TANGERANG, BANPOS – Perseteruan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang dengan tokoh nasional Said Didu memasuki babak baru. Apdesi siap mencabut laporannya ke polisi jika Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010 tersebut bersedia membuka ruang dialog.
Demikian disampaikan Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang Maskota kepada wartawan usai sharing dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail di Gedung Dewan, Tigaraksa, Selasa (19/11/2024).
“Kami siap membuka dialog dengan Pak Said Didu. Jika hasilnya positif bagi masyarakat Kabupaten Tangerang, kami juga siap mencabut laporan ke polisi,” kata Maskota.
Maskota datang ke Gedung Dewan didampingi Ketua DPP Apdesi Surta Wijaya, Kepala Desa (Kades) Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Arsin, Kades Kampung Melayu Barat Kecamatan Teluknaga, Subur Maryono dan tokoh pemuda pantai utara (Pantura) Tangerang, Munawar Huda.
Sharing ke dewan yang disusul dengan konfrensi pers tersebut digelar bersamaan dengan dimulainya pemeriksaan Said Didu oleh penyidik Polres Kota Tangerang.
Kepada wartawan, Maskota mengungkapkan alasan melaporkan Said Didu ke polisi. Menurut Kades Blimbing, Kecamatan Kosambi ini, laporan dilayangkan lantaran pihaknya dituding terlibat pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kosambi (PIK) 2.
Selain itu, Said Didu, kata Maskota, melalui media sosial (Medsos) juga menuding Kades telah memaksa warga menjual tanah kepada pengembang dan menggusur warga dengan semena-mena dengan cara yang tidak manusiawi.
“Tuduhan Said Didu lewat Medsos membuat para Kades kehilangan martabat. Tuduhannya tidak punya dasar dan bukti yang kuat, sebaliknya malah menimbulkan perpecahan dan kegaduhan di masyarakat,” katanya.
Maskota juga membantah tudingan Said Didu terkait para Kades di Tangerang Utara sebagai beking PIK 2. Padahal, apa yang dilakukan Kades tak lebih sebagai unit pemerintahan terkecil yang memberikan pelayanan kepada siapapun.
“Soal jual beli kami tidak tahu menahu. Itu urusan warga yang menjual tanah kepada pengembang yang membeli,” imbuhnya.
Terkait laporan Apdesi ke polisi, Maskota menyebut tidak ada kaitannya dengan PIK 2. Apdesi melaporkan Said Didu, menurut Maskota, karena adanya keresahan di masyarakat dan sejumlah Kades yang merasa difitnah.
“Kami hanya minta keadilan,” katanya seraya kembali mengaku siap membuka dialog dengan Said Didu.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Apdesi Surta Wijaya menyayangkan terjadinya perseteruan antara Apdesi dengan Said Didu. Dia khawatir, perseteruan ini akan berimbas pada proyek PIK 2.
“Yang kami khawatirkan bukan pengembangnya, melainkan ratusan ribu orang yang bekerja di PIK 2. Baik warga Pantura maupun warga di luar Tangerang. Jika ini terjadi maka mejadi kerugian bagi kita semua,” imbuhnya.
Surta menyebut masyarakat telah merasakan manfaat dari keberadaan PIK 2 di utara Tangerang, seperti terbukanya lapangan pekerjaan dan infrastruktur yang relatif baik serta berkembang.
“Kami berharap Apdesi dan Pak Said Didu mengedepankan dialog agar kita tahu dimana kekuranganya. Kami juga minta masukan harus bagaimana. Bukan membuat konten di Medsos hingga terjadi banyak penafsiran. Kami menghormati Pak Said Didu sebagai tokoh nasional,” papar Surta.
Sementara itu, tokoh pemuda Pantura Tangerang Munawar Huda mengaku siap menjadi mediator kedua belah pihak. Menurut lelaki yang akrab dipanggil Wawan ini, perseteruan Apdesi dengan Said Didu akan merusak kondusifitas dan menimbulkan rasa saling curiga di masyarakat.
“Mari mediasi, saya siap menjadi mediator,” katanya.
Kesiapan menjadi mediator juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail. Sebagai Wakil rakyat, Kholid mengaku merasakan keresahan dan kebingungan masyarakat dengan konten Said Didu di Medsos.
“Jadi sangat tidak bijaksana jika polemik ini terus dibiarkan berkembang,” katanya.
Menurut Kholid, kawasan utara Tangerang masih membutuhkan investasi untuk pengembangan daerah. Keberadaan investor juga membantu Pemkab Tangerang dari sektor pajak dan retribusi.
Menurutnya, investor yang masuk ke kawasan Pantura Tangerang, memiliki potensi besar meningkatkan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga setempat.
“Investor di Pantura bukan cuma PIK 2, ada beberapa investor lainnya. Jangan sampai masalah ini membuat investor lainnya takut dan hengkang. Pantura Tangerang sangat menbutuhkan invesor untuk pembangunan,” tandasnya.(Odi)
