BANTEN POS

Tag: DPR RI

  • Pengamat Sebut DPR RI Begal Konstitusi Secara Norak

    Pengamat Sebut DPR RI Begal Konstitusi Secara Norak

    TANGERANG, BANPOS – Pegiat Demokrasi dan Pemilu yang juga Ketua Forum Diskusi dan Kajian Liberal Banten Society (Fordiska Libas), Ocit Abdurrosyid Siddiq, memaparkan bahwa ketika dua hari lalu MK memutuskan bahwa ambang batas syarat minimal pengusungan calon pasangan Kepala Daerah cukup setara dengan prosentase ambang batas bakal calon Kepala Daerah dari jalur perseorangan, yang memungkinkan banyak partai politik bisa mengusung calon pasangan Kepala Daerah tanpa mesti berkoalisi, banyak pihak yang mengapresiasi.

    Termasuk civil society yang tergabung dalam simpul-simpul pegiat demokrasi, pengamat politik, akademisi, mahasiswa, dan kalangan lainnya.

    Tiba-tiba sikap berbeda ditunjukkan oleh Sebagian besar anggota DPR RI. Khususnya mereka yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Keputusan MK itu bisa mengancam scenario pengusungan calon Kepala Daerah yang diusung oleh mereka di berbagai daerah.

    “Sikap berbeda itu bahkan ditunjukkan secara norak, dalam bentuk melakukan perlawanan atau pembegalan dengan begitu singkat terhadap putusan MK dalam bentuk akan mengesahkan RUU Pilkada. Yang dalam RUU tersebut diduga berbeda dengan putusan MK tersebut, khususnya prosentase ambang batas pencalonan serta waktu penetapan batas minimal usia calon Kepala Daerah,” kata Ocit dalam keterangan yang diterima BANPOS.

    “Bagi saya ini sangat norak. Mengapa? Karena momentumnya tidak pas. Baru saja 2 hari diputuskan lalu menggagaas untuk menyiapkan aturan tandingan. Adalah wajar bila atas sikap anggota DPR RI yang demikian, lalu hari ini kelompok civil society melakukan perlawanan dengan cara turun ke jalan,” tegasnya.

    Ia menjelaskan, Cara yang lebih soft seperti dengar pendapat sebetulnya bisa saja dilakukan. Namun cara-cara sharing dan curah pemikiran itu kadang hanya berakhir di sebatas catatan dalam kertas. Karenanya, aksi unjukrasa di berbagai daerah, di depan Gedung DPR RI Jakarta, yang menentang rencana DPR RI yang akan mengesahkan RUU Pilkada ini bisa menjadi pesan yang kasat mata kepada seluruh masyarakat bahwa sebagian besar aspirasi rakyat berada satu barisan bersama MK.

    “Unjukrasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat hari ini bisa menjadi semacam alat pressure bagi DPR RI sehingga mereka tersadarkan bahwa kehendak rakyat itu tidak sama dengan para wakilnya,” jelasnya.

    Karenanya, mendesak mereka dengan cara unjukrasa mesti kita dukung. DPR RI tidak perlu mengesahkan RUU Pilkada dan sebaiknya menerapkan putusan MK agar bisa langsung diimplementasikan, khususnya pada tahap pendaftaran calon Kepala Daerah, 27 Agustus 2024 nanti.

    Ocit memaparkan, Daya desak dengan cara unjukrasa ini membuahkan hasil. Bila kemudian DPR RI hari ini menunda pembahasan dan pengesahan RUU Pilkada, memang itu yang seharusnya. Bisa jadi mereka menyadari akan kekhilafan selama ini yang diliputi oleh nafsu dan syahwat politik bagi kemenangan kelompoknya tanpa menjalaninya secara tertib aturan.

    Komisioner Bawaslu periode 2018-2023 tersebut menerangkan, agar tidak kembali terjadi seperti halnya pada Pemilu 2024 lalu -ketika KPU diadukan ke DKPP karena terlambat Menyusun PKPU- KPU harus segera membuat PKPU sebagai tindak lanjut dari putusan MK tersebut.

    “Karena PKPU mesti melalui persetujuan DPR RI sebelum disahkan, maka saya berharap DPR RI tidak memanfaatkan otoritasnya untuk menghambat apalagi menggagalkan PKPU tersebut,” terangnya.

    “Saya khawatir bila DPR RI “menyandera” regulasi ini, terjadi chaos sebagai akumulasi kemarahan rakyat terhadap para wakilnya yang mereka pilih sendiri pada Pemilu sebelumnya,” tandasnya. (MYU)

  • Dasco Bantah Batalnya Revisi UU Pilkada Karena Demo, Bukan Juga Karena Jokowi

    Dasco Bantah Batalnya Revisi UU Pilkada Karena Demo, Bukan Juga Karena Jokowi

    JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membantah bahwa batalnya pembahasan Revisi Undang-undang (UU) Pilkada lantaran adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat.

    Dasco juga membantah bahwa pembatalan revisi UU Pilkada pun karena dirinya melakukan konsultasi dengan Joko Widodo, sebagaimana isu yang beredar di masyarakat.

    “Kalau tadi anda monitor bahwa tidak jadi dilaksanakan atau batal dilaksanakan (Paripurna) itu jam 10 pagi, itu belum ada massa karena masih pagi,” ujarnya, Kamis (22/8).

    Menurutnya, pembatalan paripurna revisi UU Pilkada, lantaran sudah tidak ada lagi kesempatan bagi DPR RI, untuk melakukan revisi sebelum dilaksanakannya pendaftaran pilkada.

    “Tapi karena kita mengikuti aturan dan tata cara persidangan di DPR, Karena sudah ditunda selama 30 menit itu belum terpenuhi, maka tidak dapat dilaksanakan,” jelasnya.

    Ia menerangkan, rapat paripurna di DPR kecuali yang sudah diagendakan jauh hari sebelumnya, dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis. Paripurna juga menurutnya, harus mengikuti tahapan-tahapan dari pimpinan Badan Musyawarah.

    “Rapat paripurna terdekat kalaupun mau dilaksanakan, itu pada 27 Agustus yang kita sama-sama tahu sudah masuk tahap pendaftaran, sehingga kami merasa itu tidak perlu dilaksanakan karena masa pendaftaran sudah berlaku,” katanya.

    Ia juga membantah bahwa pembatalan revisi UU Pilkada, lantaran adanya pertemuan dan arahan dari Joko Widodo.

    “Silakan tanya ke wartawan yang ada di istana, apakah saya ada di sana,” tandasnya. (DZH)

  • Lakoni Kampanye Terakhir, Muhamad Haris Imbau Masyarakat Stop Money Politics

    Lakoni Kampanye Terakhir, Muhamad Haris Imbau Masyarakat Stop Money Politics

    SERANG, BANPOS – Calon legislatif (Caleg) DPR RI Muhamad Haris menghimbau kepada seluruh simpatisannya untuk tidak tergiur dengan bujuk rayu money politics atau politik uang di Pemilu tahun ini.

    Hal itu dia sampaikan pada saat menggelar kampanye terakhir di Kampung Sempu Seroja, Kelurahan Cipare, Kota Serang pada Sabtu (10/2).

    Menurut Haris, praktik money politics itu sama saja dengan menghina harkat dan martabat masyarakat.

    Oleh karenanya Haris menegaskan kepada simpatisannya untuk menjauhi praktik tersebut.

    “Jangan dihina masyarakat dengan money politics,” katanya.

    Tidak hanya kepada masyarakat, caleg Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten II itupun juga menghimbau kepada caleg lainnya untuk tidak melakukan praktik tersebut.

    “Jangan diukur, jangan dinilai masyarakat dengan uang. Stop money politics,” terangnya.

    Selain itu Haris juga mengatakan, sebagai caleg dirinya harus mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya seperti apa.

    Sebab, sebagai anggota DPR tentu dalam menjalankan tugasnya itu berdasarkan aspirasi dari masyarakat.

    “Sebagai caleg yang maju sebagai anggota DPR RI harus tahu kondisi keberadaan masyarakat di dapilnya,” terangnya.

    Dalam agenda kampanye terakhir itu kehadiran Haris nampak begitu dinanti oleh masyarakat sekitar.

    Haris disambut hangat dan antusias oleh masyarakat.

    Ia pun kemudian berkeliling kampung bersama ratusan masyarakat dan juga iring-iringan permainan alat musik tradisional gamelan dan rebana sebagai ciri khas gaya kampanyenya. (CR-02)

  • Serap Aspirasi Kalangan Muda, Muhamad Haris Gelar Diskusi Bareng Mahasiswa

    Serap Aspirasi Kalangan Muda, Muhamad Haris Gelar Diskusi Bareng Mahasiswa

    SERANG, BANPOS – Dalam rangka menyerap aspirasi dari kalangan milenial dan Gen Z, calon legislatif (Caleg) DPR RI Muhamad Haris menggelar diskusi bersama mahasiswa.

    Diskusi tersebut dilaksanakan di salah satu cafe yang ada di Kota Serang pada Jumat (9/2).

    Tema yang diangkat dalam diskusi itu yakni perihal ‘Harmonisasi Tenaga Kerja dan Budaya, Menciptakan Solusi Bersama Mahasiswa.’

    Nampak, hadirin dalam diskusi tersebut begitu antusias. Banyak pertanyaan yang disampaikan, salah satunya yakni soal ketenagakerjaan.

    Salah seorang mahasiswa melontarkan sebuah pertanyaan kepada Haris perihal apa langkah konkret yang akan dilakukan dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan di Provinsi Banten?

    Menanggapi pertanyaan tersebut, Haris yang tak lain merupakan Caleg DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Banten II mengatakan, dirinya akan berusaha untuk melibatkan semua pihak dalam mewujudkan lapangan pekerjaan di Banten.

    Tidak hanya pemerintah daerah, dia pun juga akan melibatkan pihak lain seperti Kepolisian untuk bisa menangani permasalahan tersebut.

    “Kalau saya terpilih duduk di Komisi III, saya bersama unsur hukum di sini, bersama para pabrik di sini untuk berpikir bagaimana supaya masyarakat dan ibu-ibu ini anaknya bisa bekerja. Bukan jadi pengangguran,” terangnya.

    Terus kemudian perihal budaya, dia mengatakan sebagai calon anggota DPR RI dirinya merasa memiliki tanggungjawab moril untuk dapat melestarikan kebudayaan tradisional, terutama budaya Banten.

    Oleh sebab itulah dalam berbagai kesempatan kampanye, Haris selalu menyelipkan unsur-unsur kebudayaan di dalamnya seperti permainan alat musik tradisional gamelan dan rebana yang mengiringinya di saat berkampanye.

    “Inilah budaya jangan kita hanya berpikir mencari suara untuk kemenangan. Kemenangan itu kita ikhtiarkan, insyaallah tidak akan kemana-mana,” ujarnya.

    Namun, Haris menegaskan, sebagai caleg dirinya tidak ingin terlalu mengumbar banyak janji kepada masyarakat.

    Karena menurutnya, hal itu sama saja dengan berusaha membohongi masyarakat. Dan dirinya tidak ingin dicap sebagai caleg pembohong.

    “Kalau menawarkan program yang berlebihan itu namanya membohongi masyarakat. Memperdayakan masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri,” tandasnya. (CR-02)

  • Disambut Antusias, Muhamad Haris Yakin Raih Kursi DPR RI di Pileg 2024

    Disambut Antusias, Muhamad Haris Yakin Raih Kursi DPR RI di Pileg 2024

    SERANG, BANPOS – Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terhitung tinggal lima hari lagi. Memanfaatkan waktu yang tersisa, calon legislatif (Caleg) DPR RI Muhammad Haris semakin gencar turun ke lapangan untuk dapat meraih simpati masyarakat.

    Pada kesempatan kali ini, Haris sapaan akrabnya, berkunjung ke Kampung Ciawi, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang untuk menyapa masyarakat setempat.

    Dalam kunjungannya itu Haris disambut begitu antusias oleh masyarakat yang sedari tadi menunggu kedatangannya.

    Ia diajak berkeliling kampung sembari diiringi oleh permainan alat musik tradisional berupa rabana dan gamelan.

    Melihat antusias masyarakat yang begitu besar, Haris merasa yakin, jika masyarakat akan mendukungnya menjadi anggota DPR RI pada Pemilu tahun ini.

    “Inilah budaya jangan kita hanya berpikir mencari suara untuk kemenangan. Kemenangan itu kita ikhtiarkan, insyaallah tidak akan kemana-mana,” ujarnya pada Kamis (8/2).

    Kemudian Haris pun mengatakan, kepada masyarakat dirinya tidak ingin terlalu mengumbar janji.

    Sebab, dia tidak ingin dicap sebagai anggota dewan pembohong, lantaran janji yang diucapkannya tidak dipenuhi.

    “Kalau menawarkan program yang berlebihan itu namanya itu membohongi masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri,” ucapnya.

    Meskipun begitu, bukan berarti Haris tidak membawa gagasan bagi masyarakat.

    Dan salah satu gagasannya adalah ingin menciptakan lapangan pekerjaan agar masalah pengangguran di Provinsi Banten, khususnya di Kota Serang bisa segera teratasi.

    “Tentunya saya datang kesini bukan tanpa membawa program. Saya lebih ingin masyarakat dapat bekerja, dan mengatasi pengangguran,” tandasnya. (CR-02)

  • Gelar Kampanye Unik, Haris Bawa Marawis Sebagai Identitas Bangsa

    Gelar Kampanye Unik, Haris Bawa Marawis Sebagai Identitas Bangsa

    SERANG, BANPOS – Calon legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Demokrat Muhamad Haris melakukan kampanye dengan cara yang unik. Dia bersama dengan relawan dan simpatisannya berkampanye dengan cara berkeliling kampung sembari memainkan alat musik tradisional gamelan dan rebana.

    Haris bersama dengan relawan dan simpatisan berkeliling Kampung Sempu Kelapa Endep, Kelurahan Cipare, Kota Serang pada Selasa (30/1).

    Dalam kegiatan tersebut nampak keriangan dari para relawan, simpatisan, dan juga masyarakat yang mengiringinya. Selain itu nampak pula sesekali Haris menyapa masyarakat sekitar.

    Bukan tanpa alasan Haris melakukan kampanye dengan cara seperti itu, menurut penuturannya, cara itu ia lakukan sebagai bentuk upaya pelestarian budaya Banten yang perlahan mulai pudar.

    “Hari ini saya bahagia sekali karena saya karena saya memang punya konsep bagaimana mengangkat budaya kita, budaya Banten baik itu dari marawis dan kependekarannya,” ucapnya.

    Dengan gaya kampanye seperti itu Haris merasa yakin, masyarakat akan bersimpati kepadanya dan memilihnya di Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun ini.

    “Inilah budaya jangan kita hanya berpikir mencari suara untuk kemenangan. Kemenangan itu kita ikhtiar insyaallah tidak akan kemana-mana,” imbuhnya.

    Kemudian Haris juga mengatakan bahwa dalam kampanyenya kali ini, dia tidak ingin terlalu mengumbar janji kepada masyarakat.

    Sebab dia khawatir, jika terlalu banyak umbar janji, dia justru tidak bisa menepati janjinya. Dan karena itu ia tidak ingin dicap sebagai caleg pembohong.

    “Kalau menawarkan program yang berlebihan itu namanya membohongi masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri,” ujarnya.

    Namun bukan berarti ia hadir ke tengah masyarakat tidak membawa sebuah program dan gagasan.

    Sebagai caleg Dapil II Provinsi Banten tentunya Haris memiliki perhatian khusus terhadap suatu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

    Haris mengatakan, dia akan mengupayakan semaksimal mungkin agar masalah pengangguran di Provinsi Banten, khususnya di Kota Serang dapat segera teratasi.

    Salah satu caranya adalah dengan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat di Kota Serang.

    “Kalau saya terpilih duduk di Komisi III, saya bersama unsur hukum di disi, bersama para pabrik di sini untuk berpikir bagaimana supaya masyarakat dan ibu-ibu ini anaknya bisa bekerja, bukan jadi pengangguran,” tandasnya. (CR-02)

  • Exco PSSI Ini Dilaporkan Anggota DPR RI ke Bareskrim Polri, Ada Apa?

    Exco PSSI Ini Dilaporkan Anggota DPR RI ke Bareskrim Polri, Ada Apa?

    ACEH, BANPOS – Salah satu anggota Exco Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Arya Sinulingga, dilaporkan oleh Anggota DPR RI sekaligus Presiden Klub Persiraja Banda Aceh, Nazaruddin Dek Gam, ke Bareskrim Polri.

    Arya dilaporkan oleh Dek Gam dengan dugaan pencemaran nama baik dan ujaran fitnah, yang terjadi pada Sabtu kemarin.

    “Benar, saya sudah melaporkan Arya Sinulingga ke Bareskrim terkait pencemaran nama baik dan ujaran fitnah,” kata Nazaruddin Dek Gam saat dihubungi dari Kota Banda Aceh, Aceh, Senin (27/11).

    Laporan Dek Gam terhadap Arya Sinulinggya, yang juga petinggi Sada Sumut FC itu, tertuang dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi STTL/461/XI/2023/BARESKRIM.

    Dek Gam menjelaskan, alasan dirinya melaporkan Arya Sinulingga ke polisi ialah supaya staf khusus (stafsus) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir itu tidak terlalu sombong.

    “Biar ada pelajaran hukum, jangan terlalu sombong,” kata anggota Komisi III DPR RI itu.

    Sebelum mengambil langkah hukum, Dek Gam mengaku sempat berdiskusi dengan beberapa anggota Komisi III DPR RI, di mana hasilnya Dek Gam disarankan untuk segera membuat laporan ke polisi.

    “Jadi, hasil diskusi hari ini, saya disarankan untuk segera membuat laporan ke polisi,” tambahnya.

    Sebelumnya, dalam pertandingan antara Persiraja Banda Aceh melawan Sada Sumut FC di Stadion Baharoeddin Siregar, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (25/11), Arya Sinulingga membentak dan mengusir Dek Gam, disertai dengan kata-kata kasar.

    Dek Gam mengaku tidak menanggapi bentakan dan usiran Arya Sinulingga itu karena dia tidak mengenal yang bersangkutan.

    Dek Gam berharap Bareskrim Polri segera memproses laporan tersebut agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi kepada orang lain.

    “Semoga kasus ini menjadi pelajaran bagi masyarakat, khususnya pejabat publik. Artinya, kita harus saling menghargai, bukan memperlihatkan sifat sombong di depan umum,” tandasnya. (DZH/ANT)

  • Aje Kendor Resmi ‘Bubar’

    Aje Kendor Resmi ‘Bubar’

    SERANG, BANPOS – Duet Aje Kendor antara Syafrudin dan Subadri akhirnya bubar ditengah jalan sebelum selesai masa jabatan. Hal ini ditandai dengan pemberhentian Subadri Ushuludin sebagai Wakil Walikota Serang periode 2018-2023, melalui sidang paripurna DPRD Kota Serang, Senin (1/11).

    Pengunduran Subadri Ushuludin dari jabatannya sebagai Wakil Walikota Serang lantaran dirinya hendak maju sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR RI Dapil Banten II pada Pemilu 2024 mendatang.

    Subadri mengungkapkan, dirinya harus mengundurkan diri sebelum Akhir Masa Jabatan (AMJ) sesuai mekanisme konstitusi saat hendak mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI.

    ”Seharusnya kan 5 Desember (AMJ) tapi karena saya mengikuti ikhtiar di calon DPR RI maka ya harus mengundurkan,” kata Subadri saat dikonfirmasi usai acara rapat paripurna.

    Setelah resmi mengundurkan diri, Subadri mengungkapkan bahwa akan lebih berfokus untuk mempererat silaturahmi. Terlebih di daerah pemilihannya, yaitu Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon .
    “Tentunya kita akan terus mempererat silaturahmi, terlebih di Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon ,” ungkapnya.

    Subadri juga menyampaikan, disaat dirinya menjabat masih ada pembangunan yang belum terselesaikan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang.

    “Ada 4 persen lagi untuk sampai 100 persen, itu diharapkan di akhir ini sampai Desember mudah-mudahan bisa tertutupi,” ucapnya.

    Subadri menjelaskan, di masa dirinya menjabat, setidaknya ada sekitar empat persen dari janji politiknya yang belum terselesaikan. Diantaranya yaitu dari sektor infrastruktur, kesehatan dan lainnya. Ia juga mengucapkan rasa terimakasih dan permintaan maafnya terhadap seluruh masyarakat Kota Serang selama 5 tahun masa jabatannya.

    “Saya juga mengucapkan terimakasih dan minta maaf kepada seluruh masyarakat Kota Serang yang selama 5 tahun kepemimpinan saya dan pak Wali ini,” ucapnya.

    Kemudian, Walikota Serang, Syafrudin mengatakan kesannya selama bersama memimpin Kota Serang dalam 5 tahun bersama Subadri Ushuludin. Syafrudin mengaku tersentuh dengan perpisahan tersebut.

    “Pak wakil sangat luar biasa. Berjalan sinergi. Artinya, seperti antara orang tua dan anak, jadi merasa tersentuh juga, sedih. Karena memang kerja semenjak 5 Desember 2018 sampai sekarang ini kita kerja bareng. Jadi apapun yang kita lakukan bersama-sama. Itu yang menjadi tersentuh,” katanya.

    “Sehingga sekalipun hanya beda satu bulan tapi rasanya lama,” tandasnya.(CR-01/PBN)
    Caption: EDWIN MAHESA PARDEDE// Subadri Saat Ditemui Usai Paripurna Pengunduran Dirinya

  • Sinyal JK Masuk Barisan Ganjar

    Sinyal JK Masuk Barisan Ganjar

    JAKARTA, BANPOS – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan sinyal bahwa Mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla akan bergabung dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden.

    “Ya, tentu saja yang dilakukan Mbak Puan adalah komunikasi politik terlebih dulu,” ujar Hasto saat ditanya terkait wacana masuknya JK ke TPN Ganjar.

    Untuk itu, ia tak menampik kalau pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Jusuf Kalla menyinggung hal tersebut. Tak hanya itu, Hasto juga menyebutkan Puan menerima banyak arahan dari politisi senior Golkar itu.

    “(JK) memiliki pengalaman begitu banyak ya di dalam pemerintahan di dalam mengatasi krisis,” jelasnya.

    Menurut Hasto, JK dikenal sebagai sosok yang cepat tanggap, sehingga pertemuan tersebut direspons positif bagi partai berlambang banteng moncong putih itu.

    “Pak JK itu kan dikenal bergerak cepat, sehingga pertemuan itu sendiri merupakan hak yang positif bagi PDIP dan juga Pak Ganjar Pranowo,” tegas Hasto.

    Pria asal Yogyakarta itu juga menyinggung bagaimana perjalanan PDIP bersama JK yang cukup panjang. Pasalnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memutuskan Presiden Jokowi-JK maju dalam Pilpres 2014.

    “Saat itu saya ditugaskan secara khusus untuk bertemu dengan Pak Jusuf Kalla, sehingga ada hubungan historis yang cukup panjang dan pertemuan silaturahmi tersebut membawa hal-hal yang positif bagi kepentingan bangsa dan negara termasuk upaya untuk pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan PDIP,” pungkasnya.

    Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya masih membuka komunikasi dengan Golkar meski partai berlambang pohon beringin itu telah menyatakan dukungan untuk bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

    “Meskipun secara resmi Partai Golkar telah memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, komunikasi politik tetap dijalankan di DPR RI, di fraksi itu berjalan dengan baik, kerja sama antara PDI Perjuangan dan Golkar,” kata Hasto.

    Komunikasi yang dimaksud berkaitan dengan Fraksi DPR RI. Hasto juga menegaskan peluang berubahnya arah dukungan dari Golkar merupakan kedaulatan partai berlambang pohon beringin tersebut.

    Untuk itu, keputusan untuk mendukung calon tertentu tidak otomatis menutup komunikasi politik yang dilakukan PDI Perjuangan dan Golkar.

    “Terkait dengan arah dukungannya apakah ada perubahan atau tidak? Itu merupakan bagian dari kedaulatan politik dari Partai Golkar,” katanya.

    Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani berkunjung ke kediaman pribadi Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu, untuk bersilaturahmi sekaligus berdiskusi soal kondisi bangsa saat ini dan tantangannya di masa depan.

    “Ya, karena beliau (Puan) kan sebagai ketua DPR, jadi saya harus berbicara tentang rakyat. Kami berbicara tentang keadaan (negara), apa yang terjadi saat ini, dan apa yang akan terjadi di masa mendatang,” kata JK usai pertemuan.

    JK mengatakan bahwa mereka juga membahas mengenai hal-hal yang perlu dibenahi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Selain itu, JK juga menambahkan pembahasan mereka mengenai kondisi politik nasional menjelang Pilpres 2024.(PBN/ANT)

  • Demo Serentak Honorer di DPR RI, Lebak Sumbang 140 Pasukan

    Demo Serentak Honorer di DPR RI, Lebak Sumbang 140 Pasukan

    JAKARTA, BANPOS – Aksi serentak para pegawai non-ASN atau honorer di DPR RI diikuti oleh pegawai honorer dari berbagai daerah. Salah satunya Kabupaten Lebak yang mengirimkan sebanyak 140 pegawai honorer untuk ikut aksi tersebut.

    Salah satu peserta aksi asal Lebak, Anjas Badrudin, mengatakan bahwa setidaknya terdapat sebanyak 140 pegawai honorer asal Lebak, yang berangkat untuk ikut aksi nasional di Jakarta.

    “Ada sebanyak 140 honorer dari Lebak yang berangkat ke Jakarta untuk ikut aksi,” ujar Anjas saat diwawancara BANPOS, Senin (7/8).

    Menurutnya, 140 honorer tersebut berasal dari tenaga kesehatan (Nakes) dan juga honorer yang berada di lingkup Kementerian Agama (Kemenag).

    “Honorernya itu Nakes dan Kemenag di Lebak,” ungkapnya.

    Anjas yang merupakan honorer di Kemenag Lebak ini mengaku, para pegawai honorer sudah mulai berkumpul di Alun-alun Rangkasbitung sejak pukul 03.00 WIB.

    Mereka berangkat ke Jakarta, dengan menggunakan dua unit bus.

    Anjas mengatakan, berangkatnya para tenaga honorer di Lebak dengan harapan mereka dapat diangkat menjadi ASN, dan tidak dihapuskan dari daftar pegawai pemerintahan. Apalagi, tenaga honorer memiliki andil yang besar dalam menjalankan roda pemerintahan.

    “Kami berharap perjuangan kami dapat membuahkan hasil. Semoga DPR dan pak Presiden mendengarkan aspirasi dari kami,” tandasnya. (MYU/DZH)