BANTEN POS

Tag: DPRD Kota Cilegon

  • Hari Pertama Kerja, Ketua DPRD Cilegon Sementara Langsung Gaspol

    Hari Pertama Kerja, Ketua DPRD Cilegon Sementara Langsung Gaspol

    CILEGON, BANPOS – Ketua DPRD Kota Cilegon Sementara, Rizki Khairul Ichwan, langsung tancap gas di hari pertamanya bekerja, Kamis (5/9). Politisi Partai Golkar ini langsung ancang-ancang menyiapkan sejumlah agenda. Diantaranya melakukan berbagai persiapan untuk pembentukan fraksi, penyusunan tata tertib dewan dan juga persiapan pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD).

    “Alhamdulillah hari pertama kerja kita hari ini lebih banyak berbicara berkaitan dengan teknis administratif terutama yang diamanahkan ke kita untuk membentuk dan juga menfasilitasi pembentukan fraksi,” kata Rizki ditemui di ruang kerjanya, Kamis (5/9).

    “Dan juga hari ini saya juga ngobrol dengan jajaran yang ada di Setwan terutama kabag-kabag berkaitan dengan teknis nanti untuk penyusunan tatib memfasilitasi pembentukan fraksi dan pembentukan AKD. Jadi hari ini saya lebih banyak ngobrol saja dengan jajaran di dewan,” sambungnya.

    Mengenai pembahasan fraksi, kata Rizki, pihaknya melalui Sekretariat DPRD akan menyurati partai politik. Hal itu berkaitan dengan kewenangan parpol menunjuk ketua dan anggota fraksi masing-masing di DPRD. Ia menyatakan, setelah surat pembentukan fraksi diterima dari partai politik, selanjutnya pihaknya akan membahas AKD.

    “Nanti kita akan menyurati para pimpinan parpol untuk membentuk fraksi. Setelah itu kita akan rapa at masing masing ketua fraksi yang diamanahkan masing masing partai politik baru nanti kita membahas alat kelengkapan dewannya,” tuturnya.

    “Kita kan nanti akan memparipurnakan. Ketika sudah selesai pembentukan fraksi, kita paripurna kan. Mungkin akan sekaligus kan pembentukan pansus tata tertib. Setelah tata tertib beres baru pembentukan AKD,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Rizki mengungkapkan, baik pembentukan fraksi penyusunan tatib dan AKD akan berjalan seiring dengan pembahasan paripurna Ketua dan Wakil Ketua DPRD Cilegon definitif. Hal ini dilakukan cepat agar DPRD bisa berjalan maksimal untuk mengawal dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang ada.

    “Jadi karena kita selain percepatan supaya kita bisa kerja lebih cepat karena kita ada momentum hari ini supaya lembaga legislatif bisa berjalan dengan maksimal. Karena supaya ke depan ini kita lebih enak komposisi dan strukturnya terbentuk. Jadi mungkin kalau di komisi 1 bidang pemerintahan sudah terbentuk, kemudian juga di komisi 2, 3 dan 4. Nah ini kan memudahkan langkah-langkah kita dalam mengawal kebijakan, kemudian dalam proses penyusunan anggaran. Dan juga banyak di fungsi pengawasan,” paparnya.

    Kemudian, Rizki bercerita pada hari pertama kerjanya datang ke kantor sekitar pukul 08.00 WIB. Ia mengaku datang pagi hari seperti kala menjadi staf ahli di DPR RI. Saat datang, Kantor DPRD Cilegon masih sepi dan harus menunggu staf dewan datang.

    “Alhamdulillah tadi. Karena dulu saya di DPR RI jadi staf ahli, masuk jam 08.00 WIB pagi, masing ngikuti. Karena mungkin kemarin ada hajat pelantikan, mungkin lagi pada capek, kami juga belum ada agenda kerja dan datang kesini masih sepi. Karena mungkin saya kepagian. Itu tadi mungkin belum datang orangnya jadi saya nunggu dulu,” tandasnya. (LUK)

  • Ketua DPRD Cilegon Isro Mi’raj Ciptakan Sinergitas Tugas Kedewanan

    Ketua DPRD Cilegon Isro Mi’raj Ciptakan Sinergitas Tugas Kedewanan

    CILEGON, BANPOS – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon Isro Mi’raj didampingi pimpinan dewan yakni Wakil Ketua I Hasbi Sidik dan Wakil Ketua II Nurrotul Uyun mengucapkan terimakasih atas support dan dukungan anggota DPRD kepada pimpinan sehingga tercipta sinergitas yang baik dalam tugas- tugas kedewanan. Penegasan ini disampaikan Isro pada acara Halal Bihalal di Aula DPRD Cilegon, Selasa (16/4).

    Isro yang juga politisi senior Partai Golkar ini juga menyapaikan terimakasih kepada pegawai dan seluruh staf DPRD Cilegon yang telah banyak membantu kelancaran tugas dewan dan pimpinan selama kurun waktu beberapa tahun ini. Ia berharap jalinan tugas ini terus dipertahankan.

    “Selaku ketua dan pimpinan DPRD Cilegon kami menghaturkan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD yang terus mensuport tugas pimpinan dewan dan terus bersinergi terkait tugas kedewanan. Semoga sinergitas ini terus kita terus kita jaga demi mengawal pembangunan Kota Cilegon. Tak lupa pula kami atas nama pimpinan dewan megucapkan terimakasih dan mengapresiasi kepada seluruh pegawai dan staf DPRD Cilegon,” ujar Isro, kemarin.

    Pada kesempatan Halal Bihalal tersebut Isro juga mengajak kepada seluruh anggota DPRD Cilegon untuk terus berupaya menjadikan Lembaga legislative sebagai mitra dan control social kepada pemerintah dan menjadikan DPRD Cilegon sebagai Lembaga yang bisa melayani seluruh aspirasi masyarakat.

    “Pada kesempatan yang sangat baik ini kami atas nama pimpinan DPRD Cilegon mengajak seluruh anggota dewan untuk terus bekerja semaksimal mungkin sebagai wakil rakyat. Jadikan Lembaga legistlatif ini sebagai wahana kemitraan dan control social kepada Pemerintah Kota Cilegon serta sebagai adah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. Mari jadikan momentum Halal Bihalal ini sebagai penyemangat untuk kemajuan pembangunan Kota Cilegon,” terang Isro.

    Hadir pada acara Halal Bihalal ini seluruh anggota DPRD Cilegon, Sekretaris Dewan Heri Mardiana para kepala bagian, para pegawai dan staff dewan.

    Suasana penuh keakraban dan keceriaan mengiringi rangkaian acara Halal Bihalal Pimpinan dan Anggota DPRD CIlegon serta seluruh pegawai dan staff dewan. Acara ditutup dengan ramah tamah dan dilanjutkan srapan pagi bersama. (BAR)

  • Siap Mengabdi Untuk Masyarakat, Yamanan Bawa Permasalahan Permasalahan di Akar Rumput

    Siap Mengabdi Untuk Masyarakat, Yamanan Bawa Permasalahan Permasalahan di Akar Rumput

    CILEGON, BANPOS – Pemilihan Legislatif (Pileg) anggota DPRD Kota Cilegon pada Pemilu 2024 telah usai. Sudah hampir dipastikan 40 caleg terpilih duduk di DPRD Kota Cilegon meski belum diselenggarakan rapat pleno terbuka anggota DPRD Cilegon terpilih oleh KPU Kota Cilegon.

    Dari empat puluh anggota DPRD terpilih, ada sekitar 28 kursi DPRD akan diisi oleh wajah-wajah baru. Satu diantaranya Caleg Dapil II Cilegon-Cibeber dari Partai Golkar, Yamanan.

    Pemuda berusia 23 tahun ini meraih suara terbanyak di Dapil II Cilegon-Cibeber dengan raihan 6.304 suara. Bahkan suaranya menjadi suara terbanyak kedua di Kota Cilegon.

    Saat ditemui BANPOS, Yamanan mengaku sangat bersyukur dengan perolehan suara yang diraihnya. Itu semua berkat dukungan masyarakat yang memilihnya dan kerja tim pemenangan yang solid.

    Yamanan mengaku, dia jika nanti duduk sebagai wakil rakyat akan menjalankan gagasan the meaningful participation atau yang disebutnya partisipasi yang bermakna.

    Dimana, gagasan itu muncul dari salah satu guru besarnya di Universitas Padjajaran, universitas tempat dia mengenyam pendidikan S2 yang tengah dijalaninya saat ini.

    Dari gagasan itu, kata Yamanan, sebagai anggota dewan harus memenuhi tiga hak masyarakat. Dimana aspirasi masyarakat harus didengarkan, dipertimbangkan dan juga aspirasi yang disampaikan harus diberikan penjelasan.

    Prinsipnya, kata Yamanan, kepercayaan yang diberikan masyarakat harus benar-benar dijaga.

    “Ketiga masyarakat punya hak untuk diberikan penjelasan. Kalau misalkan masyarakat memberikan aspirasi, aspirasi itu tidak bisa diwujudkan, masyarakat punya hak untuk mendapat penjelasan,” katanya ditemui di Kalos Cafe, Kota Cilegon, Selasa (26/3).

    “Jadi yang ingin kami lakukan adalah menjaga kepercayaan itu sendiri dengan pemenuhan partisipasi yang bermakna dari masyarakat itu sendiri,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Yamanan mengatakan dengan gagasan itu ketika nanti duduk sebagai wakil rakyat akan berkiprah untuk masyarakat Cilegon. Ada tiga sektor yang akan menjadi konsentrasinya yakni pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

    “Tiga sektor ini lah yang paling banyak mendapat masukan dari masyarakat,” ungkap pria kelahiran 22 November 2000 ini.

    Kemudian Yamanan menerangkan terkait masih adanya permasalahan pendidikan seperti yang ada di wilayah konstituennya di Kelurahan Bagendung.

    Menurutnya, pertumbuhan jumlah penduduk di Bagendung yang pesat tidak dibarengi dengan penambahan fasilitas pendidikan sekolah.

    Sejak ia lahir dan sampai saat ini, Kelurahan Bagendung hanya memiliki dua Sekolah Dasar Negeri (SD Negeri). Kondisi itu tentu haruslah dibenahi.

    “Artinya seiring dengan jumlah penduduk tidak dibarengi dengan jumlah fasilitas pendidikannya. Kalau semisal kan tidak bisa menambah sekolah, minimal ada penambahan jumlah kelas,” terangnya.

    Hal yang sama juga diungkapkan mengenai persoalan kesehatan dan ketenagakerjaan. Di dapilnya, masih banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.

    Kemudian kesehatan juga, kata dia, juga dirasa masyarakat belum merata.

    “Beberapa kali kita menjenguk warga di RS, hasil lab dan rontjen itu tidak diberikan kepada pasien. Padahal hasil pemeriksaan diri pasien, itu hak pasien, hak keluarganya. Tetapi karena dia BPJS terkadang tidak diberikan,” tuturnya.

    Ketiga sektor itu, kata Yamanan akan menjadi konsentrasinya saat nanti duduk di DPRD Cilegon. Permasalahan yang muncul diharapkan dapat dicarikan solusinya.

    “Minimal kita bisa menyuarakan lebih lantang melihat permasalahan yang ada di akar rumput di masyarakat,” ujarnya.

    Yamanan mengaku terdorong untuk terjun ke dunia politik karena ingin mengabdikan diri ke masyarakat. Dengan bergabung dengan Partai Golkar, pengabdian itu dapat dijalankan sebaik-baiknya. (LUK)

  • Saat RDP, Warga Medaksa Cekcok Dengan Anggota DPRD Cilegon

    Saat RDP, Warga Medaksa Cekcok Dengan Anggota DPRD Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Warga Medaksa Sebrang, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon terlibat cekcok dengan anggota DPRD Kota Cilegon, Rabu (27/12).

    Aksi cekcok itu terjadi saat warga Medaksa bersama Komisi I dan Komisi III sedang melakukan rapat dengar pendapat (RDP) persoalan sengketa lahan di lingkungan Medaksa Sebrang.

    Perwakilan Tokoh Masyarakat Medaksa Sebrang, Ali Rusdin mengatakan bahwa warga sempat bersitegang dengan anggota dewan hingga mereka diminta untuk keluar dari ruang rapat.

    “Kita disuruh keluar, mereka (anggota dprd-red) pengennya mereka saja yang berbicara, masyarakatnya selalu dipotong pembicaraannya, tidak dianggap, makanya disuruh keluar,” ungkapnya saat ditemui di DPRD Cilegon, Rabu (27/12).

    Kemudian Ali Rusdin menyampaikan pada saat pembahasan terkait sengketa lahan yang ada di Medaksa. Perwakilan dari bidang aset Pemkot Cilegon menerangkan bahwa tanah yang ditempati warga Medaksa sudah masuk dalam daftar aset Pemkot. “Sedangkan di notulen lahan itu HPL (hak pengelolaan atas tanah-red) sudah diserahkan kepada pusat,” terangnya.

    Pihak Pemkot, kata Ali, mengaku bahwa tanah yang ditempati oleh warga Medaksa dari puluhan tahun itu sudah menjadi aset Pemkot Cilegon. “Mereka mengatakan bahwa tanah itu sudah menjadi aset milik pemkot berdasarkan HPL 1992, sedangkan HPL nomor 9 tahun 2019 atas nama Pelindo 2 belum atas nama pemkot,” tuturnya.

    Secara tegas, warga Medaksa menolak dilakukan pengukuran lahan oleh Pemkot Kota Cilegon. Menurut mereka apabila lahan tersebut diukur, maka warga setempat berpotensi terusir dari lahan yang telah mereka gunakan sejak puluhan tahun. “Kita menolak, saya tidak setuju. Kalo diukur nanti jadi sertifikat pemda, mau jadi apa kita, mau tinggal dimana kita,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Cilegon, Masduki mengatakan insiden yang terjadi merupakan hal wajar. “Yah inilah demokrasi, hebatnya masyarakat hari ini kan begitu, jadi tidak terbungkam lagi untuk mengemukakan pendapat, maka menjadi suatu kewajaran ketika misalkan apa yang posisioningnya apa yang diharapkan itu tidak sesuai dengan harapannya,” ungkapnya.

    Menurut Masduki, apa yang dilakukan oleh anggota DPRD yaitu bagaimana mengurai persoalan yang terjadi di masyarakat. “Bagi saya ini wajar-wajar saja, kami di DPRD dalam konteks ini adalah bagaimana mampu mengurai persoalan benang kusut ini supaya memang menjadi terang-benderang,” ungkapnya.

    Setelah bersitegang, kemudian sejumlah perwakilan dari masyarakat diajak mediasi di ruang Komisi I DPRD Cilegon. Dalam mediasi itu, kata dia, ada beberapa kesimpulan yang bisa dicerna dari apa yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat. “Mereka menyimpulkan kalau diukur selesai dong, perjuangan kita bicara selesai itu dalam arti kata mana bicaranya yang mereka tuntutkan proses pengelolaan hak dari warga ke Pelindo, karena awalnya bukan lahan kosong,” katanya.

    Berdasarkan pernyataan warga, kata dia, lahan yang ditempati warga Medaksa dulunya lahan kosong. Kemudian ditempati oleh warga dari puluhan tahun hingga saat ini.

    Diketahui lahan tersebut merupakan lahan milik Pelindo 2, yang kabarnya telah dijual ke Pemkot Cilegon. Namun ternyata sampai saat ini, lahan tersebut masih milik PT. Pelindo 2 dan bukan aset milik Pemkot Cilegon. Warga meminta ganti rugi apabila lahan tersebut dilakukan proses jual beli dari Pelindo ke Pemkot Cilegon. (LUK)

  • Gak Terima Di-PAW, 4 Anggota Fraksi Berkarya Kota Cilegon Gugat SK Gubernur

    Gak Terima Di-PAW, 4 Anggota Fraksi Berkarya Kota Cilegon Gugat SK Gubernur

    CILEGON, BANPOS – Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 100.1.4/Kep.307-Huk/2023 terkait Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Cilegon dari Partai Berkarya berbuntut panjang. Pasalnya, empat Anggota DPRD itu melalui kuasa hukumnya menggugat SK tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang.

    Falahudin, kuasa hukum empat Anggota DPRD Cilegon dari Partai Berkarya yakni Buhaiti Romli, Sabihis, Dimas Saputra dan Iing Mudzakir mengatakan telah mengajukan gugatan tersebut pada Rabu 6 Desember 2023 lalu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena alasan dasar pengambilan SK PAW dinilai tidak menggunakan mekanisme hukum.

    Semestinya kata Falah, pertimbangan yang dilakukan terkait dengan penerbitan SK PAW mengacu pada surat keputusan MK yang di Amini oleh Kemendagri mengingat Partai Berkarya bukan partai peserta pemilu tahun 2024.

    “Saya menduga ada ketidakberesan di sini, apakah Pak Gubenur tahu atau tidak tahu. Atau mungkin pura-pura tidak tahu,” kata Falahudin, Minggu (10/12).

    Oleh sebab itu, gugatan terkait hal di atas oleh Kantor Hukum Falahudin ditujukan kepada Gubernur Banten Al-Muktabar sebagai pihak Tergugat karena mengeluarkan SK PAW diduga tanpa menggunakan mekanisme hukum yang berlaku. “Gugatan sudah kita daftarkan dengan jadwal sidangnya yaitu pada hari Senin, 11 Desember 2023, pukul 13:00 WIB,” jelasnya.

    Pelantikan pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap lima anggota DPRD Cilegon yakni empat anggota dari Fraksi Partai Berkarya dan satu anggota dari Fraksi Partai Golkar akan dilaksanakan, Senin (11/12).

    Ketua DPRD Kota Cilegon, Isro Mi’raj mengatakan, PAW lima anggota DPRD Cilegon yang digelar kali ini terbilang cukup banyak. Diantaranya dari empat anggota DPRD Cilegon yang di PAW, partainya tidak lolos sebagai peserta pemilu. Kemudian mereka juga maju mencalonkan diri pada Pileg 2024 dari partai politik lain.

    Lebih lanjut, Isro menuturkan, sesuai mekanisme Undang-undang dan Peraturan KPU bagi anggota DPRD Cilegon yang nyaleg dari partai politik lain diproses PAW.

    “Jadi ini periodisasi yang cukup banyak pengganti antar waktu dikarenakan ada salah satu partai politik yang tidak lolos untuk kontestasi di 2024. Sehingga teman-teman mengambil sikap, untuk tetap mencalonkan tapi dari partai berbeda. Konsekuensinya di internal meraka berdasarkan Undang-undang atau Peraturan KPU, sehingga harus ada pergantian antar waktu,” tutur Isro.

    “Jadi rencana hari Senin (hari ini) kita akan lakukan pelantikan pengganti antar waktu 4 dari Berkarya dan 1 dari Golkar,” tambahnya.

    Kemudian Isro menuturkan, PAW lima anggota DPRD Cilegon sudah sesuai mekanisme. Di mana telah terbit surat pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD yang ditandatangani oleh Pj Gubernur Banten.

    Kemudian menindaklanjuti surat tersebut, pihaknya juga telah menggelar Rapat Badan musyawarah dan Rapat Pimpinan DPRD, pekan lalu.

    “Jadi 5 orang jumlahnya sesuai dengan surat PJ Gubernur, pemberhentian dan pengangkatan. Sehingga kami menjalankan itu dengan baik dan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku dan mengacu pada tata tertib DPRD,” ungkapnya.

    “Hari Jumat juga Ketua melakukan Rapim dan Banmus, mekanisme kami tempuh,” sambungnya.

    Fungsionaris Partai Golkar ini mengucapkan terimakasih kepada anggota DPRD Cilegon yang diganti. Karena telah mengabdikan diri kepada masyarakat selama 4 tahun menjabat. Kemudian untuk anggota dewan yang akan dilantik, Isro mengucapkan selamat dan berharap dapat melanjutkan yakni dengan berkontribusi untuk masyarakat.

    “Saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman yang diganti selama lebih kurang 4 tahun bersama sama di DPRD. Semoga bakti dan pengabdian menjadi amal jariah, dan ucapan selamat nanti kepada yang akan dilantik mudah-mudahan bekerja dengan baik sesuai bekerja dengan peraturan UU menjadi anggota DPRD yang bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat Cilegon,” harapnya.

    Seperti diketahui pada, Senin (11/12/23), DPRD Kota Cilegon mengagendakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Dalam Rangka Pengucapan Sumpah/Janji 4 kader Partai Berkarya dan 1 Partai Golkar sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Cilegon Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

    Kelima yang akan di PAW yakni Tohir dari Partai Golkar, Sabihis, Dimas Saputra, Iing Mudakir, Buhaiti Romli dari Partai Berkarya. Kelimanya akan digantikan oleh Budi Mulyadi dari Partai Golkar, Munanudin, Muradi, Fatal Bakri dan Sayuni dari Partai Berkarya. (LUK/PBN)

  • Isro Mi’raj Minta OPD Tingkatkan Indeks Literasi

    Isro Mi’raj Minta OPD Tingkatkan Indeks Literasi

    CILEGON, BANPOS – Ketua DPRD Kota Cilegon, Isro Mi’raj mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Cilegon agar juga ikut dalam meningkatkan indeks literasi masyarakat. Menurutnya dengan OPD memiliki perpustakaan akan menunjang daya literasi masyarakat, seperti Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cilegon yang juga punya perpustakaan digital.

    “OPD tidak boleh kalah dengan Kejari, Kejari sudah hebat membuat itu (Perpustakaan Digital), karena kan Kejari sebenarnya bukan ini tupoksinya, tapi memberikan sesuatu yang mencontohkan yang baik. Maka OPD, eksekutif tidak boleh kalah dengan Kejari untuk memperluas apa yang sudah dilakukan oleh Kejari Cilegon,” kata Isro saat menjadi narasumber dalam rangka Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) untuk Cilegon maju, modern dan bermartabat. Sekaligus Launching Perpustakaan Digital yang digelar Kejari bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Cilegon, Senin (4/12/2023).

    Lebih lanjut, Isro mengungkapkan siap mendorong OPD sesuai dengan tupoksinya di DPRD Kota Cilegon. “Kami akan mendorong dianggaran, sesuai tupoksi kan, kalau kami dibolehkan membuat di DPRD secara aturan akan kami bikin, misalnya Pojok baca DPRD Kota Cilegon, seperti itu,” tuturnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan RI Andi Bondar mengatakan, pemanfaatan teknologi harus dikelola dengan baik dan adaptif.

    “Persoalan kita sekarang adalah bagaimana kita membangun kesadaran masyarakat. Salah satu hal yang membangun kesadaran adalah teknologi. Maka dari itu, kita harus manfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin dan adaptif,” ujarnya.

    Di tempat yang sama, Kepala DPK Kota Cilegon, Ismatullah menyebut saat ini indeks literasi Kota Cilegon masih di bawah rata-rata nasional.

    “Ketika awal saya masuk itu sekitar 9.04 persen, sekarang sudah 18,60 persen atau naik sekitar 143 persen, artinya kalau dari presentasinya kita naik di atas 100 persen, harapan kita targetnya yang terbaik,” ujarnya saat ditemui usai Launching Perpustakaan Digital yang digelar Kejaksaan Negeri (Kejari) bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon, Senin (4/12/2023).

    Acara Launching Perpustakaan Digital yang digelar Kejari Cilegon bersama DPK Kota Cilegon, Senin (4/12/2023).

    Kegiatan yang dilaksanakan di Halaman Kantor Kejari Cilegon itu dalam rangka Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) untuk Cilegon maju, modern dan bermartabat.

    Kemudian menurut Ismatullah, meski angka tersebut masih rendah, namun sejauh ini di Kota Cilegon telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal itu kata dia, berkat kerjasama semua stakeholder yang ada di Kota Cilegon.

    “Karena yang belum kita sasar untuk mendekati kelas itu salah satunya dunia usaha atau dunia industri,” tuturnya.

    Ismatullah mengakui, pustakawan dari DPK Cilegon sudah berkeliling ke beberapa industri di Kota Cilegon. Dari sekitar 240 industri yang ada, hanya 10 industri yang memiliki perpustakaan.

    “Nanti saya coba memotivasi melalui sekarang mengundang beberapa industri supaya mereka juga memahami pentingnya literasi untuk para karyawan,” jelasnya.

    Adapun alasan atau penyebab dari rendahnya indeks literasi di Kota Cilegon. Ismatullah menyebut bahwa hal itu lantaran beberapa segmen masyarakat di Kota Cilegon saat ini belum meningkat keaktifan dalam melakukan kegiatan literasi.

    “Makanya sekarang ini akan saya coba kegiatan khotbah, majelis taklim, tabligh akbar itu sebetulnya kegiatan literasi, namun belum menjadi kegiatan literasi di Kota Cilegon selama ini hanya berita biasa padahal itu juga termasuk kegiatan literasi,” terangnya.

    Sementara upaya dalam meningkatkan indeks literasi di Kota Cilegon. Dikatakan Ismatullah, selama ini pihaknya sebagai eksekutif seakan-akan hanya bekerja sendiri. Sehingga untuk meningkatkan indeks literasi itu, pihaknya telah melakukan upaya dengan membangun Pojok Baca Digital (POCADI) di sejumlah lini, mulai dari Mall Pelayanan Publik (MPP) hingga di Kejari Cilegon.

    “Kita juga sudah rutin ke Lapas setiap hari Senin, nanti di dewan, di polres juga akan kita lakukan sehingga target kita di yudikatif, legislatif dan eksekutif semuanya berangkat bersama meningkatkan literasi di Kota Cilegon,” paparnya.

    Selain itu, dari 34 taman baca masyarakat (TBM) yang ada di Kota Cilegon juga, kata dia yang selama ini belum aktif secara maksimal akan kembali diaktifkan lagi. “Selama ini TBM hanya kumpulan buku-buku yang dibaca oleh masyarakat tapi ke depan TBM juga melakukan semacam bedah buku dongeng, lomba puisi menggambar dan lain-lain,” ujarnya.

    “Sehingga semua aktivitas yang terkait dengan literasi akan kita coba aktifkan jangan sampai stage,” tandasnya. (ADV)

  • Kominfo Cilegon Harus Jadi Jembatan

    Kominfo Cilegon Harus Jadi Jembatan

    CILEGON, BANPOS – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Cilegon menggelar kegiatan pelaksanaan karya latih wartawan (KLW) guna meningkatkan profesionalisme jurnalis. Asisten Daerah (Asda) I Kota Cilegon, Tatang Muftadi memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kegiatan Karya Latih Wartawan (KLW) yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Cilegon di Aula DPRD Kota Cilegon, Jumat (6/10).

    Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya peran wartawan sebagai jembatan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, keberadaan insan pers sangat vital dalam proses komunikasi yang transparan antara pemerintah dan masyarakat.

    “Apa gunanya pembangunan pemerintah jika tidak dikomunikasikan kepada masyarakat?. Kunci sukses pembangunan adalah partisipasi masyarakat, dan untuk meningkatkan partisipasi tersebut, kita membutuhkan komunikasi atau jurnalistik yang baik,” ungkapnya ketika memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan.

    Tatang menyadari bahwa tanpa adanya transparansi, upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak akan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran wartawan dan kegiatan seperti KLW menjadi sangat penting.

    Melalui liputan dan informasi yang objektif, kata Tatang, wartawan dapat menjadi penghubung yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.

    “Pemerintah membentuk OPD Kominfo untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Namun, peran wartawan tetap tak tergantikan dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintah,” tambahnya.
    Kegiatan KLW yang diadakan oleh PWI Kota Cilegon dianggap sebagai langkah positif dalam meningkatkan kualitas jurnalistik dan pemahaman wartawan terhadap dinamika pembangunan di Kota Cilegon.

    Tatang berharap agar kegiatan semacam ini dapat terus dilakukan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, wartawan, dan masyarakat.

    “Kami berterima kasih kepada PWI Kota Cilegon yang telah menginisiasi kegiatan KLW ini. Semoga melalui kerja sama yang baik, kita dapat bersama-sama menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan terbuka demi kemajuan bersama untuk menciptakan Cilegon Baru, Modern, dan Bermartabat serta bermanfaat dan bernilai ibadah,” harapnya.

    Sementara itu, Plt Ketua PWI Kota Cilegon, Ahmad Fauzi Chan menyampaikan bahwa KLW menjadi wujud komitmen PWI dalam mendukung peningkatan kompetensi wartawan.

    “Kami berharap melalui kegiatan ini, wartawan dapat semakin memahami tantangan dan dinamika perkembangan di Kota Cilegon, sehingga pemberitaan yang dihasilkan dapat lebih berimbang dan informatif,” ujarnya.

    Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan ujian tulis seputar jurnalistik, seperti teknik penulisan berita, etika jurnalistik, dan pemanfaatan teknologi dalam dunia jurnalistik. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi para peserta.

    PWI Kota Cilegon juga berkomitmen untuk terus menggelar kegiatan serupa guna menjaga profesionalisme dan kualitas wartawan di Kota Cilegon. “Wartawan yang berkualitas adalah aset berharga dalam menciptakan informasi yang bermutu dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat,” tambah pria yang kerap disapa Ichan.

    Di tempat yang sama, Ketua PWI Provinsi Banten, Rian Nopandra, juga berharap dengan adanya KLW ini para wartawan dapat mengembangkan potensi dirinya hingga mencapai visi yang diinginkan oleh PWI Pusat yaitu Wartawan Berpendidikan.

    “Dengan adanya KLW ini diharapkan teman-teman satu profesi dapat mengembangkan kemampuan jurnalistiknya terutama dalam penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ),” ucap Rian.

    Diketahui, pelaksanaan KLW itu bagian jenjang dan syarat sebagai anggota PWI agar mereka dapat memahami tentang PDPRT, kode etik jurnalis (KEJ), UU Pers dan etika pers.(LUK/PBN)

  • Incumbent Jangan Tinggalkan Tugas Pokok

    Incumbent Jangan Tinggalkan Tugas Pokok

    CILEGON, BANPOS – Anggota DPRD yang akan mencalonkan kembali agar tidak meninggalkan tugas pokoknya sebagai wakil rakyat. Hal ini dikatakan Ketua DPRD Kota Cilegon, Isro Mi’raj saat menghadiri deklarasi Pemilu 2024 aman, damai dan kondusif di Mapolres Cilegon, Rabu (27/9).

    “Kami adalah pelaku, maka kami di DPRD bagi Incumbent yang tentukan berbeda partai. Maka saya sampaikan di setiap rapat-rapat agar menjaga persaudaraan, silaturahmi dan kondusifitas dan jangan saling melakukan gesekan. Paling itu upaya kami dalam menjaga keamanan dan kondusifitas jelang Pemilu 2024,” tutur Isro.

    Isro juga mengingatkan kepada para Incumbent atau anggota Dewan yang kembali mencalonkan diri menjadi anggota DPRD pada Pemilu 2024 nanti agar tetap menjalankan tugas pokok sebagai anggota DPRD agar tidak ditinggalkan.

    “Kami juga ingatkan kepada para Incumbent agar tetap menjaga tugas pokoknya sebagai anggota dewan dan jangan ditinggal-tinggal,” ujarnya.

    Meski demikian, Isro memastikan, sampai saat ini dinamika di lingkungan DPRD Kota Cilegon masih aman, tidak terjadi adanya gesekan antara anggota dewan dengan yang lainnya.

    “Oleh karena itu, saya mengajak kepada semua pihak di Kota Cilegon agar bersama-sama menjaga keamanan, perdamaian dan kondusifitas Kota Cilegon. Dengan demikian maka, pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang dapat berjalan aman, damai dan lancar,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • Pertajam Capaian Pembangunan 2023, Walikota Helldy Beri Sinyal Efisiensi Anggaran

    Pertajam Capaian Pembangunan 2023, Walikota Helldy Beri Sinyal Efisiensi Anggaran

    CILEGON, BANPOS- Walikota Cilegon Helldy Agustian memfokuskan penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (RP-KUA) dan Perubahan Perioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dapat mempertajam pencapaian, meningkatkan keselarasan dan sasaran pembangunan.

    Penegasan ini disampaikan Helldy saat Rapat Gabungan Pembahasan Bersama RP-KUA dan Perubahan PPAS Kota Cilegon Tahun Anggaran (TA) 2023 yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon di di salah satu hotel di Jakarta pada Kamis (14/9)

    Helldy menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan pendapatan semester I tahun 2023 dan adanya perubahan proyeksi penerimaan Silpa tahun lalu (2022-red), maka Pemerintah Kota Cilegon memandang perlu untuk menyusun KUA PPAS Perubahan tahun 2023 dengan menyesuaikan perkembangan keadaan dan kapasitas fiscal daerah.

    “Hal ini bertujuan untuk menjaga efektifitas pencapaian dan sasaran pembangunan dan meningkatkan keselarasan serta mempertajam pencapaian dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kota Cilegon secara efesien dan efektif,” terang Helldy Agustian sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon, pekan lalu.

    Menurut Helldy, agenda pembahasan RP-KUA PPAS itu sangat penting setelah disampaikannya Rancangan KUA dan PPAS Perubahan TA 2023 pada Sidang Paripurna DPRD tanggal 11 September lalu.

    “Saya berharap, kegiatan hari ini dapat memberikan hasil terbaik. Niat kita semua dalam membangun Kota Cilegonserta untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kota Cilegon mendapat ridho dari Allah SWT,” ungkap politisi Partai Gerindra Cilegon.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj mengatkan, pihaknya telah melakukan kajian terhadap pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023.

    “DPRD Kota Cilegon telah melakukan kajian bersama peneliti dan akademisi, sehingga hari ini kita akan melakukan pembahasan bersama sebagaiamana tata tertib anggota DPRD Kota Cilegon. Dimana, badan anggaran berwenang melakukan pembahasan KUA PPAS,” katanya.

    Pada kesempatan tersebut, Isro berharap agar Pemkot Cilegon menjalankan Langkah angkah untuk meningkatkan kualitas belanja.

    “Dalam upaya meningkatkan kualitas belanja yang efesian, produktif dan akuntabel, DPRD mempertimbangkan untuk dapat dilakukan langkah-langkah, seperti meningkatkan kualitas penganggaran belanja daerah, singkronisasi belanja untuk prioritas, pembangunan urusan wajib pelayanan dasar, standarisasi belanja daerah, dan optimalisasi penggunaan aset Pemerintah Kota Ciegon,” terang Isro.

    Untuk diketahui, anggaran perubahan tahun anggaran 2023 telah mendapatkan persetujuan bersama antara Pemkot Cilegon dan DPRD setempat pada rapat paripurna, Senin 18 September 2023 lalu.

    Adapun pada pos anggaran pendapatan daerah naik dari Rp1.9 triliun menjadi Rp 2.43 triliun. Sedangkan untuk belanja daerah semula Rp2.39 triliun menjadi Rp2.34 triliun.(adv)

  • Masalah Layanan Dasar Masih Jadi Sorotan di Kota Baja

    CILEGON, BANPOS – Masa Reses Ketiga tahun 2023 telah selesai dilaksanakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon. Penyampaian hasil Reses dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, Senin (14/8).

    Dokumen hasil reses diserahkan oleh Perwakilan Fraksi DPRD Cilegon Aam Amrulloh yang membacakan hasil reses kepada Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta.

    Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon Abdul Ghoffar mengatakan, pihaknya berharap Pemkot Cilegon mempunyai perhatian serius terhadap permasalahan infrastruktur, khususnya jalan lingkungan. Jalan lingkungan menjadi salah satu akses untuk distribusi ekonomi.

    “Terkait dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) harus lebih serius lagi, karena data terkait UMKM menjadi janji kepala daerah sebagai potensi mengurangi pengangguran,” ujarnya.

    Wakil rakyat dari daerah pemilihan Cilegon dan Cibeber ini mengatakan, ada temuan hasil reses tentang usulan pembangunan Boarding School Negeri untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Apalagi, usulan tersebut selaras dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) warga Kota Cilegon.

    “Contoh CMBBS itu kan tingkat SMA, MAN 2 Cilegon juga sekarang Boarding School, nah ini yang tingkat SMP, Pemkot Cilegon bisa masuk ke sana,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Fraksi Persatuan Demokrat Baihaki Sulaiman mengatakan, hasil reses Fraksi PPP yang banyak dikeluhkan masyarakat terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP dan SMA dengan sistem zonasi. Beberapa konstituennya mengeluhkan masalah zonasi, di mana ada siswa yang jarak rumahnya dekat tidak diterima di SMP atau SMA yang dituju. Sedangkan yang rumahnya jauh justru diterima. “Masyarakat minta sistem zonasi ini dievaluasi,” ujarnya.

    Politisi PPP ini mengatakan, permasalahan pengangguran juga masih banyak menjadi keluhan masyarakat. “Pemerintah harus membuka akses seluas-luasnya terkait rekrutmen tenaga kerja di Cilegon,” tuturnya.

    Baihaki mengaku, tingkat pelayanan BPJS Kesehatan masih dipandang sebelah mata, berbeda dengan layanan yang non BPJS Kesehatan. “Harusnya disamaratakan yang BPJS Kesehatan dan non BPJS Kesehatan,” ujarnya.

    Dikatakan Baihaki, warga di Grogol dan Pulomerak, juga ada yang mengeluhkan layanan mayoritas rumah sakit di Kota Cilegon yang pelayanannya lambat.

    “Soal kesehatan kan layanan dasar, harusnya Pemkot Cilegon membuatkan aplikasi biar antrean di rumah sakit itu tidak lama, baik BPJS atau non BPJS kalau berobat itu lama, berjam-jam, hampir di semua rumah sakit,” tuturnya.

    Menanggapi hal itu, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta mengaku telah menerima dokumen hasil Reses DPRD Cilegon. Dokumen hasil reses tersebut akan dipelajari dan minta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan kroscek ke lapangan.

    “Semangatnya DPRD dan Pemkot Cilegon sama. Sama-sama ingin membangun Kota Cilegon, ini bahan masukan kita, mungkin ada masalah yang tidak terdeteksi, sama Dewan kebaca,” tandasnya.(LUK/PBN)