal pelayanan transaksi non-tunai menggunakan kartu, Bank DKI terus memperluas akseptasi JakCard yang berfungsi sebagaikartu uang elektronik di berbagai moda transportasi DKI Jakarta, tiket masuk sejumlah museum, hingga transaksi di berbagai merchant yang bekerjasama dengan Bank DKI.” tutup Arie.

    Penghargaan 3rd Indonesia Top Digital PR Award 2023 merupakan bentuk apresiasi oleh Infoekonomi.ID dan Tras N Co kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaan, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai berhasil mengelola dan memanfaatkan Digital PR dalam berkomunikasi, serta menjalin engagement dengan konsumen dan masyarakat untuk menciptakan persepsi positif terhadap produk dan perusahaan. Beberapa kriteria penilaian yang digunakan di antaranya meliputi berbagai parameter digital yaitu Digital Media Aspect, Digital Sentiment Aspect, dan Digital Awareness Aspect.(RMID)

  • Pemkot Cilegon dan Biro Kesra Banten Tidak Ikut Penilaian Keterbukaan Informasi

    Pemkot Cilegon dan Biro Kesra Banten Tidak Ikut Penilaian Keterbukaan Informasi

    SERANG, BANPOS – Dua Badan Publik(BP), Pemkot Cilegon dan Biro Kesra Provinsi Banten tidak mengikuti penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten (KI Banten).

    Selain itu, terdapat 7 BUMD yang tidak mengembalikan kuesioner juga, diantaranya adalah, PT Banten Global Development (BGD) Provinsi Banten, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Serang, PT Serang Berkah Mandiri (SBM) Kabupaten Serang.

    Untuk lembaga vertikal, sebanyak 13 BP tidak mengembalikan kuesioner, diantaranya, Pengadilan Tinggi Agama Banten, KONI Prov. Banten, KNPI Prov Banten, BPK Perwakilan Prov. Banten.

    Diketahui, KI Banten menutup tahapan pengembalian kuesioner penilaian mandiri (self assesment quesioner) pada pukul 16.00 WIB, Jumat (28/22),

    Monev tahun 2020 diikuti oleh empat kategori BP yaitu, kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten, kategori pemerintah kabupaten/kota, kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Banten serta kategori Lembaga Non Struktural (LNS)/ vertikal.

    Penutupan tahapan pengembalian dihadiri oleh Komisioner KI Banten dan Panitia Monitoring dan Evaluasi (Monev) BP 2020 di Kantor KI Banten. yang dipimpin Ketua KI Banten, Himan.

    Ketua Panitia Monev BP 2020, Heri Wahidin mengatakan, untuk kategori OPD di lingkungan Pemprov Banten, dari 41 OPD hanya satu yang tidak mengembalikan kuesioner yaitu Biro Kejahteraan Rakyat (Biro Kesra) Setda prov. Banten. Untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, hanya Pemerintah Kota Cilegon yang tidak mengembalikan quesioner.

    Sementara Kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Banten dari 22 BUMD hanya 15 yang mengembalikan.

    Adapun kategori BUMD yang tidak mengembalikan kuesioner adalah PT Banten Global Development (BGD) Provinsi Banten; Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Berkah (PD BPR) Kabupaten Pandeglang; Perusahaan Daerah Lebak Niaga Kabupaten Lebak; Perusahaan Daerah Niaga Kerta Raharja (PD NKR) Kabupaten Tangerang; Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Serang; PT Serang Berkah Mandiri (SBM) Kabupaten Serang; Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang; Perusahaan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS-CM) Kota Cilegon; PT. Serang Guna Sarana, Kota Serang serta PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (Persero), Kota Tangeran Selatan.

    Pada kategori Lembaga Non Struktural (LNS)/Vertikal dari 28 sebanyak 13 LNS/Vertikal tidak mengembalikan kuesioner yaitu Pengadilan Tinggi Agama Banten; KONI Prov. Banten; KNPI Prov Banten; BPK Perwakilan Prov. Banten; BPN Kanwil Banten; Balai POM Serang; BI Perwakilan Banten; Kanwil Kementerian Agama Prov. Banten; Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Prov. Banten; Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Banten; Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; Balai Kepurbakalaan Prov. Banten serta LPTQ Prov. Banten.

    Heri menyatakan, dengan berakhirnya pengembalian kuesioner maka dilanjutkan dengan pemantauan situs yang akan dilaksanakan mulai tanggal 1 September hingga 18 September 2020 untuk menentukan BP mana yang akan dikunjungi dan/atau melakukan presentasi terkait pelaksanaan Keterbukaan Informasi pada badan publiknya.

    Sementara itu Wakll Ketua KI Banten, Toni Anwar Mahmud mengatakan, secara kuantitas, pengembalian kuesioner BP pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Khususnya OPD pemprov Banten. Hal ini juga menunjukan keseriusan PPID Utama dan PPID Pembantu Pemprov Banten untuk mencapai target Informatif pada tahun 2020.

    “KI Banten ingin memastikan, pada tahun ke 9 pelaksanaan keterbukaan informasi di Provinsi Banten, badan publik berorientasi pada pengguna informasi. Sehingga kualitas Informasi Publik yang wajib diumumkan sudah harus tersedia di website badan publik. Dengan demikian jika timbul permohonan informasi publik dari masyarakat, permohonan tersebut merupakan hal yang sangat substantif dimohonkan kepada badan publik,” ujarnya.

    Saat ditanyakan, apakah BP yang tidak mengembalikan kuesioner memiliki alasan khusus sehingga tidak mengembalikan. Toni menyatakan, sekretariat KI Banten yang melakukan komunikasi.

    “Sekretariat KI yang berkomunikasi. PPID pemkot Cilegon hanya menyatakan ‘tahun ini kami ga ikut serta,” ujarnya.

    Menurutnya, kuesioner merupakan pintu masuk bagi KI, untuk memantau website BP. Jika kuesioner tidak dikembalikan, maka BP tersebut secara tahapan tidak dikutsertakan dalam monev 2020.

    “Tetapi sebagai BP, diluar agenda monev, KI Banten tetap melakukan pemantauan kepada BP secara regular,” tandasnya.(PBN)