SERANG, BANPOS – Pernyataan pengamat kebijakan publik, Ibrahim Rantau, yang menyatakan gelombang aksi buruh di Provinsi Banten gegara Anies Baswedan melangkahi aturan pusat, dibantah oleh Sekretaris Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) Provinsi Banten, Sudrajat Syahrudin.
“Tuduhan bahwa Gubernur DKI Jakarta melangkahi keputusan pemerintah pusat adalah fitnah dan tak berdasar. Sejauh pengetahuan kami, Gubernur Anies menetapkan UMP 2022 sebesar 5,1 persen sudah mendapatkan persetujuan pemerintah pusat melalui Kementrian Tenaga Kerja,” ujarnya, Jumat (24/12).
Menurutnya, pernyataan dari Ibrahim Rantau sangat tendensius sekaligus menunjukkan ketidakmampuan Wahidin Halim (WH) dalam membangun komunikasi yang baik dengan buruh.
“Gubernur DKI, bersurat secara resmi ke pemerintah pusat, melalui Kementrian Tenaga Kerja. Jadi revisi kenaikan UMP DKI itu adalah atas persetujuan Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan kondisi di DKI, khususnya pertumbuhan ekonomi,” katanya.
“Mbok ya kalau buruh demo itu diterima dan diajak bicaralah, jangan malah sebaliknya melontarkan kata-kata yang menyinggung dan melukai hati para buruh. Toh mereka itu juga warga WH yang memiliki kesamaan hak untuk dilayani,” lanjutnya.
Ia mengaku, memang tindakan yang dilakukan oleh buruh sedikit kelewat batas. Namun jika melihat sikap cuek yang dipertontonkan oleh Wahidin, justru menjadi pemicu utama apa yang dilakukan oleh buruh pada Rabu lalu.
“Kami sangat menyayangkan sikap cuek dan acuh Gubernur terhadap tuntutan para buruh. Kami kira kejadian kemarin bukan terjadi secara tiba-tiba, tapi klimaks atas sikap acuh dan cuek Gubernur atas aksi buruh sebelumnya,” tegasnya.
Sehingga, ia pun memaklumi tindakan yang dilakukan oleh massa aksi buruh kemarin. Karena hal itu merupakan akibat dari sikap yang ditunjukkan oleh Wahidin sendiri.
“Sikap acuh dan alergi Gubernur berdialog dengan buruh mengundang tafsir dan dugaan liar dari masyarakat khususnya buruh. Publik dan buruh akan menilai Gubernur lebih pro pengusaha ketimbang pro Buruh,” katanya.
Kendati demikian, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Ibrahim Rantau yang secara tidak langsung mengendorse Anies Baswedan, dengan menggambarkan bahwa Anies sangat pro terhadap buruh.
Ia pun menyarankan kepada Wahidin agar tidak perlu melaporkan para buruh yang menerobos masuk ke dalam ruang kerjanya, kepada Kepolisian.
“Malulah sama sikap Kapolri yang menginstruksikan anak buahnya agar berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium), dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara,” tandasnya. (DZH)
