Tag: Disperindagkop

  • Buntut Bantuan UMKM, Lurah Protes Pernyataan Kadisperindagkop Kota Serang

    Buntut Bantuan UMKM, Lurah Protes Pernyataan Kadisperindagkop Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Para lurah se-Kota Serang memprotes pernyataan Kepala Disperdaginkop Kota Serang, yang menyatakan lurah tidak gaul dan tidak membaca berita sehingga informasi soal bantuan UMKM tidak sampai ke masyarakat.

    Para lurah yang diwakili oleh Forum Silaturahmi Lurah (Forsil) Kota Serang tersebut mendatangi Puspemkot Serang untuk bertemu dengan Asda 1 Kota Serang. Disana, mereka menyampaikan protes atas pernyataan Kepala Disperdaginkop UKM.

    Asda 1 Kota Serang, Anton Gunawan, menghadirkan Kepala Disperdaginkop UKM, Yoyo Wicahyono, agar dapat secara langsung melakukan klarifikasi atas pernyataannya. Namun forum klarifikasi itu berlangsung secara tertutup.

    Ditemui seusai pertemuan, Ketua Forsil Kota Serang, Suyanto, mengatakan bahwa para lurah yang ada di Kota Serang merasa kecewa dan dilecehkan atas pernyataan yang disampaikan oleh Yoyo.

    “Lurah-lurah itu merasa dilecehkan. Kami sangat menyayangkan ucapan itu keluar dari seorang kepala Dinas, kepala OPD yang, mungkin, karena ada tekanan juga sehingga terucap seperti itu,” ujarnya, Senin (7/9).

    Menurutnya, berdasarkan hasil dari forum klarifikasi yang difasilitasi oleh Asda 1 Kota Serang tersebut, Yoyo menyampaikan permohonan maafnya kepada para lurah. Ia meminta maaf atas pernyataannya yang dianggap melecehkan para lurah.

    “Kami selaku lurah-lurah se-Kota Serang menerima permintaan maaf dari pak kadis Perindagkop. Mudah-mudahan kedepan jangan sampai terulang lagi seperti itu. Kami mengharapkan bukan hanya kepala dinas Perindagkop saja, barangkali semua OPD nanti jangan sampai seperti itu,” tuturnya.

    Menurutnya, para lurah selalu bekerja secara maksimal. Bahkan mereka menyampaikan, para lurah merupakan pihak yang paling sering dicaci maki, dalam urusan bantuan penanganan Covid-19. “Jadi pernyataan lurah kurang gaul, kurang baca koran itu bertentangan sekali, 24 jam loh kami kerja,” tegasnya.

    Ia juga membenarkan bahwa tidak ada informasi yang sampai kepada pihak kelurahan, terkait dengan bantuan stimulus bagi pelaku UMKM dari pemerintah pusat. Padahal menurutnya, kabupaten dan kota tetangga sangat masif informasinya sampai ke kelurahan.

    “Dari pusatnya ada yang ditunjukkan ke dinas terkait, namun ke kami bahkan ke kecamatan tidak sampai. Melihat di tetangga kabupatren kota yang lain malah sudah ada. Nah itu yang kami sampaikan (kepada masyarakat), malah menyalahkan dari rekan-rekan lurah. Itu yang bikin geramnya,” ungkap Suyanto.

    Sementara itu, Kepala Disperdaginkop UKM Kota Serang, Yoyo Wicahyono, mengatakan bahwa pihaknya hadir untuk melakukan klarifikasi berkaitan dengan pernyataannya pada Jumat lalu. Selain itu, mereka meminta kejelasan berkaitan dengan mekanisme pencairan bantuan UMKM.

    “Minta diluruskan mengenai kesalahpahaman antara kewenangan dinas dengan kepala kelurahan. Jadi kami juga kalau memang ada kesalahan sudah minta maaf tadi. Yang keduanya memang tahapan, jadi memang kalau tahapan kurang jelas saya juga memang kurang jelas nerimanya,” ujar Yoyo.

    Diakui, pihaknya tidak menyampaikan informasi terkait tahapan pendaftaran bantuan stimulus UMKM kepada para lurah. Ia beralasan, pihaknya juga tidak mendapatkan sosialisasi dari pusat.

    “Tidak ada (sosialisasi ke lurah, red), itumah kan saya juga tidak dapat sosialisasi,” tandasnya.(DZH)

  • Anggaran Rp8,4 Miliar Banten Lama Dituding Mengalir ke Program Mandul

    Anggaran Rp8,4 Miliar Banten Lama Dituding Mengalir ke Program Mandul

    Banten Lama
    Banten Lama (sumber: google)

    SERANG , BANPOS – Sebanyak Rp8,4 miliar lebih anggaran kawasan penunjang wisata (KPW) Banten Lama untuk pembangunan 300 kios mengalir ke program yang dinilai tak produktif alias mandul.

    Diantaranya pemagaran, pembangunan Ipal dan pembangunan mushola Pasar Rakyat Walantaka yang diketahui tak berpenghuni sejak diresmikan beberapa bulan lalu.

    Atas kondisi ini, LSM Gerakan Masyarakat Untuk Perubahan, Mulya Nugraha meminta agar Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Serang mengevaluasi kinerja Kepala OPDnya yang dinilai tidak produktif. “Sekarang bisa kita lihat. OPD-OPD berebut anggaran, tapi setelah diberikan malah banyak yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak produktif,” kata Mulya.

    Ia juga menyoroti sepinya pasar dan kios-kios yang di bangun oleh pemerintah. Seperti yang terjadi pada beberapa pasar dan kios yang ada di Kota Serang. Salah satunya Pasar Walantaka dan Pasar Kasemen. Keduanya dibangun bersamaan beberapa tahun lalu, namun hingga saat ini tidak berpenghuni.

    “Harus segera dievaluasi kinerja kepala OPDnya. Karena bisa membangun tapi tidak bisa memproduktivitaskannya,” ucap Mulya.

    Kepala Disperindagkop Kota Serang, Yoyo Cahyono, mengakui jika anggaran pembangunan 300 kios pada KPW Banten Lama senilai Rp8,4 miliar ditunda lantaran masih dalam proses pematangan lahan.

    “Kan masih proses pematangan lahan. Anggarannya sudah sempat naik ke SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). Namun dirubah saat anggaran perubahan 2019. Untuk Disperindagkop sendiri mendapatkan Rp3 miliar,” kata Yoyo.

    Akibat belum siapnya lahan, kata Yoyo, anggaran Rp8,4 miliar tersebut kemudian digunakan untuk keperluan lain-lainnya seperti pembangunan pagar, ipal dan musola di pasar walantaka. Ia membenarkan dua pasar yang dibangun namun tak kunjung yang berjualan.

    “Misalnya di Pasar Walantaka. Kita sudah bebaskan korsel untuk beroperasi selama sebulan tapi hanya bisa bertahan selama 2 minggu. Yah, karena sepi. Kondisi serupa juga di 500 kios di Banten Lama, sampai sekarang masih sepi juga,” kata Yoyo. (AZM)