CILEGON, BANPOS – Serapan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon 2019 diprediksi hanya sekitar 80 persen dari sekitar Rp 240 miliar.
Sehingga, sekitar Rp 500 juta berpotensi menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) APBD 2019. Hal itu terungkap saat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon sidak ke Kantor DPUTR Cilegon, Jumat (27/12).
Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon Erik Airlangga mengatakan, pihaknya melakukan monitoring ke DPUTR Kota Cilegon untuk melakukan evaluasi program 2019.
Ia mengapresiasi ke DPUTR karena serapan anggaran 2019 ini jauh lebih baik dari 2018 lalu. “Ini ada peningkatan, tapi kami terus bersinergi melakukan monitoring,” ujarnya.
Erik menambahkan, adanya Silpa sekitar Rp 500 juta, menurutnya pada proses lelang yang perlu dikontrol. Pihaknya akan melakukan pengawasan berkala per tiga bulan terkait lelang proyek.
“Banyaknya Silpa ini masalahnya di gagal lelang, jadi itu yang akan kami awasi. Kami harap pengajuan lelang bisa dilakukan di triwulan pertama,” pintanya.
Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPUTR Kota Cilegon Ridwan mengatakan, serapan anggaran DPUTR Cilegon pada APBD 2019, diprediksi akan tercapai sekitar 80 persen dari total nilai anggaran sekitar Rp 243 miliar. Sehingga, ada 20 persen yang tidak terserap yaitu sekitar Rp 500 juta.
“Ya sekitar Rp 500 juta tidak terserap, karena penyerapan hanya 80 persen,” kata Ridwan ditemui usai menerima kunjungan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon ke Kantor DPUTR Cilegon, Jumat (27/12).
Dikatakan Ridwan, serapan anggaran 2019 ini jauh lebih baik dari serapan anggaran 2018 lalu. Pada APBD 2018 lalu, serapan anggaran DPUTR hanya sekitar 58 persen.
“Hingga awal pekan ini yang sudah terserap 65 persen, tapi masih ada sekitar 15 persen yang pekerjaanya sudah selesai namun belum ditagihkan oleh kontraktor, seperti pembangunan Gedung Setda enam lantai, itu sudah selesai, hanya saja belum dicairkan oleh kontraktor. Hingga 31 Desember, kami optimis mencapai 80 persen,” ungkapnya.
Menurut Ridwan, adanya kegiatan yang menyumbang silpa diantaranya karena gagal lelang, serta efisiensi dari hasil lelang.
Pekerjaan yang gagal lelang diantaranya renovasi tampak muka Kantor Walikota Cilegon, pembebasan lahan Jalan Lingkar Utara (JLU) yang masih belum selesai, dan gagal lelang pelebaran Jembatan Ciberko.
“Ada beberapa kegiatan di beberapa bidang yang menyumbang silpa karena gagal lelang. Tapi, memang yang cukup besar itu pembebasan lahan JLU, masih ada tanah yang belum dibebaskan, kalau untuk pematangan lahan JLU yang sudah dibebaskan itu tidak ada masalah,” terangnya.
Pihaknya mengaku akan memperbaiki proses lelang, kata Ridwan, agar pada tahun depan tidak ada gagal lelang lagi. “Nanti pengajuan lelang akan diajukan di awal tahun. Kami juga didukung oleh Komisi IV DPRD Cilegon yang sangat support kami,” tandasnya. (LUK/RUL)