BANTEN POS

Tag: dinkes kota serang

  • Duh, Kasus Pustu Terbengkalai di Kota Serang Kembali Bertambah

    Duh, Kasus Pustu Terbengkalai di Kota Serang Kembali Bertambah

    SERANG, BANPOS – Kasus Puskesmas Pembantu (Pustu) yang tidak beroperasi kembali bertambah. Kali ini, kasus tersebut terjadi di Kelurahan Bendung, Kecamatan Kasemen.

    Pustu yang berada persis di samping kantor Kelurahan Bendung itu terpantau dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Pasalnya, pintu yang terlihat memiliki gembok, seperti dijebol paksa.

    Sedangkan kondisi di dalamnya, salah satu pintu ruangan terlihat bolong dan hancur. Pintu yang mengarah ke belakang gedung pun terbuka lebar tanpa ditutup. Tidak terlihat adanya peralatan kesehatan.

    Sementara, langit-langit Pustu terlihat sudah banyak yang rusak. Demikian pula dengan tembok, beberapa titik terlihat retakan yang cukup dalam.

    Salah satu masyarakat yang mengaku bernama Ina, menuturkan bahwa Pustu tersebut sudah sekitar satu tahun tidak beroperasi. Padahal menurutnya masyarakat sekitar banyak yang datang ke sana untuk berobat.

    “Seingat saya itu sudah setahun lebih tidak beroperasi. Dulu itu pokoknya kantor kelurahan pasti aja ramai karena pergi ke Pustu yang ada di sebelahnya,” ujarnya saat ditemui di lingkungan Cibomo, Kelurahan Bendung, Jumat (24/1).

    Ia mengatakan, gedung Pustu tersebut pun sudah kurang layak digunakan. Sebab, bangunan itu terlihat sangat rapuh.

    “Yah mas bisa lihat sendiri kondisinya seperti apa sekarang. Kayak tidak pernah ada rehab gitu dari dulu juga,” katanya.

    Karena tidak beroperasi, Ina mengaku masyarakat sekitar untuk berobat harus pergi ke Puskesmas Kilasah yang jaraknya cukup jauh. Ia pun berharap Pustu ini dapat kembali berfungsi.

    “Pustu kan memang seharusnya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kalau kita ke Kilasah memang cukup jauh. Semoga nanti bisa dihidupkan kembali Pustunya,” harap Ina.

    Sementara, staf Kelurahan Bendung, Yanto, mengatakan bahwa Pustu itu berhenti beroperasi karena tenaga kesehatan yang bertanggungjawab di Pustu itu jarang datang.

    “Alasannya sih karena di Puskesmas Kilasah padat jadwalnya. Jadi jarang-jarang dia hadir di Pustu ini,” ungkapnya singkat.

    Sebelumnya diberitakan, Pustu Banten Girang dan Pustu Jeranak di Kelurahan Banjarsari serta Pustu Karangantu di Kecamatan Kasemen diketahui terbengkalai. (DZH)

  • Fasilitas Kesehatan Terbengkalai di Kota Serang Bertambah

    Fasilitas Kesehatan Terbengkalai di Kota Serang Bertambah

    SERANG, BANPOS – Tiga layanan kesehatan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kota Serang terbengkalai. Ketiganya ialah Pustu Banten Girang dan Jeranak yang berada di Kelurahan Banjarsari dan ternyata Pustu Karangantu juga tidak beroperasi. Bedanya, Pustu Karangantu tidak beroperasi karena terjadi sengketa kepemilikan.

    Kasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinkes Kota Serang, Eka Agustina, menuturkan bahwa selain dua Pustu di Banjarsari, juga terdapat Pustu yang tidak beroperasi di Kasemen, tepatnya Karangantu.

    “Selain dua di Banjarsari sih sebenarnya ada juga satu Pustu di bawah induk Puskesmas Kasemen, yaitu Pustu Karangantu. Karena bermasalah soal asetnya,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/1/2020).

    Menurutnya, persoalan aset yang menyebabkan berhenti beroperasinya Pustu Karangantu ini karena adanya sengketa kepemilikan lahan dan bangunan dengan masyarakat.

    “Jadi memang ada sengketa kepemilikan dengan warga yah. Cuma belum (selesai) yah ini masih menunggu (kelanjutannya),” ungkap Eka.

    Namun ia mengaku, untuk langkah penyelesaian sengketa yang terjadi pada Pustu Karangantu ini, pihaknya telah menyerahkan kepada BPKAD Kota Serang.

    “Semua sudah diserahkan kepada BPKAD. Tadinya memang kami ingin membuka pelayanan di sana (Pustu Karangantu), cuma yah karena ada masalah aset saja,” jelasnya.

    Kendati tidak beroperasi, ia mengaku pelayanan kesehatan tidak terganggu. Sebab, Pustu Karangantu dekat dengan Puskesmas Kasemen. Sehingga masyarakat dapat langsung berobat ke Puskesmas induk.

    “Selain itu juga kami ada Puskesmas Keliling (Pusling). Jadi ada jadwalnya Pusling untuk datang ke lapangan melakukan pemeriksaan kesehatan,” tuturnya.

    Sementara itu, Kabid Aset pada BPKAD Kota Serang, Sukanta, membenarkan bahwa terdapat sengketa aset pada Pustu Karangantu yang ada di Kecamatan Kasemen.

    “Jadi Pustu itu bermasalah karena dikuasai oleh pihak lain. Jadi kalau dilihat itu memang ada bangunan Pustu dan rumah dinas (Rumdin) untuk pegawai kesehatan yang berjaga,” ujarnya.

    Menurutnya, pada saat dirinya mendatangi Pustu tersebut, memang ada orang yang menempati. Berdasarkan keterangan orang yang menempatinya, mereka memang disuruh menempati rumdin itu. (DZH)

  • Disidak Dewan, Ini Alasan Puskesmas Pembantu di Banjarsari Terbengkalai Usai Direnovasi

    Disidak Dewan, Ini Alasan Puskesmas Pembantu di Banjarsari Terbengkalai Usai Direnovasi

    SERANG, BANPOS – Puskesmas Pembantu (Pustu) Banten Girang yang terbengkalai selama enam bulan, disidak oleh anggota DPRD Kota Serang, Mad Buang.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, kedatangan Mad Buang disambut oleh Kepala Puskesmas Banjar Agung, Rosidah dan Lurah Banjarsari, Roni Rohimat. Mad Buang pun melihat-lihat gedung yang sudah enam bulan tidak digunakan tersebut.

    Bahkan, saat memasuki gedung Pustu yang baru direnovasi tersebut, terlihat bangkai tikus yang sudah mengurai dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Saking berbau tidak sedap, Mad Buang, Rosidah, dan Roni sampai tidak kuat berlama-lama di dalam gedung itu.

    Seusai sidak, Mad Buang menuturkan bahwa sidak tersebut dilakukan karena pihaknya menerima laporan dari masyarakat, bahwa terdapat Pustu yang berhenti beroperasi selama berbulan-bulan. Hal tersebut membuat masyarakat kesulitan untuk mengakes pelayanan kesehatan.

    “Ada dua Pustu yang diadukan. Pertama saya datang ke Pustu yang ada di Jeranak. Kondisinya sama dengan Pustu yang ada di Banjarsari ini, tidak terurus dan kondisinya memprihatinkan,” ujarnya kepada BANPOS, Senin (20/1).

    Ia mengaku sangat menyayangkan adanya Pustu yang dibiarkan terbengkalai selama berbulan-bulan ini. Menurutnya, keberadaan Pustu seharusnya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

    “Memang setelah tadi kami berbincang dengan bu Kepala Puskesmas, mereka ini ternyata kekurangan SDM. Namun tadi saya minta tetap dua Pustu ini harus dimanfaatkan untuk masyarakat. Dan bu Kepala mengaku siap. Awal Februari katanya sudah mulai dijadwal,” tuturnya.

    Mad Buang menegaskan, apabila pada awal Februari kedua Pustu tersebut masih belum beroperasi, maka pihaknya tidak segan-segan untuk memberikan sanksi dan memanggil kepala Dinkes Kota Serang untuk mempertanggungjawabkan.

    “Kami pun meminta kepada Dinkes Kota Serang agar dalam melakukan pembangunan jangan sampai tidak melalui perencanaan yang matang. Seharusnya apabila direncanakan dengan matang, Dinkes tahu mana saja yang seharusnya dibangun. Apakah pelayanannya dulu, atau apanya,” tegas Sekretaris Fraksi Golkar ini.

    Kepala Puskesmas Banjar Agung, Rosidah, menuturkan bahwa pihaknya saat ini memang kekurangan SDM untuk mengisi dua Pustu yang ada. Ia mengaku, saat ini SDM yang ada sudah tersebar di beberapa Posyandu dan fasilitas kesehatan lainnya.

    “Ada 19 personel di Puskesmas Banjar Agung. Sedangkan untuk posyandu saja ada 40 lebih. Belum Posyandu, belum Pustu. Masih kurang banyak kami kebutuhan personelnya,” tutur dia.

    Selain itu, ia mengatakan bahwa peralatan kesehatan di Pustu Banten Girang semua dibuang oleh petukang yang melakukan renovasi gedung tersebut. Karena, para petukang mengira peralatan kesehatan itu sudah tidak digunakan.

    “Jadi mereka ngira itu sudah reot. Jadinya dibuang semua bersama puing-puing bangunan. Padahal itu masih kami gunakan. Jadinya sekarang tidak ada lagi alat-alat kesehatan,” tandasnya. (DZH)

  • Miris! Usai Direnovasi Rp200 Juta, Puskesmas Ini Dibiarkan Terbengkalai

    Miris! Usai Direnovasi Rp200 Juta, Puskesmas Ini Dibiarkan Terbengkalai

    SERANG, BANPOS – Meski sudah enam bulan lalu selesai direnovasi dengan menghabiskan anggaran sekitar Rp200 juta, Puskesmas pembantu di lingkungan perumahan RSS Pemda, Kelurahan Banjar Agung, dibiarkan terbengkalai. Padahal, warga sekitar sering menjadikan Puskesmas tersebut sebagai tempat untuk berobat.

    Ketua RT 02 RW 08 Kelurahan Banjar Agung, Jaya Endang Suparman, menerangkan bahwa Puskesmas tersebut telah di renovasi pada pertengahan 2019 dan selesai enam bulan yang lalu. Namun menurutnya Puskesmas tersebut dibiarkan terbengkalai hingga listrik tersebut dicabut PLN.

    “Kira-kira enam bulan yang lalu, sudah selesai tapi tidak di pergunakan lagi dan terbengkalai tidak terurus. Bahkan listrik pun di cabut. Saya dan warga merasa prihatin melihat keadaan seperti itu, dan tidak nyaman dilihatnya, mengganggu keindahan lingkungan,” ujarnya, Jumat (17/1).

    Endang mengatakan Puskesmas Pembantu telah beroperasi sejak beberapa tahun lalu. Bahkan banyak warga yang melakukan pengobatan ke sana. Ia juga mengatakan, saat renovasi berlangsung pelayanan berpindah ke Puskesmas Banten Girang.

    “Sempat buka, kemudian nginduk ke Puskesmas Banten Girang, dan sekarang ke Puskesmas Banjar Agung. Tapi setelah renovasi selesai tidak jelas penggunaannya sekarang,” ucapnya.

    Menurutnya, warga sekitar merasa terganggu dengan bangunan kosong tersebut. Karena dikhawatirkan bangunan kosong itu digunakan untuk kegiatan yang tidak benar seperti mesum dan mabuk-mabukan.

    “Ya warga jelas terganggu dan tidak menutup kemungkinan di malam hari kami tidak tahu seperti apa pintu-pintu yang tidak terkunci,” katanya.

    Sementara warga lainnya mengatakan, banyak warga yang sengaja datang untuk berobat, namun Puskesmas tak kunjung buka.

    “Tentu warga merasa kecewa, karena kami juga kan membutuhkan pelayanan kesehatan. Adanya puskesmas ini kan salah satu mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujar Riski.

    Ia pun menuturkan, sempat mendengar kabar kalau pembangunan puskesmas tersebut belum selesai, karena terbentur oleh kurangnya anggaran.

    “Yang saya dengar begitu, makanya belum dibuka pelayanannya. Tapi saya tahu betul pembangunan ini, anggarannya itu hampir Rp200 juta. Kalau tidak salah, ada plang informasi itu tertulis Rp197 juta lebih, mendekati Rp 200 juta,” tuturnya.

    Ia menegaskan, banyak warga di lingkungannya yang ingin berobat ke sana, dan Puskesmas itu merupakan satu-satunya fasilitas kesehatan yang terdekat.

    “Sejak di renovasi enggak pernah buka, warga sini kan juga banyak yang berobat. Jadi ada warga yang engga tahu dateng, ternyata kosong, kan kasihan berobatnya jauh ke Puskesmas Banjar Agung,” katanya.

    Riski mengatakan, Puskesmas tersebut sangat dibutuhkan oleh warga sekitar. Bahkan jika perlu, dirinya siap untuk membantu membersihkan bangunan tersebut, asalkan dioperasikan kembali sebagai Puskesmas.

    “Padahal kalau memang enggak dipakai, ya ngapain di renovasi mahal-mahal. Saya juga mau kalau memang diminta untuk membersihkan. Tapi ya itu, harus segera diisi, digunakan lagi buat puskesmas,” ucapnya.

    Saat BANPOS mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, melalui sambungan telepon tidak kunjung mendapatkan respon. (DZH/AZM)

  • Jadi Syarat Mitra BPJS, RSUD Kota Serang Kejar Akreditasi

    Jadi Syarat Mitra BPJS, RSUD Kota Serang Kejar Akreditasi

    SERANG, BANPOS – Dinkes Kota Serang tengah mengejar akreditasi pada RSUD Kota Serang. Hal ini dilakukan agar RSUD milik Pemkot Serang ini dapat menjalin kemitraan dengan BPJS Kesehatan.

    Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, menuturkan bahwa sebelumnya RSUD Kota Serang berencana untuk melakukan kerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan. Namun, karena ada peraturan baru, yang mengatur bahwa untuk menerima pasien BPJS rumah sakit harus terakreditasi terlebih dahulu.

    “Salah satu syarat untuk menerima pasien BPJS itu rumah sakit harus sudah terakreditasi. Jadi, sekarang ini kami fokuskan untuk mengejar akreditasi rumah sakit dulu. Kalau dulu, sebelum ada peraturan baru bisa langsung bekerjasama dengan BPJS-nya, tapi sekarang tidak boleh,” ujarnya, Selasa (7/1)

    Pihaknya menargetkan akreditasi rumah sakit selesai sebelum triwulan pertama, sekitar Juni nanti ini. Sebab, seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas sudah disiapkan.

    “Dari sisi mutu, ketenagaan, manajemen rumah sakit, kemudian kelengkapan alat kesehatan, semua sudah kami siapkan,” ucapnya.

    Sehingga saat ini, RSUD hanya menunggu dari pusat yang dalam hal ini Kemenkes untuk menilai seluruh kelengkapan persyaratan.

    “Sehingga nanti bisa segera diakreditasi dan kami pun dapat bekerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan untuk menerima pasien pengguna BPJS. Anggaran pun kami sudah menyiapkan untuk akreditasi,” ujarnya.

    Mengenai Perda Retribusi Rumah Sakit, ia menuturkan sedang dalam penggodogan oleh Dewan DPRD Kota Serang.

    “Perda kan sudah, sekarang ini sedang di godok. Jadi tinggal menunggu keputusan saja. Sambil menunggu Perda, kami selesaikan dulu akreditasi rumah sakit,” katanya.

    Kabag Hukum Pemerintah Kota Serang, Subagyo, mengatakan Perda Retribusi Rumah Sakit masih dalam proses evaluasi di Kemenkes. Sehingga saat ini yang menjadi kendala dalam mengeluarkan rekomendasi dan Perda tersebut adalah minimnya SDM baik di Pemkot Serang, Pemprov Banten maupun Kementrian.

    “Ya itu tadi, karena memang terkendala pada SDM-nya. Kalau dulu ada delapan sub bagian yang menangani khusus tentang Perda, tapi sekarang hanya ada satu bagian yang menanganinya,” ucapnya.

    Sehingga, lanjutnya, proses evaluasi yang seharusnya hanya 14 hari kerja, menjadi tidak pasti.

    “Apalagi kementrian yang menangani seluruh Indonesia. Tapi kalau kami menginginkan secepatnya Perda tersebut dapat segera terbit,” tandasnya. (DZH/PBN)

  • Hampir Sebulan Derita Penyakit Kulit, Patoni Butuh Bantuan Pemerintah

    Hampir Sebulan Derita Penyakit Kulit, Patoni Butuh Bantuan Pemerintah

    SERANG, BANPOS – Seorang warga Lingkungan Lopang Gede, RT 06 RW 01, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, bernama Patoni menderita penyakit kulit di sekujur tubuh. Kondisi tersebut ia derita sudah hampir sebulan lamanya.

    Karena keterbatasan dana, Patoni terpaksa dirawat oleh adik kandungnya, Bahrul Alam, di rumahnya dengan perawatan ala kadar.

    Patoni sempat dibawa ke klinik, namun berdasarkan keterangan dokter, Patoni harus dirujuk kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif.

    Bahrul menerangkan bahwa sebelum penyakit tersebut menjalar ke seluruh tubuh, Patoni sudah mengeluh dengan munculnya bintik-bintik merah disertai dengan nanah ditubuhnya.

    “Dari tiga minggu kemarin tidak ngomong apa-apa. Tadinya belum menjalar di badan, baru sedikit sedikit. Saya penasaran, pas saya buka jadi banyak begitu,” ujarnya saat ditemui di rumahnya, Selasa (31/12).

    Menurut Bahrul, ketika Patoni akan dirujuk ke rumah sakit, pihak keluarga harus berfikir dua kali. Sebab, Patoni tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

    “Ke klinik setempat sudah, dan disuruh rujuk kerumah sakit. Tapi gak punya BPJS. Belum diketahui penyakitnya apa, harus dirujuk kerumah sakit, keluhannya dari kulit,” katanya.

    Pihak keluarga berharap kepada pemerintah, khususnya Pemkot Serang, agar dapat membantu meringankan musibah yang diderita oleh Patoni, baik dengan penanganan medis maupun biaya pengobatan.

    “Harapan kepada pemerintah Kota Serang mudah-mudahan bisa dibantu untuk masalah penanganan biaya pengobatan,” ucapnya.

    Sementara, Ketua RT 01 Lingkungan Lopang Gede, Warto, mengatakan dirinya baru mengetahui kondisi Patoni saat ini, karena pihak keluarga tidak ada yang memberitahu.

    “Jujur saya baru ngeliat warga saya yang sakit ini. Awalnya keluarga tidak ada yang ngasih tau, pas saya lihat kondisinya mengkhawatirkan begitu. Nanti saya koordinasi sama kelurahan agar segera dibawa ke rumah sakit untuk perawatan,” katanya.

    Terpisah, Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, saat mendengar kabar tersebut mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan OPD terkait agar segera meninjau kondisi Patoni.

    “Saya telah perintahkan pak Camat Serang, Dinsos, Dinkes, agar segera melakukan peninjauan ke lokasi. Mudah-mudahan kami Pemkot Serang dapat segera membantu pak Patoni,” tandasnya. (DZH)

  • Fotonya Tak Terpasang di Kantor Dinkes, Subadri : Mungkin Ore Seneng Kali

    Fotonya Tak Terpasang di Kantor Dinkes, Subadri : Mungkin Ore Seneng Kali

    SERANG, BANPOS – Meskipun setahun lebih sudah menjabat, ternyata foto Wakil Walikota Serang belum terpasang pada ruangan kepala Dinkes Kota Serang. Hal ini diketahui pada saat Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, melakukan sidak kehadiran pegawai.

    Berdasarkan pantauan di lapangan, pada dinding ruangan kepala Dinkes Kota Serang hanya terpampang foto Walikota Serang, Syafrudin.

    Sementara kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, tidak ada di kantornya. Menurut penuturan satpam Dinkes Kota Serang, Ikbal saat itu sedang melakukan rapat dengan Wakil Walikota Serang. Padahal, Wakil Walikota Serang sedang sidak di dalam ruangan.

    Saat BANPOS mencoba melakukan konfirmasi melalui sambungan telepon sebanyak tiga kali, Ikbal tidak juga mengangkat telepon. Sama halnya dengan pesan whatsapp yang dikirimkan, juga tidak direspon.

    Menanggapi tidak ada foto dirinya di ruangan Kepala Dinkes, Subadri mengatakan bahwa mungkin foto dirinya masih dalam proses pencetakan.

    “Masih dicetak kali. Namun kalau mau lebih jelasnya, silahkan tanya ke pak Kadis,” ujarnya saat diwawancara oleh awak media di kantor Dispora Kota Serang seusai sidak.

    Menurutnya, ia tidak mau berspekulasi niatan di balik tidak dipasangnya foto dirinya di kantor kepala Dinkes Kota Serang. “Saya tidak mau berspekulasi. Ya mungkin ore seneng kali (dengan saya),” katanya sembari bercanda. (DZH)

  • 2.500 Penduduk Kota Serang Derita Stunting, Kasemen Masih Favorit Dolbon

    2.500 Penduduk Kota Serang Derita Stunting, Kasemen Masih Favorit Dolbon

    Ilustrasi stunting dan gizi buruk (NET)
    Ilustrasi stunting dan gizi buruk (NET)

    SERANG, BANPOS – Masih ada sebanyak 2.500 masyarakat Kota Serang yang menderita stunting. Sementara, 5.54 persen atau sekitar 14 orang diantaranya merupakan penderita gizi buruk. Selain itu, permasalahan modol dikebon (Dolbon) juga masih banyak terjadi di sejumlah kelurahan di Kota Serang.

    Demikian disampaikan oleh Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal. Ia mengatakan, jumlah penderita stunting maupun gizi buruk tersebut, termasuk sangat kecil.

    “Memang sangat kecil, tapi kami berupaya untuk menurunkannya dan meniadakan gizi buruk ataupun stunting,” ujarnya kepada awak media, seusai peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Stadion Maulana Yusuf, Jumat (15/11).

    Menurutnya, permasalahan gizi buruk bukan hanya tanggungjawab dari pihaknya saja. Karena, pihaknya hanya melakukan penanganan sesuai dengan kewenangan. Sedangkan untuk bagian lainnya, akan berkoordinasi dengan pimpinan daerah agar melibatkan instansi terkait.

    “Misalnya daya beli masyarakat itu seperti apa, nanti kan ada OPD lain yang akan melakukan survey tersebut. Kemudian, kami juga akan memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) terhadap penderita gizi buruk. Sehingga, jumlah stunting atau gizi buruk di Kota Serang menurun,” tuturnya.

    Ikbal mengatakan, Kecamatan Kasemen merupakan daerah paling banyak menderita gizi buruk. Selain itu juga, kecamatan yang memiliki kawasan wisata reliji itu, juga termasuk sebagai kawasan kumuh dan dolbon.

    “Yang paling dominan itu di Kecamatan Kasemen. Baik gizi buruknya, kekumuhannya dan masih banyak juga yang buang air besar sembarangan,” jelasnya.

    Pemkot Serang menargetkan 2023 bebas stunting dan gizi buruk. Oleh karena itu, saat ini pemkot sedang menggalakkan pembangunan mandi cuci kakus (MCK) di setiap kampung di 67 kelurahan. Melalui Dana Alokasi Umum (DAU) tiap kelurahan ditekankan untuk membuat MCK minimal lima unit.

    Di tempat yang sama, Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan pihaknya telah menargetkan pada 2023 mendatang, Kota Serang bebas stunting dan gizi buruk serta dolbon. Oleh karena itu, Pemkot Serang akan membangun MCK, yang proses pengerjaannya dimulai pada 2020.

    “Jadi kami ini sudah mencanangkan dana kelurahan sebesar 5 persen dari APBD. Nantinya, dana tersebut akan dialokasikan juga untuk pembangunan MCK di setiap kampung. Melalui Dinkes serta kelurahan, dan akan ditekankan untuk membuat MCK,” ujarnya.

    Pembuatan MCK ini, lanjutnya, untuk meminimalisir dolbon maupun BAB di sembarang tempat lainnya, seperti pinggir sungai, saluran irigasi, bahkan di pinggir rel kereta api.

    “Dari dana itu kan bisa untuk pembangunan MCK di masing-masing kampung. Dan MCK ini memang harus ada, jadi tidak ada lagi masyarakat yang BAB sembarangan. Sehingga, Kota Serang bisa bersih, sehat dan masyarakatnya terbebas dari gizi buruk serta stunting,” katanya.

    Salah satu daerah yang masyarakatnya masih BAB di kebun dan saluran irigasi ujar dia, berada di Kelurahan Bendung, Kecamatan Kasemen. Oleh karenanya, pembangunan MCK masuk dalam program prioritas Pemkot Serang.

    “Ini juga merupakan program prioritas dari pemkot melalui Dinkes untuk bisa dibuatkan MCK. Sehingga ke depan masyarakat Kota Serang bebas dari buang air besar sembarangan,” ujarnya.

    Sedangkan, untuk penanganan stunting dan gizi buruk, kata dia, Dinkes Kota Serang telah memiliki klinik khusus untuk menanganinya.

    “Jadi kami punya klinik khusus yang menangani gizi buruk dan stunting. Ini penanganannya juga akan kami optimalkan, sehingga ke depan Kota Serang bebas dari stunting dan gizi buruk,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • 10 Puskesmas Buka Layanan 24 Jam, Warga Miskin Bebas Biaya Persalinan

    Wali Kota Serang, Syafrudin, secara simbolis memberikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada masyarakat di Puskesmas Kasemen, Rabu (2/9). KIS merupakan program pemerintah di bidang kesehatan, sebagai jaminan masyarakat kurang mampu untuk dapat pelayanan kesehatan secara gratis. (Diebaj/Banten Pos)
    Wali Kota Serang, Syafrudin, secara simbolis memberikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada masyarakat di Puskesmas Kasemen, Rabu (2/9). KIS merupakan program pemerintah di bidang kesehatan, sebagai jaminan masyarakat kurang mampu untuk dapat pelayanan kesehatan secara gratis. (Diebaj/Banten Pos)

    SERANG , BANPOS – Sebanyak 10 Puskesmas yang ada di Kota Serang dideklarasikan untuk siap melayani persalinan melahirkan, selama 24 jam non stop. Pelayanan ini sebagai langkah Pemkot Serang dalam mengurangi angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

    Deklarasi Pelayanan Persalinan 24 jam ini dilakukan di Puskesmas Kasemen, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Rabu (2/10).

    Dalam acara tersebut juga digelar launching Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta penandatangan MoU antara Dinkes dan Disdukcapil Kota Serang.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa pada acara tersebut, pihaknya mendeklarasikan 10 Puskesmas untuk siap melayani persalinan 24 jam. Diantaranya yaitu Puskesmas Cipocok Jaya, Ciracas, Unyur, Taktakan, Pancur, Rau, Sawah Luhur, Kalodran, Banten Girang, dan Banjar Agung.

    “Jadi persalinan di 10 puskesmas ini sekarang sudah buka 24 jam. Kalau nanti petugasnya masih tidur, dibangunkan saja,” ujarnya kepada awak media.

    Pelayanan tersebut juga akan diberikan secara gratis kepada masyarakat penerima KIS. Penerima program KIS tersebut merupakan warga yang dianggap kurang mampu dalam membayar biaya persalinan.

    “Kami sudah siapkan untuk 42 ribu masyarakat yang tidak mampu. Sampai saat ini, totalnya sudah sekitar 95 persen warga tidak mampu sudah tercover kesehatannya,” kata Syafrudin.

    Sementara bagi masyarakat yang tidak mampu serta tidak memiliki KIS, juga akan diberikan pelayanan persalinan secara gratis. Warga cukup mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan setempat.

    “Syaratnya cukup ada keterangan dari RT/RW dan diketahui oleh Lurah atau membawa SKTM, jadi cukup mudah,” terangnya.

    Dijelaskan oleh Syafrudin, penandatangan MoU antara Dinkes dengan Disdukcapil untuk pemberian Akta Kelahiran secara gratis, kepada masyarakat yang melakukan persalinan. Dengan demikian, masyarakat dapat menerima manfaat bantuan yang diberikan Pemkot Serang.

    “Jadi semuanya serba gratis, mulai dari persalinan, hingga pembuatan Akta Kelahiran, dan untuk pembuatan aktanya juga akan lebih cepat, karena yang biasanya lama itu dipemberian nama kepada anaknya saja,” tuturnya.

    Di tempat yang sama, kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, mengatakan bahwa fasilitas untuk menunjang pelayanan persalinan sudah cukup lengkap di setiap Puskesmas. Hal itu yang menjadi pertimbangan untuk segera mendeklarasikan pelayanan persalinan 24 jam.

    “Sesuai visi dan misi Walikota Serang, Syafrudin dan Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, untuk mempercepat pembangunan baik infrastruktur maupun di bidang kesehatan,” katanya.

    Ia menjelaskan, salah satu tujuan mendeklarasikan pelayanan persalinan 24 jam tersebut adalah untuk mengurangi AKI dan AKB. Selain itu juga untuk mengurangi angka kematian akibat penyakit menular maupun tidak.

    “Kita mencoba terus berupaya agar jumlah AKI dan AKB di Kota Serang tiap tahunnya selalu menurun, hal itu menunjukan bahwa pembangunan di Kota Serang semakin membaik,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Serem! Kota Serang Masih Dihantui Kusta

    Serem! Kota Serang Masih Dihantui Kusta

    Ilustrasi penderita kusta.
    SERANG, BANPOS – Kasus penyakit kusta masih menghantui masyarakat Kota Serang. Pemkot Serang pun semakin gencar mengupayakan pencegahan penularan dan pemulihan penyakit. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinkes Kota Serang, penderita penyakit kusta kurang lebih sebanyak 80 orang.

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengatakan bahwa saat ini penanganan penyakit kusta semakin membaik. Hal ini dapat dilihat dari mulai berkurangnya penderita kusta di Kecamatan Kasemen.

    “Awalnya yang paling banyak dulu di Kasemen. Sekarang sudah mulai berubah Kasemen sudah mulai berkurang, tapi ada beberapa Kecamatan yang lain seperti Cipocok, memang masih banyak di sana,” ujarnya kepada BANPOS, Senin (30/9).

    Menurutnya, lokasi-lokasi yang saat ini masih banyak dan rawan penyakit kusta, merupakan titik konsentrasi Pemkot Serang, untuk menanggulanginya.

    “Prinsipnya, semua lokasi-lokasi yang masih tinggi jumlahnya, itu menjadi konsen kita. Karena penyakit kusta ini memang kalau masih ada penderita yang belum diobati itu menjadi sumber penularan,” ucapnya.

    Menurutnya, saat ini perbandingan penderita penyakit kusta di Kota Serang, jika dilakukan perbandingan adalah 1 banding 10.000, atau dengan kata lain jika jumlah penduduk Kota Serang 800.000, maka sebanyak 80 orang menderita penyakit kusta.

    “Data dari Dinkes, prevalensinya (perbandingan) sekarang 10.000 banding 1. Sekarang sudah mulai turun jika dibandingkan beberapa tahun yang lalu, kita ini kan prevalensinya data yang lalu bisa lebih dari itu,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, mengatakan bahwa penyakit kusta merupakan penyakit yang pengobatannya cukup lama.

    “Kusta ini memang penyakit yang pengobatannya cukup lama. Paling cepat enam bulan dan paling lambat dua sampai tiga tahun,” ujarnya kepada awak media.

    Ikbal mengatakan, penyakit kusta ini memang hampir ada di semua Kecamatan. Beberapa tahun yang lalu, lanjut Ikbal, yang paling dominan adalah Kecamatan Kasemen, karena di sana banyak pendatang.

    “Berdasarkan riset WHO, memang Indonesia ini ada dua etnis yang memang rentan terhadap penyakit kusta. Tapi di Kasemen sudah kita lakukan upaya-upaya. Bahkan sudah ada pertumbuhan yang cukup bagus. Sekarang ini memang bergeser ke kecamatan lain,” ucapnya.

    Untuk penanganan, ia mengatakan bahwa diperlukan peran serta masyarakat dalam mencegah penularan penyakit kusta. Karena, jika memang ada kecurigaan bahwa seseorang telah terkena penyakit kusta, penularan penyakit itu dapat segera diputus.

    “Jadi fokus kita sekarang bagaimana menemukan sekaligus kita obati supaya tidak terjadi rantai penularan,” ucapnya.

    “Kalau ada tanda-tanda yang ada baal-baal (kebal rasa), itu tanda-tanda yang khas ada bintik-bintik tidak terasa, mati rasa silakan koordinasi dengan pihak kesehatan atau datang ke Puskesmas, kita temukan seawal mungkin, kita obati secepat mungkin, dan kalau kita selalu seperti itu kan rantai penularan bisa putus,” tandasnya.(DZH/ENK)