BANTEN POS

Tag: Dinsos Provinsi Banten

  • Dinsos Banten Siapkan Anggaran Rp32,5 M untuk Penyaluran Bansos Kemiskinan Ekstrim 2024

    Dinsos Banten Siapkan Anggaran Rp32,5 M untuk Penyaluran Bansos Kemiskinan Ekstrim 2024

    SERANG, BANPOS – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten berencana akan menyiapkan anggaran sebesar kurang lebih Rp32,5 miliar untuk pelaksanaan program penyaluran bantuan sosial (Bansos) penanganan kemiskinan ekstrem di Banten pada tahun 2024. Untuk jumlah penerima manfaat nya sendiri tercatat ada sebanyak kurang lebih 65 ribu kepala keluarga.

    Data jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) program bansos penanganan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 disebut bertambah, bila dibandingkan dengan data jumlah penerima di tahun sebelumnya.

    Kepala Dinsos Provinsi Banten, Nurhana kepada BANPOS menyebutkan, jumlah KPM program bansos penanganan ekstrem di Banten pada 2023 tercatat sebanyak kurang lebih 27.500 KPM.

    “Memang sebelumnya di tahun 2023 baru 27.500, sekarang meningkat menjadi 65 ribu penerima yang nanti akan kita berikan bantuan di tahun 2024 ini,” katanya, Kamis (11/1).

    Data tersebut tersebar di delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten dengan rincian, Kota Serang tercatat sebanyak 6.391 KPM, Kabupaten Serang 9.435 KPM, Kota Cilegon, 2.135 KPM.

    Lalu Kabupaten Pandeglang 13.742 KPM, Kabupaten Lebak 15.897 KPM, Kota Tangerang 7.646 KPM, Kota Tangerang Selatan 1.100 KPM, dan terakhir Kabupaten Tangerang 8.654 KPM

    Kemudian Nurhana menjelaskan, data tersebut berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), yang kemudian data itu disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten.

    Barulah setelah itu data tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan acuan oleh Dinsos Provinsi Banten, untuk pelaksanaan pendistribusian program bansos kepada masyarakat berstatus penerima manfaat.

    “Kita memperoleh data dari Bappeda Provinsi Banten yang nanti akan dijadikan sebagai data acuan, atau data sasaran calon penerima bantuan kemiskinan ekstrem,” terangnya.

    Adapun terkait dengan jenisnya, Nurhana mengatakan, bantuan yang distribusikan itu berupa bantuan uang tunai dengan nominal sebesar Rp500 ribu per KPM.

    Sehingga di tahun 2024 ini anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program penyaluran bansos penanganan kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten kurang lebih sebesar Rp32,5 miliar.

    “65.000 penerima dikali Rp500 ribu, kurang lebih Rp32 miliar an,” Nurhana menjelaskan.

    Pada pelaksanaannya, Nurhana menjelaskan, penyaluran program bantuan itu akan dilaksanakan secara bertahap per semester. Namun ia menargetkan, penyaluran tersebut sudah mulai bisa dilaksanakan di Triwulan II Tahun Anggaran 2024.

    “Kita akan lakukan verifikasi validasi dulu, mungkin ya, insyaallah Triwulan ke-II kita rencananya mulai bisa menggelontorkan bantuan itu,” tandasnya. (CR-02)

  • Istri Perintis Kemerdekaan Hidup Prihatin

    Istri Perintis Kemerdekaan Hidup Prihatin

    SERANG, BANPOS – Kehidupan enam janda perintis kemerdekaan dinilai cukup memprihatinkan. Pasalnya, mereka harus bertahan memperjuangkan hidup dengan hanya mengandalkan uang santunan dari Pemerintah Daerah yang setiap bulannya diberi sebesar Rp500 ribu. Bantuan sebesar itu dirasa masih dirasa kurang bagi keperluan sehari-hari keenam istri pejuang kemerdekaan itu.

    Oleh karenanya Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten mendorong agar ada peningkatan jumlah santunan bagi keenam istri perintis kemerdekaan itu. Pejabat Fungsional Pemberdayaan Sosial pada Dinsos Provinsi Banten Fajar menjelaskan, mulanya besaran santunan yang dialokasi untuk para janda perintis kemerdekaan itu hanya sebesar Rp250 ribu per bulan.

    Namun pada tahun 2018 jumlah besaran bantuan yang diberikan mengalami kenaikan menjadi Rp500 per bulan.

    Kendati mengalami kenaikan, ia menilai jumlah tersebut masih dirasa terlalu kecil untuk dapat memenuhi kebutuhan saat ini.

    “Saya ingin dinaikan lagi menjadi Rp1,5 juta setiap bulan. Karena kasihan dan sebagai bentuk apresiasi kita,” katanya.

    Selain itu ia juga menilai, kenaikan jumlah bantuan itu layak untuk dipenuhi, sebab menurut penuturannya keenam janda perintis kemerdekaan itu kini hidup berada di bawah garis kemiskinan.

    “Enam orang ini tinggal sama anak-anaknya. Satu yang menjadi catatan, mereka tidak bahagia secara ekonomi. Ekonominya jauh dari kata cukup,” terangnya.

    Ia menuturkan sebelumnya ada 24 orang istri pejuang kemerdekaan yang berhasil didata, namun dari kesemuanya hanya tersisa enam orang saja, lantaran 18 lainnya telah meninggal dunia.

    “Awalnya ada 24 orang, namun pada meninggal dunia. Sekarang sisa enam lagi yang perlu mendapatkan perhatian dari kita,” ujarnya.

    Fajar menjelaskan keenam janda perintis kemerdekaan itu ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kementerian Sosial nomor Pol/26/IV/2022/PK/JD.

    Sementara itu Sekretaris Dinsos Provinsi Banten, Budi Darma mengaku dirinya turut prihatin atas kondisi yang dialami oleh keenam janda perintis kemerdekaan itu.

    Oleh karenanya ia berjanji akan mengupayakan adanya peningkatan jumlah santunan yang diberikan untuk mereka.

    Namun, sebelumnya ia akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan BPKAD Provinsi Banten apakah usulan tersebut dapat terealisasi di tahun 2024 nanti.

    “Menurut saya jasa istri para pejuang ini cukup tinggi, sehingga pantas bila kita kasih perhatian lebih dan kelihatannya atensi dari beberapa pihak (stakeholder) terkait masih perlu ditingkatkan,” tandasnya. (CR-02/AZM)