Tag: Disabilitas

  • Bukan Disabilitas, Polsek Cadasari Sebut Korban Pengeroyokan di Sukajaya Gangguan Jiwa

    Bukan Disabilitas, Polsek Cadasari Sebut Korban Pengeroyokan di Sukajaya Gangguan Jiwa

    SERANG, BANPOS – Kanit Reskrim Polsek Cadasari menyebut remaja korban pengeroyokan yang terjadi di Desa Sukajaya, Anta, bukanlah penyandang disabilitas. Akan tetapi, pihaknya menyebut Anta sebagai orang dengan gangguan kejiawaan (ODGJ).

    “Anta (korban) itu tepatnya gangguan jiwa yah, bukan disabilitas. Kami sudah periksa dan bawa ke psikiater, hasilnya itu gangguan jiwa berat,” ujar Kanit Reskrim Polsek Cadasari, Aiptu Aap, saat dihubungi oleh awak media, Kamis (20/8).

    Ia mengungkapkan bahwa pihaknya sudah tiga kali melakukan gelar perkara. Aap menjelaskan, pihaknya susah untuk mengungkapkan kasus yang dialami oleh Anta. Karena menurutnya persoalan yang terjadi pada Anta bukanlah persoalan individu, melainkan persoalan khusus.

    “Kalau antar kampung itu biasanya lebih mudah untuk diungkap karena dapat dimintai keterangan. Sedangkan kasus Anta itu berbeda dari yang biasanya,” katanya.

    Bahkan menurutnya, kasus Anta ini sangat menghabiskan waktu dan tenaga dari pihaknya. Karena dalam proses tersebut, dilakukan secara ekstra.

    “Sampai jam 11 malam, bahkan saya pernah memeriksa orang 1X24 jam karena untuk mencari duduk permasalahan dan ingin mengetahui kejadian sebenarnya,” terangnya.

    Namun hingga saat ini pihaknya masih terus bekerja. Namun apabila kasus ini tidak dapat diselesaikan oleh Polsek Cadasari, maka pihaknya melimpahkan berkas ke Polres Pandeglang untuk dapat ditangani dengan semaksimal mungkin.

    “Perkara ini nantinya akan diambil oleh Polres. Jadi kalau kami belum bisa menemukan titik terang, akan diambil oleh Polres. Karena tenaganya lebih banyak dan profesional,” tandasnya. (DZH)

    Berita sebelumnya: https://banpos.co/2020/07/28/4-bulan-kasus-tunagrahita-diamuk-warga-tak-kunjung-jelas/

  • Akhirnya, Kakek Ikhsan Lansia Tunanetra Dapat Bantuan

    Akhirnya, Kakek Ikhsan Lansia Tunanetra Dapat Bantuan

    PONTANG, BANPOS – Ikhsan (60), kakek tunanetra yang tinggal di sebuah ruangan berukuran 2×1,5 meter, hanya beralaskan dipan yang disertai tikar tipis akhirnya mendapatkan bantuan dari tokoh pemuda Kabupaten Serang, Eki Baihaki, Jumat (10/7) di tempat tinggalnya, Desa Pontang Kabupaten Serang.

    Sebelumnya, dikabarkan bahwa kakek tersebut belum mendapatkan bantuan dari Dinsos Kabupaten Serang, sebab tidak ada identitas sehingga tak bisa mengajukan bantuan dari Pemkab Serang.

    Tidak ada fasilitas MCK, kakek Ikhsan harus menumpang di rumah tetangganya yang berjarak 20 meter dari rumah yang saat ini ia tempati. Informasi yang terhimpun, rumah yang sebelumnya tak beratap dan bukan milik pribadi tersebut, kondisinya sangat memprihatikan.

    “Terimakasih banyak kang (Eki, red). Semoga selalu dimudahkan urusannya,” ungkap Ikhsan gembira, saat disambangi oleh Eki di kediamannya.

    Ia pun kemudian menceritakan bahwa dirinya sudah lama tinggal di tempat tersebut, sejak dirinya kecil. Kata Ikhsan, sebelumnya rumah ini tidak ada atapnya, dan tidur pun tanpa alas dipan.

    “Setiap hari adik saya di sini, sampai tidurnya juga disini. Mudah-mudahan sehat terus,” ujarnya mendoakan semua yang ada di sekelilingnya.

    Saat berbincang dengan Eki, Ikhsan memperlihatkan punggungnya yang katanya terasa sakit saat berbaring. Bagaimana tidak, dengan usia yang tak muda lagi, puluhan tahun ia tidur tanpa alas kasur.

    “Syukur terimakasih pak. Biar empuk tidurnya pakai kasur,” ucapnya, saat Eki mengatakan bahwa akan membelikan kasur untuknya.

    Melihat kondisi Kakek Ikhsan, Eki merasa prihatin sekaligus miris. Sebab, di usia senja dengan memiliki kekurangan, Kakek Ikhsan seharusnya diberikan perhatian khusus dan tempat yang layak.

    “Melihat kondisi seperti tadi sangat miris sekali terutama kehidupannya. Ia tinggal di tempat orang lain yang ukurannya tidak lebih dari 2×2 meter. Kemudian MCK masih ikut dengan orang lain, dan alas rumahnya pun masih berupa tanah,” ungkapnya.

    Menurutnya hal ini adalah gambaran dari masyarakat Kabupaten Serang yang kurang diperhatikan oleh Pemerintahnya. Dalam hal ini, seharusnya Pemerintah dapat mengambil peran aktif dalam menghadapi fenomena ini.

    “Karena khususnya Kabupaten Serang sendiri belum memiliki tempat yang memang khusus untuk para lansia yang tidak memiliki keluarga atau maaf, terlantar atau butuh perhatian khusus. Kabupaten Serang belum memiliki tempat yang secara khusus diperuntukkan bagi masyarakat yang perlu penanganan khusus,” ujarnya.

    Sehingga ke depan, kata Eki, Pemkab Serang harus memiliki tempat khusus yang dimaksud untuk merawat masyarakat yang memerlukan penanganan khusus. Jika memang ada peristiwa yang sama seperti Kakek Ikhsan, Pemerintah sudah memiliki wadahnya.

    “Melihat Kakek Ikhsan yang kondisinya sebagai penyandang difabel, meskipun tergolong minoritas, tapi tetap mereka memiliki hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya. Tidak kurang sedikitpun,” tegasnya.

    Ia berharap, Pemerintah kedepan harus memiliki pola yang sifatnya tidak hanya memperhatikan yang mayoritas saja. Tetapi kaum minoritas harus diperhatikan juga.

    “Mudah-mudahan ke depan kaum disabilitas dalam hal ini bisa terperhatikan lagi oleh Pemda khususnya Pemkab Serang,” tandasnya.

    Ketua RT setempat, mengucapkan terimakasih atas kunjungan dan bantuan yang telah diberikan oleh Eki. Ia mengatakan bahwa Kakek Ikhsan sudah puluhan tahun hidup di tempat tersebut, tanpa bantuan yang serius dari Pemerintah.

    “Warga gotong royong membenahi rumah, para pemuda swadaya membeli peralatan seadanya, yang penting rumah ini tertutup dan kakek Ikhsan tidak kehujanan lagi, dan ini diberi atap baru tiga hari,” ujar Ketua RT 08 RW 03 Rohemi.

    Menurutnya, lahan yang ditempati oleh kakek Ikhsan saat ini bukanlah miliknya. Sempat akan digusur, dirinya beserta masyarakat meminta kebijaksanaan kepada pemilik tanah untuk bersedia menyilahkan ditinggali oleh kakek yang hanya hidup dengan adiknya yang berprofesi sebagai teknisi supir tersebut.

    “Memang sempat akan digusur, tapi kami sudah menyelesaikan hal itu. Pemilik lahan pun mempersilahkan untuk dipakai, selama kakek Ikhsan masih hidup untuk tinggal di tempat itu,” terangnya.

    Lebih lanjut ia mengatakan, warga setempat pernah akan memindahkan sang kakek ke tempat yang tak jauh dari lokasi tinggal saat ini. Namun karena tidak ada fasilitas yang dinilai mencukupi, dan administrasi kependudukan belum selesai, maka hal itu belum bisa dilakukan.

    “Terlebih Kakek Ikhsan saat ini perlu penanganan khusus dan tidak bisa tinggal seorang diri. Adminduk baru sampai ke Desa, dan selama ini alhamdulillah diurusi oleh warga baik untuk makan, dan keperluan lainnya,” ucapnya. (DZH)

  • Lansia Tunanetra Hidup Terlantar di Pontang, Dinsos Tak Berkutik

    Lansia Tunanetra Hidup Terlantar di Pontang, Dinsos Tak Berkutik

    PONTANG,BANPOS- Dinas sosial (Dinsos) Kabupaten Serang mengaku tak memiliki stok bantuan baik berupa anggaran maupun sembako. Hal itu terungkap saat Persatuan penyandang disabilitas indonesia (PPDI) Kabupaten Serang bersama Komunitas area disabilitas (Koreda) Banten menyambangi lansia tunanetra yang tidak diketahui identitasnya di Desa Pontang Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, Rabu (8/7).

    Lansia berjenis kelamin laki-laki tersebut, diketahui berasal dari Kampung Domas Kecamatan Pontang dan disebutkan belum mendapatkan bantuan, karena pihak Dinsos kehabisan stok bantuan, termasuk juga Buffer stock yang merupakan stok untuk keadaan darurat.

    Ketua PPDI Kabupaten Serang, Idhar mengaku bahwa pihaknya mendapatkan informasi dan segera melakukan peninjauan. Lebih lanjut ia kemudian meneruskan informasi tersebut ke pihak Dinsos Kabupaten Serang.

    “Dapat informasi dari rekan, bahwa ada lansia tunanetra terlantar di sekitar wilayah Pontang. Kami langsung menuju lokasi, yang memang dia (lansia, red), tidak sedang berada di rumahnya,” ungkap pendamping difabel ini.

    Saat diberikan informasi bahwa Dinsos Kabupaten Serang sedang tidak ada anggaran maupun bantuan, ia pun kemudian berinisiatif untuk mengurusi pemberkasan melalui pihak desa dan Camat. Akhirnya, lansia ini pun diberikan bantuan alakadarnya oleh para tetangga.

    “Rumah yang ditempati juga bukan miliknya, sebab sudah dijual dan sehari-harinya diberi makan oleh tetangganya,” jelasnya.

    Sementara itu, Kasi Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Cacat (Rehsos Paca) Dinsos Kabupaten Serang, Eha Farihah, mengatakan bahwa lansia tersebut memang tidak memiliki identitas. Selain itu, ia membenarkan bahwa stok bantuan pun sedang habis.

    “Lansia tersebut tidak diketahui identitasnya baik KTP maupun Kartu keluarga, kebetulan stok di Dinsos (untuk bantuan, red) sedang kosong, karena sedang banyak permintaan,” ungkap Eha Farihah, Kamis (9/7).

    Sebelumnya, Eha mengaku telah didatangi oleh pendamping difabel yang merupakan ketua PPDI Kabupaten Serang yang kemudian meminta untuk difasilitasi atau diberikan bantuan. Namun karena tidak ada indentitasnya, kata Eha, maka ia meminta untuk pihak desa berkirim surat permohonan bantuan yang ditujukan kepada Dinsos Kabupaten Serang.

    “Belum ada identitas, dan kami meminta Kepala Desa untuk mencari terlebih dahulu. Tapi untuk bantuan juga belum bisa secepatnya, lagi kosong karena banyak permintaan,” tuturnya.

    Lebih lanjut ia mengatakan, ada 19 permohonan bantuan yang belum dapat diberikan karena kekosongan tersebut. Ia pun sempat menanyakan kepada bidang bencana dan disebutkan bahwa buffer stok sekalipun sedang kosong, meski untuk beras dan mie instan.

    “Ada pengajuan dari Lebak Wangi juga belum bisa terealisasi. Pengaruh anggaran juga, buffer stock hanya beberapa juta saja, kemudian ada pengurangan dari pemangkasan anggaran Covid-19. Bantuan CSR juga sudah habis,” terangnya.

    Melihat kondisi tersebut, Ketua Koreda Banten, Moch Ridwan, mengaku sangat prihatin. Menurut dia, seharusnya Dinsos bisa cepat tanggap dalam menangani masalah sosial.

    “Apalagi bagi penyandang disabilitas yang lansia, harusnya peran pemerintah daerah selalu siap siaga , yang mana pada akhirnya sentuhan pemerintah daerah lebih terlihat untuk semua lapisan masyarakat,” ujarnya.

    Bukan hanya itu, kata Ridwan, ia juga mempertanyakan terobosan terkait program yang dilakukan Dinsos untuk melihat kondisi di lapangan yang lebih luas lagi. Menurutnya dengan adanya kejadian seperti itu, dipastikan bahwa Dinsos tidak memiliki terobosan untuk dapat memastikan kesejahteraan rakyat, khususnya penyandang disabilitas.

    “Terlihat kurang perhatian untuk saudara-saudara penyandang disabilitas dari semua karakteristik yang ada,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • Komisi II Dukung Penerjemah Bahasa Isyarat Khotbah Jumat

    Komisi II Dukung Penerjemah Bahasa Isyarat Khotbah Jumat

    CIPOCOK JAYA, BANPOS – Komisi II pada DPRD Kota Serang mendukung wacana adanya penerjemah bahasa isyarat pada saat khotbah Jumat. Terlebih dengan adanya Perda Penyandang Disabilitas, masyarakat Kota Serang baik disabilitas maupun pada umumnya itu setara.

    Ketua Komisi II, Pujianto, mengapresiasi keinginan Komunitas Area Disabilitas (Koreda) agar masjid di Kota Serang dapat menyediakan penerjemah bahasa isyarat di setiap khotbah Jumat.

    “Saya pun ingin usulan tersebut agar dapat terealisasi. Saya selaku ketua Komisi II sangat menyambut baik usulan tersebut,” ujar politisi partai NasDem ini saat ditemui di ruang komisi, Rabu (12/2).

    Ia mengatakan, keberadaan Perda Penyandang Disabilitas merupakan upaya Pemda Kota Serang untuk menyetarakan penyandang disabilitas dengan masyarakat pada umumnya.

    “Kan kita semua tahu, lahirnya Perda ini misinya untuk membuat kesetaraan. Mereka layak bisa memahami segala bentuk pengetahuan baik politik maupun keagamaan. Salah satunya di khotbah Jumat,” jelasnya.

    Ia menerangkan, Pemkot Serang harus hadir untuk menjawab aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman penyandang Disabilitas. Salah satunya yaitu dengan melakukan percontohan.

    “Ini perlu ditindaklanjuti, apakah masjid di Puspemkot Serang atau masjid Agung yang akan dijadikan sebagai percontohan,” ungkapnya.

    Menurut Pujianto, jika memang MUI Kota Serang telah menyatakan mendukung dan menyetujui rencana tersebut, maka baik Pemkot Serang maupun DPRD Kota Serang harus segera menjawab aspirasi tersebut.

    “Untuk Pemkot Serang berarti harus segera membahas Perwal agar Perda Disabilitas tersebut dapat benar-benar diimplementasikan. Karena Perda kan bersifat umum, teknis pelaksanaan ada di Perwal,” terangnya.

    Sementara, Wakil Ketua Komisi II, Wida Ampiany, mengaku harus ada percobaan terlebih dahulu dalam pengimplementasian penerjemah bahasa isyarat untuk khotbah Jumat itu.

    “Harus dicoba dulu, kalau gak kayak gitu nanti tidak tahu ini tingkat efisiensinya seperti apa. Jadi harus disosialisasikan juga,” ucapnya.

    Ia juga menuturkan untuk mengimplementasikan itu, harus ada persiapan yang matang. Contohnya, bagaimana untuk posisi duduk para penyandang disabilitas pada saat salat Jumat.

    “Mereka harus ada di barisan depan atau masjid tersebut menyiapkan monitor. Ini kan supaya mereka bisa dengan jelas melihat bahasa isyaratnya. Kan perlu dipertimbangkan juga,” tegas politisi wanita partai Golkar ini. (DZH/AZM)

  • Siswa Tuna Daksa Berprestasi, Butuh Bantuan Kaki Palsu

    Siswa Tuna Daksa Berprestasi, Butuh Bantuan Kaki Palsu

    LEBAK, BANPOS – Dibalik sebuah kekurangan tersimpan sebuah kelebihan. Inilah yang terjadi pada siswa Disabilitas dengan keterbatasan Tuna Daksa yang diidapnya akibat terpatuk ular tanah waktu duduk di SD.

    Inilah Andika, Salah satu siswa SMKN 1 Wanasalam, ternyata mampu meraih juara pertama, semester gasal, Tahun Ajaran (TA) 2019/2020. Ia sangat mengharapkan bantuan berupa kaki palsu dari pemerintah.

    Andika, saat ini sedang menempuh, kelas 10, Jurusan Teknik Mesin Industri. Ia merupakan salah satu warga Kampung Cihandiwung RT. 07 RW. 04 Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam.

    Diketahui, Andika merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara, yang lahir dari keluarga tidak mampu dari pasangan Acip (61) dan Arnati (49), yang bermata pencaharian sebagai petani.

    Berdasarkan keterangan, cacat yang dialaminya tersebut sejak duduk di bangku SD kelas 3 akibat dipatuk ular, dirinya harus kehilangan kaki sebelah kiri dan hanya mampu berjalan dibantu dengan bantuan tongkat.

    “Saya berharap kepada pemerintah daerah maupun pusat agar saya diberikan bantuan berupa kaki palsu, agar saya bisa meringankan beban yang saya derita selama ini,” ujarnya kepada BANPOS sembari memegangi tongkat yang biasa membantunya dalam melakukan aktivitas, Minggu (22/12).

    Tidak hanya di SMK (saat ini-red), ketika dirinya duduk di SMPN 2 Wanasalam, pria anak petani ini pun ternyata kerap mendulang prestasi. Sebagaimana dilontarkan gurunya sewaktu di SMPN 2 Wanasalam, Yusi Gustini Purwanti, yang menyebut Andika selalu berprestasi dan unggul dalam bidang study tertentu.

    “Rajin sekolahnya waktu SMP juga, selalu meraih nilai UN tertinggi Bahasa Indonesia, Alhamdulillah dapat reward juga dari gurunya,” ungkap Yusi kepada wartawan.

    Sementara Taufik Ramdan, tetangga yang juga tokoh muda asal Wanasalam, menutur, pemerintah sudah selayaknya memberikan apresiasi dan membantu siswa yang mempunyai keterbatasan fisik maupun mental.

    “Ini harus benar benar dibantu, apalagi siswa tersebut penyandang disabilitas dan berprestasi, tentunya ini harus benar benar menjadi prioritas,” tegasnya.(WDO/PBN)

  • Raih Penghargaan Organisasi Peduli Disabilitas, Ketua PWKS Singgung Kesetaraan Hak

    Raih Penghargaan Organisasi Peduli Disabilitas, Ketua PWKS Singgung Kesetaraan Hak

    SERANG, BANPOS – Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) mendapatkan penghargaan dari HIMA PKh Untirta sebagai Organisasi Wartawan yang selalu konsisten dalam mengawal isu-isu disabilitas.

    Atas penghargaan tersebut, Ketua PWKS, Muhammad Tohir mengucapkan terimakasih kepada HIMA PKh Untirta atas penghargaan yang diberikan. Ia berharap hal ini dapat menjadi pemicu dalam mendorong kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas.

    “Semoga penghargaan ini menjadikan kami di PWKS lebih bersemangat dalam menyuarakan hak-hak difabel. Sebab teman-teman difabel juga merupakan warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan hak mereka sebagai warga negara,” kata Tohir.

    Di tempat yang sama, pengurus HIMA PKh Untirta, Muhammad Ridwan memaparkan alasan pemberian penghargaan tersebut kepada PWKS.
    “Dalam satu tahun ini, HIMA PKh Untirta fokus dalam mengawal Raperda disabilitas yang mandek selama berbulan-bulan di provinsi. Dan teman-teman PWKS lah yang ikut membantu kami dalam pengawalan tersebut,” ujarnya kepada wartawan disela-sela acara Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI), Minggu (8/12).

    Ia mengungkapkan rasa terimakasih karena selalu menjadi tempat berdiskusi bagi HIMA PKh Untirta dalam mengkaji isu-isu disabilitas.

    “Tidak hanya sekali atau dua kali kami berdiskusi dengan PWKS, terkait dengan isu-isu disabilitas, hasil diskusi itupun selalu menjadi acuan kami dalam mengkaji isu-isu kota Serang khususnya di provinsi Banten,” katanya

    Ridwan mengatakan, PWKS juga menjadi jembatan antara para pegiat dan penyandang disabilitas untuk dapat menghubungkan aspirasi mereka kepada pemerintah kota Serang.

    “Misalkan pada saat itu kami mempertanyakan terkait dengan guidingblock yang ada di kota serang, lalu teman-teman PWKS membantu mempertanyakan kepada Pemkot Serang. Sehingga kami diundang untuk audiensi langsung kepada pak walikota dan wakil walikota Serang,” ujarnya. (DZH/PBN)

  • Dianggap Memiliki Keberpihakan, Aje Kendor Raih Penghargaan Peduli Disabilitas

    Dianggap Memiliki Keberpihakan, Aje Kendor Raih Penghargaan Peduli Disabilitas

    SERANG, BANPOS – Dinilai memiliki keberpihakan, Pemkot Serang melalui Walikota dan Wakil Walikota mendapatkan penghargaan peduli terhadap disabilitas dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Khusus Untirta.

    Walikota Serang, Syafrudin, menyampaikan, penghargaan ini menjadi semacam pengingat juga bahwa pembangunan Kota Serang harus inklusif dan respon terhadap kaum rentan seperti disabilitas.

    Ia mengatakan dirinya sangat mendukung terciptanya Kota Serang yang ramah disabilitas. Sebab itu, ia akan mendukung segala gerakan dari pegiat dan penyandang disabilitas, seperti dalam karnaval yang digelar oleh Hima PKh Untirta dalam puncak acara peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang dilaksanakan pada, Minggu (8/12)

    “Saya sangat mendukung kegiatan seperti ini. Dan saya sangat mengapresiasi, semoga sinergi Pemkot dengan pegiat dan penyandang disabilitas dapat terjalin semakin erat,” jelasnya.

    Untuk penghargaan yang didapatkan, Syafrudin menyampaikan bahwa hal ini menjadi tanggungjawab baginya untuk dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap kaum rentan dan disabilitas.

    “Untuk saat ini, Alhamdulillah Raperda Kota Serang tentang Penyandang Disabilitas, sudah selesai difasilitasi oleh Pemprov Banten. Ini akan menjadi arahan bagi saya untuk pembangunan Kota Serang yang setara dan beradab,” jelasnya.

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, turut serta dalam karnaval yang digelar oleh Hima PKh Untirta dalam puncak acara peringatan HDI. Karnaval tersebut diikuti oleh ratusan pegiat dan penyandang di Provinsi Banten.

    Berdasarkan pantauan di lapangan, dalam karnaval tersebut Subadri mendorong kursi roda dari salah satu penyandang tunadaksa, Fani Satifaningrum, sepanjang jalan karnaval.

    Sempat Fani bertanya kepada Subadri, apakah tidak apa-apa orang nomor dua di Kota Serang tersebut mendorong kursi rodanya. “Gak apa-apa, kita ini sama saja yah,” ujar Subadri sembari mendorong kursi roda yang dinaiki oleh Fani, Minggu (8/12).

    Ditemui seusai acara, Subadri mengatakan bahwa kegiatan ini sangat baik bagi penyandang disabilitas. Karena, dapat meningkatkan percaya diri masyarakat.

    “Ada beberapa rangkaian yang dilakukan oleh Hima PKh. Harapannya mudah-mudahan dengan HDI ini dapat mengingatkan kami yang pada umumnya, dapat tidak mendiskriminasi teman-teman disabilitas,” katanya.

    Selain itu, ia mengatakan bahwa saat ini Pemkot Serang sudah ada kemajuan dalam hal Raperda Disabilitas. Hal ini dapat menjadi acuan bagi Pemkot Serang, dalam membangun kota yang lebih ramah disabilitas.

    “Produk hukum daerah Alhamdulillah sudah turun. Mudah-mudahan dengan adanya cantolan hukum itu, kami dapat lebih ramah terhadap disabilitas dalam pembangunan,” tuturnya.

    Saat ditanya mengenai tindakan dirinya yang spontan mendorong kursi roda anak disabilitas, ia mengaku bahwa hal itu untuk mengingatkan bahwa disabilitas juga tidak ada bedanya.

    “Mereka itu saudara-saudara kita. Maka harus ada yang diangkat dari mereka. Kita harus menyamakan mereka dan menyetarakan mereka,” tegasnya.

    Wakil Ketua Hima PKh Untirta, Muntazir, mengapresiasi kedekatan Wakil Walikota Serang dengan masyarakat penyandang disabilitas. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Subadri, dapat menghilangkan ketidakpercayadiri dari mereka.

    “Ini sangat bagus untuk meningkatkan kepercayaan diri dari mereka. Saya pun sebagai penyandang disabilitas, merasa sangat bangga dengan tindakan pak Wakil Walikota,” tuturnya.

    Ia juga mengapresiasi Pemkot Serang yang dipimpin oleh Syafrudin-Subadri, karena telah dengan konsen dengan isu disabilitas. “Terimakasih pak Wali dan pak Wakil, semoga kedepan Pemkot Serang dapat lebih baik lagi kedepannya,” tandasnya. (DZH/PBN)

  • Pegiat dan Penyandang Disabilitas Aksi Longmarch, Sweeping Guiding Block

    Pegiat dan Penyandang Disabilitas Aksi Longmarch, Sweeping Guiding Block

    SERANG, BANPOS – Gabungan pegiat dan penyandang disabilitas di Kota Serang melakukan aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional.

    Dalam aksi tersebut, mereka melakukan aksi unjuk rasa sekaligus sweeping kendaraan yang parkir dan pedagang yang berjualan di atas guiding block, sepanjang jalan menuju Alun-alun Kota Serang.

    Terpantau, beberapa kali massa aksi berhenti untuk memberitahukan kepada masyarakat yang memarkir kendaraannya di atas guiding block, agar segera memindahkan kendaraannya.

    Mayoritas dari masyarakat pun segera memindahkan kendaraannya seusai diberitahu oleh massa aksi.

    Selain orasi dan sweeping guiding block, mereka juga melakukan pantomim yang dilakukan oleh massa aksi dari Gerakan untuk Kesejahteraan Tuli Indonesia (Gerkatin).

    Koordinator aksi, Gilang Septian Pratama, mengatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh pihaknya merupakan langkah sosialisasi, agar masyarakat Kota Serang dapat menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas.

    “Karena yang kami lihat hari ini adalah masyarakat Kota Serang masih kurang perduli terhadap eksistensi warga penyandang disabilitas,” ujarnya saat diwawancara oleh awak media, Rabu (4/12).

    Menurutnya, hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui bahwa jalur kuning atau guiding block yang ada di trotoar jalan, merupakan pemandu jalan bagi penyandang tunanetra.

    “Sepanjang kami melakukan longmarch hingga alun-alun, kami menemukan banyak sekali kendaraan bermotor yang parkir di atas guiding block. Tentu ini berbahaya bagi penyandang tunanetra,” tuturnya.

    Selain itu, ia juga mengatakan bahwa terdapat bangunan yang justru dibangun di atas trotoar jalan. Sehingga, tidak ada ruang bagi pejalan kaki, bahkan penyandang disabilitas, untuk berjalan.

    “Selain itu, ada juga di depan Ramayana Kota Serang, guiding block yang di atasnya melintang tangga dan kerangka JPO. Kami pun bisa saja kepentok kerangka ini,” tegasnya.

    Namun ia mengaku sangat mengapresiasi masyarakat Kota Serang, yang masih menerima aksi yang dilakukan oleh teman-teman disabilitas.

    “Banyak dari orang yang parkir di atas guiding block maupun yang berjualan di atasnya, meminta maaf dan langsung memindahkan motornya dari sana. Ini membuktikan bahwa sebenarnya mereka peduli, namun kurang sosialisasi,” terangnya.

    Oleh karena itu, ia meminta kepada Pemkot Serang maupun Pemprov Banten, agar dapat lebih gencar melakukan sosialisasi untuk menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas.

    “Tentu kami tidak hanya menuntut, kami pun siap untuk bersinergi dengan pemerintah agar bagaimana Kota Serang ini dapat menjadi kota yang ramah disabilitas,” ujarnya.

    Sementara itu, salah satu penyandang tunarungu, Jajang, dalam orasi menggunakan bahasa isyaratnya mengaku bahwa saat ini penyandang disabilitas masih kurang diperhatikan.

    “Saya harap pemerintah dapat memperhatikan penyandang disabilitas di Kota Serang secara penuh,” jelasnya melalui penerjemah bahasa isyarat. (DZH)

  • Wakil Walikota Serang Kunjungi Bazar Disabilitas, Nyatakan Siap Untuk Sukseskan Peringatan HDI

    Wakil Walikota Serang Kunjungi Bazar Disabilitas, Nyatakan Siap Untuk Sukseskan Peringatan HDI

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, saat mengunjungi bazar disabilitas yang digelar oleh Hima PKh Untirta, Rabu (20/11).
    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, saat mengunjungi bazar disabilitas yang digelar oleh Hima PKh Untirta, Rabu (20/11).

    SERANG, BANPOS – Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, secara mendadak mengunjungi bazar yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Khusus (PKh) Untirta di kampus Untirta Ciwaru. Bazar ini diadakan dalam rangka menyambut Hari Disabilitas Internasional (HDI).

    Pantauan di lokasi, Subadri menghampiri setiap stand mahasiswa PKh yang ada di sana. Ia terlihat berbincang-bincang mengenai produk yang dijual di stand tersebut. Tak lupa, Subadri pun membeli produk yang dijajakkan.

    “Saya sangat mengapresiasi, senang, bersyukur dan kagum dengan semangat yang ditunjukkan oleh teman-teman disabilitas dan para pegiat disabilitas ini. Dengan hal ini mereka menunjukkan bahwa mereka itu sama dengan masyarakat pada umumnya,” ujar Subadri seusai mengunjungi bazar itu, Rabu (20/11).

    Ia mengatakan, Pemkot Serang sangat mendukung segala upaya dan langkah dari penyandang disabilitas serta pegiat disabilitas, dalam memperjuangkan hak mereka di Kota Serang.

    “Jujur, saya datang kesini karena mendapat informasi bahwa teman-teman disabilitas sedang membuka bazar untuk menghadapi HDI. Karena saking senangnya dengan perjuangan mereka, saya ikut hadir kesini sekadar memberi semangat dan meramaikan,” ucapnya.

    Menurut Subadri, dengan melihat semangat yang ditunjukkan oleh mereka, Pemkot Serang akan ikut terlibat dalam perayaan HDI yang akan dilaksanakan pada 8 Desember mendatang.

    “Ini kan rangkaian Hari Disabilitas, nanti mungkin akan ada rangkaian kegiatan lainnya. InsyaAllah dalam puncak acaranya, kami dari Pemkot Serang siap untuk berjalan bersama dengan teman-teman disabilitas,” tegasnya.

    Sementara itu, pembina Hima PKh Untirta, Toni Yudha Pratama, mengatakan bahwa bazar ini merupakan salah satu ujian dari mata kuliah kewirausahaan. Namun, juga sebagai rangkaian dalam memperingati HDI.

    “Selain daripada tugas ujian akhir semester, bazar ini juga merupakan salah satu rangkaian acara dari kami dalam menyambut HDI. Puncaknya nanti akan dilaksanakan pada tanggal 8 Desember,” katanya.

    Ia mengaku produk yang dijual oleh mahasiswa PKh ini merupakan hasil kolaborasi antara pihaknya dengan Sekolah Khusus (SKh) yang ada di Kota Serang.

    “Dalam bazar ini, para mahasiswa menjual produk-produk yang merupakan hasil kolaborasi antara Pkh Untirta dengan Skh yang ada di kota Serang ini,” tuturnya.

    Ia pun berharap, dengan adanya dukungan dari Pemkot Serang, Hima PKh dapat mengawal jalannya pembangunan Kota Serang yang ramah disabilitas.

    “Harapan besar kami adalah kota Serang menjadi kota yang ramah disabilitas, bisa menerima keberagaman. Karena mereka (disabilitas) harus difasilitasi, dan mereka juga merupakan masyarakat Kota Serang,” tandasnya. (DZH)

  • Wakil Walikota Serang Marah Soal Pemangkasan Anggaran Disabilitas, Akan Panggil Dinsos Untuk Revisi

    Wakil Walikota Serang Marah Soal Pemangkasan Anggaran Disabilitas, Akan Panggil Dinsos Untuk Revisi

    Subadri Syafrudin Disabilitas
    Walikota Serang dan Wakil Walikota Serang saat berdiskusi dengan salah satu penyandang disabilitas dan mahasiswa Pendidikan Luar Biasa Untirta beberapa waktu yang lalu. (ist)

    SERANG, BANPOS – Rencana pemangkasan anggaran alat bantu disabilitas membuat Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, marah. Bahkan, ia menyebut Dinsos mengada-ngada dalam hal tersebut.

    “Siapa yang memangkas? Dinsos? Gak ada tuh yang namanya pemangkasan anggaran bantuan, apalagi untuk penyandang disabilitas. Jangan mengada-ada lah itu Dinsos,” ujar Subadri dengan tegas saat ditemui di gedung PKPRI, Rabu (13/11).

    Menurutnya, pemangkasan anggaran bantuan disabilitas tidak mungkin dilakukan. Karena, besaran anggaran tersebut merupakan hasil pengajuan dari Dinsos sendiri.

    “Itu hal yang mustahil tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), memotong anggaran yang tidak terlalu besar. Itumah Dinsos aja yang tidak mengajukan anggaran untuk disabilitas,” katanya.

    Untuk sistem pengajuan anggaran saat ini, lanjut Subadri, menggunakan sistem Buttom Up. Artinya, TAPD tidak akan memasukkan anggaran, kecuali diajukan oleh OPD terkait.

    “TAPD itukan sekarang sudah tidak menggunakan sistem Top Down, melainkan Buttom Up. Jadi dari OPD sendiri yang mengajukan, melakukan ekspos. Dari situlah bisa menentukan mana yang menjadi program prioritas,” tegasnya.

    “Sekarang pertanyaannya, Dinsos itu memasukkan gak program itu ke rencana kerja? Rencana strategis?,” lanjutnya.

    Untuk melakukan klarifikasi, Subadri mengaku akan memanggil Dinsos Kota Serang. Hal ini agar tidak ada kesimpangsiuran informasi di masyarakat.

    “Sekarang begini saja, nanti akan saya panggil Dinsosnya untuk mencari tahu, mereka itu masukkan tidak anggaran. Jangan ujuk-ujuk menyalahkan TAPD,” jelasnya.

    Ia juga mengaku akan menambah anggaran untuk para penyandang disabilitas. Karena RAPBD saat ini, masih dapat di dilakukan revisi.

    “Ini kan belum diketok palu untuk APBD 2020. Nanti masih bisa kami revisi agar ada penambahan untuk bantuan teman-teman penyandang disabilitas,” tandasnya.

    Sebelumnya, Dinsos Kota Serang berkilah APBD saat ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Bahkan, anggaran untuk disabilitas di tahun depan, akan dipangkas hingga setengah dari tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Kasi Disabilitas pada Dinsos Kota Serang, Eka Faksi.

    “Karena APBDnya terbatas, jadi kami berikan pada (penyandang disabilitas) yang sudah mengajukan terlebih dahulu di tahun sebelumnya,” tuturnya.

    Tahun ini, kata Eka, pihaknya telah memberikan 45 kursi roda, 2 alat bantu dengar, 15 tongkat ketiak, dan 20 tongkat tunanetra. Namun untuk tahun depan, akan terjadi pengurangan.

    “(Untuk tahun depan) jumlahnya bahkan tidak separuhnya dari tahun ini, jadi jumlahnya berkurang,” terangnya. (DZH/PBN)