BANTEN POS

Tag: dprd cilegon

  • Chandra Asri Haruskan Lakukan Pembakaran di Cerobong

    Chandra Asri Haruskan Lakukan Pembakaran di Cerobong

    CILEGON, BANPOS – Pabrik Chandra Asri Group di Ciwandan, Anyer mengalami gangguan pada alat yang mengharuskan perusahaan melakukan pembakaran di cerobong (flaring).

    Corporate Shared Value Department Manager PT Chandra Asri Pacific Tbk, Wawan Mulyana menjelaskan kejadian ini bukanlah diakibatkan dari kebocoran gas seperti informasi yang beredar namun aktivitas ini merupakan flaring.

    “Kami melakukannya sesuai dengan SOP dan prosedur yang berlaku dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan karyawan serta masyarakat sekitar,” kata Wawan melalui siaran tertulis yang diterima BANPOS, Sabtu (20/1).

    “Kami bersyukur bahwa flaring segera dapat dihentikan dan kendala berhasil ditangani serta dampaknya diminimalisir dengan baik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Chandra Asri juga akan mendirikan layanan kesehatan bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat aktivitas ini,” sambungnya.

    Pihaknya menghimbau bagi warga yang mengalami kendala kesehatan agar
    segera memeriksakan diri. Keselamatan dan kesehatan karyawan serta masyarakat sekitar menjadi prioritas pihaknya.

    “Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut. Kami juga secara aktif melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk memprioritaskan keamanan dan keselamatan baik karyawan maupun masyarakat sekitar,” ujarnya.

    “Kami menyampaikan terima kasih kepada Walikota, Dandim (Komandan Distrik Militer), DPRD, tokoh masyarakat Cilegon, serta BPBD Cilegon yang sigap atas kerjasama dan dukungannya kepada Chandra Asri,” tandasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon, Sabri Mahyudin menjelaskan sebagai langkah penanganan pihaknya telah menerjunkan petugas ke lokasi, untuk memastikan sumber bau tersebut. Sesuai instruksi Walikota Cilegon, Helldy Agustian, yang melakukan pengecekan bersama ketua DPRD Cilegon, pihaknya bersama BPBD dan Dinas Kesehatan juga telah membagikan masker kepada warga sekitar.

    Adapun wilayah terdampak yang diduga terpapar polusi udara akibat pembakaran cerobong asap perusahaan tersebut, Sabri merinci terdapat empat wilayah yakni wilayah Ciwandan, Pulomerak, Grogol dan Purwakarta.

    “Iya tadi sudah kami cek ke lokasi. Dan Alhamdulillah kegiatan juga di shut down oleh Chandra Asri. Pihak Chandra Asri juga bersama Walikota Cilegon Helldy sudah menyepakati bahwa warga yang terdampak bisa segera memeriksakan kesehatan bila diperlukan. Boleh ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat nanti biayanya akan ditanggung CAP. Kemudian kami menghimbau agar warga sekitar jangan melakukan aktivitas di luar rumah. Dan selalu mengenakan masker,” tutupnya. (LUK)

  • Gak Terima Di-PAW, 4 Anggota Fraksi Berkarya Kota Cilegon Gugat SK Gubernur

    Gak Terima Di-PAW, 4 Anggota Fraksi Berkarya Kota Cilegon Gugat SK Gubernur

    CILEGON, BANPOS – Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 100.1.4/Kep.307-Huk/2023 terkait Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Cilegon dari Partai Berkarya berbuntut panjang. Pasalnya, empat Anggota DPRD itu melalui kuasa hukumnya menggugat SK tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang.

    Falahudin, kuasa hukum empat Anggota DPRD Cilegon dari Partai Berkarya yakni Buhaiti Romli, Sabihis, Dimas Saputra dan Iing Mudzakir mengatakan telah mengajukan gugatan tersebut pada Rabu 6 Desember 2023 lalu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena alasan dasar pengambilan SK PAW dinilai tidak menggunakan mekanisme hukum.

    Semestinya kata Falah, pertimbangan yang dilakukan terkait dengan penerbitan SK PAW mengacu pada surat keputusan MK yang di Amini oleh Kemendagri mengingat Partai Berkarya bukan partai peserta pemilu tahun 2024.

    “Saya menduga ada ketidakberesan di sini, apakah Pak Gubenur tahu atau tidak tahu. Atau mungkin pura-pura tidak tahu,” kata Falahudin, Minggu (10/12).

    Oleh sebab itu, gugatan terkait hal di atas oleh Kantor Hukum Falahudin ditujukan kepada Gubernur Banten Al-Muktabar sebagai pihak Tergugat karena mengeluarkan SK PAW diduga tanpa menggunakan mekanisme hukum yang berlaku. “Gugatan sudah kita daftarkan dengan jadwal sidangnya yaitu pada hari Senin, 11 Desember 2023, pukul 13:00 WIB,” jelasnya.

    Pelantikan pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap lima anggota DPRD Cilegon yakni empat anggota dari Fraksi Partai Berkarya dan satu anggota dari Fraksi Partai Golkar akan dilaksanakan, Senin (11/12).

    Ketua DPRD Kota Cilegon, Isro Mi’raj mengatakan, PAW lima anggota DPRD Cilegon yang digelar kali ini terbilang cukup banyak. Diantaranya dari empat anggota DPRD Cilegon yang di PAW, partainya tidak lolos sebagai peserta pemilu. Kemudian mereka juga maju mencalonkan diri pada Pileg 2024 dari partai politik lain.

    Lebih lanjut, Isro menuturkan, sesuai mekanisme Undang-undang dan Peraturan KPU bagi anggota DPRD Cilegon yang nyaleg dari partai politik lain diproses PAW.

    “Jadi ini periodisasi yang cukup banyak pengganti antar waktu dikarenakan ada salah satu partai politik yang tidak lolos untuk kontestasi di 2024. Sehingga teman-teman mengambil sikap, untuk tetap mencalonkan tapi dari partai berbeda. Konsekuensinya di internal meraka berdasarkan Undang-undang atau Peraturan KPU, sehingga harus ada pergantian antar waktu,” tutur Isro.

    “Jadi rencana hari Senin (hari ini) kita akan lakukan pelantikan pengganti antar waktu 4 dari Berkarya dan 1 dari Golkar,” tambahnya.

    Kemudian Isro menuturkan, PAW lima anggota DPRD Cilegon sudah sesuai mekanisme. Di mana telah terbit surat pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD yang ditandatangani oleh Pj Gubernur Banten.

    Kemudian menindaklanjuti surat tersebut, pihaknya juga telah menggelar Rapat Badan musyawarah dan Rapat Pimpinan DPRD, pekan lalu.

    “Jadi 5 orang jumlahnya sesuai dengan surat PJ Gubernur, pemberhentian dan pengangkatan. Sehingga kami menjalankan itu dengan baik dan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku dan mengacu pada tata tertib DPRD,” ungkapnya.

    “Hari Jumat juga Ketua melakukan Rapim dan Banmus, mekanisme kami tempuh,” sambungnya.

    Fungsionaris Partai Golkar ini mengucapkan terimakasih kepada anggota DPRD Cilegon yang diganti. Karena telah mengabdikan diri kepada masyarakat selama 4 tahun menjabat. Kemudian untuk anggota dewan yang akan dilantik, Isro mengucapkan selamat dan berharap dapat melanjutkan yakni dengan berkontribusi untuk masyarakat.

    “Saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman yang diganti selama lebih kurang 4 tahun bersama sama di DPRD. Semoga bakti dan pengabdian menjadi amal jariah, dan ucapan selamat nanti kepada yang akan dilantik mudah-mudahan bekerja dengan baik sesuai bekerja dengan peraturan UU menjadi anggota DPRD yang bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat Cilegon,” harapnya.

    Seperti diketahui pada, Senin (11/12/23), DPRD Kota Cilegon mengagendakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Dalam Rangka Pengucapan Sumpah/Janji 4 kader Partai Berkarya dan 1 Partai Golkar sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Cilegon Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

    Kelima yang akan di PAW yakni Tohir dari Partai Golkar, Sabihis, Dimas Saputra, Iing Mudakir, Buhaiti Romli dari Partai Berkarya. Kelimanya akan digantikan oleh Budi Mulyadi dari Partai Golkar, Munanudin, Muradi, Fatal Bakri dan Sayuni dari Partai Berkarya. (LUK/PBN)

  • Sempat Kesulitan Air Bersih, Kini Warga Kepuh Punya Sumur Bo

    Sempat Kesulitan Air Bersih, Kini Warga Kepuh Punya Sumur Bo

    CILEGON, BANPOS – Bertahun-tahun mengalami kesulitan air bersih, warga lingkungan Karet Combong RT/RW 09/02 Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon kini mempunyai sumur bor. Hal ini lantaran PT. Pelindo Regional 2 Banten melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) telah membuatkan sumur bor.

    Sumur bor tersebut diresmikan langsung oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian didampingi Ketua DPRD Cilegon Isro Mi’raj dan sejumlah stakeholder lainnya, Senin (23/10).

    Ketua RT 09/02 Lingkungan Karet, Sarki menyampaikan bahwa sebelum ada sumur bor, warga di sana masih mengambil air di aliran sungai. “Dulu habis mandi, habis nyuci pulangnya bawa air 5-10 liter pakai ember, kalau sekarang ada sumur ini alhamdulillah sudah makmur,” ungkapnya, Senin (23/10).

    Selain airnya keruh, jarak warga mengambil air di sungai lumayan jauh. Sarki menyebut untuk bisa mendapatkan air, warga harus turun ke daerah yang datarannya lebih rendah dengan jarak sekitar 400 meter. Setelah mengambil air dari bawah, warga naik ke atas sambil membawa air menggunakan ember. “Makanya kita minta tolong ke pak lurah, alhamdulillah terlaksana sumur makmur,” ujarnya.

    “Walaupun di atas pegunungan bisa dibor 58 meter dan keluar air alhamdulillah airnya bersih mudah-mudahan sampai anak cucu ngga kekurangan air bersih,” sambungnya.

    Diketahui sumur bor tersebut untuk memenuhi sebanyak 24 keluarga yang memang posisi lingkungannya berada di atas dataran tinggi dari jumlah sekitar 112 kartu keluarga.

    Di tempat yang sama, Walikota Cilegon, Helldy Agustian mengapresiasi jajarannya karena telah melakukan inovasi untuk keberlangsungan masyarakat, tanpa menggunakan dana APBD dengan cara berkolaborasi bersama pihak swasta. “Kami mengucapkan terimakasih kepada Pelindo 2 yang telah merealisasikan air di Kampung Karet, kami juga tadi sudah mencoba minum sedikit airnya juga enak,” ujarnya saat ditemui di lokasi, Senin (23/10).

    Menurut Helldy, fasilitas sanitasi menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi masyarakat khususnya air bersih. Selain di lingkungan Karet, pihaknya juga akan meresmikan beberapa sumur bor lainnya di beberapa titik. “Tujuannya agar bagaimana warga Kota Cilegon bisa sehat, dan bersih serta stop buang air besar sembarangan untuk kedepannya,” tuturnya.

    Selain sumur bor, diakui Helldy pihaknya juga sudah memasang sebanyak 250 jamban atau WC di daerah Gerem. Hal itu dilakukan supaya warga Cilegon tidak ada lagi yang buang air besar (BAB) di kebun.

    Helldy berharap di wilayah Ciwandan bebas dari kasus BAB di Kebun. “Di sini kami harapkan pak camat dan industri saling support. Kalau kita bisa pakai APBD maka gunakan dana itu, kalau nggak bisa yah industri dengan CSR nya dia, semoga bisa terealisasikan,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Banggar Pertanyakan Kenaikan Pendapatan APBD Perubahan Cilegon

    Banggar Pertanyakan Kenaikan Pendapatan APBD Perubahan Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Kenaikan pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 Kota Cilegon mendapat sorotan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon. Diketahui saat ini, Banggar DPRD Cilegon saat ini sedang melakukan kajian atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS 2023.

    Ketua Harian Banggar pada DPRD Cilegon Subhi S Mahad mengatakan, pada Senin, 11 September 2023, pihaknya telah menerima dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan 2023 yang disampaikan eksekutif. Setelah melakukan kajian, pihaknya akan melakukan Rapat Gabungan antara eksekutif dan legislatif dalam membahas KUA -PPAS APBD 2023.

    “Setelah itu, kita lakukan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi di DPRD dengan mitra kerja masing-masing, terkait APBD Perubahan, kemudian baru Rapat Gabungan Penetapan APBD Perubahan 2023,” kata Subhi kepada awak media saat ditemui di Gedung DPRD Kota Cilegon, Selasa (12/9).

    Pada Rapat Gabungan nanti, pihaknya akan mempertanyakan sumber kenaikan pendapatan pada APBD 2023. Sebab, saat ini tidak ada sektor pendapatan baru yang digali Pemkot Cilegon.

    “Kita harus melakukan kajian dulu, kita pertanyakan kenaikan pendapatan. Bisa jadi dari investasi yang besar, ada BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), tapi nanti kita tanyakan,” ujarnya.

    Politisi Partai Golkar ini mengatakan, saat ini, dalam dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan 2023 baru secara umum saja terkait kenaikan pendapatan. “Begitu juga dengan belanja kenapa turun, nanti akan kita tanyakan,” ujarnya.

    Dibagian lain, Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD Cilegon Dana Sujaksani mengatakan, kenaikan pendapatan pada APBD Perubahan 2023 masih seputar pada optimalisasi potensi pajak daerah. Potensi pendapatan yang sudah ada, akan dimaksimalkan.

    “Tetap dari pajak daerah, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), BPHTB. Target pendapatan daerah perubahan ini naik sebesar 56,59 miliar, dari target pendapatan daerah reguler sebesar 1,98 triliun,” tuturnya.

    Sementara itu, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta mengatakan, pada APBD Perubahan 2023, proyeksi indikator makro perubahan Kota Cilegon tahun anggaran 2023 yang terdiri dari laju pertumbuhan ekonomi atau LPE dengan target indikator perubahan sebesar 4,6 – 4,68 persen atau menyesuaikan dari target indikator reguler yang sebesar 4,91 persen. Tingkat kemiskinan dengan target indikator perubahan sebesar 3,43 persen atau masih sama dengan target indikator reguler.

    “Tingkat pengangguran terbuka dengan target indikator perubahan sebesar 8,1 persen, menyesuaikan dari target indikator reguler yang sebesar 9,41 persen. Indeks Pembangunan Manusia dengan target indikator perubahan sebesar 74,00 poin menyesuaikan 6 dari target indikator reguler yang sebesar 73,65 poin.
    Indeks gini dengan target indikator perubahan sebesar 0,318 poin menyesuaikan dari target indicator reguler yang sebesar 0,367 poin,” terangnya.

    Dikatakan Sanuji, guna mendukung seluruh arah kebijakan perubahan yang dibahas sebelumnya, maka pada sektor pendapatan daerah Kota Cilegon ditargetkan penerimaan pada perubahan sebesar Rp 2,03 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 966,2 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp 1,07 triliun.

    “Target pendapatan daerah pada APBD perubahan ini naik sebesar 56,59 milyar dari target pendapatan daerah reguler yang sebesar 1,98 triliun,” tuturnya.

    Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memaparkan, pada sektor belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 2,35 triliun, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 1,97 triliun, belanja modal sebesar Rp 365,8 miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp 9,4 miliar. “Alokasi belanja daerah pada APBD Perubahan ini turun sebesar 740,26 miliar dari alokasi belanja daerah reguler yang sebesar 2,39 triliun,” tuturnya.

    Kemudian Sanuji menerangkan, dalam penerimaan pembiayaan, diproyeksikan sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa tahun sebelumnya pada APBD Perubahan sebesar Rp 321,89 miliar. Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah perubahan ini turun sebesar Rp 96,85 miliar dari proyeksi penerimaan pembiayaan daerah reguler yang sebesar Rp 418,73 miliar.

    “Sedangkan dalam pos pengeluaran pembiayaan perubahan direncanakan sebesar 7 milyar yang dialokasikan untuk penyertaan modal daerah dan pemberian pinjaman daerah. Proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah perubahan ini tidak berubah dari proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah reguler,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Pejabat Diharap Komitmen dan Profesional

    Pejabat Diharap Komitmen dan Profesional

    CILEGON, BANPOS – Menanggapi mundurnya Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilegon Juhdi Sayyidi sejak bulan Mei lalu, DPRD Cilegon meminta agar kedepannya penempatan jabatan harus orang yang komitmen dan profesional. Alasan pengunduran diri yaitu faktor keluarga dan seringkali menurunnya kesehatan selama menjalankan tugas di Manajemen RSUD Cilegon.

    Juhdi sendiri seharusnya menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di RSUD Cilegon untuk proyek prioritas pembangunan gedung 5 lantai RSUD Cilegon, yang hingga bulan Agustus ini belum berjalan pelaksanaannya.

    Informasi yang beredar, akibat mundurnya Kepala Bagian Umum RSUD Cilegon itu, membuat proyek tersebut juga sempat tersendat beberapa saat.

    Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cilegon Joko Purwanto membenarkan jika Juhdi Sayyidi mengundurkan diri.

    “Sudah lama mengundurkan dirinya, ada surat pengunduran dirinya,” kata, Senin (13/8).

    Dikatakan Joko, surat pengunduran diri dari jabatan tersebut, sudah disetujui oleh pihaknya dan Walikota Cilegon Helldy Agustian selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. Saat ini, Juhdi ditempatkan sebagai pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

    “Pada dasarnya kita setujui (Pengunduran Diri). Ditempatkan di Damkar (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) sebagai Perencana dan Evaluasi Kelas Jabatan 7,” tuturnya.

    Kemudian, Joko menyebut jika sebelumnya juga ada pejabat yang mundur dari jabatannya dan bahkan mundur dari Pegawai Negeri Sipil yakni Mantan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Achmad Mugni.

    Sementara, sebagai pengganti posisi Juhdi ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Cilegon yakni Imanudin.

    Disinggung terkait pengunduran diri Juhdi berkaitan dengan adanya proyek pembangunan Gedung RSUD Cilegon 5 lantai, Joko enggan menanggapinya. Sementara itu, saat dihubungi melalui sambungan telepon belum ada tanggapan dari Juhdi.

    Menyikapi hal itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cilegon Hasbudin meminta Walikota Cilegon Helldy Agustian agar menempatkan pejabat yang mempunyai profesionalisme dan komitmen tinggi.

    “Kalau orang profesional tidak punya komitmen tidak ada artinya. Tapi kalau orang punya komitmen, tapi tidak profesional itu bisa belajar, bisa bertanya. Lebih bagus orang yang profesional di bidangnya ditambah punya komitmen, jangan sampai mengundurkan diri itu tadi,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cilegon ini menyoroti agar penempatan pegawai harus benar-benar selektif, apalagi di RSUD Cilegon menyangkut pelayanan dasar.

    “Adanya gagal lelang proyek RSUD, laksanakan sesuai aturan. Sampai mau ketemu APBD Perubahan, reguler belum dilaksanakan. Ujung-ujungnya di akhir tahun lagi dikebut,” ujarnya.

    Kemudian Hasbudin juga menyoroti, pelaksanaan APBD agar di awal tahun. Paling tidak, April juga berjalan program prioritas bisa berjalan. “Saya nggak pernah urusan proyeknya siapa saja, tapi saya sebagai anggota dewan prihatin,” paparnya.

    Terpisah, Anggota DPRD Cilegon Baihaki Sulaiman juga menyoroti terkait pengunduran diri pejabat di RSUD Cilegon.

    “ASN (Aparatur Sipil Negara) kan profesional, hadir di situ sebagai sumpah, kenapa tidak mundur sekalian dari ASN-nya. Ini Gedung RSUD Cilegon 5 lantai masuk RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), saya kira harus tuntas di tahun 2023 ini,” tegasnya.

    Dikatakan Baihaki, adanya kasus gagal lelang dalam proyek RSUD Cilegon dinilai hal yang biasa dan sudah terjadi di beberapa proyek. “Kalau gagal lelang hal biasa, kalau ASN mundur dari jabatannya ini fenomena baru,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Terlalu Lama Kosong, Jabatan Direktur RSUD Cilegon Disorot

    Terlalu Lama Kosong, Jabatan Direktur RSUD Cilegon Disorot

    CILEGON, BANPOS – Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon sampai saat ini belum diisi pejabat definitif. Jabatan yang tergolong cukup lama kosong itu saat ini diisi oleh pelaksana tugas (plt).

    Saat ini pula, Pemerintah Kota Cilegon sedang mempersiapkan tahapan untuk melakukan seleksi terbuka atau open bidding untuk 9 jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama. Salah satu diantaranya open bidding jabatan direktur RSUD.
    Mengenai open bidding direktur RSUD, Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon, Masduki buka suara.

    Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, meminta terutama dalam seleksi pengisian direktur RSUD ini, Panitia Seleksi (Pansel) yang ditunjuk Pemkot Cilegon dapat konsen dan serius. Karena RSUD sangat berkaitan dengan pelayanan dasar ke masyarakat.

    “Menurut saya itu sangat (perlu konsentrasi) karena itu menyangkut dengan pelayanan dasar. Jadi perlu serius untuk mengisi itu,” ujar Masduki, Minggu (25/6).

    Masduki menegaskan, pengisian jabatan direktur RSUD diseriusi Pansel karena turut berkaitan dengan rencana pemerintah membangun RSUD lima lantai yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon 2021-2026.

    Ia khawatir, jika pengisian direktur RSUD tidak benar-benar diseriusi dan menetapkan cepat pejabat definitif, pembangunan lima lantai terancam terealisasi. Padahal pembangunan RSUD lima lantai telah dianggarkan.

    “Bicara Pembangunan 5 lantai itu masuk di RPJMD. Dan itu (di awal penyusunan RPJMD) didebatkan di rapat gabungan,” ujarnya.

    “Sekarang di DPRD sudah oke, Badan Anggaran sudah oke, sekarang tinggal diterjemahkan dengan SDM yang mumpuni. Otomatis segera ditetapkan, jangan di-Plt-kan. Karena nilai-(anggaran)-nya bukan kecil, nilainya besar dan ini berhubungan dengan pelayanan dasar,” tambahnya.

    Masduki menyatakan, memang pengisian direktur RSUD terbilang berbeda dengan jabatan yang lain karena terdapat kriteria-kriteria khusus. Kemudian diketahui juga setiap open bidding jabatan dirut RSUD yang lalu minim peminat. Karena minim dan syarat minimal pendaftar tidak terpenuhi, proses seleksi tidak dilanjutkan.

    Maka dari itu, pihaknya sebagai mitra eksekutif meminta agar Pansel benar-benar konsen.

    Sekretaris DPD PAN Cilegon ini berharap, jika nanti ada yang menduduki direktur RSUD bisa datang dari pejabat di internal Pemkot Cilegon karena dinilai telah mengetahui kultur masyarakat Cilegon. Meski memang lelang jabatan diterapkan terbuka.

    “Syukur-syukur didapatkan dari internal, karena secara kultur budayanya, dia tidak adaptasi panjang lagi. Karena kalau ada orang yang baru, mereka mempelajari lagi, akan lama lagi. Kalau ada internal, secara kriteria masuk, segera saja itu. Yang penting prosedurnya ditempuh,” terangnya.

    Hal yang sama juga disampaikan Masduki terkait pengisian 8 jabatan Kepala OPD yang lain. Harapannya, Pansel dapat melakukan seleksi secara profesional dan transparan.

    Karena, sebentar lagi masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta akan berakhir. Seiring itu juga target RPJMD harus selesai. Maka dari itu diperlukan kepala OPD yang berkualitas. Pejabat yang nanti mengisi posisi jabatan kepala OPD haruslah profesional dan mumpuni.

    “Target RPJMD yang kita buat, itu kan butuh perangkat yang berkualitas. (Kepala OPD yang ikut seleksi) bukan asal comot atau dasar suka atau tidak suka,” tandasnya.(LUK/PBN)

  •  Belanja 2021 Pemkot Cilegon Masih Jadi Pekerjaan Rumah

     Belanja 2021 Pemkot Cilegon Masih Jadi Pekerjaan Rumah

     

    CILEGON, BANPOS – Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Cilegon 2021 kepada DPRD Kota Cilegon, di laksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, Senin (28/3).

    Dalam rapat paripurna tersebut, terungkap realisasi pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon tahun anggaran 2021 tidak mencapai target. Diketahui target pendapatan daerah tahun anggaran 2021 adalah senilai Rp1,860 triliun namun hanya tercapai Rp1,780 triliun. 

    Walikota Cilegon Helldy Agustian menyatakan, tahun 2021 merupakan tahun transisi dari RPJMD 2016-2021 ke periode RPJM Kota Cilegon periode 2021-2026. Berbagai kebijakan tertuang dalam RPJMD Kota Cilegon tahun 2021-2026 dalam mewujudkan program prioritas pembangunan daerah sebagai turunan dari janji politis kepala daerah terpilih periode 2021-2024. 

    “Walaupun dokumen RPJMD mengalami peralihan periode, namun esensi pembangunan Kota Cilegon masih tetap mengacu pada dokumen RPJPD Kota Cilegon tahun 2005-2025 dan beberapa program merupakan kelanjutan dari RPJMD sebelumnya,” katanya.

    Kemudian, Helldy mengatakan fokus pembangunan RPJMD 2021-2026 adalah terkait dengan peningkatan akuntabilitas pemerintahan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

    Ada juga berbagai aspek pemenuhan sarana dan prasarana publik yang memadai demi menunjang aktivitas sosial-ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Cilegon.

    Kemudian, pada aspek capaian pembangunan makro Kota Cilegon, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon tahun 2021 meningkat cukup signifikan dari 73,05 menjadi 73,35. IPM Kota Cilegon merupakan yang ke-3 tertinggi di Provinsi Banten. Sedangkan dari sisi persentase peningkatan IPM, Kota Cilegon adalah yang tertinggi ke-2 setelah Kabupaten Tangerang.

    “Salah satu penyumbang terbesar peningkatan IPM Kota Cilegon adalah peningkatan rata-rata lama sekolah yang berhasil meningkat secara signifikan dari 9,87 tahun menjadi 10,08 tahun di 2021,” ujarnya.

    “Capaian ini merupakan indikasi bahwa ekosistem pendidikan dan cakupan layanan pendidikan di Kota Cilegon semakin membaik,” sambungnya.

    Helldy menambahkan, pada 2021 Pemkot Cilegon telah mengoperasikan 4 SMPN baru, peningkatan penghasilan guru honorer, pemberian beasiswa full sarjana, dan lain sebagainya pada sektor pendidikan. Pada aspek pertumbuhan ekonomi, dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, nilai produksi barang dan jasa (PDRB) Kota Cilegon di sepanjang tahun 2021 mampu tumbuh siginifikan sebesar 4,81 persen.

    Lebih lanjut, capaian laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Cilegon lebih tinggi dibandingkan (LPE) Provinsi Banten maupun nasional. Kota Cilegon adalah kota dengan PDRB tertinggi ke-tiga di Provinsi Banten. Bahkan jika melihat PDRB per-kapita, Kota Cilegon berada di peringkat pertama di Provinsi Banten dan peringkat ke-4 di Indonesia.

    “Nilai PDRB kita sangat besar dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit. Kondisi ini merupakan peluang dan harus kita sikapi secara positif untuk mewujudkan penumbuhan perekonomian dan keberdayaan masyarakat Kota Cilegon di berbagai sektor lapangan usaha,” tuturnya.

    Mantan Kepala Cabang Toyota Cilegon ini mengatakan, Kota Cilegon juga berhasil mencapai laju pertumbuhan investasi sebesar 8,41 persen dengan total realisasi investasi sebanyak sekitar Rp17,8 triliun di sepanjang tahun 2021. Realisasi investasi di Kota Cilegonilegon merupakan yang terbesar se-provinsi Banten, dan peringkat ke-9 nasional. 

    “Patut kita banggakan pula bahwa Kota Cilegon mendapatkan penghargaan dari kepala badan koordinasi penanaman modal atas capaian realisasi investasi Kota Cilegon di tahun 2021,” pungkasnya.

    Menurutnya, tingginya nilai investasi di Kota Cilegon tentu saja merupakan peluang yang harus ditangkap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta menurunkan tingkat pengangguran di Kota Cilegon. Terkait ketenagakerjaan, tingkat pengangguran juga mengalami penurunan sebesar 2,56 persen, yaitu dari 12,69 persen menjadi 10,13 persen di tahun 2021. 

    Kemudian, akibat pandemi Covid-19 di 2020 lalu, sudah jauh membaik di tahun 2021, di mana sektor-sektor produksi sudah mulai beradaptasi terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Di sepanjang 2021, berbagai pendekatan untuk perluasan lapangan pekerjaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas  usaha mikro dan kecil. Kemudian, pelatihan tenaga kerja, kerjasama pemagangan tenaga kerja atau vocational, dan program-program pembangunan lainnya terkait dengan pemberdayaan.

    Dikatakan Helldy, beralih pada gambaran pengelolaan keuangan daerah pada komponen pendapatan, secara keseluruhan realisasi pendapatan Kota Cilegon pada 2021 adalah sebesar 95,78 persen. Realisasi pendapatan Kota Cilegon tahun 2021 tercapai sebesar Rp 1,78  triliun  dari target Rp 1,86  triliun, atau kurang sekitar Rp 80 miliar. “Kinerja pendapatan daerah pada tahun 2021 disumbang dari capaian komponen pendapatan daerah, salah satunya dari pendapatan asli daerah dengan realisasi Rp 630,93 milyar dari target sebesar Rp 733,87 milyar atau 85,97 persen,” terangnya.

    Lebih jauh, Helldy mengungkapkan Pemkot Cilegon melaksanakan 39 urusan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan fungsi penunjang pemerintahan. Pelaksanaan urusan pemerintahan dituangkan ke dalam RKPD Kota Cilegon tahun 2021 yang terdiri dari 118 nomenklatur program, 231 nomenklatur kegiatan, dan 634 nomenklatur sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 36 OPD beserta 105 sub unit perangkat daerah. Capaian realisasi total belanja pada APBD tahun 2021 memang hanya sebesar 75,13 persen, yaitu dari rencana sebesar Rp 2,2 triliun hanya terealisasi sebesar Rp 1,65 triliun, atau tidak terserap sekitar Rp 540 miliar. 

    “Meskipun demikian, secara pencapaian kinerja outcome maupun output, kinerja pembangunan cukup baik dengan rata-rata akumulasi capaian kinerja output sub kegiatan sebesar 88,23 persen, dan rata-rata capaian indikator program di atas 100 persen,” urainya.

    Dikatakan Helldy, tidak tercapainya realisasi belanja, terjadi karena belum tercapainya penyelesaian pembayaran lahan Jalan Lingkar Utara, dan adanya pembayaran pekerjaan yang melewati akhir tahun anggaran, sehingga dibayarkan pada awal tahun 2022. Di lain sisi, adanya berbagai efisiensi belanja operasional juga turut menyumbang selisih pencapaian belanja di 2021. “Kinerja belanja pada tahun 2021 kami akui masih menjadi pekerjaan rumah untuk bisa dioptimalkan lagi ke depannya,” katanya.

    Tidak tercapainya realisasi belanja, kata Helldy, terjadi karena belum tercapainya penyelesaian pembayaran lahan Jalan Lingkar Utara (JLU), dan adanya pembayaran pekerjaan yang melewati akhir tahun anggaran, sehingga dibayarkan pada awal tahun 2022. 

    Sementara itu, di sisi lain, adanya berbagai efisiensi belanja operasional juga turut menyumbang selisih pencapaian belanja di 2021. “Kinerja belanja pada tahun 2021 kami akui masih menjadi pekerjaan rumah untuk bisa dioptimalkan lagi ke depannya,” pungkasnya.

    Ditempat yang sama, Pimpinan Rapat Paripuna DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik mengatakan, nanti akan ada pemandangan umum Fraksi DPRD Kota Cilegon, kemudian dibentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas LKPJ Walikota Cilegon 2021. “Nanti ada ranah panitia khusus yang akan membahas, kita juga minta pendapat Tim Pakar Pimpinan DPRD Kota Cilegon, nanti akan ada rekomendasi buat Walikota,” katanya.

    Kemudian dikatakan Hasbi, pihaknya juga belum membaca LKPJ Walikota 2021 secara lengkap, namun adanya pendapatan yang tak tercapai dan belanja yang tidak maksimal, harus menjadi bahan evaluasi eksekutif. Capaian realisasi total belanja pada apbd tahun 2021 memang hanya sebesar 75,13 persen, yaitu dari rencana sebesar Rp 2,2 triliun hanya terealisasi sebesar Rp 1,65 triliun, atau tidak terserap sekitar Rp 540 miliar. 

    “Meskipun demikian, secara pencapaian kinerja outcome maupun output, kinerja pembangunan cukup baik dengan rata-rata akumulasi capaian kinerja output sub kegiatan sebesar 88,23 persen, dan rata-rata capaian indikator program di atas 100 persen,” tuturnya.

    “Nanti ada ranah panitia khusus yang akan membahas, kita juga minta pendapat Tim Pakar Pimpinan DPRD Kota Cilegon, nanti akan ada rekomendasi buat Walikota,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • DPRD Minta Disnaker Jemput Bola ke Industri

    DPRD Minta Disnaker Jemput Bola ke Industri

    CILEGON, BANPOS – Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon, Faturohmi, meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon untuk jemput bola ke industry terkait penyerapan tenaga kerja yang ada di Kota Cilegon. Pasalnya tahun ini ada beberapa investasi besar masuk ke Kota Cilegon.

    “Sekarang meskipun menurut data dari BPS itu menurun, tetapi saya kira pemerintah daerah ini tidak boleh lengah terkait dengan masih tingginya angka pengangguran diatas 10 persen,” kata Faturohmi, kepada BANPOS, Kamis (24/3).

    Politisi Partai Gerindra Kota Cilegon ini juga menyebut, upaya Pemkot Cilegon menekan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih belum maksimal. Oleh karena itu, ia kembali mengingatkan Pemkot Cilegon untuk merealisasikan program-program yang telah dicanangkan.

    “Tentu kita lihat masih belum maksimal, upaya-upaya pemerintah ini perlu kami ingatkan. Tentu kami juga ingin melihat realisasi dari program-program Dinas Tenaga Kerja dan beberapa OPD yang berkaitan,” tuturnya.

    Selain itu, Faturohmi mendesak Pemkot Cilegon melalui Disnaker Kota Cilegon untuk membangun komunikasi dengan sejumlah perusahaan yang sedang atau memulai tahap pembangunan. Tak hanya soal pengangguran, pihaknya juga menyoroti angka kemiskinan di Kota Cilegon yang harus ditekan.

    “Yang terus kita lakukan kajian di internal kami berkaitan dengan masih belum menurunnya angka kemiskinan di Kota Cilegon, artinya ini harus berbanding lurus, menurunnya angka pengangguran tentu harus sejalan dengan turunnya angka kemiskinan. Nah ini berkaitan erat sekali dengan program-program yang dicanangkan oleh Walikota Cilegon, makanya kita ingin program tersebut betul – betul direalisasikan tidak hanya berwacana tetapi betul-betul itu di implementasikan melalui OPD-OPD terkait,” terangnya. (LUK/RUL)

  • Wakil Ketua DPRD Luncurkan Buku Refleksi Perjalanan Hidup

    Wakil Ketua DPRD Luncurkan Buku Refleksi Perjalanan Hidup

    CILEGON, BANPOS – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon Nurrotul Uyun meluncurkan buku pertamanya berjudul ‘Catatan Uyun Wanita Kota Baja’, Selasa (15/3).

    Saat ditemui di ruang kerjanya, Uyun mengungkapkan sebenarnya sudah lama berkeinginan membuat sebuah buku namun karena padatnya sebagai wakil rakyat baru sekarang bisa terwujud.

    “Terus terang keinginan menulis dan menjadikan sebuah buku sudah ada sejak lama karena dalam persepsi saya menulis buku seperti kita memiliki kanvas ide, fikiran dan sejarah kita. Namun karena padatnya aktivitas terutama sejak menjadi pejabat publik seperti tidak memiliki waktu untuk menulis,” kata Uyun, Selasa (15/3).

    “Waktu saya dikejar dengan segudang kegiatan yang menyebabkan impian saya untuk memiliki buku tertunda beberapa tahun dan baru tahun 2022 bisa direalisasikan,” sambungnya.

    Dikatakan Uyun ada beberapa alasan mengapa dirinya bertekad menulis buku, salah satunya adalah ingin dimasa mendatang orang bisa membaca pemikiran dan sejarah tentangnya.

    “Paling tidak untuk anak – anak saya agar mereka tahu tentang ibunya dalam perspektif lain, yaitu tulisan. Akhirnya saya berazzam (bertekad) dalam diri saya harus menulis buku, sesibuk apapun dan semalas apapun. Dan setelah selama setahun komitmen itu akhirnya mimpi menulis buku terwujud, tentu saja atas izin Allah SWT karena tanpanya sulit sekali bisa menulis buku yang ada saat ini,” terangnya.

    “Buku sederhana Catatan Uyun Wanita Kota Baja ini bagi saya membutuhkan perjuangan yang tidak kalah heroiknya dengan kegiatan politik. Berbagai cara saya lakukan untuk bisa menulis karena tidak bisa meluangkan waktu secara khusus maka tulisan ini saya garap dalam berbagai kesempatan, terkadang di kendaraan menuju kantor, terkadang tengah malam dan terkadang usai Shalat Subuh,” ungkapnya.

    Kemudian Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon ini mengungkapkan buku ini sebenarnya lebih kepada cerita tentang perjalanan hidupnya. Mulai dari napak tilas masa kuliah, tentang cita – cita impian, menjadi guru sampai menjadi seorang anggota parlemen di DPRD Kota Cilegon, kota yang dikenal dengan sebutan kota baja. “Itulah mengapa saya memberi judul buku pertama ini Catatan Uyun Wanita Kota Baja,” ujarnya.

    “Dengan tekad dan berupaya keras menulis ditengah aktivitas, saya sebagai pejabat publik, ibu rumah tangga sekaligus istri, saya bersyukur akhirnya sebagian serpihan sejarah hidup saya bisa saya kumpulkan dalam sebuah buku,” tuturnya.

    “Tentu saja masih banyak serpihan sejarah hidup saya selama ini yang belum terangkum dalam buku ini. Namun demikian, buku ini paling tidak sudah merangkai garis besar sejarah hidup pribadi saya,” ungkapnya.

    Semoga dengan buku ini dirinya bisa melakukan refleksi perjalanan hidup selama ini, baik tentang keluarga, pendidikan, politik, kemasyarakatan dan lain sebagainya.

    “Melalui ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada suami, anak – anak, orang tua dan keluarga besar saya yang telah memberikan support penuh kepada aktivitas dan karir politik saya, semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberkahi hidup kita,” katanya.

    Uyun juga menyampaikan terima kasih kepada kader, simpatisan dan relawan PKS dan relawan pribadinya. “Semoga apa yang kita lakukan selama ini memiliki manfaat bagi masyarakat dan selalu mendapat jalan keluar terbaik pada setiap persoalan yang kita hadapi,” ujarnya.

    “Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua DPW PKS (GR Sumedi), Ketua Fraksi PKS DPR RI Ustadz Jazuli Juwaini, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta, Ketua DPD Kota Cilegon dan pengurus serta semua yang selama ini memberikan support kepada saya. Saya ucapkan selamat membaca buku sederhana ini, semoga bisa mengambil hikmah apa yang ada dalam buku ini,” tutupnya.

    Diketahui buku tersebut saat ini sudah dicetak 100 eksemplar, memiliki 140 halaman dan memiliki 27 judul.

    (LUK/RUL)

  • Dugaan Korupsi BPRS CM Dituding Libatkan Oknum Anggota DPRD Cilegon

    Dugaan Korupsi BPRS CM Dituding Libatkan Oknum Anggota DPRD Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Upaya Kejaksaaan Negeri (Kejari) Cilegon mengungkap dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS CM) tahun 2017-2021, mendapat banyak dukungan. Kejari diminta untuk mengusut kasus itu hingga tuntas tanpa pandang bulu.

    Salah satu dukungan datang dari anggota Komisi III DPRD Kota Cilegon Edison Sitorus. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mendesak agar orang-orang yang ikut terlibat bisa diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Peraturan harus dijalankan, jangan pandang bulu. Mau itu (Anggota) dewan, mau itu pegawai BPRS, ya harus diusut. Dengan dia menandatangani kredit itu, ada konsekuensi ketika dia tidak melakukan kewajibannya,” ujar Edison kepada BANPOS saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (15/2).

    Menurutnya, kasus di BPRS CM merupakan dari adanya sejumlah transaksi pinjam-meminjam yang mekanismenya tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Masalah menjadi lebih besar ketika kesepakatan soal pembayaran dilanggar karena adanya penundaan pembayaran yang menyebabkan kredit macet.

    “Ketika dia delay (menunda) bayar, ada konsekuensinya dan kita harus mendorong seperti itu (Penegakan hukum). Jadi jangan pandang bulu, kan sebenarnya (anggota) dewan-dewan terdahulu juga banyak yang terlibat disana,” ungkapnya.

    Ia pun merasa aneh lantaran kredit macetnya mencapai 42 persen dari total aset yang dimiliki oleh BUMD milik Pemkot Cilegon itu.

    “Kredit macetnya sampai 40 persen atau Rp44 miliar dari aset yang dimiliki oleh BPRS sendiri yaitu Rp105 miliar, makanya saya aneh itu,” akunya.

    Dengan adanya pengusutan dan berbagai penyitaan yang dilakukan Kejari Cilegon, ia berharap kedepan BPRS CM bisa jauh lebih baik lagi dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Cilegon. Karena, perushaaan pelat merah itu berjalan menggunakan uang rakyat Cilegon yang seharusnya tidak dipermainkan untuk kepentingan oknum-oknum tertentu.

    “Itu namanya penggelapan, pinjem nggak bayar itu namanya penggelapan. Mereka punya uang tapi niatan bayar ngga ada ngga mau. Itu saya rasa harus ditegakkan harus dijalankan itu peraturan jangan pandang bulu. Kalau tidak membayar ada konsekuensi diambil hartanya,” terangnya.

    Anggota DPRD Kota Cilegon ini mendukung Kejari Cilegon agar mengusut sampai tuntas kasus yang ada di BUMD milik Pemkot Cilegon ini.

    “Kejaksaan sudah benar, saya setuju banget karena apa, untuk mempertanggungjawabkan di dunia daripada dia mempertanggungjawabkan di akhirat,” tandasnya.

    Diketahui, kasus ini bermula dari adanya pembiayaan bermasalah dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkot Cilegon ini menyusul besarnya Non Performing Financing (NPF) atau kredit macetnya mencapai Rp44 miliar.

    Kemudian, penyidik Kejari Cilegon menggeledah kantor BPRS-CM yang berlokasi di komplek perkantoran Sukmajaya, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Kamis (6/1) silam. Penggeledahan tersebut dalam rangka pengusutan kasus dugaan korupsi di BUMD milik Pemkot Cilegon ini. Hasil penggeledahan ditemukan benda (barang) atau dokumen yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, dan terhadap benda atau barang atau dokumen dilakukan penyitaan sebagaimana Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Kasus dugaan korupsi ini telah masuk di tahap penyidikan. Kejari belum memastikan berapa kerugian negara dalam perkara tersebut. Hingga saat ini Kejari Cilegon juga belum menetapkan tersangka terkait dengan kasus tersebut.

    Diberitakan sebelumnya, pasca adanya penyitaan sejumlah aset milik Manager Marketing Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS CM) berinisial TT oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon. Korps Adhyaksa kini akan kembali memburu aset – aset milik pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon ini yang ada kaitannya dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pemberian fasilitas BPRS CM tahun 2017 – 2021.

    Diketahui aset-aset yang disita oleh Kejari Cilegon pada Kamis (10/2) lalu yaitu barang bergerak dan tidak bergerak yang terdiri dari delapan bidang tanah dan bangunan yang berada di Kota Cilegon, satu unit tanah yang berada di Kabupaten Pandeglang, tiga unit mobil dan empat unit motor.

    Kepala Seksi Intelijen Kejari Cilegon Atik Ariyosa membenarkan barang yang disita Kejari beberapa waktu lalu merupakan milik Manajer Marketing PT BPRS CM. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan penelusuran terhadap aset-aset para pejabat BPRS CM yang lain terkait tindak pidana tersebut.

    “Bahwa aset tersebut milik Manajer Marketing BPRS CM dan keluarga yang bersangkutan,” kata Ari sapaan akrabnya kepada awak media saat ditemui di kantornya, Senin (14/2).

    (LUK/ENK)