BANTEN POS

Tag: Dindikbud

  • Atasi Masalah Rombel, Dindikbud Kota Serang Usulkan Pembelian Lahan

    Atasi Masalah Rombel, Dindikbud Kota Serang Usulkan Pembelian Lahan

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang berencana melakukan belanja pengadaan lahan untuk pembangunan unit sekolah baru (USB) di tahun ini. Rencana itu bahkan disebut sudah diusulkan pada saat rapat bersama dengan anggota Komisi IV DPRD Kota Serang beberapa waktu lalu.

    Kepala Dindikbud Kota Serang, Tb Suherman, mengatakan pihaknya berharap usulan tersebut dapat diterima untuk dimasukan dalam APBD perubahan Kota Serang tahun 2024. Sehingga dengan begitu maka, rencana tersebut dapat segera direalisasikan di tahun ini.

    Dia pun menyampaikan, Dindikbud Kota Serang berencana akan melakukan belanja pengadaan lahan untuk pembangunan USB di tiga kecamatan yakni, Kecamatan Curug, Kasemen, dan Kecamatan Taktakan. Suherman menambahkan, pembangunan USB itu diperuntukkan untuk jenjang pendidikan menengah pertama atau SMP.

    “Rencananya ada kemarin, kami rapat dengan Komisi IV itu tahun ini agar diusulkan pembelian tanah untuk di tiga kecamatan. Kecamatan Curug, Kecamatan Taktakan, sama Kecamatan Kasemen,” katanya saat ditemui di gedung Setda Kota Serang pada (15/7).

    Suherman menerangkan, pembangunan USB dirasa perlu untuk mengatasi masalah membludaknya kapasitas peserta didik per rombongan belajar (rombel) di tiap-tiap sekolah yang ada di Kota Serang,  terutama di tingkat SMP.

    Menurutnya, berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, idealnya jumlah maksimum peserta didik per rombel sebanyak 32 siswa. Namun pada kenyataannya, ada sekolah yang melebihi kapasitas tersebut.

    “SMP 1 contohnya di angka kemarin itu menurut perkembangan dari Kabid SMP, itu bisa lebih dari 32 satu rombelnya karena situasinya tidak memungkinkan,” terangnya.

    Namun untuk sementara ini dari hasil konsultasi dengan Kemendikbud RI, Suherman mengatakan, kondisi tersebut dimaklumi sejauh masih tersedianya tempat duduk bagi para siswa.

    “Akhirnya dari kementerian memberikan toleransi silahkan dipenuhi sepanjang itu masih bisa tempat duduknya ada,” ucapnya.

    Di samping itu Suherman juga berharap, semoga usulannya terkait pengadaan lahan di tiga kecamatan itu dapat diterima dan masuk dalam perencanaan APBD perubahan Kota Serang tahun 2024, agar rencana pembangunan USB dapat segera direalisasikan di tahun ini

    “Jadi mudah-mudahan kalau itu diusulkan masuk maka pembelian USB tahun ini bisa dilaksanakan,” tandasnya. (TQS)

  • Jumlah Anak Putus Sekolah di Kota Serang Capai Ribuan

    Jumlah Anak Putus Sekolah di Kota Serang Capai Ribuan

    SERANG, BANPOS – Jumlah anak putus sekolah di Kota Serang terbilang masih banyak. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang mencatat di tahun 2024 angkanya mencapai 1.752 orang baik dari latar belakang pendidikan sekolah dasar (SD) maupun menengah pertama atau SMP.

    Kepala Dindikbud Kota Serang, Tb Suherman, mengatakan di tahun ini memang telah terjadi kenaikan jumlah anak putus sekolah di Kota Serang. Dimana pada tahun 2023 jumlah anak putus sekolah tercatat hanya sebanyak 122 orang.

    Suherman menjelaskan, alasan mengapa data jumlah anak putus sekolah di Kota Serang mengalami kenaikan di tahun ini. Katanya, hal itu disebabkan karena proses pendataan anak putus sekolah oleh Dindikbud Kota Serang dilakukan secara masif seiring dengan adanya penambahan anggaran untuk program pembiayaan sekolah bagi murid tidak mampu.

    “Mungkin karena didukung oleh anggaran itu petugas juga langsung ke lapangan dari kelurahan, dari kecamatan, maka kalau melihat jumlahnya tahun ini meningkat dari 122 menjadi 1.752,” terangnya pada Senin (15/7).

    Jumlah sebanyak itu tersebar di enam kecamatan Kota Serang dengan rincian sebagai berikut. Kecamatan Cipocok Jaya sebanyak 98 orang, Kecamatan Serang 476 orang, lalu Kecamatan Walantaka 346 orang.

    Kemudian Kecamatan Kasemen 389 orang, Kecamatan Curug 144 orang, dan terakhir di Kecamatan Taktakan sebanyak 299 orang. “Jadi totalnya 1.752 orang,” katanya.

    Sementara untuk tingkatannya sendiri, Suherman menyebut SMP menjadi jenjang pendidikan yang paling banyak angka putus sekolahnya. Namun dia mengaku belum bisa menyebutkan berapa jumlah pastinya.

    “Yang paling banyak itu SMP,” imbuhnya.

    Selain itu dia juga menjelaskan alasan mengapa banyak anak di Kota Serang memutuskan untuk berhenti bersekolah. Suherman menyampaikan, setidaknya ada tiga faktor penyebab mengapa hal itu bisa terjadi.

    Selain karena faktor keterbatasan ekonomi, masalah perundungan atau bullying dan kekerasan psikis turut berkontribusi terhadap masalah itu.

    “Penyebabnya kalau saya lihat langsung ke lapangan itu ada tiga faktor. Penyebabnya satu faktor kemiskinan, kedua faktor bullying, ketiga faktor kekerasan psikis,” tuturnya.

    Oleh karenanya supaya masalah itu bisa sedikit teratasi, Suherman mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menyalurkan program pembiayaan sekolah bagi anak-anak tersebut.

    Dalam program tersebut Pemkot Serang menganggarkan per siswa baik di tingkat SD maupun SMP sebesar Rp1 juta untuk memenuhi keperluan sekolahnya.

    “Disediakan oleh kita per siswa itu untuk SD Rp1 juta, untuk SMP sama Rp1 juta,” ucapnya.

    Sementara untuk total anggaran yang disiapkan, Suherman mengatakan, masing-masing tingkatan memiliki besaran anggaran yang berbeda. Dia menyampaikan untuk tingkat SD, Pemkot Serang menganggarkan sebesar Rp95.750.000 sementara untuk SMP dan PAUD masing-masing sebesar Rp50 juta.

    Suherman mengakui bahwa alokasi anggaran yang disiapkan itu masih belum mencukupi. Oleh sebab itu dia berharap, di perencanaan anggaran perubahan tahun ini jumlahnya bisa bertambah.

    “Mudah-mudahan sih Bappeda bisa menambahkan lagi anggaran yang disebutkan tadi,” tandasnya. (TQS)

  • Kajian Akademik Dua Tokoh Pejuang Geger Cilegon Diajukan Ke Kemensos RI

    Kajian Akademik Dua Tokoh Pejuang Geger Cilegon Diajukan Ke Kemensos RI

    CILEGON, BANPOS,- Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) terus memperjuangkan dua tokoh pejuang Geger Cilegon asal kota baja, yakni KH Wasyid dan KH Arsyad Thawil.

    Untuk mematangkan hajat besar ini pemerintah setempat menggandeng akademisi Universitasa Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten dengan melakukan kajian akademik. Saat ini progress usulan sudah di Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).

    Kepala Dindikbud Heni Anita Susila sebagaimana rilis Dinas Kominfo Cilegon belum lama ini mengatakan, bahwa saat ini progres penyusunan naskah akademik sudah rampung terkait usulan dua nama Pejuang Geger Cilegon sebagai Pahlawan Nasional. Setelah kajian akademik rampung dilakukan, kini Dindikbud Cilegon fokus melakukan proses usulan di Kemensos.

    “Tokoh pejuang Geger Cilegon yang kita usulkan ada nama yang tengah kita usulkan sebagai Pahlawan Nasional, yaitu KH Wasyid dan KH Arsyad Thawil,” ujar Heni Anita.

    Heni menjelaskan, kajian akademik yang dilakukan untuk mengukur dan menentukan kelayakan usulan menjadi Pahlawan Nasional.
    “Naskah kajian akademik nya sudah selesai. Sudah beres semua berkasnyadan sudah terdokumentasi dan sedang kita usulkan ke Kemensos RI,” tandas Heni.

    Menurutnya, dasar diusulkannya kedua nama tokoh tersebut sebagai Pahlawan Nasional, karena keduanya merupakan para pejuang Geger Cilegon yang secara referensi memiliki jejak sejarah yang jelas nyata dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan.

    Mereka, KH Wasyid dan Arsyad Thawil, kata Heni adalah pejuang-pejuang Geger Cilegon yang secara referensi jejak sejarahnya ada.
    Oleh karenanya, Heni berharap agar kedua nama tokoh tersebut bisa diterima dan segera ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

    “Mudah-mudahan bisa segera ditetapkan dan diterima, karena kan antrinya lama. Kalau tidak bisa tahun ini (2023-red), kita ajukan lagi pada 2024,” ucapnyanya.(adv)

  • Dugaan Korupsi Pengadaan Tablet Dindikbud KCD Lebak dan Pandeglang Ditindaklanjuti

    Dugaan Korupsi Pengadaan Tablet Dindikbud KCD Lebak dan Pandeglang Ditindaklanjuti

    SERANG, BANPOS – Kejati Banten mulai menindaklanjuti laporan dari Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan handphone tablet di Dindikbud Provinsi Banten KCD Lebak dan Dindikbud Pandeglang.

    Kasi penerangan hukum (Penkum) pada Kejati Banten, Ivan Siahaan, mengatakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti laporan ALIPP dan berkoordinasi dengan Kejari Lebak dan Pandeglang untuk proses lebih lanjut.

    “Terhadap laporan mereka (ALIPP) sudah diproses. Untuk kelancaran proses pemeriksaan ini kami berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kejari Lebak dan Pandeglang untuk pemeriksaannya,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (22/10).

    Ia mengatakan, keputusan agar pemeriksaan dilakukan oleh masing-masing Kejari diambil agar adanya efisiensi waktu dan tenaga. Sebab apabila pemeriksaan tetap dilakukan di Kejati Banten, dinilai kurang efektif.

    “Karena kan kalau kesini tidak efektif. Apalagi ini menyangkut beberapa kepala sekolah. Kalau guru-guru disuruh kesini kan kasian, jadi lebih dekat mereka diperiksa oleh Kejari masing-masing daerah,” ucapnya.

    Kendati diperiksa oleh Kejari masing-masing daerah, namun Ivan mengatakan bahwa proses dugaan kasus yang dilaporkan oleh ALIPP tersebut masih tetap berada di Kejati Banten.

    “Jadi ini agar mereka (yang diperiksa) tidak perlu datang ke Kejati Banten. Tetap yang mengkoordinasikan itu dari Kejati Banten, pemeriksaan dilakukan oleh masing-masing Kejari,” ucapnya.

    Menurut Ivan, saat ini pihaknya berada pada proses pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan (Puldata dan pulbaket). Hal tersebut berangkat dari hasil telaah berkas laporan yang dilampirkan oleh ALIPP kepada mereka.

    “Sekarang itu yang penting kejadian itu benar atau tidak. Itu nanti di daerah. Setelah benar kejadian itu ada, maka kami akan lihat apakah ada unsur melawan hukum atau tidak, adakah unsur kesengajaan,” tandasnya. (DZH)