BANTEN POS

Tag: dinkes kota serang

  • Bersama Pemkot Serang, RS Mata Achmad Wardi Gelar Imunisasi Polio

    Bersama Pemkot Serang, RS Mata Achmad Wardi Gelar Imunisasi Polio

    SERANG, BANPOS – Sejumlah bayi dan balita di Kota Serang mendapatkan imunisasi polio secara serentak, Senin (29/7). Salah satu lokasi dilaksakannya imunisasi yaitu di Rumah Sakit (RS) Mata Achmad Wardi, Jalan Raya Taktakan No. Km. 1, Lontar Baru, Kecamatan Serang.

    Kegiatan yang melibatkan 70 balita ini bekerjasama dengan Pemkot Serang melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang. Hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama RS Mata Achmad Wardi dr. Pradipta Suarsyaf, Asda II Kota Serang Yudi Suryadi dan Kepala Dinkes Kota Serang Ahmad Hasanudin.

    Usai melakukan imunisasi, Pradipta Suarsyaf menyampaikan para peserta imunisasi berasal dari daerah sekitar RS Mata Achmad Wardi. Sejalan dengan program pemerintah, pihaknya terus mendukung dan berkontribusi dalam pengentasan atau pencegahan penyakit polio.

    “Dari data yang masuk, sebanyak 70 balita terdaftar sebagai peserta imunisasi polio. Kegiatan ini dalam rangka mendukung program pemerintah dan menunjukkan kepedulian kami dalam pencegahan penyakit polio,” ujarnya.

    Asda II Kota Serang, Yudi Suryadi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data terakhir, tingkat vaksinasi polio di Kota Serang baru mencapai 65,5 persen. Sehingga masih ada 30 persen warga Kota Serang yang masih belum mendapatkan imunisasi.

    “Mudah-mudahan hari ini kita kejar (target imunisasi polio), makanya hari ini (kemarin, red) kami semua turun dari Dinas Kesehatan, Puskesmas dari dinas Pendidikan, para Camat, di sekolah hari ini semuanya turun untuk mengejar target sampai 95 persen,” jelasnya.

    Yudi menegaskan, apabila masih ada balita di Kota Serang yang masih belum mendapatkan imunisasi polio, maka pihaknya akan melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga melalui kader dan pihak puskesmas. Sehingga diharapkan warga pun turut aktif untuk membawa Balitanya ke pusat Kesehatan agar mendapatkan imunisasi polio secara lengkap.

    “Nanti kita lakukan (imunisasi) terhadap masyarakat yang belum sempat datang. Kemudian dari pihak Puskesmas, para kader yang akan melakukan sweeping ke rumah-rumah yang memang warganya belum sempat datang ke tempat imunisasi,” tandasnya.

    Di tempat yang sama, Kepala Dinkes Kota Serang, Ahmad Hasanudin, menargetkan sebanyak 102.217 Balita hingga anak usia 8 tahun harus menerima vaksinasi polio pada Senin 29 Juli 2024. Mengingat, hari itu merupakan hari terakhir vaksinasi dalam rangka pekan imunisasi nasional polio 2024.

    “Jika tidak tercapai, kami akan melakukan sweeping ke rumah-rumah warga dan memberi waktu lima hari untuk menyelesaikan vaksinasi. Dengan upaya bersama ini diharapkan seluruh anak di Kota Serang terlindungi dari penyakit polio dan target vaksinasi dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan,” tandasnya. (MUF)

  • Peredaran Tramadol di Kota Serang Perlu Pengawasan Semua Pihak

    Peredaran Tramadol di Kota Serang Perlu Pengawasan Semua Pihak

    SERANG, BANPOS – Peredaran antibiotik dinilai masih belum sesuai aturan, sehingga dibutuhkan perhatian lebih agar tidak terjadi resistensi antibiotik. Masih banyaknya peredaran obat liar di luar apotek di Kota Serang perlu adanya pengawasan yang lebih ketat.

    Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Serang, Mojaiz Sirais mengatakan, dalam pengendalian obat-obatan, perlu adanya pembinaan, edukasi dan pengawasan terkait pemberian antibiotik untuk dijual belikan.

    “Perlunya pembinaan edukasi dan pengawasan tentang pemberian antibiotik untuk dijual belikan pada pekerja dan pemilik apotek agar sesuai dengan takaran atau dosis yang dianjurkan,” katanya, disampaikan Mojaiz saat melakukan audiensi kepada Walikota Serang, Syafrudin di Pusat Pemerintahan Kota Serang, Jumat (21/7).

    Dirinya menyampaikan, bahwasanya saat ini pihaknya menyoroti terkait peredaran obat-obat tertentu yang kini cukup marak, terutama pada kalangan anak muda.

    “Peredaran obat-obat tertentu seperti tramadol, eksimer dan yang lainnya menurut kami cukup marak, terutama di kalangan anak muda,” ucapnya.

    Mojaiz mengungkapkan dalam penanganan hal tersebut, perlu adanya pengawasan dan pembinaan dari semua pihak agar hal tersebut dapat tertangani dengan cepat.

    “Ini kan harus ditangani oleh semua pihak untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Misalnya, bisa disampaikan kepada para lurah dan masyarakat juga terlibat di situ, agar bisa ditangani dengan cepat. Tentu, kita ingin mengendalikan peredaran itu supaya tidak semakin marak,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang, Ahmad Hasanudin menjelaskan, hingga saat ini terdapat ratusan apotek, beberapa toko obat, dan belasan puskesmas yang berada di Kota Serang. Dalam upaya menangani hal tersebut, dirinya menegaskan bahwa dalam pembelian antibiotik atau obat keras harus disertakan dengan resep dokter.

    “Di Kota Serang jumlah apotek sebanyak 116 apotek, toko obat sebanyak 6 dan puskesmas sebanyak 16 puskesmas. Jika di faskes tidak ada apoteker, maka faskes tersebut tidak boleh melakukan kegiatan kefarmasian dan pembelian antibiotik atau obat keras harus disertai resep dokter,” ujarnya.

    Kemudian, Walikota Serang, Syafrudin mengungkapkan bahwa saat ini masih maraknya peredaran obat liar di luar apotek yang ada di Kota Serang. Menurutnya, Pemkot Serang harus lebih selektif terkait pengeluaran izin peredaran obat agar tidak kecolongan lagi.

    “Di Kota Serang ini masih marak peredaran obat liar atau di luar apotek sehingga pemberian izin peredaran harus lebih selektif agar tidak kecolongan,” ungkapnya.

    Dirinya juga menuturkan, bahwa Pemkot Serang dalam mengupayakan untuk mencegah maraknya peredaran obat-obatan tersebut, akan melakukan sosialisasi kepada para camat terkait peredaran obat di wilayah Kota Serang.

    “Pemerintah Kota Serang akan mengeluarkan Surat Edaran Walikota tentang imbauan kepada para apoteker terkait penggunaan dan penjualan obat di Kota Serang,” tandasnya. (MG-02/PBN)

  • Dewan Soroti Pelaksanaan BLUD pada Dinkes Kota Serang

    Dewan Soroti Pelaksanaan BLUD pada Dinkes Kota Serang

    DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang menilai Dinas Kesehatan (Dinkes) setengah hati dalam melaksanakan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di 16 Puskesmas yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu. Hal itu lantaran belum lengkapnya dokumen regulasi untuk pelaksanaan BLUD. Selain itu, dalam pelaksanaannya, masih banyak kekurangan sehingga menimbulkan keluhan dari masyarakat.

    Ketua Komisi III pada DPRD Kota Serang, Tb Ridwan Ahmad, menuturkan bahwa sebanyak 16 Puskesmas yang ada di Kota Serang sudah ditetapkan sebagai BLUD sejak Januari lalu. Namun ternyata, belasan Puskesmas itu belum melaksanakan sistem tersebut.

    “Dinkes setengah hati menjalankan BLUD, meskipun sudah ditetapkan tapi di lapangan belum berjalan. Makanya kenyataannya banyak aduan dari masyarakat yang menyatakan bahwa belum maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas,” ujarnya usai rapat bersama Dinkes, RSUD, dan perwakilan Puskesmas se-Kota Serang di gedung DPRD Kota Serang, Senin (21/3).

    Menurut Ridwan, belum berjalannya BLUD tersebut lantaran Dinkes belum menuntaskan dokumen regulasi yang mendukung berjalannya BLUD di Puskesmas. Ia mengatakan, terdapat empat dari lima dokumen yang harus dituntaskan oleh Dinkes Kota Serang.

    “Yang belum itu diantaranya, dokumen perwal tarif baru layanan umum daerah, kemudian dokumen perwal, hingga standar pelayanan minimal (SPM). Contohnya tarifnya masih menggunakan tarif Perda Retribusi yang lama,” katanya.

    Bahkan berdasarkan laporan dari Puskesmas, mereka tidak bisa memberikan layanan ambulans kepada masyarakat, karena tidak memiliki sopir. Ketiadaan sopir itu lantaran mereka tidak mempunyai kemampuan untuk membayar seorang sopir.

    “Jangankan untuk sopir, untuk menghitung pembiayaan listrik saja masih was-was. Artinya kalau masih direpotkan seperti ini, bagaimana mau meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum,” terangnya.

    Maka dari itu, pihaknya mendorong Dinkes Kota Serang untuk segera membuat empat dokumen tersebut sebagai dasar hukum bisa dijalankannya BLUD di Puskesmas yang ada di Kota Serang. “Kami ultimatum, Kadinkes sebelum tanggal 5 April mendatang, 4 dokumen regulasi itu harus diselesaikan. Karena kalau belum selesai, tidak ada dasar regulasi atas dijalankannya BLUD,” ungkapnya.

    Ridwan pun menilai Dinkes saat ini sangat kendor pelayanannya. Sebab regulasi yang seharusnya dapat meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat, ternyata tidak segera disiapkan oleh Dinkes Kota Serang selaku OPD teknis.

    “Itu ranahnya Dinkes dengan Bagian Hukum. Kalau Bagian Hukum dari sisi aspek legal draftingnya, tapi aspek teknisnya Dinkes yang paham. Kalau ini masih terkatung-katung, masyarakat yang dirugikan,” tuturnya.

    Politisi dari PKS tersebut juga merasa kecewa karena Kepala Dinkes Kota Serang tidak hadir pada rapat itu. Terlebih Sekretaris Dinkes yang mewakili datang menjelang berakhirnya rapat. “Jadi dalam rapat itu, banyaknya hanya mendengarkan keluh kesah dari Puskesmas saja. Sementara Kadinkes tidak hadir memenuhi panggilan,” jelasnya. (ADV)

  • Karena Fogging, Walikota Didesak Evaluasi Kadinkes Kota Serang

    Karena Fogging, Walikota Didesak Evaluasi Kadinkes Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Dua orang warga Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, terdiagnosis positif demam berdarah atau DBD. Masyarakat meminta agar Pemkot Serang melakukan upaya fogging, agar nyamuk-nyamuk demam berdarah itu dapat dibasmi.

    Di sisi lain, Kepala Dinkes Kota Serang, Hasanudin, didesak untuk dievaluasi. Sebab ia sempat menyatakan keengganan untuk melakukan fogging, padahal marak kasus warga Kota Serang yang terkonfirmasi demam berdarah.

    Salah satu warga Komplek Depag, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Muflikhah, mengatakan bahwa dua orang keluarganya terdiagnosis demam berdarah. Keduanya yakni ibu dan adiknya.

    “Iyah ibu dan adik terkena demam berdarah. Saat ini sudah dirawat di Rumah Sakit Kencana. Sudah dua hari dirawat di sini,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Rabu (26/1).

    Ia mengatakan bahwa mulanya, ibu dan adiknya hanya dirawat di rumah saja. Namun karena keluhan sakitnya semakin menjadi, maka keduanya pun dilarikan ke RS Kencana.

    “Hari Senin kemarin baru dibawa ke Kencana. Mulai sakitnya mah dari hari Sabtu kemarin. Awalnya ibu, terus adik. Kalau ibu mulai sakit saat nginep di Cibebek, kalau adik tiba-tiba aja sakit waktu di rumah Depag,” katanya.

    Ia pun meminta agar Pemkot Serang segera melakukan tindakan fogging. Sebab dikhawatirkan warga lainnya turut terkena penyakit demam berdarah seperti ibu dan juga adiknya.

    “Soalnya keponakan hari ini katanya juga tiba-tiba demam. Khawatirnya demam berdarah juga. Makanya kami harap dilakukan penyemprotan, khawatir makin banyak korbannya,” ungkap Muflikhah.

    Kepala Dinkes Kota Serang, Hasanudin, mengatakan bahwa pihaknya enggan melakukan penyemprotan atau fogging, dan menyarankan masyarakat untuk melakukan 3M dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).

    “Karena kalau dilakukan pengasapan (fogging) itu pertama biaya mahal, kedua polusi. Kemudian ya harus PSN. Lalu melakukan 3M, menguras, menutup, mengubur. Imbauan saya seperti itu lah kepada masyarakat,” ujarnya.

    Menurutnya, fogging akan benar-benar dilakukan apabila terdapat kepastian jika warga terkena demam berdarah. Sebab harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh tim surveilans Dinkes Kota Serang.

    “Diasap itu bilamana positif itu benar-benar DBD. Lalu petugas kami akan melakukan surveilans untuk mengecek apakah benar ada jentik nyamuk. Maka dilakukan pengasapan. Namun ada yang lebih murah, yaitu PSN,” ungkapnya.

    Kendati demikian, ia mengakui bahwa pada Januari tahun ini, kasus warga terkena DBD lebih banyak dibandingkan Januari tahun lalu. “Januari tahun lalu dengan Januari tahun sekarang, lebih banyak tahun ini,” jelasnya.

    Namun Hasanudin pada akhirnya mengklarifikasi,menurutnya, jika memang terjadi kasus demam berdarah, warga bisa langsung menghubungi Puskesmas setempat untuk melakukan fogging.

    “Kalau memang positif, berarti kan sudah dirawat. Ada buktinya juga. Langsung saja itu ke Puskesmas setempat, sampaikan bahwa si anu tinggal di anu, positif DBD. Nanti orang Puskesmas akan datang ke lokasinya,” ujar Hasan melalui sambungan telepon.

    Menurutnya, nanti pihak Puskesmas akan melakukan pengecekan tempat, dan melakukan fogging. Sementara pada pernyataan sebelumnya, itu apabila belum ada bukti bahwa terdapat warga yang positif DBD.

    “Jadi kalau tidak DBD, maka tidak difogging. Namun kalau positif, maka akan di fogging. Karena kan yang membuktikan itu benar DBD, yang menentukan kan petugas kesehatan,” terangnya.

    Ia menuturkan, apabila fogging dilakukan tanpa ada bukti bahwa terjadi kasus positif demam berdarah, dikhawatirkan nyamuk Aedes Aegypti yang membawa virus demam berdarah, malah resisten terhadap fogging. “Kalau bukan, takutnya nanti malah resisten,” tandasnya.

    Presidium Gerakan Pemuda Kota Serang, Ahmad Fauzan, mengecam pernyataan Kepala Dinkes Kota Serang yang enggan melakukan fogging di saat maraknya kasus DBD, dengan alasan biaya mahal.

    “Seharusnya Kepala Dinkes tidak mengatakan hal tersebut. Ini perkara nyawa warga Kota Serang. Alasan biaya mahal pun tidak logis mengingat anggaran perjalanan dinas Pemkot Serang saja bisa mencapai Rp81 miliar,” ujarnya.

    Ia pun mendesak agar Walikota Serang mengevaluasi Kepala Dinkes Kota Serang, agar kinerja pelayanan kesehatan bagi warga Kota Serang tidak terganggu akibat ketidakcakapan pejabat yang memimpin OPD pelayanan dasar tersebut.

    “Walikota harus segera mengevaluasi Kepala Dinkes. Karena ini bisa mencoreng nama baik Pemkot Serang di hadapan masyarakat,” tegasnya.

    (DZH/PBN)

  • Disebut Enggan Lakukan Fogging di Wilayah DBD, Ini Klarifikasi Kepala Dinkes Kota Serang

    Disebut Enggan Lakukan Fogging di Wilayah DBD, Ini Klarifikasi Kepala Dinkes Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Kepala Dinkes Kota Serang, Hasanudin, mengklarifikasi terkait dengan keengganan pihaknya melakukan fogging pada kasus demam berdarah.

    Menurutnya, jika memang terjadi kasus demam berdarah, warga bisa langsung menghubungi Puskesmas setempat untuk melakukan fogging.

    “Kalau memang positif, berarti kan sudah dirawat. Ada buktinya juga. Langsung saja itu ke Puskesmas setempat, sampaikan bahwa si anu tinggal di anu, positif DBD. Nanti orang Puskesmas akan datang ke lokasinya,” ujar Hasan melalui sambungan telepon, Rabu (26/1).

    Menurutnya, nanti pihak Puskesmas akan melakukan pengecekan tempat, dan melakukan fogging. Sementara pada pernyataan sebelumnya, itu apabila belum ada bukti bahwa terdapat warga yang positif DBD.

    “Jadi kalau tidak DBD, maka tidak difogging. Namun kalau positif, maka akan difogging. Karena kan yang membuktikan itu benar DBD, yang menentukan kan petugas kesehatan,” terangnya.

    Ia menuturkan, apabila fogging dilakukan tanpa ada bukti bahwa terjadi kasus positif demam berdarah, dikhawatirkan nyamuk Aedes Aegypti yang membawa virus demam berdarah, malah resisten terhadap fogging. “Kalau bukan, takutnya nanti malah resisten,” tandasnya. (DZH)

  • Dua Warga Cipocok Positif DBD, Dinkes Ogah Fogging

    Dua Warga Cipocok Positif DBD, Dinkes Ogah Fogging

    SERANG, BANPOS – Dua orang warga Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, terdiagnosis positif demam berdarah. Masyarakat meminta agar Pemkot Serang melakukan upaya fogging, agar nyamuk-nyamuk demam berdarah itu dapat dibasmi.

    Salah satu warga Komplek Depag, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Muflikhah, mengatakan bahwa dua orang keluarganya terdiagnosis demam berdarah. Keduanya yakni ibu dan adiknya.

    “Iyah ibu dan adik terkena demam berdarah. Saat ini sudah dirawat di Rumah Sakit Kencana. Sudah dua hari dirawat di sini,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Rabu (26/1).

    Ia mengatakan bahwa mulanya, ibu dan adiknya hanya dirawat di rumah saja. Namun karena keluhan sakitnya semakin menjadi, maka keduanya pun dilarikan ke RS Kencana.

    “Hari Senin kemarin baru dibawa ke Kencana. Mulai sakitnya mah dari hari Sabtu kemarin. Awalnya ibu, terus adik. Kalau ibu mulai sakit saat nginep di Cibebek, kalau adik tiba-tiba aja sakit waktu di rumah Depag,” katanya.

    Ia pun meminta agar Pemkot Serang segera melakukan tindakan fogging. Sebab dikhawatirkan warga lainnya turut terkena penyakit demam berdarah seperti ibu dan juga adiknya.

    “Soalnya keponakan hari ini katanya juga tiba-tiba demam. Khawatirnya demam berdarah juga. Makanya kami harap dilakukan penyemprotan, khawatir makin banyak korbannya,” ungkap Muflikhah.

    Kepala Dinkes Kota Serang, Hasanudin, mengatakan bahwa pihaknya enggan melakukan penyemprotan atau fogging, dan menyarankan masyarakat untuk melakukan 3M dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).

    “Karena kalau dilakukan pengasapan (fogging) itu pertama biaya mahal, kedua polusi. Kemudian ya harus PSN. Lalu melakukan 3M, menguras, menutup, mengubur. Imbauan saya seperti itu lah kepada masyarakat,” ujarnya.

    Menurutnya, fogging akan benar-benar dilakukan apabila terdapat kepastian jika warga terkena demam berdarah. Sebab harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh tim survailans Dinkes Kota Serang.

    “Diasap itu bilamana positif itu benar-benar DBD. Lalu petugas kami akan melakukan survailans untuk mengecek apakah benar ada jentik nyamuk. Maka dilakukan pengasapan. Namun ada yang lebih murah, yaitu PSN,” ungkapnya.

    Kendati demikian, ia mengakui bahwa pada Januari tahun ini, kasus warga terkena DBD lebih banyak dibandingkan Januari tahun lalu. “Januari tahun lalu dengan Januari tahun sekarang, lebih banyak tahun ini,” tandasnya.

    (DZH)

  • Pengadaan APD Baru Setengah Jalan, Kota Serang Tertolong Bantuan

    Pengadaan APD Baru Setengah Jalan, Kota Serang Tertolong Bantuan

    SERANG, BANPOS – Ketersediaan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga kesehatan di Kota Serang mayoritas terbantu oleh bantuan Kemenkes Ri serta sumbangan masyarakat, swasta dan partai politik (parpol). Sedangkan untuk APD hasil pengadaan, hingga saat ini baru terealisasi setengah kurang dari target atau 250 dari target 550 APD.

    Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, mengatakan bahwa hingga kini pengadaan APD di Kota Serang baru setengah dari target. Namun pihaknya juga menerima bantuan dari Kemenkes RI untuk memenuhi kebutuhan di beberapa rumah sakit.

    “Pengadaan baru setengah. Kira-kira sekitar 250-an yang sudah ada. Sisanya masih dalam proses. Kalau bantuan dari Kemenkes itu diberikan kepada RSUD Kota Serang dan beberapa rumah sakit yang membantu penanganan Covid-19,” ujarnya, Senin (11/5).

    APD hasil pengadaan tersebut, kata Ikbal, disalurkan langsung kepada Puskesmas dan rumah sakit di Kota Serang. Sehingga meskipun belum memenuhi target, setidaknya Puskesmas dan rumah sakit sudah tersedia APD apabila suatu saat dibutuhkan.

    Selain itu, Ikbal mengatakan bahwa Kota Serang juga tertolong dengan adanya bantuan dari masyarakat, swasta dan parpol. Karena, beberapa kali masyarakat, swasta dan parpol menyalurkan bantuan kepada Dinkes atau langsung ke Puskesmas setempat.

    “Kalau ke Puskesmas langsung itu biasanya para anggota DPRD Kota Serang pada dapil tersebut. Mungkin sebagai bentuk kepedulian terhadap daerahnya, sehingga mereka membantu sebisa mungkin dalam hal penanganan dan pencegahan Covid-19,” terangnya.

    Menurut Ikbal, setiap bantuan yang didapat baik dari Kemenkes RI, swasta maupun parpol telah diberikan tanda pada gudang Dinkes Kota Serang. Sehingga dapat tercatat APD bantuan dan APD hasil pengadaan.

    “Jadi di gudang kami itu sudah dipisahkan, mana yang bantuan dan mana yang hasil pengadaan. Begitu juga di Puskesmas, kami perintahkan agar pencatatan APD dapat dibedakan. Mereka juga telah melakukan itu,” tuturnya.

    Dengan banyaknya bantuan tersebut, Ikbal menuturkan bahwa Kota Serang justru tertolong oleh APD yang berasal dari bantuan tersebut. Sehingga saat ini ketersediaan APD mencukupi.

    “Yah bisa dikatakan kita ini tertolong lah dengan bantuan tersebut. Untuk ketersediaan APD insyaAllah mencukupi dan tidak kekurangan,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Puskesmas Unyur, Susanti, mengatakan bahwa saat ini pihaknya memang tercukupi dalam hal ketersediaan APD. Kendati demikian, untuk APD yang digunakan setiap hari seperti masker dan handscoon (sarung tangan latex) persediaannya kian menipis.

    “Untuk saat ini (APD) masih cukup. Walaupun masker dan handscoon setiap hari ganti untuk setiap pegawainya. Kalau untuk APD baju hazmat, sudah cukup (karena tidak digunakan setiap hari),” tandasnya.(DZH)

  • Kadinkes Kota Serang Sebut Video di TPU Kedalingan Hoaks

    Kadinkes Kota Serang Sebut Video di TPU Kedalingan Hoaks

    SERANG, BANPOS – Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, membantah jenazah yang dimakamkan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) karena terpapar Covid-19. Hal ini menjawab berbagai pertanyaan masyarakat atas beredarnya video pemakaman jenazah menggunakan APD.

    “Memang ini banyak yang menanyakan. Jadi dari 16 wilayah kerja Puskesmas dan berdasarkan verifikasi data yang kami input bahwa tidak ada data orang meninggal karena Covid-19. Jadi itu hoaks, ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (25/3).

    Menurut hematnya, para petugas yang mengurus jenazah tersebut menggunakan APD sebagai bentuk kehati-hatian mereka di tengah pandemi Covid-19. Kendati jenazah tersebut belum tentu terpapar virus.

    “Saya membacanya itu merupakan bentuk kehati-hatian para petugas. Karena kan sekarang sedang maraknya Covid-19. Meskipun belum tentu jenazah itu terpapar virus Corona, namun pemahaman bahwa kita semua bisa saja menjadi sumber infeksi,” terangnya.

    Ikbal mengatakan, langkah yang diambil oleh para petugas pemakaman tersebut merupakan langkah yang tepat. Meskipun menurutnya, APD yang digunakan masih belum memenuhi standar.

    “APD yang digunakan memang masih di bawah standar. Jadi itu hanya untuk meminimalisir kontak dan paparan dengan jenazah. Tapi yah itu upaya yang dilakukan sudah tepat,” katanya.

    Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya video yang beredar. Sebab, apabila memang jenazah tersebut meninggal karena Covid-19, maka pihak rumah sakit sudah pasti akan konfirmasi kepada Dinkes Kota Serang.

    “Karena kalau meninggalnya karena Covid-19, sudah pasti datanya akan masuk ke kami. Karena itu merupakan data yang harus diketahui oleh kami,” tandasnya. (DZH)

  • Warga Kecewa BPJS Dinonaktifkan Sepihak

    Warga Kecewa BPJS Dinonaktifkan Sepihak

    SERANG, BANPOS – Seorang warga Kota Serang mempertanyakan terkait penonaktifan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan milik ibunya, yang dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.

    Padahal, ibunya merupakan warga yang terdaftar dalam program Peserta Bantuan Iuran (PBI) yang telah dianggarkan dalam APBD. Sedangkan pada saat itu, ibunya sangat membutuhkan BPJS Kesehatan.

    Diungkapkan oleh Ari Kristianto, dirinya mengetahui adanya penonaktifan kartu BPJS Kesehatan pada saat ibunya sedang dirawat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sudrajat Prawiranegara.

    Saat menyodorkan kartu BPJS kepada pegawai rumah sakit, ia diberitahukan bahwa ternyata BPJS Kesehatan tersebut berstatus diblokir oleh pusat. Sehingga tidak bisa menutupi biaya perawatan ibunya.

    “Jadi saya tahunya pas ibu saya dibawa ke RSUD Drajat (Prawiranegara, red). Kata petugas jaganya BPJS Kesehatan ibu diblokir dari Pusat,” ujar Ari saat ditemui wartawan di salah satu rumah makan di Kota Serang, Senin (10/2).

    Mengetahui adanya pemblokiran tersebut, ia pun mengaku telah melakukan komplain kepada pihak BPJS Kesehatan. Namun menurut pihak BPJS Kesehatan, kewenangan tersebut ada di Dinkes dan Dinsos Kota Serang. Karena ibunya merupakan penerima program PBI.

    “Menurut pihak BPJS Kesehatan, karena ibu saya terdaftar sebagai PBI, maka kewenangan untuk berfungsi atau tidaknya kartu itu ada di Dinsos sama Dinkes. Sehingga saya disuruh untuk mempertanyakan penonaktifan kartu BPJS Kesehatan ini kepada dua OPD tersebut,” kata Ari.

    Ia pun mengaku kecewa dengan penonaktifan sepihak tanpa adanya pemberitahuan tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk tindakan kesewenang-wenangan Pemkot Serang terhadap warganya.

    “Tentu kecewa. Karena BPJS ini kan dibutuhkan oleh kami warga yang kurang mampu. Ibu saya pun masuk ke dalam PBI, artinya jelas ia masuk kategori kurang mampu,” tegasnya.

    Ari berharap kartu BPJS Kesehatan milik ibunya dapat kembali aktif sehingga dapat menutup biaya perawatan. Ia juga meminta kepada Pemkot Serang agar jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali.

    “Bagaimana kalau ternyata ada warga yang benar-benar butuh menggunakan BPJS, namun ternyata ia bernasib sama seperti saya diblokir tanpa pemberitahuan. Bisa kacau nanti,” ungkapnya jengkel.

    Saat dikonfirmasi, Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, mengatakan bahwa Pemkot Serang memutuskan untuk tidak mengurangi kuota PBI meskipun terdapat kenaikan iuran BPJS.

    “Pak Wali dan pak Wakil itu sudah tegas mengatakan bahwa mereka tidak mau kenaikan iuran BPJS ini membuat adanya pemangkasan kuota penerima PBI. Makanya dalam perubahan ini kami memperjuangkan untuk menaikkan anggaran PBI,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

    Ia juga memastikan bahwa PBI yang dibiayai oleh APBN pun tidak mengalami pemangkasan kuota. Sementara berdasarkan informasi, Ikbal mengatakan Pempov Banten memang melakukan pemotongan kuota PBI.

    “Cukup besar yah. Masyarakat Kota Serang yang menjadi penerima PBI Provinsi Banten itu sekitar 60.000 lebih orang. Memang provinsi itu karena kenaikan iuran jadi melakukan pemotongan kuota,” katanya.

    Ia mengatakan, sulit bagi Pemkot Serang untuk menampung mereka yang terdampak pemotongan kuota PBI yang berasal dari APBD Provinsi. Sebab, untuk mempertahankan kuota saat ini saja, Pemkot Serang harus menambah anggaran sekitar Rp9 miliar.

    “Inginnya sih kami bisa menampung. Hanya saja kami juga menghitung anggaran. Mudah-mudahan Pemprov Banten dapat mempertimbangkan terkait dengan pemotongan kuota tersebut,” tandasnya.(DZH/ENK)

  • 23 Warga Tumbang Akibat DBD

    23 Warga Tumbang Akibat DBD

    SERANG,BANPOS- Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) mulai menjangkiti masyarakat Kota Serang. Bahkan di Kelurahan Tembong tercatat sudah ada 13 warga yang tumbang dan dirawat di rumah sakit akibat nyamuk Aedes Aegypti ini. Sementara data se-Kota Serang yaitu sebanyak 23 kasus DBD.

    Lurah Tembong, Edi Junaedi, mengatakan bahwa pada minggu lalu, pihaknya telah melakukan pengasapan atau fogging di beberapa RT di lingkungan Tembong Masjid. Hal ini untuk menekan penambahan kasus DBD di kelurahan yang ia pimpin.

    “Beberapa titik sudah kami lakukan fogging. Namun, pada minggu ini kami temukan lagi kasus DBD satu keluarga, yang terdiri dari tiga orang, yaitu bapak, ibu dan anak. Dan sampai saat ini dua orang diantaranya masih dirawat di rumah sakit. Sedangkan satu lagi sudah membaik,” ujarnya, Jumat (7/2/2020).

    Menurut Edi, minggu lalu di kelurahannya tercatat ada 10 kasus warganya yang terkena DBD. Sedangkan pada minggu ini kasus tersebut bertambah sebanyak tiga kasus.

    “Jadi total yang terkena kasus DBD ada 13 orang. Padahal kami sudah coba lakukan antisipasi untuk pencehagahan adanya kasus DBD di wilayah kami dengan cara melakukan fogging,” tuturnya.

    Ia mengatakan, kasus DBD tersebut merupakan yang terbesar dan pertama terjadi di wilayah Tembong. Karena jumlah korban yang tumbang mencapai belasan orang dalam waktu yang singkat.

    “Baru pertama kali terjadi kasus sebesar ini, karena sudah menyentuh ke 13 orang. Sebelumnya tidak sebanyak ini kasus DBD,” ucapnya.

    Terpisah, Warga Kelurahan Kiara, Aminudin mengatakan terdapat seorang tetangganya terkena DBD. Lantaran khawatir penyakit terseut akan menyebar, ia juga sudah meminta kepada pihak kelurahan setempat untuk dilakukan foging.

    “Ada satu orang yang tetangga kami yang terkena. Karena puskesmas Walantaka letaknya jauh. Warga kami harus berobat ke Rumah Sakit swasta yang ada di Ciruas, Kabupaten Serang. Sudah kami laporkan kasusnya, tapi belum ada respon,” kata Aminudin.

    Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, mengakui bila saat ini kasus DBD di Kota Serang cukup tinggi. Namun, hal ini terjadi pada setiap daerah, sebab saat ini seluruh wilayah Indonesia sedang memasuki musim hujan.

    “Semua wilayah itu memang sedang naik trennya, termasuk Kota Serang. Bahkan untuk Kota Serang sudah ada 23 kasus DBD yang masuk laporannya, dan yang paling dominan itu di Kecamatan Cipocok, dan Serang,” katanya.

    Selain melakukan pengasapan, Ikbal mengaku bahwa pihaknya juga melakukan sosialisasi kepada setiap keluarga untuk menjadi juru pemantau jentik (Jumantik).

    “Jadi dalam satu rumah, itu salah satu anggota keluarganya kami minta untuk menjadi relawan Jemantik. Sehingga nanti tidak ada jentik nyamuk di genangan air,” ujarnya.

    Ditanya mengenai lambatnya penanganan DBD, Ikbal berkilah bahwa seharusnya masyarakatlah yang lebih berperan aktif dalam hal tersebut.

    “Sebab, persoalan DBD ini kan berasal dari pola hidup atau kebiasaan serta perilaku masyarakat juga. Seperti kebersihan lingkungan, saya kan meminta kepada masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan, terutama adanya genangan air,” katanya.

    Sementara, Walikota Serang, Syafrudin, meminta kepada Dinkes Kota Serang dan petugas Puskesmas agar memberikan pelayanan secara tanggap, karena pelayanan kesehatan yang paling disorot oleh masyarakat. Ia juga menginstruksikan agar Dinkes dapat segera melakukan fogging.

    “Jadi jangan sampai ada korban yang jatuh baru mereka bertindak. Jangan sampai masyarakat menunggu dan tidak terlayani dengan cepat. Sebab, saya kira fogging ini cukup, karena disetiap puskesmas dan kelurahan itu sudah ada alat fogging, dan ini seharusnya bisa lebih cepat pelayanannya,” tandasnya. (DZH)