Tag: COVID-19

  • Dirawat di Pasar Minggu, Dokter Puskesmas Cipeundeuy Malingping Dilaporkan Positif Korona

    Dirawat di Pasar Minggu, Dokter Puskesmas Cipeundeuy Malingping Dilaporkan Positif Korona

    BAKSEL, BANPOS – Setelah sebelumnya diberitakan, Satu tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit Adjidarmo Rangkasbitung, dinyatakan positif terpapar virus korona (Covid-19). Dikabarkan, terdapat kembali tenaga kesehatan yang bekerja di Lebak, positif terkena virus tersebut.

    Salah seorang Dokter medis yang bertugas di Puskesmas Cipeundeuy Kecamatan Malingping dilaporkan terjangkit virus korona (Covid-19). Saat ini dokter wanita tersebut dikabarkan tengah dalam perawatan RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

    Juru bicara (Jubir) Gugas Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebak, Firman Rahmatullah, saat dikonfirmasi BANPOS membenarkan yang bersangkutan diduga terjangkit Covid-19 dan pasien saat ini masih dirawat di RSUD Pasar Minggu Jakarta.

    “Ya, kalau menurut informasi dari yang bersangkutan kepada saya seperti itu (positif korona, red). Yang bersangkutan masih dirawat di RS Pasar Minggu, Jakarta,” ujar Firman, Sabtu (18/4).

    Dijelaskan juga, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan data otentik hasil pemeriksaan dari pihak rumah sakit yang bersangkutan. sehingga belum dapat diketahui secara pasti apakah dinyatakan positif Covid-19 hasil pemeriksaan rapid test atau uji swab.

    “Ya kabar resminya secara data otentik hasil pemeriksaan kita belum dapat. Artinya, (status, red) positifnya dari hasil pemeriksaan dengan cara apa, itu yang harus kami pastikan dulu,” jelas Firman.

    Ia memaparkan, terhitung sejak 1 sampai dengan 17 April 2020, dokter tersebut menurutnya lebih sering berada di luar Malingping (izin-red). “Nah untuk mengecek data yang bersangkutan, saya bersama kepala Dinkes sekarang ada di Puskesmas Cipeundeuy, Malingping” katanya.

    Diketahui, berdasarkan data pada absensi Puskesmas setempat, terhitung sejak tanggal 1 sampai 17 April 2020 kemarin, yang bersangkutan masuk kerja ke Puskesmas Cipeundeuy hanya lima hari,

    “Merasakan keluhan dimulai tanggal 1, 2, 6, 7 dan 11 April lalu. Pengakuan awalnya mulai batuk-batuk, meriang dan nyeri sendi, lalu pada 8 April Anosmia, yakni tidak merasakan mencium bau, terakhir berada di tempat tugas Cipeundeuy pada 11 April lalu. Dan tercatat yang bersangkutan tidak masuk kerja dengan keterangan sakit mulai 13 sampai dengan 17 April kemarin,” ungkapnya.

    Ditambahkan Firman, ada puluhan petugas di Puskesmas Cipeundeuy yang punya riwayat selalu berhubungan dengan dokter tersebut yang harus segera dilakukan chek kesehatannya.

    “Ada 52 orang petugas di Puskesmas Cipeundeuy ini yang perlu dianalisa chek kesehatan, utamanya yang punya riwayat sempat berhubungan dengan dokter yang bersangkutan selama kurun itu. Ini demi kehati-hatian untuk lingkungan setempat, jadi intinya mereka itu perlu didiagnosa dengan rapid tes,” katanya.

    Hal senada dikatakan Kepala Puskesmas Cipeundeuy M Aripudin kepada wartawan. Ia menerangkan bahwa dokter tersebut merupakan warga kelahiran Riau yang bertempat tinggal di Depok, Bogor.

    Menurutnya, selama bertugas di Puskesmas, ia tinggal di Perumahan Puskesmas yang berlokasi di Desa Cipeundeuy, Malingping. “Selama bulan Maret dan sampai tanggal 11 April 2020 dia diam (tinggal-red) di perumahan Puskesmas Cipeundeuy. Biasanya pulang kalau hari Jumat sore dan datang Senin pagi,” terang Aripudin.

    Namun kata dia, pihaknya mengaku belum mendapatkan informasi resmi apakah yang bersangkutan dinyatakan positif Covid-19 termasuk hasil pemeriksaan rapid test atau hasil uji Swabnya.

    “Soal terjangkit tidaknya saya belum tau. Dan yang berhak menjelaskan adalah Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten. Jadi itu tanya langsung ke pa dr Firman,” paparnya

    Diketahui, pemeriksaan virus Corona di Indonesia saat ini dilakukan dengan dua cara, yaitu rapid test dan uji Swab. Namun kalau untuk mengetahui diagnosa seseorang terpapar tidaknya harus oleh pemeriksaan Swab.(WDO/PBN)

  • Pemkot Serang Bobol, JPS Butuh 48,6 Miliar

    Pemkot Serang Bobol, JPS Butuh 48,6 Miliar

    SERANG, BANPOS – Pendataan jaring pengaman sosial (JPS) Kota Serang dilaporkan telah usai. Berdasarkan data yang sudah masuk, disebutkan bahwa warga yang terdata ‘jebol’ melebihi kuota yang ada, yakni sebanyak 81 ribu KK.

    Untuk diketahui, Pemkot Serang pada mulanya menganggarkan sebesar Rp15 miliar untuk memberikan bantuan sosial kepada 25 ribu KK terdampak ekonomi Covid-19. Setiap bulannya, penerima bantuan akan mendapatkan sembako senilai Rp200 ribu selama tiga bulan.

    Kekinian, Pemkot Serang menambah kuota penerima bantuan menjadi 35 ribu KK dengan nilai bantuan yang sama selama tiga bulan. Jadi, Kota Serang telah menambah anggaran untuk JPS menjadi Rp21 miliar.

    Dengan lebihnya data penerima JPS dari kuota, maka diketahui bahwa Pemkot Serang kekurangan kuota sebanyak 46 ribu dengan anggaran diperkirakan kurang sebesar Rp27,6 miliar.

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengatakan data yang sudah disetorkan kepada Dinsos Kota Serang, terdapat lonjakan KK yang terdata akan mendapatkan bantuan dari Pemkot Serang.

    “Hasil verifikasi dari RT dan RW kemarin, lalu disetorkan kepada kelurahan, kecamatan dan Dinsos, per Jumat kemarin yang sudah terdata itu ada 81 ribu KK yang terdampak ekonomi akibat Covid-19,” ujarnya seusai melalukan penyemprotan di Kecamatan Curug, Sabtu (18/4).

    Menurutnya, jumlah tersebut telah melebihi kuota yang telah dianggarkan oleh Pemkot Serang sebanyak 35 ribu. Ia mengaku, apabila Pemkot Serang masih bisa menangani jumlah itu, maka akan ditangani sendiri oleh Pemkot Serang.

    “Sepanjang memang hasil verifikasinya real, maka kami akan coba untuk pikul. Namun kalau tidak, kita kan punya pemerintah provinsi maupun pusat. Kita akan minta tolong mereka,” terangnya.

    Subadri juga mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memangkas besaran bantuan yang akan diberikan, yakni Rp200 ribu per KK, untuk menutupi lebihnya jumlah KK yang terdata JPS.

    “Tidak kami akan belah (menjadi Rp100 ribu per KK. Mungkin akan kami upayakan untuk refocusing ulang supaya anggarannya mencukupi,” tandasnya. (DZH)

  • Anggaran Penanganan Covid-19 di Lebak Belum Final

    Anggaran Penanganan Covid-19 di Lebak Belum Final

    LEBAK, BANPOS – Anggaran kebutuhan untuk pencegahan dan percepatan penanganan wabah virus Covid-19 sebesar Rp165 miliar belum final.

    Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lebak, Budi Santoso kepada BANPOS, Sabtu (18/4).

    Menurut Budi, terkait anggaran yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Lebak untuk percepatan penanganan wabah virus Covid-19 ini pihaknya masih menyelaraskan dengan data yang masuk dan data dari Provinsi.

    “Belum final, nanti kalau sudah final diinfokan, masih diselaraskan dengan data yang masuk dan data Provinsi,” katanya.

    Sebelumnya, rencana alokasi anggaran dari hasil refocusing itu dibutuhkan sekitar Rp100 miliar untuk kebutuhan hingga bulan Oktober mendatang.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Lebak, Dede Jaelani kepada wartawan mengatakan, postur anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 akan ditambah sebesar Rp65 miliar.

    “Kemarin bantuan keuangan Provinsi Banten Rp65 miliar kan Rp5 miliarnya refocusing. Sekarang yang refocusing jadi Rp65 miliar. Jadi total dana yang dialihkan ke BTT Rp165 miliar,” ungkap Dede.

    Menurutnya, kalau Belanja Tidak Terduga (BTT) misalkan dibutuhkan sebesar Rp200 miliar sampai Oktober, tapi ternyata sampai Agustus selesai maka sisa anggaran akan masuk ke perubahan.

    “Misalkan kita butuh Rp200 miliar sampai Oktober dari BTT dan ternyata Agustus itu selesai, pasti kan ada sisa ya sisa anggaran itu masuk ke perubahan. Yang bingung, kita nyiapin Rp100 miliar ternyata pandemi belum selesai-selesai, nah duitnya itu dari mana,” ujarnya.(CR-01/PBN)

  • Jurnalis dan Kelompok Kreatif Lawan Masker Mahal

    Jurnalis dan Kelompok Kreatif Lawan Masker Mahal

    SERANG, BANPOS – Para jurnalis dan komunitas industri kreatif di Banten membagi-bagikan ribuan masker merah-putih secara gratis kepada pengguna jalan di Kota Serang. Hal itu dilakukan dalam rangka melawan harga masker yang terbilang mahal saat pandemi Covid-19 saat ini.

    Sebanuak 3000 masker dibagikan secara cuma-cuma kepada para pedagang, tukang ojek
    pangkalan dan ojek berbasis aplikasi serta sopir angkutan kota (angkot). Tak hanya itu, mereka juga membagikan kepada para pejalan kaki dan pedagang yang tidak memakai masker.

    “Kami teman-teman dari Jurnalis kota Serang dan juga dari Banten kreatif, menggalang dana untuk pembagian masker dan sembako,” ungkap ketua Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS), M Tohir, di sela-sela kegiatan bagi-bagi masker di depan Serang Mal (Ramayana), Kamis (16/4).

    Lebih lanjut, Tohir menuturkan bahwa untuk sembako, sudah dibagikan sebelumnya kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Oleh karena itu, hari ini pihaknya fokus membagikan masker berwarna merah-putih.

    “Hari ini kami membagikan masker saja di beberapa titik lokasi, karena untuk sembako sudah dibagikan sebelumnya,” terangnya.

    Pantauan di lokasi, mereka membagikan masker merah-putih di tiga lokasi yaitu di depan Serang Mal (Ramayana) di Jalan Veteran, wilayah Pisang Mas di Jalan Veteran, dan simpang Ciceri (Jalan Sudirman-Ahmad Yani).

    “Dibantu aparat polisi, pengendara yang tidak
    mengenakan masker diminta berhenti untuk diberikan masker merah-putih,” pungkasnya.

    Senada disampaikan oleh perwakilan Banten Kreatif Festival, Koyong. Turut dalam gerakan membagi-bagikan masker, ia mengaku pembagian masker gratis ini diberikan kepada masyarakat
    yang membutuhkan, yang melintas di jalan raya di Kota Serang.

    “Sasaran utama pembagian masker ini adalah mereka yang belum mengenakan masker.

    Diungkapkan oleh Koyong, masker merah-putih adalah simbol bahwa Banten secara khusus dan Indonesia secara umum, saat ini sedang berjuang melawan virus korona. Ia percaya Indonesia akan berhasil melawan virus korona.

    “Selain masker, sebelumnya juga ada pembagian sembako sebanyak 50 paket yang disebar ke daerah Kota Serang dan Kabupaten Serang untuk orang-orang yang terdampak Covid-19,” jelasnya.

    Kemudian, lanjut Koyong, uang yang digunakan dalam aksi ini didapatkan dari donasi masyarakat Banten yang berhasil dikumpulkan selama tiga pekan ke belakang.

    “Kami ingin memberikan pesan bahwa Covid-19 bisa kita hilangkan dengan
    bersama-sama,” tandasnya. (MUF)

  • Positif Korona di Pandeglang, PDP Meninggal yang Baru Terkonfirmasi

    Positif Korona di Pandeglang, PDP Meninggal yang Baru Terkonfirmasi

    PANDEGLANG, BANPOS – Terkonfirmasinya warga Banten yang dinyatakan positif mengidap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) setelah meninggal dunia, kembali terjadi. Terbaru, warga Pandeglang yang meninggal dunia pada 4 April 2020 lalu, baru kemarin dikonfirmasi sebagai kasus positif Covid-19.

    Pekan lalu, seorang warga Kota Serang juga dinyatakan positif mengidap Covid-19 setelah beberapa hari meninggal dunia. Saat menghembuskan nafasnya yang terkahir, status warga Serang itu adalah Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Korban merupakan warga Serang pertama yang meninggal dunia dalam status positif Covid-19.

    Hal sama terjadi pada kasus kematian pertama akibat Covid-19 di Pandeglang. Seorang warga Kecamatan Carita, dinyatakan positif Covid-19 pada Rabu (15/4) setelah meninggal dunia pada 4 April lalu.
    Juru Bicara Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Pandeglang, Ahmad Sulaeman mengatakan, pasien tersebut sebelumnya lama tinggal di Tangerang, tapi ketika dia sakit, langsung pulang kampung ke Kecamatan Carita.

    “Pasien ini lama tinggal di Tangerang dan menurut informasi juga bahwa kartu keanggotaan BPJS-nya itu tercatat alamat Tangerang, tapi kampung halamannya di Carita Pandeglang,” ucapnya kepada BANPOS, Kamis (16/4).

    Sulaeman juga menuturkan bahwa pasien tersebut telah ketika sakit kemudian pulang kampung dan menjalani beberapa pengobatan di klinik swasta yang berada di Pandeglang, setelah itu melakukan rontgen dan diketahui bahwa diagnosisnya ke arah Positif.

    “Ketika Pasien tersebut mengalami sakit, dia pulang kampung dan menjalani beberapa layanan atau pengobatan di klinik swasta . Namun setelah tidak ada perbaikan, barulah dilakukan rontgen dan baru ketahuan hasil diagnosisnya ke arah sana,” katanya.

    Setelah diketahui hasilnya, kemudian Klinik merujuk pasien ke RSUD Berkah dan dilanjutkan ke RSUD Banten. Beberapa hari dirawat dan sempat masuk ke ruang ICU, tapi pada tanggal 4 April pasien tersebut meninggal dunia.

    “Setelah beberapa hari tidak menunjukan perubahan, akhirnya dirujuk ke RSUD Berkah dan dilanjutkan ke RSUD Banten. Jadi selama itu dilakukan pemeriksaan SWAB, kemudian hasilnya kita menunggu sampai 14 hari dan dinyatakan Positif COVID-19. Tanggal 4 April pasien tersebut dinyatakan meninggal dunia dan sudah dimakamkan pada hari yang sama dengan Protokol COVID,” pungkasnya.

    Adapun untuk riwayat pasien tersebut, Jubir Tim Gugus Tugas juga menjelaskan bahwa pasien sempat dua hari tinggal dirumah sebelum dirawat ke Klinik. Tim Gugus Tugas Kecamatan Carita telah men-tracking serta melakukan isolasi terhadap keluarga dan para petugas medis klinik. Hasilnya mereka negatif setelah sempat selama 14 hari melakukan isolasi mandiri.

    “Di rumah sempat dua hari sebelum dirawat ke klinik dan itu jelas sudah kontak dengan anggota keluarga mungkin juga dengan tetangga serta petugas klinik, kemudian mereka melakukan isolasi mandiri selama dua minggu dan sudah lolos atau selesai pemantauan. Dan untuk rencananya dalam waktu dekat akan dilakukan rapid test terhadap mereka, untuk saat ini kondisi mereka baik tapi untuk beberapa anggota keluarga masih kita pantau terus,” ujarnya.

    Selain melakukan treking, Tim Gugus Tugas juga akan melakukan langkah pambatasan wilayah di kampungnya dulu dan kalau diperlukan akan sampai ke desanya.

    “Pertama tadi kita terus maksimalkan treking dan nanti akan dilakukan Rapid Tes untuk desanya itu, kita kihat lagi siapa yang pernah kontak. Kalau misalnya ada yang positif, itu akan cepat-cepat dipisahkan dan pihak Pemda secara Intens memperhatikan warga yang disolasi khusus ini serta meminta bantuan RT, RW dan Gugus Tugas tingkat Desa nanti akan menjamin suplay dari kebutuhan pokoknya supaya proses panyembuhan atau karantina ini bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.(MG02/ENK)

  • 55. 653 Data Terdampak COVID-19 di Lebak Masih Divalidasi Dinsos

    55. 653 Data Terdampak COVID-19 di Lebak Masih Divalidasi Dinsos

    LEBAK, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak kini sedang melakukan validasi terhadap data masyarakat terdampak Covid-19 yang segera diusulkan untuk mendapat bantuan sosial.

    Hal tersebut sebagaimana dinyatakan Kepala Seksi (Kasi) Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamas) Dinas Sosial (Dinsos) Lebak, Endin Toharudin kepada wartawan menyebut, data yang masuk dari 28 kecamatan di Lebak diungkanya masih belum maksimal dan butuh validasi dari semua Kepala Keluarga (KK) terdampak.

    “Belum fiks, masih harus dilakukan validasi terlebih dahulu. Data yang masuk dari 28 kecamatan sebanyak 55.653 KK, ini yang sedang kami validasi,” kata Endin Toharudin, Rabu malam (15/4).

    Dikatakan, validasi perlu dilakukan karena tak sedikit desa yang mendata semua warganya meski sebenarnya sudah masuk dalam penerima program lain, seperti Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako atau masuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    “Data di luar DTKS akan diberi Bansos bersumber dari APBD I (Kabupaten-red). Nah, untuk warga yang masuk dalam DTKS tapi belum dapat PKH atau Program Sembako rencana dapat bantuan dari provinsi/pusat berupa Bantuan Langsung Tunai atau BLT,” kata Endin.

    Kata dia, proses validasi akan memilah, mana warga yang akan menerima bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten, provinsi dan pusat.

    “Diharapkan semua warga tidak mampu yang terdampak Covid-19 mendapat bantuan walaupun sumber dananya berbeda,” jelasnya. (WDO/PBN)

  • ‘Santuy’ Kota Serang Belum Tetapkan KLB, Walikota Syafrudin: Baru Satu Meninggal

    ‘Santuy’ Kota Serang Belum Tetapkan KLB, Walikota Syafrudin: Baru Satu Meninggal

    SERANG, BANPOS – Kota Serang hingga saat ini masih belum menetapkan status kejadian luar biasa (KLB), kendati sudah ada tiga kasus terkonfirmasi positif dan satu di antaranya meninggal dunia.

    Padahal, Dinkes Kota Serang mengatakan bahwa berdasarkan kesehatan, dengan adanya satu orang terkonfirmasi positif, maka secara otomatis Kota Serang akan berstatus KLB.

    Sikap santai dari Pemkot Serang pun menjadi ‘teladan’ bagi masyarakat. Terbukti, hingga saat ini masyarakat masih banyak yang mengabaikan protokol kesehatan. Imbauan soal pembatasan sosial terlihat dianggap remeh oleh masyarakat.

    Pasar-pasar terlihat ramai. Kerumunan massa kerap terjadi di perkampungan warga. Bahkan imbauan untuk menggunakan masker setiap keluar rumah pun banyak yang mengabaikan.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa saat ini Kota Serang masih dalam status darurat bencana. Menurutnya, Kota Serang masih belum menetapkan status KLB lantaran saat ini kasus terkonfirmasi Covid-19 baru ada tiga.

    “Kan Kota Serang itu baru satu meninggal. Kemudian yang positif baru tiga. Jadi kategori KLB itukan mungkin lebih dari itu kejadiannya. Harus ada kajian cepat dari Dinkes dan BPBD,” ujar Syafrudin seusai mengikuti rapat Forkopimda Kota Serang, Kamis (16/4).

    Menurutnya, meskipun secara kesehatan Kota Serang sudah layak untuk ditetapkan status KLB, namun menurutnya Pemkot Serang masih harus menunggu hasil kajian dari BPBD Kota Serang.

    “Itu kajiannya dari BPBD belum masuk. Jadi belum bisa kalau hanya dari sisi kesehatan saja. Secepatnya lah insyaAllah (dibuat kajian oleh BPBD),” terangnya.

    Saat ditanya apakah Pemkot Serang akan menunggu penambahan kasus Covid-19 terlebih dahulu baru menetapkan status KLB, Syafrudin enggan menjawab.

    Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Diat Hermawan, mengatakan bahwa penetapan status KLB bukan merupakan ranah pihaknya. Sebab, BPBD hanya mengenal tiga status saja yakni siaga, tanggap dan pemulihan.

    “Jadi kami hanya mengenal tiga status saja. Penetapan KLB itu bukan ada pada kami, karena kan ini bencana non alam. Maka Dinkes yang memiliki tupoksi untuk menetapkan status KLB,” ujarnya.

    Ia mengatakan, pihaknya memang berpartisipasi dalam pembuatan kajian cepat mengenai Covid-19 bersama dengan Dinkes Kota Serang. Namun itu untuk menetapkan status selain KLB.

    “Jadi waktu itu kan kami menetapkan status. Statusnya itu siaga darurat bencana non alam. Itu kami memang terlibat. Namun kalau untuk KLB itu bukan kami,” jelasnya.

    Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, mengatakan bahwa pihaknya memang telah mengajukan status KLB kepada Setda Kota Serang. Hanya saja, berdasarkan keterangan bagian hukum, ternyata status saat ini lebih tinggi dari KLB.

    “Berdasarkan surat dari pemerintah pusat, jadi sebenarnya saat ini status kita lebih daripada KLB. Cuma memang kalau berbicara secara kesehatan, satu orang positif Covid-19 maka secara otomatis akan KLB,” tandasnya.

    Untuk diketahui, untuk kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Banten, hingga kemarin tercatat 2.220 warga Banten yang masih diawasi.

    Sementara ODP yang sudah dinyatakan aman jumlahnya mencapai 2.895. Dengan jumlah keseluruhan ODP di Banten adalah 5.115 orang.(DZH/ENK)

  • 5 WNA Menyusup Tengah Malam Melalui Jalan Tikus

    5 WNA Menyusup Tengah Malam Melalui Jalan Tikus

    PANDEGLANG, BANPOS – Kelima WNA asal Bangladesh yang terdapat dua orang Positif reaktif Rapid Test dievakuasi petugas kesehatan ke Jakarta untuk dilakukan karantina. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mencegah adanya penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pandeglang, namun sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan SWAB terhadap kelima WNA tersebut.

    Juru Bicara COVID-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Ahmad Sulaeman menuturkan, pihaknya sudah melakukan SWAB tes terhadap WNA, adapun hasilnya akan dikirim ke Balitbangkemenkes melalui Provinsi Banten.

    “Hari ini pihak Puskesmas dibantu oleh RSUD Berkah melakukan pemeriksaan SWAB, dan hasilnya ini dikirim ke Provinsi. Ke 5 WNA tersebut telah di Evakuasi meninggalkan Pandeglang menuju Jakarta pukul 15.00 sore dikirim ke Wisma Atlit, kami akan menunggu terhadap hasil swab ini terhadap lima orang ini, “ucap Sulaeman saat konferensi pers di Pendopo Pandeglang, kepada Banpos, Kamis (16/4).

    Ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik dengan adanya informasi yang saat ini berkembang. Namun demikian, hingga saat ini pihaknya belum menyatakan status KLB untuk Kabupaten Pandeglang.

    “Masyarakat jangan panik, tim gugus akan terus memantau. Adapun mereka yang WNA itu katanya masuk ke Pandeglang itu lewat tengah malam. Kami tidak kecolongan, hanya saja mungkin masuk ke area yang belum dijaga atau melalui jalan tikus. Untuk KLB, kita belum mempertimbangkan ke arah sana,” kilahnya.

    Pihak Puskesmas sudah mulai mentraking dan mendapat kurang lebih 30 orang yang pernah melakukan kontak dengan WNA tersebut. Untuk di Menes ada sekitar 16 santri, di Majasari ada 15 santri yang kontak fisik, dan ini akan terus berkembang, karenanya akan lakukan rapid tes terhadap para santri ini.

    “Daerah yang pertama disambangi adalah daerah Menes, ternyata dari informasi yang kami dapat, sebenarnya mereka telah hadir sejak tanggal 4/5 April yang lalu. Masyarakat tidak menyadari karena memang kegiatanya untuk kali ini hanya di satu masjid, dan baru ketahuan pada hari Jumat tanggal 10 April ketika mengadakan solat Jumat,” katanya.

    Sulaeman menjelaskan, tanggal 11 april, tim gugus tugas di Kecamatan Menes mengunjungi lokasi para jemaah tablig, setelah diketahui dari Banglades, selanjutnya didata dan diarahkan supaya jangan kemana-mana karena akan dilakukan pemeriksaan, namun karena WNA tersebut ada kegiatan di tempat lain, tanggal 12 April sudah ada di Kecamatan Majasari.

    “Kemudian Tim Gugus Tugas yang ada di kecamatan Majasari sudah mengetahui dan memantau kegiatan mereka, tanggal 13 mereka masih di Majasari, tanggal 14 April dilakukan pemeriksaan ternyata 2 dari 5 ini Positif Rapid Test, dan langsung diberi tindakan untuk diisolasi di tempat tersebut sehingga kegiatan mereka terbatas,” ujarnya.(MG-02/PBN)

  • Polda Banten Bantu Pekerja Informal Jasa Transportasi, Perbulan Dapat Rp600 Ribu

    Polda Banten Bantu Pekerja Informal Jasa Transportasi, Perbulan Dapat Rp600 Ribu

    SERANG, BANPOS – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bekerjasama dengan bank BRI melakukan bakti sosial yang menyasar pada pekerja informal terdampak Covid-19, yang berkaitan dengan lalu lintas.

    Direktur Lalu lintas (Dirlantas) Polda Banten, Kombes Pol Wibowo, mengatakan sebanyak 8.317 orang di wilayah Polda Banten mengikuti program keselamatan 2020 ini.

    Para pekerja informal tersebut terdiri dari pengemudi bus, taksi, angkot, ojek konvensional, kusir sado, supir travel dan delman.

    Mereka akan diberi bantuan sebesar Rp600 ribu per orang selama tiga bulan kedepan dalam bentuk tabungan bank BRI dengan difasilitasi kartu debit.

    “Kami sudah mendata dua minggu lalu dan kami sudah olah. Kegiatan ini belum mencakup semua (masyarakat) karena keterbatasan anggaran,” kata Wibowo di Mapolda Banten, Rabu (15/4).

    Penyaluran tahap pertama akan dilaksanakan mulai hari ini. Sebelum mendapat bantuan, mereka akan mendapat materi tentang tata-tata cara pencegahan COVID-19.

    Kemudian tahap kedua akan mendapat materi tentang keselamatan berlalu lintas dan tahap ketiga mereka akan mendapat materi tentang etika berlalu lintas.

    Pemberian materi setiap kegiatan, pihaknya akan tetap memperhatikan standar operasional yang telah ditentukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan menjaga jarak. Materi akan disampaikan melalui tayangan video.

    “Program keselamatan ini merupakan kerjasama Polri dengan BRI yang bertujuan selain memberikan pengetahuan dan pelatihan yang paling utama adalah memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya pada saat pandemi,” katanya.

    Disampaikan Wibowo, dalam masa pandemi ini, pekerja informal yang berkaitan dengan lalu lintas seperti pengemudi bus, sopir angkot hingga kusir delman sangat terdampak. Pembatasan kegiatan diluar rumah membuat pengguna jasa transportasi berturun drastis.

    “Dalam kondisi dimana dampak Covid-19 menyentuh seluruh lapisan masyarakat, kami tergerak untuk membantu para pekerja informal yang terdampak langsung, sehingga mereka dapat terus bekerja melayani masyarakat dengan profesi masing-masing,” tandasnya. (DZH)

  • Soal Kasus Positif di Pandeglang, Jubir Gugus Tugas Masih Menunggu Konfirmasi

    Soal Kasus Positif di Pandeglang, Jubir Gugus Tugas Masih Menunggu Konfirmasi

    PANDEGLANG, BANPOS – Setelah sebelumnya tercatat WNA yang reaktif rapid test. Kabupaten Pandeglang dalam catatan yang dirilis oleh Pemerintah Provinsi Banten dikanal resmi Pemprov Banten infocorona.bantenprov.go.id saat diakses pada pukul 19.00 WIB menyebutkan, ada satu kasus positif COVID-19 yang terkonfirmasi dan dinyatakan meninggal.

    Data pemprov tersebut berbeda dengan data di Pemkab Pandeglang yang belum menyatakan ada kasus positif di wilayahnya.

    Saat BANPOS coba mengonfirmasi terkait dengan perbedaan data tersebut kepada juru bicara (Jubir) Gugus Tugas Banten, Ati Pramudji Hastuti, melalui sambungan telepon, ia tidak kunjung mendapatkan respon. Begitu juga dengan pesan WhatsApp yang dikirimkan.

    Sementara itu, saat BANPOS menghubungi Juru Bicara Tim Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Pandeglang, Ahmad Sulaeman, ia mengaku belum dapat menjawab secara pasti terkait data tersebut. Hal ini dikarenakan belum ada komunikasi lanjut dengan pihak provinsi.

    “Saya besok akan langsung menghadap untuk melihat datanya,” ujarnya singkat.

    Tercatat ada perbedaan data yang dimiliki oleh Pemkab Pandeglang dengan Pemprov Banten.
    Pandeglang merilis, jumlah kasus positif masih nol, PDP sebanyak 18 orang, ODP sebanyak 799 orang.

    Sedangkan, dalam data Pemprov Banten tercatat angka yang sama untuk kasus ODP dan PDP, namun berbeda dalam kasus positif dimana tertulis satu orang yang dinyatakan meninggal.

    Ahmad menyatakan, dengan melihat data yang ada, pihaknya belum dapat memperkirakan, apakah pasien positif yang meninggal tersebut merupakan PDP yang masuk dalam pendataan, atau yang lainnya. Sedangkan, kepastian data tersebut harus dilakukan untuk mentraking warga yang pernah melakukan kontak dengan pasien tersebut.

    “Dari data kami ada 6 PDP, satu sudah dinyatakan negatif, tapi dari lima yang sisa, saya masih belum tahu yang mana, agar nanti dapat ditraking yang sudah pernah melakukan kontak,” tandasnya.(DHE/PBN)