BANTEN POS

Tag: Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah

  • Target Naik Dua Kali Lipat, Masyarakat Kabupaten Serang Diminta Manfaatkan Program PTSL

    Target Naik Dua Kali Lipat, Masyarakat Kabupaten Serang Diminta Manfaatkan Program PTSL

    SERANG, BANPOS – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Sudaryanto bersama Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyerahkan 70 sertipikat kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Lintas Sektor Tahun Anggaran 2023 di Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang, Banten, pada Rabu (31/1). Pada kesempatan tersebut, keduanya didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Yayat Ahadiyat Awaludin menyerahkan sertipikat secara simbolis kepada 7 penerima sertipikat.

    Dalam laporan yang disampaikan Plt Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, di tahun 2024 Kabupaten Serang mendapatkan target Sertipikasi Hak atas Tanah sebanyak 46.500 bidang. Dimana target ini 2 kali lipat lebih besar dari target tahun sebelumnya 19.000 bidang.

    Dengan begitu, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan program PTSL patut disyukuri. Kemudian ia juga meminta agar masyarakat harus manfaatkan secara maksimal.

    “Ini adalah program pemerintah Jokowi yang diberikan kepada masyarakat agar masyarakat memiliki surat yang legal terhadap tanahnya,” ujar Tatu.

    Hadir dalam kegiatan ini jajaran Pemerintah Kabupaten Serang, Forkopimda Kabupaten Serang, Camat lokasi PTSL Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2023 dan 2024, Kepala Desa atau Lurah Lokasi PTSL Tahun Anggaran 2023 dan 2023 serta tamu undangan lainnya.

    “Sertipikat ini merupakan Program Strategis Nasional yaitu PTSL dan Lintas Sektor dan disampaikan oleh Ibu Bupati program ini merupakan program unggulan dari pemerintah kita,” ujar Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Sudaryanto.

    Pada kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa jumlah bidang di seluruh Indonesia ada 126 juta bidang. Sebelum ada program PTSL, dalam 1 tahun hanya dianggarkan sertipikasi untuk 500.000 bidang, dan setelah adanya program sertipikasi melalui PTSL kurang lebih 10 juta bidang tanah disertipikatkan setiap tahunnya.

    “Jika tidak ada program PTSL, 126 juta bidang tanah di Indonesia akan terdaftar dalam kurun waktu 100 tahun. Namun dengan adanya PTSL, insyaallah 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar termasuk di Provinsi Banten, terdaftar semua,” jelasnya.

    Lebih jauh Sudaryanto mengungkapkan bahwa jumlah bidang di Provinsi Banten terdapat kurang lebih 9.970.000 bidang, sudah terdaftar 79 persen. Sementara, untuk sisanya yaitu 21 persen, akan disertipikasi di tahun 2024 dan tahun 2025.

    “Kita mengapresiasi Ibu Bupati Serang mendukung kegiatan PTSL, karena kegiatan PTSL jika tidak didukung oleh pemerintah daerah, kepala desa, camat dan jajaran, serta masyarakat maka tidak akan berjalan lancar,” tandasnya. (MUF)

  • Pemkab Serang dan Angkasa Pura II Peringati Hari Batik Nasional

    Pemkab Serang dan Angkasa Pura II Peringati Hari Batik Nasional

    TANGERANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten Serang dan PT Angkasa Pura II kembali menjalin kerja sama dalam peringatan Hari Batik Nasional. Kali ini dilaksanakan dengan parade batik, fashion show, mencanting batik, hingga lomba mewarnai motif batik bagi anak-anak.

    Kegiatan tersebut berlangsung di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Senin (2/10).

    “Terima kasih kami ucapkan kepada pengelola Bandara Soekarno-Hatta, PT Angkasa Pura atas kesempatan yang diberikan kepada kami, untuk memperkenalkan batik khas Kabupaten Serang. Sekaligus bersama memperingati
    Hari Batik Nasional,” kata Penjabat Sekda Kabupaten Serang Nanang Supriyatna melalui siaran pers.

    Menurut Nanang, menjadi tugas bersama dalam meningkatkan kesadaran, perlindungan, dan pengembangan batik nasional. Oleh karena itu, kata dia, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menggagas diciptakannya batik khas Kabupaten Serang. “Alhamdulillah, Kabupaten Serang sudah memiliki 12 motif batik yang diusung berdasarkan budaya, pariwisata, dan berbagai potensi sumber daya alam. Semua sudah dipatenkan,” ujarnya.

    Sekadar diketahui, 12 motif batik khas Kabupaten Serang yakni, motif Bendungan Pamarayan, Gandaria/Jatake, Gerabah Bumi Jaya, Karangbolong, dan Mercusuar Cikoneng. Kemudian motif Burung Paok Pancawarna dan Jamblang, Pencak Silat dan Golok, Motif Pulau Sangiang, Rawa Danau dan Elang Jawa, Buah Jamblang, Pulau Tunda, serta Pencak Silat Ornamen Gerabah.

    Pada kegiatan tersebut, 12 motif batik dipamerkan melalui parade dan fashion show dari Kang Nong Kabupaten Serang. Kemudian digelar juga lomba mewarnai siswa- siswi pendidikan anak usia dini, yakni mewarnai batik motif Buah Jamblang. Tahun lalu, Pemkab Serang dan PT Angkasa Pura juga menggelar Hari Batik Nasional.

    Namun dengan tempat berbeda, yakni di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta.

    Nanang menyatakan, kerja sama pemerintah daerah dan swasta harus terus dilakukan, terutama dalam pengenalan dan pengembangan batik, pariwisata, produk UMKM, dan seni budaya lainnya.

    “Sinergi PT Angkasa Pura II dan Pemkab Serang merupakan salah satu bukti sinergi yang berkelanjutan dalam peningkatan ekonomi masyarakat,” ujarnya. (AZM)

  • Bupati Serang Naikan Banparpol Dua Kali Lipat

    Bupati Serang Naikan Banparpol Dua Kali Lipat

    SERANG, BANPOS – Pemkab Serang serahkan bantuan keuangan partai politik (Banparpol) kepada 12 Parpol yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Serang. Banparpol pada tersebut alami kenaikan yang cukup signifikan.

    Diketahui, kenaikan banparpol tersebut hingga dua kali lipat yakni Rp3.000 dari sebelumnya hanya Rp1.500. Penyaluran Banparpol tersebut secara simbolis diserahkan langsung oleh Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah di pendopo Bupati Serang.

    Diketahui ada sebanyak 12 parpol yang mendapat Banparpol tersebut, yakni Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem, PBB, PKB, Berkarya, PPP, PDIP, PAN, Hanura.

    Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, Banparpol sangat dibutuhkan. Sebab bagian menjalankan pemerintahan baik di Kota/Kabupaten hingga Negara. Menurutnya Banparpol diakui sangat membantu. Akan tetapi, dikarenakan anggaran masih defisit, Banparpol pun hanya dapat dinaikan sebesar Rp3.000. Sehingga Banparpol yang disalurkan tahun ini sebanyak Rp2,4 miliar.

    “Tapi dengan keuangan defisit, akhirnya disepakati per suara seperti sekarang yaitu Rp3000,” katanya.

    Menurutnya, anggaran tersebut masih jauh dari kebutuhan, sebab anggaran tersebut disiapkan untuk kebutuhan parpol mencetak kader politik yang unggul, yang nantinya akan melakukan pembangunan. Apabila tidak ada anggaran pemerintah, Parpol kesulitan mencetak kader untuk siap duduk di legislatif dan eksekutif.

    “Tentunya bantuan keuangan dari pemerintah ini sangat bermanfaat untuk teman-teman di partai politik. karena ini kan tujuannya salah satunya untuk penyiapan kader-kadernya yaitu dalam peningkatan sumber daya manusianya,” ujarnya.

    Dirinya berharap dengan anggaran yang diberikan pemerintah daerah tersebut agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

    “Semoga dana ini bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin,” ujarnya.

    Kemudian, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Serang, Epi Priatna mengatakan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk bantuan keuangan partai politik tahun 2023 sebesar Rp2.485.785.000.

    “Rinciannya sebesar Rp3.000 per suara sah setiap partai politik, sedangkan pada tahun sebelumnya hanya RP1.500 persuara sah, (Mengalami kenaikan) 100 persen,” katanya.

    Adapun penggunaannya, sebut Epi, yaitu untuk kegiatan pendidikan politik dan kegiatan-kegiatan partai politik dalam rangka sosialisasi dan sebagainya.

    ”Ini akan segera akan disalurkan. Ada pengawasannya setiap tahun, ada laporan untuk kelengkapan pelaporan keuangan ke BPK RI. Sebelum-sebelumnya juga sama sesuai dengan ketentuan,” tandasnya.

    Turut hadir Sekda Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri, Inspektur Rudi Suhartanto, Asda I Nanang Supriatna, Asda II Ida Nuraida, Staf Ahli Bupati Sugihardono dan para pimpinan paratai politik di Kabupaten Serang. (MG-02/AZM)

  • Sinergi Organsiasi Sipil, Bupati Apresiasi Konsep Pemberdayaan di Padarincang

    Sinergi Organsiasi Sipil, Bupati Apresiasi Konsep Pemberdayaan di Padarincang

    SERANG, BANPOS – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah meminta kepada organisasi sipil maupun organisasi kemasyarakatan (Ormas) untuk turut serta melakukan pemberdayaan masyarakat.

    Hal itu disampaikan Tatu saat menghadiri Festival Inovasi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang diselenggarakan gabungan organisasi dalam forum Simpul Madani Serang (SMS) di Kecamatan Padarincang.

    Dalam kegiatan tersebut, Tatu mengapresiasi kegiatan ormas yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat. Terlebih lagi, program-programnya didukung oleh United States Agency For International Development (USAID).

    “Banyak program yang telah dilaksanakan oleh USAID, itu masuk ke kesehatan, masuk ke pendidikan luar biasa sekarang menggandeng organisasi masyarakat masuk untuk melakukan pemberdayaan masyarakat,” katanya, Kamis (13/7).

    Tatu meminta agar kegiatan OMS bukan hanya dilakukan di Kecamatan Padarincang. Akan tetapi, juga di kecamatan lainnya di Kabupaten Serang.

    “Saya meminta kegiatan ini bukan hanya dilakukan di satu kecamatan saya, minimal zonasi agar lebih mudah baik dari segi pemberdayaan dan pembelajarannya,” jelasnya.

    Tatu juga menyampaikan, kegiatan positif di Ormas, bisa disinergikan dengan program yang ada di OPD Pemkab Serang.

    “Karena kan ada kegiatan OPD yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat,” ucapnya.

    Menurutnya, pemberdayaan merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah. Dalam hal ini, dibutuhkan keterlibatan dari semua pihak.

    Ketua Koordinator Madani Provinsi Banten, Muslih Amin mengatakan, ada sebanyak 25 Ormas yang ikut berpartisipasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat.

    “Kami fokus ke isu-isu strategis, misalnya pendidikan, kesehatan, lingkungan termasuk tata kelola desa,” katanya.

    Ia menerangkan, ada banyak program yang dimunculkan oleh OMS yang kaitannya untuk pengembangan masyarakat. Salah satunya mendorong lahirnya desa ramah perempuan dan anak.

    “Ini manfaatnya banyak untuk kesehatan, pendidikan dan untuk pengembangan ekonomi lokal itu kita dorong,” terangnya.

    Selain itu, dirinya menyampaikan, pihaknya juga mendorong soal isu lingkungan guna dapat mengendalikan sampah di tingkat paling kecil yaitu desa.

    “Kita upayakan pengembangan bank sampah digital desa itu bisa di replikasi dan dipraktekan, mudah, murah tetapi sangat bermanfaat mendorong pencapaian visi misi Bupati Serang,” tandasnya. (MG-02/AZM)

  • Andika Hazrumy Puji Kinerja Bupati Serang, Tatu: Jalan di 29 Kecamatan Sudah Dibetonisasi

    Andika Hazrumy Puji Kinerja Bupati Serang, Tatu: Jalan di 29 Kecamatan Sudah Dibetonisasi

    SERANG, BANPOS – Bakal calon atau Balon Bupati Serang dari Partai Golkar Andika Hazrumy memuji kinerja Bupati Serang saat ini, Ratu Tatu Chasanah. Hal yang paling menonjol dan dapat dilihat serta dirasakan secara langsung oleh masyarakat diantaranya adalah pembangunan infrastruktur jalan.

    Diungkapkan Andika yang adalah Wakil Gubernur 2017-2022, hampir semua jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di Kabupaten Serang sudah dibangun dengan beton atau betonisasi.

    “Saya sudah keliling ke 29 kecamatan di Kabupaten Serang, hampir semua jalan kabupaten sudah dibeton,” kata Andika dalam.sambutannya pada acara sosialisasi balon anggota legislatif Partai Golkar di sejumlah titik di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, selasa (27/6)

    Diungkapkan Andika, prestasi Bupati Tatu yang juga adalah Ketua DPD Golkar Banten tersebut diakui masyarakat di daerah-daerah perbatasan Kabupaten Serang.

    “Kata warga di perbatasan-perbatasan itu seperti perbatasan dengan Pandeglang dan Cilegon, kalau jalannya beton berarti itu sudah masuk wilayah Kabupaten Serang,” paparnya.

    Lebih jauh, Andika mengatakan program betonisasi jalan itu dilakukan Bupati Tatu.tidak hanya terhadap jalan-jalan berstatus jalan kabupaten. Melainkan juga terhadap jalan-jalan penghubung antar desa.

    “Memang sekarang ini masih ada sedikit yang belum. Tapi laporan dari Bupati Tatu langsung menyebutkan bahwa sampai tahun 2024 mendatang akan beres semua,” kata Andika yang adalah Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa I DPP Golkar.

    Terkait kualitas jalan di Kabupaten Serang tersebut, kata Andika, pun telah diketahui dirinya sejak masih menjabat sebagai Wagub Banten lalu.

    “Tadi itu, masyarakat yang wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Serang yang bilang kalau tandanya sudah memasuki wilayah Kabupaten Serang apabila jalannya berganti dari jalan rusak menjadi jalan beton,” katanya.

    Di Provinsi Banten sendiri, lanjutnya, dirinya telah berhasil merampungkan pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Banten.

    Andika menyebut hingga dirinya purnabakti sebagai Wagub Banten Mei 2022 lalu sudah 98,08 persen jalan provinsi sudah berstatus mantap.

    “Hanya sisa 0,02 persen lagi yang tersisa. Itu pun karena lokasi pembangunannya di atas kontur tanah yang curam di dataran tinggi Kabupaten Lebak, yang setiap kali dibangun longsor lagi,” ujarnya.

    Sementara itu Balon Caleg DPRD Kabupaten Serang Nisrina Salsabila mengaku menjadikan Andika role model sekaligus mentor dibidang politik, bagi dirinya dalam mencoba terjun ke dunia politik kali ini.

    “Beliau kita ketahui bersama sebagai kader Golkar telah berhasil menjalankan amanah sebagai Wagub Banten dengan sejumlah prestasi,” kata Nisrina.

    Untuk itu Nisrina mengaku mengajak warga Kabupaten Serang, khususnya di Kecamatan Kopo untuk tidak ragu mendukung pencalonan Andika di Pilkada Kabupaten Serang 2024 mendatang.

    “Pak Andika adalah jaminan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Serang yang telah dilakukan Ibu Bupati Tatu selama dua periode ini,” ujarnya

    Baleg Golkar yang mengikuti sosialisasi ke masyarakat di Kecamatan tersebut adalah Baleg DPRD Kabupaten Serang Nisrina Salsabila, dan Baleg DPRD Provinsi Banten Nunung Nuraeni. Turut hadir pada acara tersebut pengurus PK (pengurus kecamatan) dan seluruh PD (pengurus desa) di Kecamatan Kopo. (CR-01)

  • Turunkan Stunting, Pemkab Serang Libatkan TP PKK

    Turunkan Stunting, Pemkab Serang Libatkan TP PKK

    SERANG, BANPPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang terus melibatkan berbagai potensi untuk menurunkan angka stunting, salah satunya Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK). Selain itu, keberadaan PKK dianggap bisa terus menguatkan perekonomian masyarakat dan ketahanan pangan.

    “Kegiatan-kegiatan PKK selama ini sangat membantu Pemerintah Kabupaten Serang, dan terus ditingkatkan sinergi dengan organisasi perangkat daerah,” ujar Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, di sela-sela senam bersama dalam rangka hari ulang tahun PKK yang ke-51 di halaman Pendopo Bupati Serang, Jumat (10/3).

    Tatu menyampaikan, banyak persoalan di masyarakat yang menjadi prioritas program Pemkab Serang, salah satunya penurunan angka stunting. Program strategis nasional ini bergandengan dengan TP PKK hingga ke tingkat desa.

    “Kegiatan lain yang berkaitan dengan penguatan ekonomi juga PKK dilibatkan. Sebab ibu-ibu PKK ini ada dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa,” katanya.

    Diketahui, penurunan kasus stunting di Kabupaten Serang sejak tahun 2019 hingga Tahun 2021 mencapai 12,23 persen. Pada tahun 2024, ditargetkan angka stunting turun sebanyak 14 persen.

    Pada kesempatan tersebut, Tatu mengatakan bahwa jumlah TP PKK ini cukup besar. Oleh sebab itu, harus dilibatkan dalam program strategis pemerintah.

    “Kemudian perlu evaluasi mana yang kegiatan yang harus ditingkatkan, dan yang sudah baik terus dilakkan setiap tahunnya. Sukses dan selalu penuh kebersamaan untuk TP PKK Kabupaten Serang,” tandasnya.

    Ketua TP PKK Kabupaten Serang, Habibah Supriatna mengatakan bahwa penanggulangan stunting menjadi program skala prioritas TP PKK Kabupaten Serang untuk membantu Pemerintah Daerah.

    “Dalam penanganan stunting, kita mengarah pada ketahanan pangan. Menyeluruh, dari PKK kecamatan hingga desa,” ujarnya.

    Salah satu program yang dijalankan saat ini adalah bagaimana mendorong setiap keluarga memiliki ketahanan pangan mandiri. Antara lain budidaya lele dalam ember, menanam sayuran, hingga memanfaatkan pekarangan rumah untuk menghasilkan pangan.

    “Setidaknya, setiap keluarga punya asupan gizi yang baik,” tandasnya. (MUF)

  • Muswil IV Muhammadiyah, Bupati Serang Ajak Cegah Dampak Negatif Digitalisasi

    Muswil IV Muhammadiyah, Bupati Serang Ajak Cegah Dampak Negatif Digitalisasi

    SERANG, BANPOS – Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah menerima silaturahmi Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Provinsi Banten, Jumat (24/2) di Pendopo Bupati Serang. Pada kesempatan tersebut, Tatu menyampaikan harapannya agar PW Muhammadiyah dapat terus memperkuat sinergi, terutama dalam program Pendidikan dalam rangka mencegah dampak negatif digitalisasi.

    “Bagi program Pemda, kalau soal fisik, saya sanggup. Namun untuk pembangunan manusia, saya ingin mengajak bersama-sama,” kata dalam kegiatan silaturahmi persiapan Musyawarah Wilayah (Muswil) IV Muhammadiyah dan Aisyiyah Banten yang akan digelar pada Sabtu (25/2).

    Menurutnya, Pemkab Serang perlu mempersiapkan sumber daya manusia, yang akan mengisi masa depan Kabupaten Serang dengan baik, yang saat ini serba disuguhi oleh era modern dan canggih.

    “Kondisi saat Ini serba modern, dan serba digitalisasi. Dan ada hal negatif yang bisa diterima oleh generasi kita, ini harus kita cegah bersama,” ujarnya.

    Ia berharap, fenomena era digitalisasi bisa menjadi pembahasan dalam Muswil Muhammadiyah Banten, dan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah.

    “Saya juga pernah meminta kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Serang untuk membuat konsep, dan diberikan kepada pemda. Kemudian dibuat program berkelanjutan,” terangnya.

    Politisi Partai Golkar ini meyakini, apabila aqidah generasi masa depan diperkuat, maka bisa menjadi benteng dalam menghadapi era globalisasi.

    “Saya berharap ada usulan program dari Muhammadiyah, dan prioritas di Kabupaten Serang. Tidak lupa, jadikan saya anak, ingatkan saya jika salah, dan berikan hal baik apa yang harus saya lakukan,” ungkapnya.

    Ketua PW Muhammadiyah Banten, M. Syamsuddin berharap, Muswil IV Muhammadiyah dan Aisyiyah Banten, bisa membawa kemajuan bagi Provinsi Banten khususnya Kabupaten Serang.

    “Mungkin nanti ada program yang bisa sinergi dengan Bupati Serang. Kami punya berbagai program yang sudah dan akan dilaksanakan,” tandasnya. (MUF)

  • Pisah Sambut Kajari, Pemkab Perkuat Sinergi

    Pisah Sambut Kajari, Pemkab Perkuat Sinergi

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang terus berupatan untuk bersinergi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), baik bersifat pemerintahan maupun pelayanan hukum, termasuk bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang. Kolaborasi dan sinergi Forkopimda di Kabupaten Serang disebut terjalin dengan baik, hal ini dibuktikan dengan semakin kuat kerjasama dengan Kejari dalam hal pelayanan hukum terhadap masyarakat.

    Hal tersebut terungkap saat pisah sambut Kepala Kejari Serang antara Freddy D Simanjuntak kepada Muhammad Yusfidli Adhyaksa di Pendopo Bupati Serang pada Kamis (23/2) malam. Freddy diketahui ditugaskan di tempat baru yakni sebagai Inspektur Muda Kepegawaian dan Tugas Umum pada Inspektorat V Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung, sementara Yusfidli sebelumnya menjabat Jaksa Ahli Madya pada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung, serta ditugaskan di Kementerian Luar Negeri sebagai Atase Kejaksaan pada Kedubes RI di Singapura.

    “Alhamdulillah dan terima kasih, kolaborasi dan sinergi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda di Kabupaten Serang terjalin dengan baik, diantaranya semakin kuat bersama Kejaksaan Negeri Serang. Baik antar instansi maupun program bersama dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujar Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dalam sambutannya.

    Untuk diketahui, sejak memimpin Kejari serang pada Agustus tahun 2021, Freddy D Simanjuntak bersama Pemkab Serang terus memperkuat kerja sama dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Antara lain, kerja sama bidang perdata dalam memperkecil piutang pajak daerah, peningkatan pemahaman dan pencegahan tindak pidana korupsi terhadap masyarakat dan aparatur pemerintah daerah.

    Selain itu, Pemkab Serang dan Kejari Serang sukses mengawal program Kejaksaan Tinggi Banten, dengan membangun Rumah Restorative Justice di Kecamatan Ciruas. Selanjutnya, Pemkab Serang berkomitmen untuk menyediakan lahan bagi kantor baru Kejari Serang di Puspemkab Serang dan siap menyukseskan pembangunan Rumah Sakit Adyaksa di Kecamatan Kragilan.

    “Terima kasih tidak terhingga kami sampaikan dan selamat bertugas di tempat baru untuk Bapak Freddy. Selamat datang Bapak muhammad yusfidli, kami berharap dan yakin, sinergi dan kolaborasi semakin kuat bersama Pemerintah Kabupaten Serang. Kami ingin terus didampingi agar semua program yang dijalankan berjalan baik dan sesuai harapan,” tandasnya.

    Freddy D Simanjuntak, pada kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang terjadi dalam Forkopimda, khususnya dengan Pemkab Serang.

    “Terutama kerjasama yang baik dalam memberikan manfaat untuk masyarakat, dan kami melakukan pendampingan karena bagian dari tugas kami,” ungkapnya.

    Freddy mengaku, ia akan ditugaskan di tempat baru yakni pada Inspektorat V Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung yang salah satunya menaungi kejaksaan di Provinsi Banten.

    “Banten juga akan menjadi wilayah hukum saya, nanti kami datang sebagai inspektur. Jadi kami pergi, untuk kembali,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Kejari Serang yang baru, Muhammad Yusfidli Adhyaksa, mengaku akan melanjutkan program-program kolaborasi yang sudah dilakukan sebelumnya.

    “Kami mohon dukungan dan siap bekerja sama,” ujarnya.

    Ia menyampaikan, apabila berbicara pembangunan nasional, Kejaksaan siap mendukung dan mendampingi program yang dilaksanakan pemerintah daerah salah satunya Pemkab Serang.

    “Kami menawarkan pola komunikasi dan advance yang secara teknis hukum bisa membantu pembangunan nasional,” ucapnya.

    Muhammad Yusfidli memahami, Kabupaten Serang merupakan wilayah yang terus berkembang. Sehingga unsur kepercayaan investasi dan masyarakat harus disampaikan.

    “Kejaksaan itu kecil diantara sistem yang besar. Tapi sebagai sebuah sistem harus bisa dipercaya, dan apa yang sudah dilaksanakan Pak Freddy akan kami terus laksanakan dalam rangka kolaborasi dan sinergi,” tandasnya. (MUF)

  • Tidak Gunakan Pakaian Dinas, Tatu Dilaporkan ke Bawaslu

    Tidak Gunakan Pakaian Dinas, Tatu Dilaporkan ke Bawaslu

    SERANG, BANPOS – Bakal Calon Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Serang bersama beberapa pejabat lainnya. Tatu yang merupakan petahana ini dituding tidak beretika karena telah mendompleng program-program pemkab yang menguntungkan dirinya yang akan mencalonkan kembali pada pilkada 2020 nanti.

    Laporan ini dilakukan oleh PAC Partai Demokrat Kecamatan Ciomas dengan dugaan pelanggaran UUD 10 tahun 2016 tentang Pilkada pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) kepada Bawaslu Kabupaten Serang, Jumat (21/8).

    Sebanyak tiga laporan disampaikan kepada Bawaslu terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan petahana.

    Kuasa hukum PAC Partai Demokrat Kecamatan Ciomas, Ferry Renaldy mengatakan, yang dilaporkan pihaknya adalah, Camat Pabuaran, Bupati dan Wakil Bupati Serang, Kepala UPTD SDN Cilongok dan SDN Citiis.

    Ketiga laporan tersebut dikarenakan, petahana melakukan sosialisasj keberhasilan program-program pembangunan, menjelang dilaksanakannya pilkada. Namun, dalam sosialisasi tersebut, petahana tidak menggunakan pakaian resmi dinas sebagai Bupati dan Wakil Bupati, sedangkan program yang disosialisasikan adalah program Pemerintah Kabupaten Serang.

    “Ini kan berbicara program, pasalnya sama. Menurut kami, hal itu jelas sekali bahwa spanduk tersebut bagian daripada program” ujarnya kepada BANPOS, Jumat (21/8).

    Ferry menegaskan, jika Bawaslu Kabupaten Serang beralasan bahwa belum masuk tahapan pemilu, karena belum ada pendaftaran. Namun, dengan tidak digunakannya pakaian dinas resmi dalam spanduk sosialisasi tersebut harusnya dapat dengan cermat disikapi oleh Bawaslu dan perangkat dibawahnya.

    “Ini harusnya bisa juga terlihat oleh Panwascam ataupun pengawas lapangan ini bisa ditindak langsung. Adapun yang mengungkapkan bahwa hal ini belum masuk tahapan atau apa, tapi kami permasalahkan. Karena Bupati kok fotonya tidak resmi, harusnya pakai baju putih ada topinya, pakaian dinas. Dan pada prinsipnya tidak ada yang tidak tahu bahwasanya memang akan maju sekali, dan ini ujian kepada Bawaslu sebenarnya,” jelas Fery.

    Fery menegaskan, lebih beretika kalau memang spanduk itu dipasangi logo standar dan berbicara Pemkab itu lebih beretika. Dengan kejadian tersebut, ia menilai petahana tidak beretika.

    “Jadi yang disoal yaitu memakai pakaian tidak resmi untuk foto program, kemudian mensosialisasikan keberhasilan program. Kalau berbicara keberhasilan program, bukan Bupati atau Wakil Bupatinya sendiri yang sosialisasi masing-masing , tapi seluruh Pemkab,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua Bawaslu kabupaten Serang, Yadi mengatakan bahwa pihaknya telah menerima berkas laporan yang dilaporkan oleh Ketua PAC Partai Demokrat Kecamatan Ciomas yang didampingi oleh Fery Reynaldi. Selanjutnya, pihaknya kemudian akan memeriksa berkas tersebut apakah sudah memenuhi syarat formil dan materil atau belum.

    “Kalau sudah memenuhi, maka akan kami register untuk kemudian ditindaklanjuti paling lama tiga hari kemudian dan akan diproses,” katanya.

    Diketahui, spanduk sosialisasi yang dipermasalahkan adalah terkait program 212 beasiswa penghafal Alquran yang terpasang di Kantor Kecamatan Pabuaran. Kemudian Spanduk sosialisasi program Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) yang terpasang di gedung SDN Cilengok dan Citiis.(MUF/PBN)

  • Alhamdulillah, Pemkab Serang Salurkan Bantuan Beras 10 Kg Per KK

    Alhamdulillah, Pemkab Serang Salurkan Bantuan Beras 10 Kg Per KK

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menurunkan 126 ton beras yang bersumber dari cadangan pangan untuk korban terdampak coviod-19. Setiap bantuan yang diberikan, fokus pada sembako serta menyerap beras lokal.

    Dari 126 ton tersebut diserahkan kepada 326 desa, atau rata-rata 380kg per desa dengan asumsi 10 kg per KK, maka didapatkan hasil, 38 orang per desa yang mendapatkan bantuan sembako tersebut.

    Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah menegaskan, urutan bantuan harus jelas, jangan sampai tumpang tindih. Warga yang tidak terakomodir bantuan pusat, maka ada bantuan provinsi.

    “Yang belum terakomodir pusat dan provinsi, nanti ada bantuan Pemkab Serang dan dana desa. Pemkab Serang akan fokus pada penyaluran sembako,” kata Tatu, saat melepas bantuan di gudang cadangan pangan, Kecamatan Kramatwatu Selasa (12/5).

    Terkait banyaknya skema bantuan yang ada, dan tidak serentaknya jadwal penyaluran, Tatu menegaskan, kepala desa harus memberikan pemahaman.

    “Kami juga mengingatkan, bantuan pemerintah terbatas, maka yang mampu harus turun tangan membantu,” kata Tatu.

    Beras tersebut diketahui merupakan stok cadangan pangan yang disiapkan dalam rangka menghadapi kejadian tak terduga seperti bencana.

    “Biasanya dipakai saat bencana alam. Namun wabah covid-19 ini juga bencana, makanya bantuan ini kami turunkan,” jelas Tatu.

    Sebanyak 126 ton beras tersebut, akan didistribusikan untuk 326 desa se-Kabupaten Serang. Setiap desa, mendapatkan 380 kg ditambah bantuan mie instan dari Dinas Sosial Kabupaten Serang.

    “Jika dilihat per desa memang sedikit, tapi ini pemerataan dulu. Kami juga sedang menyiapkan bantuan dari Dinas Sosial,” ujar Tatu.

    Bantuan ini merupakan tahap kedua, sebelumnya telah disalurkan bantuan beras di awal Ramadan.

    “Nanti kebijakan pemerintah desa, mana paling prioritas dan lebih didahulukan diberikan bantuan. Per keluarga mendapatkan 10 kg beras. Kami juga tengah menyiapkan bantuan dari dana tak terduga, per 20 kg,” ungkapnya.

    Tatu mengungkapkan, berdasarkan data dari Dinas Pertanian, stok beras di Kabupaten Serang dalam kondisi aman dan surplus.

    “Bahkan petani, merasa kesulitan memasarkan hasil panen, harga jadi turun. Jadi kami mengambil kebijakan, membeli beras petani lokal. Kita menyelamatkan menyetabilkan harga dari petani, menyelamatkan petani lokal,” ujarnya.

    Warga yang terdampak covid-19 cukup banyak. Setelah bantuan dari pemerintah pusat, Pemkab Serang akan menurunkan bantuan untuk 43.000 keluarga. Ditambahkan lagi sekira 15.000 orang yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Masalah PHK ini arena perusahaan kesulitan mendapatkan bahan baku dan sulit memasarkan. Ini menjadi persoalan nasional, tentu Disnaker kabupaten dan provinsi akan koordinasi. Kami pun menunggu anggaran bangub (bantuan gubernur) untuk menyiapkan program pelatihan bagi korban PHK,” ujar Tatu.

    Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Suhardjo menambahkan, sesuai aturan, pemerintah daerah wajib mengadakan, mengelola, dan menyalurkan cadangan pangan.

    “Karena sudah dinyatakan bencana, maka kita keluarkan semua cadangan, semua ada 126 ton,” ujarnya.

    Menurutnya, jika cadangan pangan sudah dikeluarkan, maka Pemkab Serang akan melakukan pengadaan kembali.

    “Sesuai aturan, minimal itu menyediakan cadangan beras 100 ton. Kami mengadakan 126 ton, melebihi minimal,” ujarnya.

    Jika Bupati Serang mengintruksikan mengeluarkan kembali cadangan pangan, maka akan dikeluarkan. “Sesuai imbauan Ibu bupati, kami wajib dan harus menyerap beras petani dari Kabupaten Serang. Semoga bisa menyetabilkan harga beras di pasaran,” ujarnya.(MUF/PBN)