Tag: Digadang-gadang Jadi Ketua TTKKDH

  • Digadang-gadang Jadi Ketua TTKKDH, Wahyu Nurjamil Usung Modernisasi

    Digadang-gadang Jadi Ketua TTKKDH, Wahyu Nurjamil Usung Modernisasi

    SERANG, BANPOS – Musyawarah Besar (Mubes) V Kesti TTKKDH semakin dekat. Sejauh ini, sudah ada beberapa nama yang digadang-gadang dapat menggantikan posisi mendingan Maman Rizal sebagai Ketua Umum Kesti TTKKDH, diantaranya yakni anak dari mendingan Maman Rizal, Wahyu Nurjamil dan Ketua IPSI Banten, Ajat Sudrajat.

    Ketua pelaksana Mubes V Kesti TTKKDH, Mahyudin, mengatakan bahwa untuk bakal calon Ketua Umum yang saat ini telah muncul namanya, berasal dari beberapa daerah. Sedangkan untuk Banten sendiri terdapat dua nama yakni Wahyu Nurjamil dan Ajat Sudrajat.

    “Kalau Banten itu sebelumnya pak Ajat ketua IPSI dan pak Wahyu Nurjamil. Yang akan mencalonkan diri itu awalnya Jateng, Riau, Banten ada dua dan DKI. Jadi ada 5, tapi perkembangannya kita lihat nanti yah pada Mubes,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (17/2/2021).

    Mahyudin mengatakan, untuk menjadi Ketua Umum Kesti TTKKDH terdapat beberapa persyaratan. Salah satunya yaitu harus mendapatkan dukungan dari empat DPW Kesti TTKKDH. Jika memenuhi syarat dukungan, maka secara resmi orang tersebut menjadi calon Ketua Umum.

    “Kalau syarat lainnya itu dia anggota TTKKDH, dia memiliki akhlakul karimah, mau mendedikasikan diri. Artinya dia mau benar-benar memikirkan kemajuan dari lembaga Kesti TTKKDH. Nanti mereka akan bertanding dari sisi administrasi dan visi-misi terlebih dahulu,” tutur Mahyudin.

    Untuk mekanisme pemilihan Ketua Umum, ia menuturkan bahwa akan ada dua metode. Pertama yakni aklamasi terbuka atau penentuan melalui musyawarah, dan demokrasi tertutup atau penentuan melalui voting.

    “Nanti satu wilayah memiliki dua suara. Tapi sebelumnya, setiap wilayah akan menyampaikan pemandangan umumnya. Misalkan dalam pemandangan umumnya itu menyatakan satu pandangan dan lebih dari 50 persen itu mengarah pada satu orang, maka kami akan aklamasi. Namun jika berbeda-beda, maka akan pemilihan tertutup,” jelasnya.

    Sementara itu, Wahyu Nurjamil saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya akan maju sebagai calon Ketua Umum lantaran adanya dorongan dari berbagai DPW Kesti TTKKDH. Sejauh ini, dirinya sudah mendapatkan dukungan dari Banten, Lampung dan DKI Jakarta.

    “Alhamdulillah untuk Banten itu mungkin sudah 7 kabupaten/kota. Untuk Lampung itu insyAllah 15 kabupaten/kota. Untuk DKI itu seluruh DKI termasuk provinsinya sudah memberikan rekomendasi untuk saya,” ujarnya.

    Menurut Wahyu, dorongan dari beberapa wilayah tersebut bukan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan politis. Namun menurutnya, rekomendasi yang diberikan merupakan hasil kedekatan karena adanya pembinaan-pembinaan yang dirinya lakukan.

    “Yah namanya kami ini organisasi kultural, jadi pendekatan-pendekatan itu lebih berdasarkan pada pendekatan pembinaan dan kepercayaan dari wilayah,” jelasnya.

    Dalam mengemban amanah rekomendasi dari berbagai wilayah itu, ia mengusung visi modernisasi organisasi tanpa menghilangkan sifat kultural dari Kesti TTKKDH. Dalam kepemimpinanya nanti, ia akan memperkuat pondasi Kesti TTKKDH sebagai rumah dari orang Cimande, agar dapat lebih kuat dan berkarya.

    “Pada poinnya, saya ingin organisasi yang sifatnya kultural ini akan dipadukan dengan sentuhan-sentuhan modernisasi. Harapan besarnya yakni TTKKDH ini akan bertambah besar dan bertambah kuat. Anggota-anggotanya dapat lebih berdaya dan berkarya. Sehingga bisa mewujudkan Kesti TTKKDH yang secara organisasi dipandang, bukan hanya di Indonesia namun juga di luar negeri,” tuturnya.

    Langkah yang akan ditempuhnya yakni membentuk lembaga semi otonom dari Kesti TTKKDH, seperti membentuk Lembaga Ekonomi dan Lembaga Kepelatihan. Sehingga, pemberdayaan anggota Kesti TTKKDH dapat lebih baik lagi.

    “Jadi nanti misalkan setiap pelatih yang lolos skrining, mudah-mudahan nanti bisa ditempatkan sebagai pelatih pada lembaga seperti sekolah. Lalu untuk lembaga ekonomi, saya akan mendorong setiap DPW atau DPD dapat membentuk lembaga ekonomi sendiri. Sehingga membutuhkan, misalkan ada yang sakit atau meninggal dunia, kita memiliki anggaran sendiri dari kas,” tandasnya. (DZH)