PANDEGLANG, BANPOS – Persoalan atlet disabilitas yang berjuang pada gelaran Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Peparpeda) Provinsi Banten di Kota Tangerang pekan lalu yang merasa diabaikan oleh Pemkab Pandeglang, hingga saat ini masih belum selesai. Bahkan, mereka kini merasa terkena ‘prank’ dari Pemkab, lantaran perwakilannya sempat dijanjikan untuk audiensi namun hingga kini belum kunjung terealisasi.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Pendidikan Khusus Untirta, Nur Ahdi Asmara. Ia yang turut berkoordinasi dengan perwakilan kontingen Peparpeda asal Pandeglang tersebut mengatakan, pada akhir pekan lalu sudah ada titik terang berkaitan dengan ketiadaan akomodasi dari Pemkab Pandeglang, selama pelaksanaan Peparpeda.
“Kami sudah ngobrol dan koordinasi dengan teman-teman kontingen asal Pandeglang, mereka pada saat itu bilang kalau insyaallah mereka bisa dapat haknya ketika pulang. Karena pekan ini dijanjikan bertemu dengan Kadindikpora Pandeglang,” ujarnya kepada BANPOS, Kamis (11/7).
Namun ternyata, setelah berkoordinasi kembali dengan perwakilan kontingen Peparpeda Pandeglang, ternyata hingga Kamis ini mereka belum juga bertemu dengan pihak Dindikpora Pandeglang. Menurutnya, pihak Dindikpora beralasan kalau Kepala Dinasnya yakni Raden Dewi Setiani, masih sibuk.
“Kata mereka, Bu Kadisnya lagi sibuk. Bahkan beberapa hari terakhir ketika dihubungi, pihak Dindikpora tidak merespon, akhirnya mereka merasa kena prank. Memang sih kalau dilihat-lihat, bu Kadisnya beberapa kali tayang di berita, cuma bukan bicara nasib para atlet disabilitas, melainkan soal politik. Mungkin sibuknya di sana,” tutur Ahdi.
Ia menegaskan bahwa persoalan hak atlet disabilitas dan para pendampingnya, harus segera diselesaikan. Pasalnya, jika perjuangan mereka benar-benar tidak dianggap, dikhawatirkan ke depan tidak ada lagi pelajar disabilitas di Pandeglang yang mau menjadi kontingen berbagai gelaran kompetisi.
“Lagi-lagi perlu diperhatikan jika Kabupaten Pandeglang tidak mau kehilangan atlet-atlet disabilitas yang berbakatnya. Toh ini gelaran dua tahunan, sudah 8 kali digelar. Jangan-jangan Peparpeda yang lalu juga seperti ini juga, kasian loh mereka, berjuang demi daerahnya tapi malah tidak dianggap, bahkan di-prank berkali-kali,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, para atlet disabilitas asal Pandeglang yang bertarung di Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Peparpeda) Banten di Tangerang, merasa diabaikan oleh Pemkab Pandeglang. Pasalnya, mereka berangkat tanpa mendapatkan bekal, baik pembinaan, dana maupun perlengkapan yang mumpuni.
Hal itu disampaikan oleh salah satu sumber BANPOS yang mendampingi para atlet disabilitas asal Pandeglang. Ia mengatakan, para atlet mendapatkan sejumlah perlakuan yang kurang layak, baik dari Disdikpora Pandeglang, KONI Pandeglang maupun National Paralympic Committee (NPC) selaku lembaga yang menaungi masyarakat olahraga disabilitas.
“Pertama soal seragam atlet. Awalnya mereka (para atlet disabilitas) hanya mendapatkan seragam bekas Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) di Tangerang. Setelah pihak yang mengurusi seragam protes, akhirnya seragam itu diambil kembali oleh Dispora. Tapi ternyata tulisan POPDA cuma ditimpa saja,” ujarnya.
Selain itu, ia menuturkan bahwa para atlet yang bertarung di Tangerang, tidak mendapatkan uang saku. Pasalnya, pihak Pemkab Pandeglang hanya menyiapkan seragam, yang juga bekas pelaksanaan POPDA, serta angkutan transportasi.
“Jadi pihak Pemkab mengatakan kalau mereka hanya menyiapkan seragam dan kendaraan untuk pergi dan pulang saja. Uang saku tidak. Padahal atlet-atlet ini juga membawa nama baik Pandeglang. Atlet dari daerah lain pun mendapat uang saku, apa bedanya dengan atlet asal Pandeglang ini,” katanya.(DZH)