BANTEN POS

Tag: Dinsos Kota Serang

  • Khawatir Modus, Masyarakat Diimbau Tak Beri Uang ke Gepeng

    Khawatir Modus, Masyarakat Diimbau Tak Beri Uang ke Gepeng

    SERANG,BANPOS- Kepala Dinsos Kota Serang, Moch Poppy Nopriadi, mengimbau masyarakat yang ingin bersedekah agar tidak memberikannya pada gelandangan dan pengemis (Gepeng), namun disalurkan melalui lembaga terpercaya. Hal ini untuk mencegah maraknya Gepeng di Kota Serang.

    “Kami harap masyarakat bisa lebih bijak jika memang ingin bersedekah. Misalkan kalau memang ingin bersedekah kepada orang kurang mampu, bisa melalui Baznas misalnya. Jadi lebih terkoordinir dan ada dampak yang jelas,” ujarnya, Jumat (21/2).

    Ia mengatakan, apabila masyarakat memberikan uang kepada Gepeng, tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara komprehensif. Karena, uang tersebut hanya akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya jangka pendek.

    “Namun kalau disalurkannya melalui lembaga yang memang bergerak pada bidang sosial. Uang atau sedekah tersebut dapat dijadikan sebagai program pemecahan masalah sosial secara komprehensif, seperti pelatihan bagi Gepeng dan lain sebagainya,” terangnya.

    Bahkan menurut Poppy, dikhawatirkan masyarakat hanya menjadi korban modus orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yang bersandiwara menjadi Gepeng agar mendapatkan belas kasihan. Karena sudah banyak kasus seperti itu yang terjadi.

    “Kita bisa hitung secara kasar. Misalkan dalam satu jam saja pengemis bisa mendapatkan uang dari hasil meminta-minta sebesar Rp50.000. Dikalikan 6 jam dia mengemis, sudah Rp300 ribu. Dikali lagi sebulan, sudah berapa itu,” jelasnya.

    Kendati demikian, ia mengaku belum bisa sampai pada kebijakan melarang masyarakat untuk memberikan uang kepada Gepeng. Karena menurutnya, memberikan sedekah kepada Gepeng merupakan rasa kemanusiaan dari masyarakat.

    “Kami masih belum bisa yah untuk melarang. Karena kan memberikan sedekah kepada yang membutuhkan itu merupakan bentuk kepedulian dan kemanusiaan terhadap sesama. Jadi kami hanya sebatas mengimbau,” ungkapnya.

    Ia juga mengatakan, beberapa daerah lain sudah menerapkan larangan agar masyarakat tidak memberikan uang kepada Gepeng. Namun ternyata tidak berjalan efektif.

    “Jakarta itu menerapkan, tapi kan nyatanya tidak efektif juga. Jadi menurut saya jika memang masih belum mengganggu keamanan lingkungan, kebijakan untuk melarang juga belum urgent. Tapi bukan berarti kami memperbolehkan juga yah,” tegasnya.

    Sementara salah satu warga Ciwaru, Sintia, mengaku bahwa dirinya memberikan uang kepada Gepeng karena kasihan. Ia juga mengetahui terkait adanya modus pura-pura menjadi Gepeng.

    “Tapi bagaimana yah, khawatirnya dia memang benar-benar membutuhkan. Jadi saya lebih baik berikan. Saya sih berharap kalau bisa pemerintah mencarikan solusi, supaya mereka ini bukan hanya dilarang mengemis, tapi juga berikan pekerjaan atau latih keterampilan agar bekerja secara layak,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Pemilik Rumah Minta Tolong Pemkot, Malah Disuruh ke Jokowi

    Pemilik Rumah Minta Tolong Pemkot, Malah Disuruh ke Jokowi

    SERANG, BANPOS – Sebelum terjadinya insiden atap rumah roboh milik Mad Hasyim, pihak keluarga mengaku sempat mengajukan bantuan kepada Pemkot Serang agar dapat dibantu merenovasi, melalui program bedah rumah. Karena sekitar setahun yang lalu, rumah mereka juga sempat jebol pada bagian dapurnya.

    Hal ini diungkapkan oleh Siti Rohayah, istri Mad Hasyim. Menurut Siti, ia sudah beberapa kali meminta bantuan Pemkot Serang, dalam hal ini Dinsos, agar dapat membantu merenovasi rumah yang ia tempati.

    “Saya sudah berkali-kali datang ke Dinsos, namun hasilnya nihil,” ujarnya sambil menyebutkan bahwa upaya yang dilakukannya itu sekitar empat bulan yang lalu.

    Setelah lama menunggu, ia mengaku bahwa mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan. Yaitu ia ditolak hanya karena suaminya memiliki gelar haji.

    “Kata orang Dinsos, itu suami ibu sudah ada gelar haji. Masa gak sanggup buat memperbaiki rumahnya sendiri. Padahal saya sudah membawa surat miskin dari kelurahan,” katanya menirukan ucapan petugas Dinsos yang ia lupa namanya.

    Tidak hanya itu, ia juga mengaku saat dirinya terus berupaya agar mendapatkan bantuan, petugas Dinsos tersebut justru malah menyuruh Siti untuk menemui Presiden Jokowidodo agar dapat direnovasi rumahnya.

    “Saya malah disuruh ketemu Jokowi supaya diperbaiki rumahnya. Katanya, minta ke pak Jokowi kartu merah putih (Kartu Keluarga Sejahtera – RED). Nanti kalau sudah dapat, baru disuruh datang lagi. Saya langsung tinggalkan itu tempat, berkas masih di sana,” tandasnya kesal. (DZH)

  • Dalam Sebulan, 120 PMKS Terjaring di Kota Serang

    Dalam Sebulan, 120 PMKS Terjaring di Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Dinsos Kota Serang telah menjaring sebanyak 120 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di sudut jalan kota sepanjang Oktober hingga November lalu. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinsos Kota Serang, Moch. Poppy.

    Ia mengatakan, selama satu bulan kemarin terdapat sekitar 120 PMKS yang dijaring. Sedangkan yang dibawa langsung ke rumah singgah sebanyak 22 orang untuk diberikan pembinaan. Dari 22 orang tersebut, 10 diantaranya telah mendapat bantuan berupa usaha penjualan pulsa seluler.

    “Jadi sudah disalurkan bantuannya kepada PMKS tersebut. Dan memang rata-rata warga Kota Serang yang tinggal di daerah Ciawi, Kelurahan Cipare. Jadi kemarin itu, ada yang terjaring atau terjangkau sekitar 120, kemudian 22 dibawa ke rumah singgah dan 10 orang dapat bantuan, berupa usaha,” katanya, Jumat (6/12).

    Sebelumnya, para PMKS dibekali dengan sejumlah pelatihan serta pembinaan dalam mengelola usaha. Seperti cara pengisian pulsa telepon seluler, kemudian perbengkelan dan lain sebagainya. Setelah pemberian bantuan, para PMKS ini juga masih dilakukan pemantauan oleh petugas dari Dinsos Kota Serang.

    “Mereka kami pantau, khawatir akan turun kembali ke jalan. Karena kami pun sudah membekali mereka pelatihan dan bantuan,” ucapnya.

    Poppy menyebutkan, terdapat 26 parameter PMKS, diantaranya yaitu anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar, gelandangan, kelompok minoritas, dan beberapa parameter lainnya.

    “Kami juga bukan tidak menangani semua, akan tetapi kami memiliki keterbatasan. Sehingga dalam satu tahun, kami hanya bisa menjangkau beberapa orang saja,” katanya.

    Kemudian, persoalan kesejahteraan sosial ini juga setiap tahunnya akan terus bertambah. Sebab, terdapat banyak faktor yang menyebabkan orang turun ke jalan, dan sebagian besar karena faktor ekonomi.

    “Yang namanya penyakit sosial itu tidak semua yang sudah diberikan pembinaan itu sembuh. Bahkan, bisa jadi di tahun berikutnya justru bertambah. Yang jelas, selama akar masalah dari faktor ekonomi ini belum tertangani, maka permasalahan ini belum bisa tuntas,” ujarnya.

    Apalagi, kata Poppy, pekerjaan seperti PMKS yang turun ke jalan, penghasilannya lebih menjanjikan dibandingkan pekerjaan lainnya.

    “Bandingkan saja gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mereka (pengemis) kalau dihitung-hitung lebih besar mereka penghasilannya dibandingkan kami (ASN). Tentu menggiurkan,” tandasnya.(DZH)

  • Kembali Kunjungi Lansia Sebatang Kara, Subadri Berikan Stok Mamin

    Kembali Kunjungi Lansia Sebatang Kara, Subadri Berikan Stok Mamin

    CIPOCOKJAYA, BANPOS – Wakil Walikota Serang bersama dengan Kepala Dinsos Kota Serang kembali mengunjungi nenek Sapiah dan nenek Arbaiah untuk melakukan pengecekan kondisi mereka. Untuk diketahui, nenek Sapiah dan nenek Arbaiah merupakan lansia sebatang kara, yang hidup berdasarkan belas kasih tetangga.

    Pada kesempatan itu, Wakil Walikota Serang memberikan stok kebutuhan sehari-hari kepada kedua lansia tersebut.

    “Bu Arbaiah sama dengan nenek Sapiah, beliau tidak mempunyai keluarga yang mengurus. Dan hidup sehari-harinya dibantu oleh tetangga Adapun rumah sekarang ini merupakan hasil dari program RTLH,” ujarnya saat ditemui usai kunjungan di Cipocok Jaya, Rabu (4/12/2019).

    Menurutnya, keberadaan kedua lansia sebatang kara itu merupakan kewajiban dari pemerintah Kota Serang, untuk dapat merawatnya sebaik mungkin.

    “Kami sebagai pemerintah kedepannya, terutama Kadinsos, harus memperhatikan bu Arbaiah maupun nenek Sapiah. Terserah pakai program apa saja, yang penting makan minum seharinya dapat terpenuhi,” tuturnya.

    Mengenai kondisi rumah yang tidak memiliki MCK, Subadri mengatakan bahwa keduanya akan menjadi prioritas program Gerakan Dua Ribu Rupiah untuk Jamban Keluarga (Gardujaga).

    “MCK kebetulan di puskesmas Banjar Agung ini lagi mempunyai program Gardujaga. Nah kebetulan kemarin sudah jalan di Tembong, sekarang mau di Banjar Sari,” katanya.
    “Memang masih belum pasti berapa-berapanya yang akan mendapatkan Gardujaga ini, yang pasti saya meminta kepada pihak Puskesmas agar memprioritaskan kepada nenek Arbaiah ini,” lanjutnya.

    Kepala Dinsos Kota Serang, Moch Poppy, mengatakan bahwa pihaknya berharap dapat membawa kedua lansia tersebut ke panti jompo karena lebih terjamin. Namun, keputusan itu tidak bisa sepihak.

    “Jadi gini, sebetulnya harapan kami memang diajak ke panti jompo karena terjamin. Cuma kan kalau di panti jompo itu harus ada persetujuan dari orang dekatnya, kerabatnya. Sama seperti kasus bu Sapiah, beliau tidak mau dan keluarganya keberatan,” ujarnya.

    Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa pihaknya mewakili Pemkot Serang, akan merawat kedua lansia itu di rumahnya masing-masing. Untuk kesehatan, akan dilakukan pengecekan secara rutin.

    “Untuk sementara dari Puskesmas maupun pendamping itu akan melakukan pengecekan terhadap kesehatan dari bu Arbaiah maupun bu Sapiah. Nanti secara rutin, mungkin satu minggu sekali,” unglapnya.

    Ia pun mengajak masyarakat agar turut andil dalam merawat ataupun melaporkan apabila terdapat kasus yang sama seperti itu. Sehingga, Pemkot Serang dapat segera mengambil tindakan.

    “Kami pemerintah sangat berharap, kalau memang ada kasus seperti nenek Sapiah atau Arbaiah, masyarakat dapat terlibat aktif untuk membantunya. Kami kalau tahu, bisa langsung bergerak juga untuk membantu,” tandasnya. (DZH)

  • Pemkot Dipertanyakan Komitmennya, Dinsos Kota Serang Pangkas Anggaran Alat Bantu Disabilitas

    Kantor Walikota Serang belum ramah disabilitas sehingga belum memudahkan penyandang kebutuhan khusus.

    SERANG , BANPOS – Berbeda dari komitmen Wali dan Wakil Walikota Serang yang menyatakan pembangunan harus setara, termasuk untuk kaum disabilitas. Dinas Sosial (Dinsos) justru memotong anggaran untuk alat bantu bagi disabilitas untuk tahun 2020.

    Dinsos Kota Serang berkilah APBD saat ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Bahkan, anggaran untuk disabilitas di tahun depan, akan dipangkas hingga setengah dari tahun ini.

    Hal ini disampaikan oleh Kasi Disabilitas pada Dinsos Kota Serang, Eka Faksi. Ia mengatakan sampai dengan 2019, baru sekitar 30 persen dari sebanyak 1.334 penyandang disabilitas, yang menerima alat bantu.

    “Sampai saat ini belum semua penyandang disabilitas mendapatkan bantuan itu, masih banyak yang harus kami bantu,” ujarnya kepada awak media saat ditemui di kantornya, Senin (11/11).

    Selain itu, ia mengaku pemberian alat bantu ini tidak dilakukan secara merata. Ini dikarenakan terbatasnya APBD dalam mengakomodir kebutuhan disabilitas.

    “Karena APBDnya terbatas, jadi kami berikan pada (penyandang disabilitas) yang sudah mengajukan terlebih dahulu di tahun sebelumnya,” tuturnya.

    Tahun ini, kata Eka, pihaknya telah memberikan 45 kursi roda, 2 alat bantu dengar, 15 tongkat ketiak, dan 20 tongkat tunanetra. Namun untuk tahun depan, akan terjadi pengurangan.

    “(Untuk tahun depan) jumlahnya bahkan tidak separuhnya dari tahun ini, jadi jumlahnya berkurang,” terangnya.

    Ia menjelaskan, bantuan tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Hak-Hak Disabilitas.

    “Minimal penyandang disanilitas ini mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Karena kalau bukan pemerintah siapa lagi yang akan membantu mereka,” jelasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Khusus (Hima PKh) Untirta, Muntazir, mempertanyakan alasan dipangkasnya bantuan untuk penyandang disabilitas di tahun depan.

    “Kenapa bisa dipangkas bahkan kurang dari setengahnya dari tahun ini? Memangnya penyandang disabilitas membuat beban yang begitu besar yah bagi APBD Kota Serang?” katanya kepada BANPOS.

    Menurutnya, hal tersebut sangat tidak sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pemkot Serang. Muntazir menuturkan, baik Walikota maupun Wakil Walikota selalu mengaku sangat komitmen terhadap penyandang disabilitas.

    “Baik pak Wali maupun pak Wakil itu selalu bilang, Pemkot Serang sangat berkomitmen terhadap disabilitas. Tapi pemangkasan anggaran untuk disabilitas ini justru mencerminkan kebalikannya,” tegasnya.

    Ia menuturkan, seharusnya Pemkot Serang bukan mengurangi anggaran untuk disabilitas, melainkan diperbanyak. Karena, dengan anggaran saat ini saja, keberadaan penyandang disabilitas masih kurang diperhatikan.

    “Seharusnya Pemkot Serang menambah anggaran, bukan mengurangi. Kalau memang komitmen terhadap penyandang disabilitas, ciptakan kota yang ramah disabilitas. Sejajarkan kami dengan masyarakat pada umumnya, bukan malah dipangkas anggaran,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Sambangi Nenek Sebatang Kara, Subadri Janji Penuhi Kebutuhan Sehari-Hari

    Sambangi Nenek Sebatang Kara, Subadri Janji Penuhi Kebutuhan Sehari-Hari

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, saat menengok kondisi nenek sebatang kara, Sapiah, di tempat tinggalnya, Sabtu (9/11)
    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, saat menengok kondisi nenek sebatang kara, Sapiah, di tempat tinggalnya, Sabtu (9/11)

    SERANG, BANPOS – Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengunjungi nenek Sapiah yang dikabarkan tinggal di tempat kurang layak di lingkungan Cidadap, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya. Dalam kunjungan tersebut, Subadri didampingi oleh petugas Dinsos, Babinsa, PMI, Lurah, dan Camat.

    “Atas informasi masyarakat dan beberapa teman-teman media, saya menjenguk nenek Sapiah ya. Kondisinya alhamdulillah sehat. Tapi karena usia maka beliau tidak bisa jalan. Karena usianya mungkin kurang lebih hampir seratus,” ujar Subadri di lokasi, Sabtu (9/11).

    Subadri mengatakan, meskipun sebelumnya dari Koramil telah memberikan bantuan untuk memperbaiki tempat tinggalnya yang kurang layak tersebut, namun Pemkot Serang tetap bertanggungjawab untuk memberikan kenyamanan dan kelayakan kepada nenek Sapiah.

    “Saya tadi instruksikan kepada Dinsos, agar bagaimana caranya memberikan kenyamanan dan kelayakan kepada nenek Sapiah. Meskipun memang sebelumnya sudah ada dari Danramil, saya apresiasi sekali kesigapan mereka,” ucapnya.

    Selain itu, secara rutin Pemkot akan memberikan bantuan makanan dan kebutuhan pokok lainnya kepada nenek Sapiah. Ia juga menugaskan kepada Puskesmas, agar dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

    “Kami dari Pemkot Serang akan memberikan suplai logistik secara rutin kepada nenek Sapiah. Ini sudah ditugaskan kepada Dinsos. Kami juga akan melakukan pengecekan secara rutin melalui petugas Puskesmas. Karena memang dekat,” tuturnya.

    Saat ditanya apakah nenek Sapiah akan dipindahkan ke panti jompo, Subadri mengaku tidak akan memaksa.

    “Memang tadi kami juga sudah menawarkan kepada beliau, mau tidak dirawat oleh negara. Dalam artian dirawat di panti jompo atau rumah singgah. Namun beliau menolak, beliau tetap mau tinggal disini,” ungkapnya.

    Bahkan sebagai bentuk kepeduliannya, Subadri mengatakan kepada pihak yang merawat nenek Sapiah, yaitu Rohayah, agar tidak segan-segan datang ke kediamannya apabila terjadi suatu hal.

    “Saya juga berterimakasih sekali kepada bu Rohayah, yang dengan rasa ikhlasnya telah bersedia untuk merawat nenek Sapiah ini. Saya juga bilang jika ada sesuatu yang mendesak, datang saja kerumah. Anggap saya ini dulur, keluarga,” tandasnya. (DZH)