Tag: DPRD Banten Minta Jokowi Evaluasi Kemenaker

  • Jokowi Minta PSN Kelar Sebelum Tahun 2024

    Jokowi Minta PSN Kelar Sebelum Tahun 2024

    JAKARTA, BANPOS – Proyek Strategis Nasional (PSN) yang pembangunannya saat ini sedang berjalan diminta rampung sebelum tahun 2024.

    Permintaan ini, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, disampaikan langsung Presiden Jokowi usai mengikuti rapat terbatas soal akselerasi penyele­saian PSN yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Koordina­tor (Kemenko) Bidang Pereko­nomian, Jakarta, Rabu (12/7).

    “Presiden @Jokowi meminta agar seluruh PSN dapat diram­pungkan sebelum tahun 2024. Utamanya bandara, jalan tol, bendungan dan juga smelter,” kata Sri Mulyani dalam unggahan di akun Instagram resminya @smindrawati, kemarin.

    Dijelaskan wanita yang akrab disapa Ani itu, rapat yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekono­mian Airlangga Hartarto itu juga diikuti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

    Ani bilang, infrastruktur meru­pakan salah satu prioritas na­sional yang juga menjadi prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini untuk menciptakan Indonesia maju, adil dan sejahtera.

    “Semoga penyelesaian berbagai PSN ini akan semakin mendorong produktivitas,” kata Ani.

    Dengan begitu, dapat mem­berikan dampak positif kepada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Sebelumnya, Airlangga Har­tarto mengatakan, untuk PSN yang belum masuk tahap finan­cial closing jelang 2024, tidak akan diizinkan Pemerintah untuk dilanjutkan proyeknya.

    “Memang tidak semua PSN selesai tahun 2024. Tetapi kami punya kriteria proyek yang belum selesai itu bisa dilanjutkan. Yaitu yang sudah financial closing,” kata Airlangga yang juga Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

    Deputi Koordinasi Pengem­bangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, ada 31 proyek yang ditargetkan selesai tahun 2024 dengan nilai investasi Rp 172 triliun. Kemudian, 56 proyek selesai setelah 2024, te­patnya pada 2025 dan 2026.

    “Tahun 2024 ini titik critical PSN, karena Bapak Presiden minta tahun 2024 semua proyek harusnya selesai, tapi dengan kriteria. Per­tama, financial tercapai. Kedua, pembebasan lahan dan ketiga per­izinan selesai,” beber Wahyu.

    Tercatat, sejak 2016 hingga 31 Maret 2023, sudah ada 156 PSN yang selesai dengan nilai menca­pai Rp 1.080,2 triliun. (RMID)

  • JHT Cair Diusia 56 Tahun, DPRD Banten Minta Jokowi Evaluasi Kemenaker

    JHT Cair Diusia 56 Tahun, DPRD Banten Minta Jokowi Evaluasi Kemenaker

    SERANG, BANPOS – Manfaat dari Jaminan Hari Tua (JHT) akan diberikan saat peserta mencapai usia 56 tahun. Hal ini dimuat dalam Permenaker No nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT.

    Ketua Fraksi PKS DPRD Banten, Juheni M Rois, dalam siaran persnya mengatakan bahwa bahwa aturan tersebut membuat pihak buruh merugi.

    “Buruh sudah cukup tersakiti saat pemerintah ngotot mengeluarkan Omnibus Law Cipta kerja. Sekarang ditambah dengan aturan Jaminan Hari Tua yang baru bisa dicairkan saat buruh berusia 56 tahun,” ujarnya.

    Juheni pun mengatakan bahwa kebijakan omnibus law sendiri telah mendapatkan putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 soal Cipta Kerja yang berisi larangan untuk dikeluarkannya kebijakan strategis yang berdampak luas terkait dengan UU Cipta Kerja.

    Ia pun mengungkap banyak konstituen yang mengadu dan mempertanyakan maksud dari dikeluarkannya aturan tersebut, dan meminta kepada dirinya untuk menyuarakan keberatan yang dirasakan.

    “Kasihan teman-teman buruh ini. Seharusnya pemerintah lebih sensitif mendengar keluhan mereka,” tuturnya.

    Juheni pun dengan tegas meminta Presiden Jokowi dapat melakukan evaluasi terhadap Menteri Tenaga Kerja.

    “Presiden Jokowi perlu mengevaluasi Menteri Tenaga Kerja atas keluarnya aturan tersebut yang tidak pro kepada buruh,” tandasnya. (MG-03)