BANTEN POS

Tag: DPD RI

  • DPD RI Jembatani Kerja Sama Banten dan Prancis

    DPD RI Jembatani Kerja Sama Banten dan Prancis

    TANGERANG, BANPOS – Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI mendukung kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Banten dan Prancis dalam meningkatkan ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya.

    Tentunya kolaborasi tersebut perlu dibangun dan didukung untuk kesejahteraan masyarakat di daerah.

    “Ini merupakan kesempatan untuk menciptakan peluang ekonomi, meningkatkan pendidikan, dan mewujudkan inovasi yang akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banten. Kerja sama ini juga harus memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat di Banten, Indonesia, dan Perancis,” ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat membuka Forum Sinergi BKSP DPD RI 2023 di Tangerang, Banten, Kamis (21/9).

    Nono Sampono menegaskan bahwa DPD RI selalu berkomitmen untuk mendukung upaya-upaya yang mendorong kemajuan daerah di Indonesia.

    Salah satunya dengan berkolaborasi antara daerah dengan negara-negara maju untuk menciptakan perekonomian yang lebih baik lagi.

    “Saya percaya bahwa acara ini adalah langkah awal yang baik dalam mewujudkan kolaborasi yang dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat Banten dan Indonesia secara keseluruhan,” tuturnya.

    Nono Sampono juga menyoroti fenomena menarik yang menjadi perhatiannya dalam geopolitik dunia seperti terbentuknya rivalitas antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Persaingan kedua negara itu mencakup berbagai bidang termasuk perdagangan, teknologi, keamanan, dan pengaruh politik sehingga berdampak pada global.

    “Saat ini yang terjadi adalah adanya potensi ketidakpastian ekonomi di pasar global yang disebabkan oleh ketegangan perdagangan dan kebijakan tarif sehingga dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dunia,” imbuhnya.

    Ia menambahkan bahwa dampak lain juga sangat terasa pada persaingan teknologi seperti 5G dan kecerdasan buatan. Tentunya hal ini berpotensi mempengaruhi penguasaan teknologi di berbagai negara.

    “Dalam situasi seperti ini, kolaborasi menjadi kunci untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada,” kata Nono Sampono.

    Sementara itu, Ketua BKSP DPD RI Darmansyah Husein menegaskan kolaborasi atau kerja sama antara Banten dan Prancis sangat penting. Ia menyimpulkan bahwa kolaborasi ini akan membawa manfaat positif bagi ekonomi, pendidikan, dan sosial yang konkret bagi masyarakat.

    “Prancis sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Eropa, tentunya menjadi peluang mengeksplorasi potensi-potensi kerja sama ekonomi di Provinsi Banten untuk menciptakan peluang-peluang bisnis baru,” harap Darmansyah.

    Pada sektor pariwisata Banten, sambungnya, selama ini belum sepenuhnya dimanfaatkan. Maka pada kesempatan ini bisa bersama-sama mengembangkan sektor pariwisata Banten dan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. “Tentunya ini dapat meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Banten,” tegas Darmasyah.

    Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Banten Agus Santoso mengutarakan bahwa hingga tahun 2045 jumlah penduduk di Provinsi Banten hampir mencapai 14 juta jiwa dengan proyeksi usia produktif lebih dari 60 persenan. Hal ini menjadi peluang bagi golongan usia produktif untuk menjadi aktor utama keberlanjutan pembangunan di Provinsi Banten. “Namun demikian, ‘modal besar’ itu perlu dipersiapkan secara matang untuk dapat menjawab segala tantangan yang terjadi di Banten saat ini,” ujarnya.

    Direktur Institut Francais Indonesia (IFI) Jules Irrman menjelaskan betapa pentingnya peningkatan hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Bagi Prancis, Indonesia merupakan prioritas utama dalam berkolaborasi di berbagai bidang seperti budaya, pendidikan, dan teknologi. “Mudah-mudahan kita bisa bekerjasama untuk memperluas hubungan bilateral,” ujarnya.(PBN)

  • Calon DPD RI DKI Jakarta Ajak Kampanye Massif

    Calon DPD RI DKI Jakarta Ajak Kampanye Massif

    JAKARTA, BANPOS – Bakal Calon Anggota DPD RI DKI Jakarta, Syarief Hidayatullah prihatin dengan rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu. Khususnya untuk calon Senator.

    Dia meminta, seluruh pihak bekerja keras meningkatkan partisipasi pemilih DPD. “Pemilih yang mencoblos Senator sangat minim setiap Pemilu. Ini tugas penyelenggara Pemilu, baik Bawaslu maupun KPU. Juga tugas bakal caleg DPD seperti saya ini,” kata Syarief ditemui usai diskusi dari Jakarta Menuju DPD RI: Merawat Kebangsaan di Kantor Koma Indonesia, Selasa (1/7).

    Dia mencontohkan, pemilih DPD DKI Jakarta di Pemilu 2019, tak sampai 20 persen. Tepatnya, hanya sekitar 19,8 persen dari total 8 juta lebih pemilih.

    “Pemilih Senator di Jakarta hanya 2 jutaan lebih suara. Tertinggi Pak Jimly Asshiddiqie sekitar 600 ribuan. Ini memprihatinkan dan harus ditingkatkan,” tuturnya.

    Diakuinya, rendahnya pemilih Senator karena minimnya sosialisasi para calon maupun penyelenggara.

    Dikatakan, warga Jakarta harus tahu pentingnya peran DPD RI. Peran DPD ini membawa aprirasi dan pemberdayaan daerah. Sementara akar rumput ini banyak yang tidak tahu tugas dan kewenangan DPD.

    Karenanya, dia mengajak seluruh pihak bareng-bareng kampanye pentingnya keberadaan Senator.

    “Bahkan banyak yang mengira DPD ini mewakili partai politik. Sosialisasi harus gencar lewat media maupun alat peraga. Kerahkan semua alat dan petugas hingga ke RT dan RW,” imbau Ketua Umum Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) ini.

    Karena itu, dirinya kini rajin door to door turun ke lapangan. Sehari bisa tiga sampai empat titik. Saat ini, 44 kecamatan dan 150 kelurahan sudah ia sambangi.

    Berbagai elemen masyarakat juga sudah ia temui. Dari ormas keagamaan hingga kepemudaan.

    “Gereja, Masjid, Vihara, seluruh elemen kelompok agama, ormas, sudah saya datangi. Ada santunan anak yatim dan kegiatan kreatif. Sebenarnya ini saya lakukan jauh sebelum mau nyalon. Sehingga saya optimistis bisa target sejuta suara, menang dan mewakili warga DKI,” harapnya.

    Terakhir, Syarief mengajak warga Jakarta untuk menatap Pemilu dengan riang gembira.

    “Bersatulah warga DKI Jakarta yang sudah Maju Kotanya Bahagia Warganya. Jaga toleransi, hindari perpecahan, jangan mau diadu domba. Sudah capek lah. Mari kita bikin Pemilu yang damai aman bermartabat,” pesannya.

    Sebelumnya, Bawaslu mengakui minimnya pemilih calon anggota DPD pada Pemilu 2019. Agar hal itu tidak berulang pada Pemilu 2024, Bawaslu meminta para calon senator gencar berkampanye.

    “Kemarin 2019 yang golput ada 25 juta pemilih secara nasional. Itu paling banyak ada di suara DPD, yakni 22 persen karena banyak sepertinya yang tidak memilih DPD,” ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, beberapa waktu lalu.

    Menurut Bagja, angka 25 juta itu muncul karena masyarakat tidak mengenal para calon anggota DPD. Karena itu, Bagja memandang perlu perubahan dalam pola kampanye calon Senator. Para calon harus lebih agresif seperti calon anggota DPR yang didukung oleh partai.

    “Teman-teman Senator kurang selling himself atau selling herself kepada masyarakat,” ujarnya.(RMID)

  • Temui Jokowi, Ketua DPD RI Sampaikan Perlunya

    Temui Jokowi, Ketua DPD RI Sampaikan Perlunya

    JAKARTA, BANPOS – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo pentingnya bangsa ini kembali kepada sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa, seperti tertuang dalam UUD 1945, 18 Agustus 1945. Dimana sistem tersebut belum pernah diterapkan secara tepat, baik di Era Orde Lama maupun Orde Baru.

    Pertemuan tersebut berlangsung Senin (10/7) pagi di Istana Merdeka Jakarta.

    “Saya sudah sampaikan secara langsung kepada Presiden, untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi situasi global, sekaligus memastikan kedaulatan rakyat tersalur secara utuh, kita harus membangun kesadaran kolektif, dengan niat luhur untuk kembali kepada sistem asli yang dirumuskan para pendiri bangsa, tentu dengan melakukan penguatan di Konstitusi Asli dengan teknik Adendum,” ungkap LaNyalla.

    Salah satu penguatan untuk memastikan kedaulatan rakyat terukur adalah mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi penjelmaan seluruh elemen rakyat, yang dihuni oleh anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Untuk menyusun Haluan Negara dan memilih mandataris MPR. Ditambah dengan Adendum, anggota DPR sebagai pembentuk Undang-Undang, dihuni oleh anggota peserta pemilu dari unsur partai politik dan unsur perseorangan, atau non partai. Seperti tren yang terjadi di beberapa negara di dunia saat ini.

    “Dengan kembali ke sistem asli, maka perekonomian Indonesia juga harus kembali kepada semangat untuk mewujudkan kesejahteraan, karena negara akan kembali berdaulat atas bumi air dan kekayaan di dalamnya, dan cabang produksi penting dikuasai negara. Ini sesuai naskah asli Pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya,” imbuh LaNyalla.

    Dikatakan LaNyalla, anggota Utusan Daerah di MPR diisi para Raja dan Sultan serta wakil Masyarakat Adat, sebagai bagian dari sejarah kewilayahan dan penduduk Nusantara yang menjadi faktor kunci lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan Utusan Golongan diisi elemen organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi profesi yang diukur dengan kontribusi konkret serta kesejarahan dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi bangsa Indonesia.

    “Untuk semakin memperkuat kedaulatan rakyat dalam penentuan kebijakan, kita harus memberikan hak kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan untuk memberikan pendapat atas Rancangan Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR sebagai wujud keterlibatan publik secara menyeluruh,” ujar LaNyalla, seraya menambahkan dengan begitu hakikat demokrasi, dimana rakyat dapat ikut menentukan arah perjalanan bangsa terukur dengan jelas.

    Surat Ijo dan Bandara Bali

    Dalam kesempatan itu, LaNyalla juga menyampaikan kepada Presiden permasalahan Surat Ijo di Kota Surabaya yang tak kunjung selesai. Pihaknya sudah mempertemukan stakeholder terkait. “Tetapi rupanya memang membutuhkan arahan dari Presiden. Karena itu, saya sampaikan langsung agar Pak Jokowi memberi atensi khusus atas hal tersebut,” tandasnya. Demikian juga dengan rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng yang terhambat hingga saat ini. Padahal masyarakat di sana sangat berharap, sebagai solusi mengatasi ketimpangan ekonomi antara Bali Selatan dan Bali Utara. Lagipula lokasi bandara berada di atas laut di pesisir pantai. Sehingga tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian dan hutan, seperti pernah diwacanakan di Bali Barat. “Apalagi biaya murni dari swasta, tanpa APBN,” tukasnya.

    Sementara soal pembahasan perubahan Undang-Undang Desa, Ketua DPD RI menyampaikan secara langsung pandangan dan pertimbangan Komite I DPD RI yang telah disampaikan kepada DPR RI. Dimana terdapat 7 poin yang pada intinya mempercepat Desa untuk menjadi kekuatan ekonomi fundamental.

    Kepada Presiden, LaNyalla juga menyampaikan salam dari para Raja dan Sultan Nusantara, yang pada 23 Juni lalu mengelar Silaturahmi bersama DPD RI di Jakarta, dimana salah satu hasil yang disepakati adalah meminta MPR kembali menjadi lembaga tertinggi penjelmaan rakyat, dengan Utusan Daerah yang diisi oleh Raja dan Sultan Nusantara serta perwakilan Masyarakat Adat.(RMID)

  • Diantar Ratusan Pemuda Pancasila ke KPU Banten, Pujiyanto Gaspol Maju Ke DPD-RI

    Diantar Ratusan Pemuda Pancasila ke KPU Banten, Pujiyanto Gaspol Maju Ke DPD-RI

    SERANG, BANPOS – Ratusan kader Pemuda Pancasila (PP) Banten mengantar Sekretaris Wilayah PP Banten, Pujiyanto, ke KPU Banten di Jalan Syekh Nawawi al-Bantani.

    Diterima oleh jajaran KPU Banten, Pujiyanto mendaftarkan diri sebagai DPD Ri sekira pukul 13:10 WIB usai melaksanakan salat dzuhur di sekretariat Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Banten.

    Usai mendaftar, Pujiyanto menegaskan bahwa ia mengikuti tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU.

    “Hari ini saya menyerahkan berkas pendaftaran saya. Berkasnya sudah lengkap dan semoga tak ada perubahan apapun,” ujar Pujiyanto, Senin (8/5).

    Pada kesempatan tersebut, ia meminta kepada pendukungnya baik PP se-Banten dan seluruh komponen lainnya, untuk segera bekerja turun ke masyarakat melakukan sosialisasi dan membantu KPU untuk meningkatkan partisipan pemilih pada pemilu 2024.

    Pujiyanto kembali menegaskan pentingnya koreksi konstitusi hasil amandemen empat tahap pada tahun 1999-2002.

    “Kita harus kembali kepada sistem bernegara yang memberi ruang kedaulatan rakyat. UUD 1945 naskah asli adalah konstitusi yang menjelmakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai representasi tertinggi kedaulatan rakyat,” jelasnya.

    Mantan anggota DPRD Kota Serang ini menyampaikan, nantinya MPR RI diisi oleh representasi seluruh rakyat Indonesia.

    Sementara, DPR RI akan diisi oleh dua unsur yakni mereka yang mewakili partai politik dan perseorangan.

    “DPD RI yang merupakan jalur perseorangan menjadi bagian dari DPR RI. Selanjutnya, ada pula Utusan Daerah yang terdiri dari Raja dan Sultan Nusantara serta unsur lainnya dan Utusan Golongan yang merupakan representasi tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi dan lainnya,” tuturnya.

    Menurutnya, hanya sistem itulah yang menjamin tercapainya kesejahteraan dan kedaulatan rakyat melalui sistem ekonomi dan demokrasi Pancasila, sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa.

    “Sudah waktunya kita kembali kepada sistem bernegara dan sistem ekonomi yang dirumuskan dan disepakati para pendiri bangsa,” ucapnya.

    Ia menyebutkan beberapa langkah agar bangsa ini bisa kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Salah satunya adalah dengan membangun konsensus nasional kenegaraan.

    Lebih lanjut, Pujiyanto mengatakan dalam konsensus Nasional kenegaraan, semua pihak meminta Presiden selalu kepala negara untuk mengeluarkan Dekrit Presiden dengan memberlakukan kembali UUD 1945 dengan penjelasannya untuk sesegera mungkin dilakukan perbaikan kelemahannya dengan teknik adendum. 

    “Hal ini penting kita lakukan, karena saat ini demokrasi langsung ala liberal Barat justru malah merusak bangsa kita. Sistem ekonomi yang berlangsung juga yakni ekonomi kapitalistik terbukti tak mampu menghadirkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat,” terangnya.

    Tak hanya itu, Pujiyanto yang pernah menjadi kader aktif Partai Nasdem ini mengaku membawa aspirasi pemekaran daerah Cilangkahan dan Serang Barat yang sampai saat ini belum terealisasi.

    Padahal, kata dia, gagasan itu sudah diperjuangkan oleh masyarakat sejak puluhan tahun yang lalu.

    “Saya ingin memperjuangkan pemekaran daerah. Dimana selama ini senior saya di DPD belum mampu menyelenggarakan Cilangkahan, Serang Barat. Dengan saya maju mudah-mudahan Allah meridhoi,” tandasnya. (MUF)

  • Hari Keempat Pendaftaran, KPU Banten Ungkap Keluhan Para Bacaleg

    Hari Keempat Pendaftaran, KPU Banten Ungkap Keluhan Para Bacaleg

    SERANG, BANPOS – Memasuki hari keempat masa pendaftaran, para calon anggota DPRD Provinsi Banten dan DPD RI mengeluhkan perihal proses pendaftaran ke KPU Provinsi Banten.

    Ada banyak ragam keluhan yang disampaikan, salah satunya adalah soal pelengkapan berkas persyaratan pendaftaran. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Masudi saat ditemui kantor KPU Provinsi Banten pada Kamis (4/5).

    ”Rata-rata teman-teman inikan belum mengunggah dan menginput itu harus menunggu persetujuan dari DPP nya,” katanya

    ”Yang kedua, juga ada dokumen-dokumen yang terkait instansi luar yang belum selesai, misalnya surat keterangan dari pengadilan, surat kesehatan lama sekali prosesnya. nah itu sih kendala-kendala itu yang mereka disampaikan,” imbuhnya.

    Meski keluhan itu banyak disampaikan oleh para pendaftar, namun Masudi mengaku bahwa pihaknya belum mau mengeluarkan kebijakan khusus.

    Dirinya malah menyarankan kepada para pendaftar untuk tetap mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

    ”Apakah ada kebijakan khusus? sejauh ini KPU belum mengeluarkan kebijakan khusus. Tetep kalau yang diminta surat keterangan tidak pernah dipidana, ya itu, tidak boleh surat keterangan yang lain,” terangnya.

    Saat ditanya perihal jumlah pendaftar yang sudah masuk, Masudi menyebutkan untuk sementara ini sudah ada sekitar empat orang mendaftarkan diri sebagai calon DPD RI.

    ”(DPD) udah empat, besok ada lagi DPD yang mendaftar. Kalau tidak salah atas nama Gunawan, jam tiga,” ujarnya.

    Sedangkan untuk partai politik, Ketua Divisi Teknis itu pun menyebutkan sebelumnya sudah ada satu partai yang mendaftar. Hanya saja, kini menarik diri lantaran masih ada berkas yang harus dilengkapi.

    ”Parpol belum. Tadinya ada satu partai PPP, dia sudah siapkan itu. Tapi sepertinya masih ada beberapa kendala kecil yang tidak bisa, mungkin hari senin. Tapi PKS akan datang hari Senin jam 10,” jelasnya.

    Demi menghindari terjadinya kepadatan pada saat pendaftaran, Masudi menghimbau kepada para calon untuk tidak mendaftar jelang berakhirnya masa pendaftaran.

    Karena hal itu bisa menyebabkan kerugian bagi para calon karena jika tidak terdaftar.

    ”Tapi kami meminta jangan sampai di hari terakhir. karena memang hari terakhir ini biasanya crowded ya. kita melayani dalam jumlah yang banyak kemudian jika ada sesuatu dokumen mereka yang kurang, waktu untuk melengkapi nya menjadi sempit sekali. Sementara risikonya kalau kurang, tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi dan didaftarkan kembali di masa, di tanggal dan waktu yang ada,” katanya.

    ”Kalau itu tidak dipenuhi, maka risikonya bisa jadi mereka tidak bisa mendaftar. Karena ketidak lengkapan dokumen itu,” tandasnya. (MG-02)