BANTEN POS

Tag: Dinsos Kota Serang

  • 43 Ribu Warga Kota Serang Diklaim Dapat PBI BPJS

    43 Ribu Warga Kota Serang Diklaim Dapat PBI BPJS

    SERANG, BANPOS – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang mencatat di tahun ini, ada sebanyak 43 ribu masyarakat Kota Serang yang mendaftarkan diri sebagai penerima manfaat program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI) dari Pemkot Serang. Jumlah itu disebut telah memenuhi kuota yang disepakati oleh Dinas Kesehatan Kota Serang.

    Kepala Dinsos Kota Serang Toyalis mengatakan, dari enam kecamatan di Kota Serang, ada tiga kecamatan yang disebut paling banyak masyarakatnya mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS PBI.

    Tiga kecamatan itu di antaranya adalah Kecamatan Serang, Kecamatan Taktakan, dan terakhir Kecamatan Kasemen.

    “Kalau Kepesertaan PBI sih dari Kecamatan Serang paling banyak 17 ribuan, disusul dengan Taktakan itu 8 ribuan, dan Kasemen itu 7 ribuan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya pada Jumat (19/4).

    Dia menjelaskan, alasan banyak masyarakat di Kota Serang ikut mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS PBI. Itu karena banyak dari mereka sudah tidak sanggup lagi membayar premi tiap bulannya.

    Ketidak sanggupan itu disebabkan karena tidak adanya penghasilan yang tetap, akibat kehilangan pekerjaan. Terlebih lagi di masa pandemi Covid 19, banyak masyakat Kota Serang yang di-PHK dari tempat mereka bekerja.

    Sehingga karena itulah kemudian mereka meminta kepada Pemkot Serang, agar bisa diikutsertakan dalam BPJS PBI di tahun ini.

    “Tadinya dia dijaminkan oleh perusahaan, kemudian di-PHK secara otomatis BPJS mati karena tidak dibayar sama dia karena ketidaktahuan,” jelasnya.

    Meski disebut kuota kepesertaan BPJS PBI di tahun ini telah terpenuhi seluruhnya, namun Toyalis mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih menerima berkas mendaftarkan dari masyarakat.

    Dia menuturkan, pihaknya akan mengupayakan masyarakat yang tidak terdaftar di tahun ini bisa tertampung di kepesertaan tahun berikutnya.

    “Jadi yang datang-datang ini semuanya kita backup datanya, kita simpan datanya semua. Nanti kira-kira memang pantas mereka ini dibantu, ya kita usulkan kalau misalnya di sini pendanaannya cuman 43 ribu yah, kita coba nanti usulkan ke pusat,” terangnya.

    Kemudian dia juga menjelaskan, masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS PBI akan menerima fasilitas kesehatan kelas tiga dari Pemkot Serang.

    “Jadi nanti kalau yang punya BPJS PBI tapi ditanggung pemerintah ya, kalau misalnya sakit dirawat ya masuknya kelas III,” katanya.

    Mengenai anggaran yang disediakab, Toyalis mengaku dirinya tidak mengetahui persis berapa anggaran yang siapkan oleh Pemkot Serang untuk pelaksanaan program tersebut.

    Pasalnya, dia menjelaskan, pihaknya hanya dilibatkan dalam pendataan saja. Sedangkan untuk pihak yang menyediakan anggarannya adalah Dinas Kesehatan Kota Serang.

    Namun dia memperkirakan, jika premi kelas tiga yang dibayarkan tiap bulannya itu sekitar Rp38 ribu, maka biaya yang disiapkan untuk pelaksanaan program tersebut di tahun ini mencapai sekitar Rp19 miliar.

    “Kalau untuk PBI itu kalau nggak salah preminya itu Rp38 ribu per orangnya. Rp38 ribu dikali 43 ribu dikali 12 (bulan). miliaran,” tandasnya. (TQS/AZM)

  • Ngaku Sebagai Utusan Hadapi Mahasiswa, Dinsos Kota Serang Akan Polisikan Oknum LSM

    Ngaku Sebagai Utusan Hadapi Mahasiswa, Dinsos Kota Serang Akan Polisikan Oknum LSM

    SERANG, BANPOS – Plt. Sekretaris Dinsos Kota Serang mengaku akan melaporkan oknum LSM yang mengklaim sebagai utusan Dinsos dalam audiensi yang digelar pada Kamis (11/6) yang lalu, kepada pihak kepolisian. Menurut Dinsos, pihaknya telah meminta Polres Serang Kota untuk menindaklanjuti hal tersebut.

    “Kami kan tidak tahu kalau ada LSM yang masuk kesini untuk audiensi. Itu kan oknum yah, tadi saya sudah sampaikan kepada Polres Serang Kota untuk menindaklanjuti,” ujar Plt. Sekretaris Dinsos Kota Serang, Mamah Rochmah, Jumat (12/6).

    Mamah menerangkan, pihaknya tidak tahu oknum LSM tersebut mengambil surat permohonan audiensi mahasiswa dari mana. Sebab surat tersebut belum didisposisikan kepada dirinya selaku Plt. Sekretaris.

    “Bisa saja oknum itu mengambil di resepsionis atau dimana surat audiensi mahasiswa. Kami kurang tahu karena posisinya semua sedang ada di lapangan untuk persiapan penyaluran tahap ketiga,” tandasnya.

    Untuk diketahui pada Kamis yang lalu mahasiswa yang tergabung dalam Pandemi melakukan audiensi dengan Dinsos Kota Serang. Akan tetapi mereka ternyata dihadapkan oleh pria bernama Ruli dan mengaku staf pendistribusian Jaring Pengaman Sosial (JPS).

    Merasa diinjak-injak harga dirinya, para mahasiswa pun menggelar unjuk rasa pada Jumat (12/6) kemarin. Mereka membawa puluhan massa aksi menggeruduk Dinsos Kota Serang dan mempertanyakan ihwal keberadaan LSM yang menyambut mereka pada audiensi lalu.

    Akan tetap, perwakilan Dinsos yakni Plt Sekretaris, Mamah Rochmah dan Kabid Pemberdayaan Sosial, Bakraini, mengaku tidak kenal dengan pria bernama Ruli.

    Bahkan, Bakraini dalam audiensi di sela aksi tersebut mengatakan bahwa surat permohonan audiensi yang dipegang oleh Ruli belum didisposisi. Artinya, Ruli tanpa tanggungjawab telah mengambil surat tersebut dari Dinsos Kota Serang.

    “Baru denger tadi (yang nerima mahasiswa LSM). Tidak tau apa-apa. Suratnya juga belum ada disposisi. Mungkin langsung diambil aja suratnya, kurang ajar, nanti saya tanyakan,” tandasnya. (DZH)

  • Persuratan Dinas Bebas Diambil, Dinsos Kota Serang ‘Dikuasai’ LSM?

    Persuratan Dinas Bebas Diambil, Dinsos Kota Serang ‘Dikuasai’ LSM?

    SERANG, BANPOS – Setelah menggelar aksi selama satu jam lebih, massa aksi akhirnya diterima oleh plt. Sekretaris Dinsos Kota Serang, Mamah Rochmah dan Kabid Pemberdayaan Sosial, Bakraini.

    Disana, salah satu perwakilan massa aksi, Halabi langsung menanyakan
    maksud dari Dinsos yang mengutus seseorang yang diketahui merupakan ketua dari LSM dengan inisial B.

    “Kenapa kami malah diterima oleh LSM. Kami kecewa betul. Citra kami diinjak-injak oleh Dinsos dengan cara mengutus LSM untuk menghadapi kami pada audiensi kemarin,” kata Halabi, Jumat (12/6).

    Plt Sekertaris Dinsos Kota Serang, Mamah Rochmah, menjelaskan bahwa pihaknya sedang banyak kerjaan. Bahkan menurutnya, kegiatan di lapangan hingga saat ini pun masih ada.

    “Kan perlu waktu perlu koordinasi perlu untuk mengkondisikan ini itu. Sedangkan tenaga kami hanya 23 orang, yang pensiun 3 dan meninggal 1 orang. Jadi cuma ada 19 orang,” ujarnya.

    Prihal LSM yang menerima para mahasiswa saat berdialog, Mamah menjawab bahwa dia bukanlah orang Dinsos dan bukan utusan Dinsos. LSM tersebut kata Mamah diduga ingin bertemu dengan Kadinsos, Moch Poppy Norpiadi.

    “Mungkin LSM itu ingin bertemu Dinsos juga, akhirnya LSM yang bicara sama kalian. LSM ini bukan perwakilan Dinsos,” tuturnya menduga.

    Akan tetap, para mahasiswa tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mamah. Pasalnya, orang yang diduga LSM bernama Ruli itu mengaku bahwa dirinya utusan Dinsos dan bekerja di Dinsos.

    “Dia pengakuannya adalah orang Dinsos. Kalau memang sibuk, konfirmasi kepada kami. Tapi maksudnya apa ini bu mengutus dia yang ngakunya staf pendistribusian, orangnya Pak Tatang,” ujar perwakilan mahasiswa lainnya, Jamsani.

    Menurutnya, jika Ruli hanyalah LSM dan bukan orang Dinsos maupun perwakilan Dinsos, tidak mungkin surat yang mereka layangkan pada Rabu (10/6) yang lalu itu dipegang oleh Ruli.

    “Suratnya dipegang oleh LSM itu dengan klip disposisi sebagai legalitas dia adalah utusan Dinsos,” tegasnya.

    Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Sosial, Bakraini, menjelaskan bahwa surat audiensi yang mereka layangkan belum diberikan disposisi. Kemungkinan besar LSM tersebut yang mengambil langsung surat itu.

    “Baru denger tadi (yang nerima mahasiswa LSM). Tidak tau apa-apa. Suratnya juga belum ada disposisi. Mungkin langsung diambil aja suratnya, kurang ajar, nanti saya tanyakan,” tandasnya.

    Mahasiswa pun akhirnya meminta kepada perwakilan Dinsos untuk meminta maaf karena para mahasiswa merasa dilecehkan dengan diutusnya LSM untuk menghadapi mereka beraudiensi.

    Akan tetapi, baik Plt. Sekdis maupun Kabid Pemberdayaan Sosial tidak mau menuruti permintaan tersebut dan mengaku akan berkoordinasi dengan Kepala Dinsos Kota Serang, Moch Poppy Nopriadi.

    Perwakilan mahasiswa pun kecewa dan langsung keluar menemui rekan-rekannya. Mereka pun kembali berorasi dan menyampaikan hasil dari pertemuan tersebut.

    Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa juga menuding bahwa Dinsos Kota Serang dikuasai oleh LSM, bahkan sampai persuratan pada Dinsos pun dengan mudahnya diambil oleh LSM.

    “Pokoknya, kami kecewa dengan hasil tersebut. Kami menuntut agar Kepala Dinsos meminta maaf kepada kita karena kita telah diinjak-injak harga dirinya dengan Dinsos mengutus LSM. Kita akan tunggu hingga Kepala Dinsos hadir dan meminta maaf,” teriak Halabi.

    Beberapa menit setelah kembali berorasi, massa aksi yang mendesak maju ke arah kantor Dinsos Kota Serang pun bentrok dengan pihak kepolisian yang menjaga. Terpantau aksi yang mereka lakukan kisruh selama beberapa menit.

    Para pimpinan mahasiswa akhirnya berhasil menenangkan massa aksi mereka tetap berpendirian agar Kepala Dinsos segera hadir dan meminta maaf kepada massa aksi.

    Selang beberapa lama, tidak adanya kejelasan bahwa Kepala Dinsos Kota Serang akan hadir, massa aksi pun membhbarkan diri sekitar pukul 17.30. Mereka mengancam akan membawa massa aksi yang lebih banyak apabila tidak ada kejelasan dari Dinsos Kota Serang perihal tuntutan serta pengutusan LSM untuk menghadapi mereka. (DZH)

  • Polemik JPS Kota Serang, Warga dan Mahasiswa Oncog Kantor Dinsos

    Polemik JPS Kota Serang, Warga dan Mahasiswa Oncog Kantor Dinsos

    SERANG, BANPOS – Setelah sebelumnya Jaringan Kawal Anggaran (Jala) Corona melakukan aksi di kejati dan kejari terkait permasalahan JPS, kali ini masyarakat juga turut serta menyuarakan aspirasi tentang permasalahan JPS ini.

    Pantauan di lokasi, masyarakat ikut aksi di depan Dinsos ketika mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Terdepan Mahasiswa Peduli (Pandemi) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinsos Kota Serang.

    Mahasiswa dalam aksinya menyebut Dinsos pengecut lantaran pada saat audiensi yang dilakukan pada Kamis lalu, Dinsos mengutus pria yang diduga berasal dari LSM dengan inisial B.

    Salah satu masyarakat, Susilawati, mengatakan bahwa mereka kecewa dengan Dinsos lantaran dirinya dan tetangganya pada RT 05 RW 12 Lingkungan Ciawi, sama sekali tidak mendapatkan JPS baik dari pusat maupun kota.

    “Kami sama sekali tidak mendapatkan bantuan dari Dinsos. Padahal kami berada di seberang kantor Dinsos Kota Serang. Satu RT tidak ada yang dapat baik dari presiden maupun dari lainnya,” ujar Susilawati, Jumat (12/6).

    IRT yang suaminya bekerja sebagai sopir angkutan kota (angkot) itu mengatakan bahwa dirinya sangat membutuhkan bantuan tersebut. Karena pekerjaan suaminya sebagai sopir angkot sangat terdampak akibat pandemi itu.

    “Keluarga saya itu kesusahan. Kerjaan suami sehari-hari jadi supir angkot. Pasti terkena dampak lah. Tapi mana, saya gak dapat bantuan apa-apa. Nama saya Susilawati, warga yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali,” tegasnya.

    Masyarakat lainnya, Mila, mengaku Dinsos tidak adil dalam membagikan JPS. Karena, di lingkungan tempatnya tinggal terdapat seorang nenek jompo sebatang kara namun tidak mendapatkan bantuan.

    “Di lingkungan kami terdapat seorang jompo sebatang kara. Tapi dia tidak dapat apa-apa. Gimana Dinsos bisa tidak adil seperti ini, kami kecewa,” ungkapnya.

    Sementara itu, mahasiswa pun menyampaikan bahwa Dinsos pengecut lantaran tidak mau menemui mereka pada audiensi Kamis kemarin. Ditambah lagi, Dinsos diduga mengutus pria yang disebut berasal dari LSM untuk menghadapi mereka.

    “Dinsos pengecut! Mereka tidak berani menemui kami untuk melakukan audiensi. Malahan mereka mengutus orang LSM untuk menemui kami dan melakujan audiensi,” ujar salah satu orator, Gilang.

    Orator lainnya, Halabi, menegaskan bahwa kedatangan mereka hanya untuk meminta keterbukaan terkait dengan bantuan JPS Kota Serang yang anggarannya mencapai Rp30 miliar.

    “Kami hanya minta transparansi dari Dinsos Kota Serang. Itukan hal yang mudah. Tapi karena ternyata Dinsos itu pengecut, mereka akhirnya tidak mau menemui kami,” tegasnya.

    Salah satu perwakilan Dinsos Kota Serang pun terpantau meminta massa aksi untuk menghentikan aksi dan melakukan dialog di dalam kantor. Namun mereka menolak apabila tidak ada Kepala Dinsos Kota Serang dalam audiensi itu.

    “Ibu harus pastikan kalau kepala dinas hadir dalam audiensi ini. Kami tidak mau kalau tidak ada kadis. Karena kami sudah kecewa kemarin dipertemukan dengan LSM,” katanya Halabi.

    Hingga berita ini diterbitkan, massa aksi masih melakukan orasi sekaligus menunggu Kepala Dinsos Kota Serang. Massa aksi pun menggaungkan yel-yel ‘Dinsos Pengecut’.

    Massa aksi sempat menutup jalan untuk mendesak agar Dinsos mendatangkan Kepala Dinsos Kota Serang, Moch. Poppy Nopriadi. Namun hingga kini, Poppy masih belum terlihat datang ke kantor Dinsos.

    Hasil konfirmasi dengan salah satu staf, disebutkan bahwa Poppy sedang melakukan rapat di Puspemkot Serang. (DZH)

  • Digeruduk Soal JPS Kota Serang, Dinsos Utus LSM Hadapi Mahasiswa?

    Digeruduk Soal JPS Kota Serang, Dinsos Utus LSM Hadapi Mahasiswa?

    SERANG, BANPOS – Beberapa elemen mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Terdepan Mahasiswa Peduli Corona (Pandemi Corona) menggeruduk Dinsos Kota Serang, untuk mempertanyakan terkait jaring pengaman sosial (JPS) Kota Serang. Pihak Dinsos pun mempersilahkan para mahasiswa untuk melakukan audiensi.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, dalam audiensi tersebut tidak terlihat satupun pejabat Dinsos Kota Serang. Namun, terdapat satu orang pria yang mengaku sebagai pendistribusi JPS ke setiap kelurahan, yang menyambut para mahasiswa.

    Dalam audiensi tersebut, mahasiswa mempertanyakan terkait dengan beberapa komponen yang ada pada JPS. Menurut mereka, komponen pada JPS tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

    Setelah beberapa lama melakukan audiensi, mahasiswa pun menanyakan kepada pria tersebut terkait kapasitasnya dalam menyambut mereka dalam audiensi itu.

    “Punten pak, saya ingin menanyakan kapasitas bapak disini untuk mewakili Dinsos Kota Serang ini apa? Karena kami juga tidak tahu bapak ini sebagai apa dalam audiensi ini,” ujar perwakilan mahasiswa, Jamsani, Kamis (11/6).

    Pria yang bernama Ruli tersebut pun mengaku bahwa dirinya hanya ditugaskan oleh Kepala Dinsos Kota Serang, untuk bertemu dengan para mahasiswa. Karena, para pejabat di Dinsos Kota Serang sedang tidak ada di kantor.

    “Karena kan saat ini para pejabat tidak ada. Dan intinya saya cuma menerima tamu saja oleh pak kadis. Jumat itu insyaAllah mereka bisa bertemu dengan teman-teman,” katanya.

    Namun saat dipertegas posisinya pada Dinsos Kota Serang sebagai apa, ia mengaku bahwa dirinya adalah staf bagian pendistribusian JPS Kota Serang. Ia pun mengatakan bahwa apabila ingin bertemu dengan kepala dinas, maka mahasiswa dipersilahkan kembali datang setelah salat Jumat.

    “Saya mah disini hanya staf saja, saya disuruh pak Kadis untuk menyambut teman-teman semua. Makanya kalau mau mau ketemu pak Kadis, nanti setelah salat Jumat mereka bisa ketemu,” jelasnya.

    Mahasiswa pun menduga bahwa Ruli merupakan anggota salah satu LSM dengan inisial B. Namun, Ruli mengaku bahwa dirinya sudah tidak ikut LSM sejak 2012.

    “Sudah lama itumah, saya sudah berhenti dari sana (LSM) sejak tahun 2012. Sebelumnya juga saya pernah di Dinas PUPR,” akunya.

    Saat awak media mengonfirmasi staf Dinsos Kota Serang yang bertugas menjaga resepsionis, staf Dinsos tersebut tidak mengetahui siapa yang sedang menyambut para mahasiswa tersebut.

    “Tidak tahu mas itu siapa. Cuma saya tahunya kalau pak Kadis memang menugaskan dia untuk menemui para mahasiswa yang mau audiensi. Disini sudah tidak ada lagi PNS, semua lagi diluar persiapan penyaluran tahap ketiga,” jelasnya yang tak mau menyebutkan namanya.

    Saat ditanya apakah benar Ruli merupakan anggota LSM yang ditugaskan oleh Kepala Dinsos Kota Serang untuk menghadapi para mahasiswa, justru ia mengaku bahwa Ruli merupakan wartawan.

    “Itu mah audiensi mahasiswa dengan wartawan. Tanya aja sendiri dia wartawan mana,” katanya.

    Tak puas dengan hasil audiensi tersebut, mahasiswa pun akhirnya mempertanyakan kepada staf Dinsos yang menjaga meja resepsionis, mengapa yang beraudiensi dengan mereka bukanlah orang Dinsos Kota Serang.

    “Bu kami ini datang jauh-jauh ke Dinsos Kota Serang untuk beraudiensi dengan Dinsos. Tapi kenapa justru kami disuruh beraudiensi dengan orang LSM B,” ujar salah satu mahasiswa, Halabi.

    Tak puas dengan jawaban dari staf tersebut, Halabi pun bertanya kepada mereka apakah para staf tersebut mengenal pria yang bernama Ruli itu. Para staf mengaku tidak kenal dengan pria yang bernama Ruli.

    “Lalu kenapa kami disuruh beraudiensi dengan dia. Ini Dinsos sebenarnya ada apa sampai menyuruh LSM yang menghadapi kami. Kami merasa tidak dihargai kalau seperti ini,” tegasnya.

    Akan tetapi, salah satu staf lainnya mengatakan bahwa Ruli merupakan staf dari pejabat Dinsos bernama Tatang. Hal ini berbeda dengan yang disebutkan oleh staf lainnya yang mengaku tidak tahu sama sekali dengan pria yang bernama Ruli itu.

    “Pokoknya kami kecewa dengan hal ini. Kami pun semakin yakin bahwa Dinsos ada permainan. Buktinya mereka tidak berani bertemu dengan kami,” tandasnya.

    Mahasiswa pun akhirnya membubarkan diri dan mengancam akan mendatangi Dinsos Kota Serang kembali pada Jumat, dengan anggota yang lebih banyak.

    Saat BANPOS mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada Ruli, ia tak dapat ditemui usai kegiatan audiensi tersebut. (MUF)

  • Pengembalian Rp1,9 Miliar, Dinsos dan DPRD Kota Serang Rahasiakan Perusahaan Penyedia JPS

    Pengembalian Rp1,9 Miliar, Dinsos dan DPRD Kota Serang Rahasiakan Perusahaan Penyedia JPS

    SERANG, BANPOS – Komisi II DPRD Kota Serang mengadakan konferensi pers terkait dengan hasil pengawasan atas pengadaan sembako JPS Kota Serang.

    Dalam konferensi tersebut, Komisi II mengklaim pengadaan sudah sesuai dengan ketentuan.

    Disebutkan juga bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Serang, pihak penyedia harus mengembalikan anggaran sebesar Rp1,9 miliar kepada Kas daerah.

    Konferensi yang dipimpin oleh Ketua Komisi II, Pujianto, itu juga dihadiri oleh beberapa anggota Komisi II diantaranya yakni Muji Rohman dan Nur Agis Aulia. Hadir pula perwakilan Dinsos Kota Serang serta beberapa organisasi mahasiswa eksternal.

    BANPOS pun bertanya terkait dengan adanya kebijakan pengadaan bantuan JPS selama tiga bulan ke depan. Pertanyaan tersebut pun dijawab oleh Pujianto.

    Ia mengatakan, Dinsos Kota Serang memang sudah mengadakan kontrak selama tiga bulan dengan pihak penyedia. Namun sistem pengadaannya, penyedia akan dibayar setelah pengadaan dilakukan.

    “Memang Dinsos itu sudah kontrak dengan penyedia. Kontrak itu dilakukan selama tiga bulan. Jadi bukan berarti barang itu sudah ada semua di Dinsos, bisa basi itu makanan,” ujarnya.

    Namun saat ditanya siapa penyedia barang tersebut, Pujianto justru bertanya kepada BANPOS dan awak media lainnya, apakah bisa menjamin ketika nama penyedia tersebut diberitahu, masyarakat tidak akan melakukan perundungan.

    “Padahal penyedia itu kasian, dia sudah membantu melakukan pengadaan barang untuk pandemi ini. Berani jamin gak kalau dia (penyedia) tidak akan dibully (rundung) oleh masyarakat?” katanya.

    Sementara itu, anggota Komisi II lainnya, Muji Rohman, menjawab pertanyaan apakah skema penyaluran bantuan itu dapat dilakukan dengan metode tunai di tahap selanjutnya. Muji menegaskan bahwa hal itu tidak dapat dilakukan.

    “Karena sesuai dengan aturan yang ada, kontrak itu tidak bisa diputus apabila penyedia tidak melakukan kesalahan. Nanti kita bisa dibawa ke PTUN dan harus membayar ganti rugi,” jelasnya.

    Ia juga menjawab pertanyaan BANPOS terkait dengan siapa penyedia yang ditunjuk oleh Dinsos Kota Serang. Muji mengatakan bahwa seharusnya Dinsos yang menjawab.

    Namun ketika BANPOS mengajukan pertanyaan itu kepada perwakilan Dinsos, dijawab oleh salah satu perwakilan itu bahwa dirinya tidak punya kewenangan untuk menjawab.

    “Itu bukan kewenangan saya untuk menjawab. Karena saya disini hanya untuk mendampingi Komisi II melakukan konferensi pers,” ujarnya yang saat ditanya namanya oleh BANPOS tidak mau menyebutkan.

    Beberapa pertanyaan BANPOS seperti bagaimana mekanisme penunjukkan penyedia dalam pengadaan sembako JPS, tidak dijawab oleh DPRD maupun Dinsos Kota Serang.(DZH/ENK)

  • JPS Kota Serang Mulai Disalurkan, Mahasiswa Perantau Penerima Perdana

    JPS Kota Serang Mulai Disalurkan, Mahasiswa Perantau Penerima Perdana

    SERANG, BANPOS – Mahasiswa perantau asal Papua menjadi penerima pertama jaring pengaman sosial (JPS) yang dianggarkan oleh Pemkot Serang. Bantuan tersebut disalurkan sebanyak 10 paket sembako dan disalurkan langsung oleh Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi.

    Bantuan tersebut dibawa langsung oleh Budi yang didampingi oleh Ketua Komisi IV, Khoeri Mubarok, ke sekretariat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Serang, tempat beberapa mahasiswa perantau asal Papua bermukim.

    Budi mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan langsung olehnya ke sekretariat GMKI sebagai bukti kepedulian dirinya akan kondisi mahasiswa perantau. Selain itu, ia juga sengaja datang untuk bersilaturahmi dan melihat kondisi mereka.

    “Saya selaku Ketua DPRD Kota Serang datang untuk silaturahmi sekaligus memberikan perhatian khusus kepada adik-adik mahasiswa perantau. Karena mereka juga anak-anak saya yang ada di sini. Jadi sewajarnya saya memperhatikan mereka semua,” ujar Budi, Kamis (30/4).

    Ia berharap bantuan itu dapat mencukupi kebutuhan gizi para mahasiswa perantau yang saat ini sudah pasti sedang kesulitan. Budi juga menjelaskan bahwa bantuan tersebut akan diberikan secara bertahap.

    “Karena saya merasakan apa yang dirasakan oleh mereka semua, agar kebutuhan pangan dan gizinya tercukupi dan tidak merasa sedih karena jauh dari orang tua. Bantuan ini akan di lakukan secara bertahap, jika nanti habis akan saya berikan lagi,” katanya.

    Menurut Budi, bantuan yang diberikan kepada para mahasiswa perantau terdiri dari bahan makanan pokok seperti beras sebanyak 10 karung, mie instan, sarden serta beberapa kebutuhan pokok lainnya.

    Sekretaris GMKI Cabang Serang, Martin Ronaldo Pakpahan, mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Serang beserta jajarannya. Menurutnya, pemerintah memang harus memperhatikan nasib mahasiswa perantau.

    “Bagi kami GMKI Cabang Serang, kemanusiaan adalah hal yang utama dan kehadiran negara dalam hal ini pemerintah daerah (Pemda), sangat di perlukan,” tandasnya. (DZH)

  • Kuota JPS Kota Serang Ditambah, Pelajar dan Mahasiswa Perantau Jadi Komponen Penerima

    Kuota JPS Kota Serang Ditambah, Pelajar dan Mahasiswa Perantau Jadi Komponen Penerima

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang menambah kuota penerima program Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebanyak 10 ribu kepala keluarga (KK). Sehingga saat ini jumlah yang akan menerima JPS yakni sebanyak 35 ribu KK.

    Selain itu, Pemkot Serang memperpanjang masa pendataan penerima JPS sampai dua minggu kedepan. Hal ini dilakukan agar validitas data penerima JPS dapat benar-benar tepat sasaran.

    Juru bicara (Jubir) Gugus Tugas Penanganan Covid-19, W. Hari Pamungkas, mengatakan bahwa berdasarkan hasil koordinasi penanganan dampak sosial ekonomi, diputuskan kuota penerima JPS akan ditambah menjadi 35 ribu KK.

    “Sebelumnya estimasi 25 ribu warga saja yang akan menerima, namun berdasarkan hasil koordinasi maka kuota penerima JPS akan diperpanjang,” ujarnya kepada awak media, Selasa (14/4).

    Penambahan kuota tersebut dilakukan karena ada masyarakat yang merasa terdampak namun tidak terakomodir dalam program tersebut.

    “Tapi kalau jumlah pastinya berapa itu masih belum fiks. Masih digodok. Tapi yang pasti kami telah menyediakan anggaran untuk kuota sebanyak 35 ribu KK,” jelasnya.

    Selain itu, berdasarkan surat keputusan bersama antara Kemendagri dan Kemetrian Keuangan, pemerintah daerah memberikan batas waktu tambahan untuk mendata jumlah penerima JPS.

    “Kalau dari Dinsos sendiri meminta waktu maksimal dua minggu kedepan. Ini untuk melakukan validasi by name by addres, sehingga tidak ada orang yang mendapatkan bantuan ganda dan beririsan dengan bantuan provinsi dan pusat,” terangnya.

    Bahkan, Hari menuturkan bahwa pelajar dan mahasiswa perantau yang masih bertahan di Kota Serang, juga akan mendapatkan bantuan dari Pemkot Serang.

    “Pelajar dan mahasiswa perantau tadi juga dibahas dalam rapat. Mereka juga akan mendapatkan bantuan dan dimasukkan dalam program JPS tersebut. Datanya sudah ada pada Dinsos,” ucapnya.

    Untuk diketahui, pendataan warga penerima JPS dilakukan oleh RT dan RW setempat. Nantinya, data yang dikumpulkan oleh setiap RT akan diserahkan ke kelurahan. Setelah itu, Dinsos Kota Serang akan melakukan validasi terhadap data yang diserahkan. (DZH)

  • Siapa Saja Sih yang Menerima JPS? Ini Penjelasan Dinsos Kota Serang

    Siapa Saja Sih yang Menerima JPS? Ini Penjelasan Dinsos Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Program jaring pengaman sosial (JPS) yang disiapkan oleh Pemkot Serang masih belum tersosialisasi dengan baik. Sebab, banyak masyarakat yang masih belum mengetahui siapa yang berhak mendapatkan JPS dan bentuk serta peruntukkannya.

    Berdasarkan penjelasan dari Dinsos Kota Serang, tidak semua masyarakat Kota Serang berhak mendapatkan JPS ini. Sebab, kuota yang disediakan hanya untuk 25.000 kepala keluarga (KK).

    BANPOS merangkum beberapa pernyataan berkaitan dengan JPS tersebut sebagai penjelasannya.

    Plt. Sekretaris Dinsos Kota Serang, Mamah Rohmah, mengatakan bahwa masyarakat yang didata untuk masuk dalam program JPS merupakan warga pra sejahtera baru yang terdampak Covid-19.

    “Jadi masyarakat yang didata adalah mereka yang karena Covid-19 ini tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Tapi data dari kelurahan, akan kami verifikasi kembali,” ujarnya, Senin (13/4).

    Sementara, Kepala Dinsos Kota Serang, Moch Poppy Nopriadi, menjelaskan bahwa komponen penerima JPS diantaranya yaitu masyarakat yang terkena PHK, lansia, disabilitas dan beberapa komponen lainnya.

    Namun ia menegaskan, program JPS ini tidak diperuntukkan bagi masyarakat yang telah mendapatkan bantuan baik dari pusat maupun provinsi.

    Bantuan yang dimaksud ialah Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

    “Penanganan ini terpadu juga, orang yang sudah mendapatkan bantuan dari program lain seperti Jamsosratu, PKH dan BPNT tidak mendapatkan bantuan lagi. Artinya data itu mendorong kita agar pemberian bantuan tepat sasaran,” ucapnya.

    Adapun bantuan tersebut berupa paket sembako senilai Rp200 ribu yang akan diberikan setiap bulannya selama tiga bulan. Pemberian bantuan pertama ditargetkan sebelum memasuki bulan Ramadan.

    Terkendala pada pendataan di tingkat bawah

    Untuk pelaksanaan pendataan, Dinsos Kota Serang telah menyerahkan tugas tersebut kepada pihak kecamatan, yang akan diteruskan kepada kelurahan hingga tingkat RT. Hal ini untuk mempermudah proses pendataan.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan camat, supaya mereka dapat meneruskan koordinasi hingga ke tingkat RT untuk melakukan pendataan. Sehingga minggu depan data masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 ini sudah bisa masuk ke kami,” kata Poppy, Rabu (8/4).

    Namun ternyata, waktu yang telah ditargetkan oleh Dinsos dalam pengumpulan data ternyata meleset karena terkendala di tingkat bawah.

    Plt Sekretaris Dinsos Kota Serang, Mamah Rohmah mengatakan Dinsos telah menargetkan agar pendataan masyarakat penerima JPS ini dapat rampung pada Senin (14/4). Namun ternyata, proses pendataan di tingkat bawah masih belum juga selesai.

    “Pada surat itu harusnya hari ini semua data sudah masuk. Tetapi realisasinya belum masuk semua, masih proses. Ada yang sudah ada tapi belum diinput. Jadi memang proses di bawah yang agak lambat,” ucap, Senin (14/4).

    Bahkan, ia mengaku bahwa pihaknya sampai harus menjemput data tersebut ke setiap kelurahan. Hal ini agar proses pendataan dapat segera selesai dan pembagian bantuan dapat dimulai sebelum memasuki bulan Ramadan.

    “Kami tadi juga jemput bola. Setelah salat Zuhur, masing-masing tim berangkat menuju kelurahan untuk mengambil data tersebut,” jelasnya.

    Untuk data sementara, ia mengatakan bahwa saat ini baru 6.000 masyarakat yang terdaftar untuk menerima JPS. Sedangkan untuk kuota, Dinsos telah menganggarkan sebanyak 25.000 KK yang akan menerima.

    “Dari 67 kelurahan, itu baru beberapa yah yang sudah memberikan data. Sementara saat ini diperkirakan masyarakat yang sudah terdata itu sebanyak 6.000 KK kurang lebihnya,” katanya. (DZH)

  • Terkendala, Baru 6.000 Warga Kota Serang Terdata JPS

    Terkendala, Baru 6.000 Warga Kota Serang Terdata JPS

    SERANG,BANPOS- Dinsos Kota Serang masih melakukan pendataan masyarakat terdampak Covid-19 yang akan menerima jaring pengaman sosial (JPS). Hingga saat ini, data yang baru masuk sekitar 6.000 warga dari beberapa kelurahan. Penyebabnya karena, dari pihak kelurahan masih belum selesai melakukan pendataan.

    Namun ternyata, beberapa masyarakat mengaku tidak tahu mengenai program tersebut. Selain itu diakui bahwa beberapa tempat juga masih belum dilakukan pendataan, untuk calon penerima bantuan.

    Seperti yang disampaikan oleh salah satu warga Komplek Ciceri, Muhammad FJ. Ia mengatakan, dirinya belum mengetahui adanya bantuan JPS di Kota Serang.

    “Kebetulan saya belum tahu soal itu (JPS). Dan setau saya di sini (Komplek Ciceri) belum ada pendataan. Karena kan saya juga selalu di rumah saja, sudah tidak bekerja,” ujarnya, Senin (13/4).

    Menanggapi hal tersebut, Plt. Sekretaris Dinsos Kota Serang, Mamah Rohmah, mengatakan bahwa pihaknya telah melayangkan surat kepada seluruh kecamatan, agar mereka melakukan pendataan masyarakat yang terdampak Covid-19.

    “Pada tanggal 6 April kemarin, kami telah melayangkan surat kepada setiap kecamatan agar segera melakukan pendataan hingga tingkat RT. Jadi masyarakat yang didata adalah mereka yang karena Covid-19 ini tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya,” terangnya.

    Ia mengatakan, Dinsos Kota Serang pada mulanya telah menargetkan agar pendataan masyarakat penerima JPS ini dapat rampung pada Senin (14/4). Namun ternyata, proses pendataan di tingkat bawah masih belum juga selesai.

    “Pada surat itu harusnya hari ini semua data sudah masuk. Tetapi realisasinya belum masuk semua, masih proses. Ada yang sudah ada tapi belum diinput. Jadi memang proses di bawah yang agak lambat,” ucapnya.

    Bahkan, ia mengaku bahwa pihaknya sampai harus menjemput data tersebut ke setiap kelurahan. Hal ini agar proses pendataan dapat segera selesai dan pembagian bantuan dapat dimulai sebelum memasuki bulan Ramadan.

    “Kita tadi juga jemput bola. Setelah salat Zuhur, masing-masing tim berangkat menuju kelurahan untuk mengambil data tersebut,” jelasnya.

    Untuk data sementara, ia mengatakan bahwa saat ini baru 6.000 masyarakat yang terdaftar untuk menerima JPS. Sedangkan untuk kuota, Dinsos telah menganggarkan sebanyak 25.000 KK yang akan menerima.

    “Dari 67 kelurahan, itu baru beberapa yah yang sudah memberikan data. Sementara saat ini diperkirakan masyarakat yang sudah terdata itu sebanyak 6.000 KK kurang lebihnya,” katanya.

    Karena keterlambatan pengumpulan data dari bawah, ia mengaku ada kemungkinan pengumpulan data aka diperpanjang beberapa hari ke depan.

    “Nanti kita lihat yah. Karena kan data ini masih bergerak (penambahan). Sebenarnya saat ini juga masih ada rekan-rekan yang menjemput data dari kelurahan, masih dalam perjalanan ke sini. Secepatnya insyaAllah selesai,” tandasnya. (DZH/AZM)