BANTEN POS

Tag: DPRD Kota Cilegon

  • Minim Realisasi, RPJMD Kota Cilegon Harus Digenjot

    Minim Realisasi, RPJMD Kota Cilegon Harus Digenjot

    CILEGON, BANPOS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon agar memprioritaskan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon agar terealisasi pada 2024.

    Ketua DPRD Kota Cilegon, Isro Miraj menilai, hingga saat ini realisasi RPJMD masih cukup minim. Selain itu, masa jabatan Walikota Cilegon, Helldy Agustian, dan Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta akan berakhir pada tahun 2024.

    “Dengan jangka waktu yang mepet, visi misi yang tertuang dalam RPJMD terealisasi.

    Dan muaranya harus ke infrastruktur, pendidikan dan kesehatan,” kata Isro usai rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024, Kamis (20/7).

    Lebih lanjut, Politisi Partai Golkar ini menekankan terhadap pembangunan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, pembangunan sumber daya Manusia (SDM), pendidikan, dan kesehatan.

    Isro menilai, di sisa waktu yang mepet ini, Pemkot Cilegon perlu memacu kinerja agar realisasi program bisa maksimal. Seperti dua program yang menjadi sorotan yaitu pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) serta Pelabuhan Warnasari.

    “Realisasi dua program RPJMD itu masih sangat minim hingga tahun ini. Meskipun itu program lama tapi kan masuk RPJMD, harus diselesaikan,” tandasnya.

    Sementara itu, Walikota Cilegon, Helldy Agustian mengatakan disisa masa jabatannya, ia ingin memprioritaskan realisasi janji kampanye. Politisi Partai Gerindra ini ingin merealisasikan janji kampanyenya yang tertuang dalam RPJMD.

    “Masa jabatan kita kan seharusnya berakhir di 2026, tapi berakhir di 2024 sesuai regulasi yang ada. Maka Kita prioritaskan di janji kampanye kita dulu sesuai RPJMD,” tuturnya.

    Menurut Helldy, karena masa kepemimpinannya hanya 3,5 tahun, masih banyak janji kampanye yang harus dikejar realisasinya. (LUK/PBN)

  • Hasbi Sidik: Perbaikan SDN Bojong Baru Sudah Dianggarkan Rp195 Juta

    Hasbi Sidik: Perbaikan SDN Bojong Baru Sudah Dianggarkan Rp195 Juta

    CILEGON, BANPOS – Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Hasbi Sidik, mengatakan bahwa perbaikan untuk tiga ruang kelas SDN Bojong Baru sudah dianggarkan pada tahun ini. Nominalnya mencapai Rp195 juta.

    Hasbi mengatakan, Pemkot Cilegon melalui Dinas Pendidikan telah merencakanan anggaran perbaikan sejak tahun 2022. Tahun ini, perbaikan tersebut akan direalisasikan setelah disetujui bersama DPRD.

    “Kami sudah ketuk alokasi anggaran perbaikannya sejak tahun lalu dan tahun ini akan segera dilakukan perbaikan. Kami minta Dinas Pendidikan segera direalisasikan,” kata Hasbi kepada sejumlah media di kantornya, Jumat (14/7).

    Menurutnya, rencana perbaikan tersebut sudah dilakukan oleh Pemda Kota Cilegon, sebelum kondisi SDN Bojong Baru viral.

    “Kami sudah membuat langkah-langkah dan solusi konkret sejak tahun lalu kok. Tinggal tunggu waktu pembangunannya saja,” ungkap Hasbi.

    Di lain pihak, respons cepat Pemkot Cilegon yang akan memperbaiki SDN Bojong Baru pada tahun anggaran 2023 itu pun mendapat respons positif dari Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Cilegon.

    Ketua KIM Cilegon, Irwan Setiawan, mengapresiasi atas perhatian Pemkot Cilegon karena sebelum kerusakan SD tersebut viral, Pemkot Cilegon justru sudah membuat solusi dengan mengalokasikan anggaran dan akan memperbaikinya pada tahun ini.

    “Kami bersyukur dan mengapresiasi Pemerintah Kota Cilegon saat ini yang di nahkodai Bapak Helldy Agustian, beliau begitu peduli sekali terhadap dunia pendidikan. Salah satunya cepat tanggap ketika mendapati adanya gedung pendidikan yang kondisinya rusak seperti di SDN Bojong Baru,” papar Irwan Setiawan.

    Kepedulian Walikota, kata Irwan, bukan hanya soal perbaikan fasilitas sekolah yang rusak. Di bidang pendidikan lainnya, Pemkot Cilegon juga sangat perhatian, seperti program bea siswa full sarjana, Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis di seluruh SDN dan SMP Negeri, penambahan empat SMP Negeri dan lain-lain.

    “Kalau bicara soal kerusakan di SDN Bojong Baru, ini kan sebetulnya sekolah sudah bertahun-tahun rusak. Tapi alhamdulillah baru di zaman Pak Helldy langsung mendapat bantuan rehab,” jelas Irwan.

    Diketahui, SDN Bojong Baru yang berlokasi di Lingkungan Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon ini sudah bertahun-tahun bangunannya mengalami kerusakan cukup parah. Hal ini menjadi perhatian khusus Pemkot Cilegon.(BAR/DZH)

  • Dua Kali Diskors, Tetap Aja Gak Kuorum, Sidang Paripurna DPRD Kota Cilegon Batal Digelar

    Dua Kali Diskors, Tetap Aja Gak Kuorum, Sidang Paripurna DPRD Kota Cilegon Batal Digelar

    CILEGON, BANPOS – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon batal digelar. Pasalnya, rapat tersebut hanya dihadiri enam orang anggota, sehingga tidak memenuhi kuorum.

    Diketahui, rapat paripurna tersebut digelar dengan agenda persetujuan penetapan Raperda menjadi Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022.

    Rapat yang seharusnya digelar pukul 09.00 WIB, tapi harus diundur hingga pukul 11.00 WIB. Bahkan, sidang pun harus diskors sampai dua kali dan akhirnya harus dibatalkan karena jumlah anggota DPRD Kota Cilegon yang hadir tidak sampai setengah, atau hanya enam orang sehingga jumlah kuota forum (kuorum) belum memenuhi.

    Padahal terlihat di kursi paling depan sudah hadir Walikota Cilegon, Helldy Agustian; Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta; Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Hasbi Sidik.

    Sementara anggota dewan yang terlihat hadir yakni Hasbudin, Edison Sitorus, Rahmatullah, Noni Purba dan Rino Hadi Putera.

    Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik mengatakan penundaan Rapat Paripurna karena tidak memenuhi kuorum. “Tidak Korum,” kata Hasbi kepada awak media usai penundaan paripurna, Jumat (14/7/2023).

    Lebih lanjut dikatakan Hasbi, karena beberapa anggota DPRD sedang memiliki kesibukannya masing-masing, seperti halnya Fraksi Golkar.

    “Karena Golkar sedang bimtek partai, ada juga yang izin karena sakit karena tidak bisa datang,” ujarnya.

    “PKS izin ada yang sakit dan lainnya nggak tahu, itu urusan partai masing-masing,” tambahnya.

    Hasbi mengklaim bahwa pelaksanaan rapat paripurna antara DPRD dengan Pemkot Cilegon sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

    “Yang jelas kita mekanisme tempuh, secara aturan tata tertib, kita beri kesempatan dulu. Karena mekanismenya begitu, kita skors pertama, kedua dan setelah diskors kedua masih tetap tidak kuorum, kita meminta persetujuan teman-teman untuk ditunda,” terangnya.

    Di tempat yang sama, Walikota Cilegon, Helldy Agustian, mengatakan pihaknya hanya diundang oleh DPRD untuk melaksanakan rapat paripurna.

    “Pertama kami kan diundang oleh DPRD secara resmi dalam rangka LKPJ dan pajak retribusi dan pajak daerah,” ujarnya.

    “Kalau sudah memenuhi syarat kalau kita diundang tentu hadir, tapi kalau memang belum kirim kan, tadi kan sudah disampaikan nunggu hari Senin,” sambungnya.

    Dikatakan Helldy, penundaan rapat paripurna DPRD Kota Cilegon dengan Pemkot Cilegon tidak menjadi masalah besar. “Ngga masalah, nggak keganggu, kan hari Senin tinggal berapa hari hari lagi kok,” tandasnya. (LUK/DZH)

  • DPUPR Kota Cilegon Harus Blacklist Kontraktor Nakal

    DPUPR Kota Cilegon Harus Blacklist Kontraktor Nakal

    CILEGON, BANPOS – Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten terkait kelebihan pembayaran 17 paket pekerjaan pembangunan jalan di Kota Cilegon yang mencapai Rp1,2 miliar mendapat sorotan wakil rakyat.

    BPK menemukan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan seperti spek berkurang karena deviasi dan kelebihan pembayaran. Kemudian jumlah kerugian dan harus adanya pengembalian oleh pihak ketiga mencapai Rp1,2 miliar.

    Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon Erik Airlangga Al Ghazali mendesak dinas terkait agar segera menyelesaikan temuan BPK tersebut agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena menyangkut uang rakyat.

    “Saran saya karena itu menyangkut uang negara atau uang APBD yang secara aturan harus dipertanggungjawabkan dengan jelas, ya harus dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Erik kepada BANPOS, Kamis (13/7).

    Oleh karena itu, kata Erik dinas terkait dan pihak ketiga harus bertanggung jawab agar segera menyelesaikan persoalan tersebut.

    “Kepada dinasnya harus berkoordinasi dengan pihak ketiga (kontraktor-red) untuk menyelesaikan temuan (BPK) itu. Supaya tidak menjadi preseden buruk. Saya kira harus patuh dengan hukum,” tuturnya.

    Politisi Partai Golkar ini juga menegaskan bilamana kontraktor tidak bisa diajak komunikasi oleh dinas terkait, ia mendesak agar perusahaan tersebut dimasukkan ke dalam daftar hitam, bila perlu dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH).

    “Tidak sekedar blacklist, karena itu juga menyangkut tugas kalau tidak dikembalikan persoalannya kan kepada pemerintah kita juga. Kalau membandel laporkan saja. Kan harus dipertanggung jawabkan. Jangan kan itu (temuan BPK) orang hutang aja harus mengembalikan kepada ahli waris apalagi yang menyangkut ini,” tegasnya.

    Erik juga meminta ketegasan dinas terkait untuk mendesak pihak ketiga agar bertanggung jawab dan segera menyelesaikan temuan BPK tersebut.

    “Harus tegas lah, kan dulu ada perjanjian di kontraknya, saya kira apabila ada seperti ini harus bertanggung jawab. Kontraktornya disurati, bila perlu dilaporkan agar segera mengembalikan. Walaupun temuannya cuman satu persen dari kontrak miliaran. Tapi ketaatan dalam prosedur harus diselesaikan karena kaitannya dengan uang negara kan,” tuturnya.

    Diketahui berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Banten ada 17 proyek jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon menjadi temuan. Temuan BPK tersebut, berupa kelebihan bayar dan terkait spesifikasi jalan. Kemudian jumlah kerugian dan harus adanya pengembalian oleh pihak ketiga mencapai Rp1,2 miliar.

    Adapun ke-17 proyek jalan tersebut, di antaranya Jalan Kelapa Tujuh Cipala, Jalan Lotus Raya, Jalan Abdul Latif, Jalan Lembang Raya, Jalan Lingkungan Tunjung Putih, Jalan Alamanda, Jalan Lingkungan Dringo, Jalan Lingkungan Cigobag, Jalan Satria.

    Kemudian Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Asnawi, Jalan Akses Panggungrawi, Jalan Gunungjati, dan Jalan Akses Citangkil Lingkungan Jeruk Nipis. (LUK/PBN)

  • Fortrah Minta Pemkot Cilegon Sediakan Jalur Afirmasi Jadi ASN

    Fortrah Minta Pemkot Cilegon Sediakan Jalur Afirmasi Jadi ASN

    CILEGON, BANPOS – Lantaran unsur pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon tidak hadir, Rapat dengar pendapat (RDP) lintas Komisi I, III dan IV DPRD Kota Cilegon dengan Pemkot Cilegon dan Forum Komunikasi Tenaga Teknis dan Administrasi Honorer (Fortrah) Kota Cilegon berakhir deadlock atau tidak menghasilkan keputusan, Senin (10/7).

    RDP tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kota Cilegon. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I, Masduki, dihadiri Ketua Komisi III, Abdul Ghoffar, Ketua Komisi IV, Erik Airlangga dan sejumlah anggota DPRD lainnya.

    Dari unsur pemerintahan terlihat diwakili oleh Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian pada BKPSDM Kota Cilegon, Anas dan Kepala Bagian Organisasi Setda Cilegon Ardiansyah.

    Saat RDP berlangsung, para honorer mengungkapkan sejumlah hal. Salah satunya meminta agar Pemkot Cilegon dapat mengakomodir tenaga honorer khusus tenaga teknis dan administrasi untuk menjadi ASN lewat jalur afirmasi.

    Koordinator Presidium Fortrah Kota Cilegon, Muhammad Fatoni mengatakan, nasib honorer khususnya tenaga teknis dan administrasi, kian hari kian berat sehubungan dengan rencana penghapusan honorer yang akan diberlakukan 28 November 2023 mendatang.

    Lebih lanjut, Fatoni mengungkapkan, berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari pusat oleh pihaknya muncul kembali, utamanya perubahan pada UU ASN nomor 5 dan 2014 dan 49 tahun 2018 terkait dengan skema PPPK paruh waktu atau part time.

    Menurutnya, skema tersebut semakin membuat nasib honorer makin berat. “Ini kemudian semakin berat saja perjuangan honorer tenaga teknis dan administrasi,” tuturnya.

    Kemudian Fatoni menyatakan, pihaknya telah mencari dan mengajukan informasi tersebut ke Pemkot Cilegon namun belum mendapat kejelasan. Padahal di level pemerintah pusat telah ramai dibahas.

    Tidak heran jika tidak ada pembahasan, pihaknya mempertanyakan nasib sebanyak 3.475 orang tenaga teknis dan administrasi di lingkungan Pemkot Cilegon.

    “Kami belum dengar apapun regulasi apapun, tindakan apapun yang bisa menyenangkan dan menenangkan hati kami. Utamanya tenaga honorer dan administrasi,” ungkapnya.

    Kemudian, dalam RDP, Fatoni juga menyinggung soal opsi afirmasi. Pihaknya berharap kebijakan tersebut dapat diberlakukan terhadap tenaga honorer bidang teknis dan administrasi.

    “Kebijakan afirmasi yang kita harapkan, sama seperti tenaga honorer guru ataupun tenaga kesehatan. Ini sejauh mana pemerintah kota diperjuangkannya seperti apa,” terangnya.

    Hal senada dikatakan Anggota Presidium Fortrah Kota Cilegon, Ficky. Ia mengungkapkan untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer teknis dan administrasi, Ia meminta agar Pemkot Cilegon dapat mengusulkan pengangkatan dengan jalur afirmasi.

    Ia mencontohkan, jika afirmasi untuk guru melalui sistem sertifikasi begitu pun juga tenaga kesehatan. Maka untuk tenaga teknis dan administrasi, pihaknya mengusulkan afirmasi dengan mempertimbangkan masa pengabdian sekurang-kurangnya 1 tahun.

    “Kami mengusulkan ke BKPSDM, afirmasinya melalui masa pengabdian sekurang-kurangnya 1 tahun,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, jawaban yang disampaikan perwakilan OPD tampak tidak memberikan jawaban yang jelas. Karena saat itu tuntutan yang disampaikan Fortrah tidak dapat diputuskan karena tidak terdapat kepala OPD terkait.

    Ketidakpuasan ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon Masduki. Politikus PAN ini menilai Pemkot tidak serius mencari solusi untuk tenaga honorer khususnya tenaga teknis dan administrasi.

    “Hari ini paling tidak kita punya kesimpulan, pemerintah tidak serius menangani ini. Bukti ketidakseriusannya, diundang rapat saja hari ini, mengutus stafnya yang jawabannya tidak memuaskan. Padahal bicara kepastian terkait tenaga honorer itu, butuh jawaban yang tepat,” tegasnya.

    “Jadi tadi tidak memuaskan. Karena bukan pengambil keputusan,” tambahnya.

    Anggota DPRD dari Dapil Citangkil-Ciwandan ini meminta agar persoalan terkait penghapusan tenaga honorer dapat diselesaikan cepat oleh Pemkot Cilegon.

    Masduki sepakat dengan Fortrah agar pengangkatan tenaga teknis dan administrasi dapat dilakukan dengan jalur afirmasi.

    “Sepakat saya (lewat Afirmasi). Justru kita di DPRD itu, supaya kepala daerah itu memperjuangkan afirmasi ini betul-betul berhasil. Makanya teman-teman Fortrah dapat memperjuangkan afirmasi itu, dan bagaimana regulasinya, teman-teman dinas yang mengerti regulasinya,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • Pemkot Cilegon Raih WTP 10 Kali Berturut-turut

    Pemkot Cilegon Raih WTP 10 Kali Berturut-turut

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Cilegon Tahun Anggaran (TA) 2022.

    WTP yang diraih Pemkot Cilegon bukan kali pertama, namun dibawah kepemimpinan Helldy Agustian dan Sanuji Pentamarta saat ini, tercatat Pemkot Cilegon sudah sabet predikat sepuluh kali berturut – turut.

    Predikat yang kesepuluh ini, langsung di terima oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik, di Aula kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Rabu (31/5/2023).

    Kepala BPK Perwakilan Banten, Emmy Mutiarini mengatakan jika raihan opini WTP tersebut bukan berarti tanpa masalah. Oleh karenanya, dalam pemberian opini tersebut, pihaknya juga memberikan sejumlah catatan terkait permasalahan yang ada di Pemkot Cilegon tersebut untuk segera ditindaklanjuti.

    “Opini yang BPK berikan untuk Pemerintah Kota Cilegon adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun Hal ini bukan berarti tidak ada permasalahan, ada masalah tetapi masalah itu tidak memiliki dampak yang besar terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan,” ujar Emmy saat diwawancarai.

    Emmy menambahkan, bahwa permasalahan pada Pemkot Cilegon di antaranya yaitu terkait Aset Tetap Peralatan, bukti pertanggungjawaban belanja BBM dan pelumas pada 5 OPD yang tidak sesuai ketentuan, serta terkait pengelolaan dana BOS yang belum memadai.

    “Dalam hal ini, yang kita perkirakan adalah resikonya. Bahwa aset-aset yang tidak diberikan pengamanan yang baik, maka itu akan berdampak pada potensi kehilangan. Terutama aset-aset yang mudah beralih seperti kendaraan dinas. Kemudian juga ada pengelolaan dana BOS yang ada pada masing-masing sekolah yang belum menutup rekening BOS di tahun sebelumnya yang sudah tidak dipergunakan lagi, seharusnya harus ditutup. Hal ini guna menghindari penyalagunaan rekening tersebut,” tambah Emmy.

    Atas temuan itu, BPK memberikan rekomendasi kepada Walikota Cilegon untuk memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) selaku pengelola barang agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas BMD.

    Sementara itu Walikota Cilegon Helldy Agustian mengaku bersyukur atas raihan opini WTP ke-10 kalinya. Meski ada catatan persoalan dari BPK, dirinya sangat berkomitmen dan selalu memberikan sajian laporan keuangan secara transparansi dan akuntabel, sesuai standar akuntansi Pemerintah.

    “Alhamdulillah, LHP BPK RI tahun 2022 Pemkot Cilegon kembali meraih predikat WTP dan predikat tahun 2022 ini yang kesepuluh kalinya. Ini merupakan buah hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkot Cilegon, dan saya ucapkan terima kasih,” Kata Helldy.

    Helldy pun menjelaskan, permasalah Aset yang menjadi catatan BPK, dirinya akan segera memperbaiki dan akan kembali melaporkan ke BPK di 60 hari kedepan.

    “Bagi kami, permasalahan yang menjadi catatan-catatan BPK, tentu kami terima sebagai masukan-masukan yang akan kami segera perbaiki dan kami ingin aset ini sebetulnya sudah ada aturan dan ketentuannya, terutama aset bergerak. Tetapi, seperti yang dikatakan oleh Ibu Emmy, bisa saja berdasarkan pendataannya (kendaraan dinas) itu, bekas pejabat yang lama main bawa aja. Padahal hal penting bahwa aturan dan ketentuan itu harus dilaksanakan. Ini menjadi masukan bagi kami, karena waktunya (rekomendasi tindak lanjut) cuma 60 hari kan. Kita coba setelah ini kami rapatkan.” Pungkasnya.

    Adapun Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik, menyambut baik hasil WTP yang diterima Pemkot Cilegon kesepuluh kali dari BPK Banten.

    “Saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Pemerintah Kota Cilegon dibawah kepemimpinan Pak Helldy, kembali menerima WTP kesepuluh kali dari BPK,” ujarnya.

    Hasbi mengatakan, raihan ini menandakan bahwa, pencatatan keuangan daerah sudah sesuai standar yang diharapkan BPK. Meski ada catatan, menurutnya secara umum masih dalam lingkup yang baik.

    “Untuk itu, saya mewakili DPRD Kota Cilegon mengucapkan terimakasih kepada BPK yang telah melakukan audit secara profesional dan juga kepada pak Helldy beserta para jajarannya yang telah bersinergi dalam rangka memenuhi apa yang diinginkan oleh BPK,” tandasnya. (LUK/MUF)

  • Walikota-Ketua DPRD Dukung Penuh Program TMMD

    Walikota-Ketua DPRD Dukung Penuh Program TMMD

    CILEGON BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian sangat mendukung program TMMD ke 116 Kodim 0623/Cilegon secara anggaran wilayah Kelurahan Cikerai, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon Banten, Senin (29/5).

    Helldy Agustian mengucapkan terima kasih pada Korem 064/MY yang berkaitan langsung pada Kodim 0623/Cilegon, yang mana TMMD ini sangat membantu sekali pada masyarakat Cilegon, dimana program ini tentunya tidak langsung diselesaikan tetapi butuh proses dan proses-proses itu sudah dilalui.

    “Saya sebagai Walikota Cilegon kemarin bersama Danrem 064/MY yang langsung dipimpin Dandim 0623/Cilegon, Ketua DPRD Kota Cilegon meninjau TMMD ke 116 wilayah Cibeber yang ternyata jalan sedang dikerjakan ini adalah jalan tembus yang sangat luar biasa,” ungkapnya.

    “Kami Pemerintah Kota Cilegon sangat mendukung dengan membantu secara anggaran berkisaran senilai kurang lebih Rp950.000.000,” sambungnya.

    Kemudian selain dukungan anggaran, fasilitas lokasi tempat yang digunakan saat ini di Dinas Sosial sebagai tempat istirahat para TNI yang bekerjasama dalam proses pembuatan jalan tembus.

    “Jadi harapan kami, semoga program TMMD yang sedang dilaksanakan oleh Kodim 0623/Cilegon terus berjalan dan tentunya Pemkot Cilegon akan memberikan support dana yang jauh lebih besar sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan untuk masyarakat Cilegon,” tandasnya.

    Hal senada dikatakan Ketua DPRD Isro Mi’raj. Isro sangat mendukung kepentingan masyarakat seperti halnya TMMD yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cibeber, pasalnya TMMD ini sangat berguna sekali untuk perekonomian masyarakat.

    Bagaimana tidak, TMMD tentunya identik dengan pembangunan fisik jalan dan bangunan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Cilegon.

    Isro Mi’raj menyampaikan, pihaknya sangat mendukung kepentingan masyarakat di Kota Cilegon, salah satunya TMMD, karena implikasinya langsung dirasakan oleh masyarakat.

    “Terkait TMMD bagaimana dulu ABRI Masuk Desa (AMD), sekarang jadi TNI Manunggal Membangun Desa, ini suatu kegiatan yang menjadi produk unggulan, saya bilang TNI angkatan Darat bagaimana hadir dan dirasakan oleh masyarakat,” kata Isro.

    Dirinya yang juga saat ini menjabat sebagai wakil rakyat di Kota Cilegon, tentu sangat mendukung kegiatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Cilegon. “Bagaimana kalau kita pahami bersama ada ide dan gagasan yang sudah turun temurun dari generasi ke generasi yang sudah diprogramkan oleh TNI maka kami selaku wakil rakyat pertama mengapresiasi dan terus mendukung kegiatan seperti ini,” tuturnya.

    Politisi Partai Golkar, itu menuturkan, selama dirinya menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Cilegon, TMMD yang merupakan program yang bisa dirasakan langsung masyarakat sudah dua kali terselenggara di Kota Cilegon pada tahun 2022 dan tahun 2023.

    “Selama saya jadi ketua DPRD sudah dua kali, yang tahun lalu itu di Mekarsari Pulomerak, itu sangat luar biasa dan manfaatnya dirasakan masyarakat bagaimana infrastruktur ini berdampak pada peningkatan ekonomi,” kata Isro.

    “Contoh sederhana saja, tanah yang tadinya tidak ada harganya karena ada di dalam, tentu kalau ada jalan NJOP nya akan naik dengan sendirinya, dan harga jualnya pun akan naik,” sambungnya.

    Ia berharap kepada seluruh masyarakat yang terlintasi oleh jalan hasil dari program TMMD ini, jangan melakukan penjualan terhadap tanah. Isro menyarankan untuk bisa digunakan sebaik mungkin. “Maka kita harapkan kepada seluruh masyarakat, kalau tidak butuh jangan dijual manfaatkan untuk ekonomi yang lain, berdagang, usaha UMKM lain seperti panglong dan lainnya, tentu nanti ini manfaatnya tidak spontan, tentu nanti anak cucunya kan bisa mewarisi itu,” harap Isro.

    Isro menjelaskan TMMD pada tahun ini dianggarkan oleh Pemkot Cilegon sebesar Rp950 juta, namun tentu ketika ada permintaan penambahan anggaran Ketua DPRD Kota Cilegon itu sangat mendukung program tersebut. “Intinya apresiasi dan mudah-mudahan, tadi disampaikan Pemkot Cilegon melalui Bappeda dan dinas PU nya kita mendukung, tenaga kerjanya dari anggaran TNI, kalau infrastrukturnya itu dari Pemkot Cilegon sebesar Rp950 juta,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Warga Wanasari Birukan Minggu Pagi Dengan Senam Bersama Dewan Masduki

    Warga Wanasari Birukan Minggu Pagi Dengan Senam Bersama Dewan Masduki

    CILEGON, BANPOS – Ratusan ibu-ibu dan muda-mudi Lingkungan Warnasari antusias mengikuti senam bersama yang di selenggarakan oleh Dulur Batur Masduki di Lapangan Samping Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Minggu (28/5) Pagi.

    Warga setempat bernama Nining menjelaskan, bahwa acara tersebut dipimpin oleh tiga instruktur senam, diikuti dengan antusias oleh masyarakat. Dengan, membirukan suasana Minggu Pagi dengan sehat.

    “Senam sehat membirukan langit pagi bersama pak Masduki, yang kebetulan ia jadi dewan dari daerah pemilihan Ciwandan-Citangkil,” jelasnya.

    Nining mengaku, bahwa sosoknya merupakan sosok yang peduli dengan masyarakat.

    Sementara itu, Masduki mengatakan bahwa senam sehat ini merupakan rutinitas tiap Minggu yang dilakukan secara keliling.

    “Senam sehat bersama ini adalah kegiatan rutinitas di setiap hari minggunya, semenjak saya jadi anggota DPRD dilantik, cuman biasanya kita senam dilakukan di Gunung Sugih. Semenjak ada masukan dari masyarakat dan teman-teman akhirnya kita lakukan senam sehat keliling,” kata Masduki.

    Ia menegaskan, tak ada urusan politik, dan tujuannya supaya masyarakat memiliki tubuh dan pikiran yang sehat dengan cara berolahraga.

    “Alhamdulillah masyarakat sangat antusias mengikuti senam sehat ini, ternyata bahagia itu murah, dan sederhana. Cukup ketemu dengan kita anggota DPRD Cilegon mereka bisa senang, tertawa dan bisa melepaskan penatnya, serta bisa menyampaikan aspirasi mereka kepada kita,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dikatakan Masduki, pada prinsipnya, dengan senam sehat seperti ini, dirinya selaku anggota DPRD Cilegon bisa bertemu langsung dengan masyarakat dan konstituen.

    “Dan kita bisa mengetahui kondisi real daripada teman, keluarga, dan masyarakat sekitar di lapangan. Tidak jarang pula mereka menyampaikan aspirasinya secara non formal. Karena kalau misalkan dibawa ke tempat formal mereka belum tentu mentalnya mampu menyampaikan ke kita,” ucapnya.

    “Dengan momentum seperti ini lah dengan gaya style yang sekarang ini mereka pasti bisa menyampaikan aspirasinya dengan cara yang tidak harus formal,” tandasnya. (LUK)

  • Pemilu 2024, Garuda Cilegon Targetkan Caplok 4 Kursi

    Pemilu 2024, Garuda Cilegon Targetkan Caplok 4 Kursi

    CILEGON, BANPOS – Partai Garuda yang lolos Pemilu 2024 terus melakukan konsolidasi dan saling memberikan dukungan serta semangat kepada semua kadernya. Termasuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat.

    Dewan Pembina DPC Partai Garuda Kota Cilegon, Tarun, Minggu (28/5) menjelaskan, meski partainya adalah pendatang baru, namun dengan performa yang dimiliki semua kader dan pengurus, maka dirinya berkeyakinan akan mencapai target yang diharapkan.

    “Harapan kita InsyAllah di Pemilu 2024 ini mendapatkan 4 kursi dari daerah pemilihan (Dapil),” katanya.

    Melihat persaingan pada partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024, Tarun yang merupakan calon legislatif (Caleg) Dapil II, Kecamatan Cilegon dan Cibeber ini mengaku optimis, lantaran semua jajaran pengurus Partai Garuda yang semakin solid.

    “Konsolidasi antar pengurus dewan pimpinan cabang dan dewan pimpinan anak cabang, selalu kita lakukan. Evaluasi dari kerja-kerja partai kami tingkatkan. Kalaupun nantinya, tidak semua Dapil kita mendapatkan kursi. Paling tidak kita (Partai Garuda), mendapatkan 4 kursi di DPRD Kota Cilegon,” ungkapnya.

    Pihaknya juga berterima kasih kepada rekan-rekan pengurus partai dan kepada masyarakat yang begitu besar memberikan perhatian terhadap Partai Garuda. “Sejauh ini masyarakat Cilegon menyambut positif. Dan mudah-mudahan angin segar ini dapat terwujud dengan perolehan suara dan kursi di DPRD Kota Cilegon,” ungkapnya

    Namun demikian Tarun mengaku masih ada masyarakat yang terlihat apatis terhadap keberadaan partai dan Pemilu. “Ada sekian masyarakat, tapi memang tidak terlalu banyak yang kami temui masyarakat terlihat acuh (tidak peduli) akan Pemilu. Tapi yah ini tugas kita bersama untuk meyakInkan bahwa suara mereka itu sangat penting untuk membangun bangsa yang kita cintai ini,” ujarnya. (RUS)

  • Kerahkan Kaum Milenial, PKS Cilegon Resmi Daftarkan Bacaleg ke KPU

    Kerahkan Kaum Milenial, PKS Cilegon Resmi Daftarkan Bacaleg ke KPU

    CILEGON, BANPOS – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon resmi mendaftarkan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon, Jumat (12/5).

    Seperti diketahui PKS merupakan partai ke-4 yang mendaftarkan Bacalegnya ke KPU Kota Cilegon. Sebelumnya partai yang sudah mendaftarkan Bacalegnya yakni PDI Perjuangan, NasDem dan PAN.

    Ketua DPD PKS kota Cilegon, Amal Irfanuddin mengatakan, dari 40 bacaleg yang didaftarkan, sebanyak 15 orang dari perempuan dan 25 orang dari laki-laki. Bacaleg yang didaftarkan, lanjut Amal ada 18 orang dari kaum milenial.

    “PKS secara resmi sudah menyerahkan bakal calon anggota dewan dari PKS sebanyak 40 orang atau 100 persen yang terdiri dari 25 Bacaleg laki-laki, dan 15 orang dari Bacaleg perempuan. Dan 18 Bacaleg dari kaum milenial atau 38 persennya adalah anak muda,” kata Amal kepada awak media usai menyerahkan berkas pendaftaran Bacaleg ke KPU Kota Cilegon.

    Kemudian dikatakan Amal, 40 Bacaleg yang didaftarkan di KPU Kota Cilegon dinyatakan telah memenuhi syarat.

    “Dan alhamdullilah tadi sudah di verifikasi oleh KPU Cilegon, PKS telah dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat,” tandasnya.

    Hal senada dikatakan Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Kota Cilegon Nurrotul Uyun. Ia mengatakan, sebanyak 18 orang yang didaftar menjadi bacaleg merupakan anak-anak muda.

    Kata Uyun dengan kehadiran anak-anak muda bisa menjadi sumbangsih atau upaya dari PKS sebagai partai politik (Parpol) yang akan ikut dalam kontestasi Pemilu Legislatif pada 14 Febuari 2024 mendatang.

    “Insa Allah kami bersama-sama berjuang dan mencerdaskan politik untuk masyarakat Cilegon dan bakal calon legislatif agar bisa lebih maksimal untuk bekerja dengan baik. Dan mudah-mudahan apa yang kami bisa lakukan bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat Kota Cilegon,” tuturnya.

    Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon ini pun mengungkapkan, alasan banyaknya kaum milenial yang mendaftarkan sebagai Bacaleg dari PKS.

    Karena keberadaan kaum milenial bisa bersama-sama mencerdaskan anak bangsa khususnya pada kegiatan politik.

    “Kita bisa ajak mereka untuk mengenalkan ke masyarakat terkait kegiatan politik, serta bisa memberi ruang yang sama agar apa yang menjadi pemikiran anak muda terhadap politik bisa menjadi sebuah pemikiran yang bisa berkontribusi yang positif bagi masyarakat,” tandasnya. (LUK)