BANTEN POS

Tag: DPRD Kota Cilegon

  • Isro Mi’raj Komitmen Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024

    Isro Mi’raj Komitmen Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024

    CILEGON, BANPOS – Ketua DPRD  Kota Cilegon, Isro Mi’raj berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Isro akan memfasilitasi masyarakat dengan meminta panitia Pemilu agar menambah jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di tempat-tempat tertentu. Seperti sekolah maupun di pabrik-pabrik.

    Lebih lanjut, Isro Mi’raj mengatakan berdasarkan masukan dan aspirasi dari berbagai perangkat daerah dan masyarakat. Ia meminta kepada penyelenggara Pemilu khususnya KPU dan Bawaslu untuk menambah tempat pemungutan suara (TPS) di tempat-tempat tertentu.

    “Ini menjadi atensi buat kami bagaimana nanti kita dorong hearing atau RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan KPU dan Bawaslu apakah dimungkinkan itu ditempatkan titik-titik TPS, seperti di sekolah, maupun di pabrik-pabrik,” kata Isro saat menjadi narasumber dalam kegiatan Optimalisasi Perangkat Daerah Menjelang Pemilu Serentak yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Cilegon, Senin (21/11/2022).

    Selain itu, Politisi Partai Golkar ini juga meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cilegon untuk berinovasi menjelang perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 guna meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Cilegon.

    Isro mengatakan menjelang Pemilu 2024 Kesbangpol harus mempunyai inovasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Cilegon.

    Saat foto bersama usai kegiatan Optimalisasi Perangkat Daerah Menjelang Pemilu Serentak yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Cilegon, Senin (21/11/2022).

    Kemudian Isro mengungkapkan persoalan Pemilu memang Kesbangpol harus punya inovasi, bagaimana ini menyangkut juga peran pemilih, peningkatan pemilih dan partisipasi pemilih.

    “Maka hari ini saya mengusulkan bagaimana Kesbangpol untuk membuat duta-duta demokrasi di setiap kelurahan yang fungsinya ini bisa memberi informasi pentingnya kita berdemokrasi, pentingnya kita melakukan pemilihan, karena semua itu bentuk-bentuk bagaimana keberlangsungan pembangunan baik di Indonesia, di provinsi maupun di Kota Cilegon. Intinya banyak melakukan inovasi tentang perdemokrasian dan perpolitikan,” kata legislator dari Dapil Citangkil-Ciwandan ini.

    Kemudian Isro juga menekankan kepada semua perangkat daerah untuk berperan aktif dalam Pemilu Serentak 2024 nanti agar partisipasi pemilih di Kota Cilegon lebih baik lagi.

    Kemudian supaya pesta demokrasi baik Pemilu maupun Pilkada berjalan sukses tidak ada hambatan apapun.

    “Saya menekankan kepada organisasi perangkat daerah untuk berperan aktif dalam Pemilu serentak supaya tingkat partisipasi yang sudah baik di Kota Cilegon akan jauh lebih baik lagi,” tutupnya. (ADV)

  • PKS-Berkarya Bersitegang, NasDem : Jadi Politisi Jangan Baperan

    PKS-Berkarya Bersitegang, NasDem : Jadi Politisi Jangan Baperan

    CILEGON, BANPOS – Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Kota Cilegon, Asda III, Kepala BKPSDM, Inspektur Kota Cilegon dan BOOM Kota Cilegon terkait hasil rotasi dan mutasi di lingkungan Pemkot Cilegon beberapa waktu lalu, partai koalisi pemerintah yaitu PKS dan Berkarya bersitegang.

    Anggota Fraksi PKS Aam Amrullah terlihat tersinggung setelah mendengar pernyataan dari anggota Fraksi Berkarya Sabihis saat RDP hendak ditutup.

    Saat itu, Sabihis meminta penegasan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cilegon ikhwal dilibatkan atau tidaknya Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta dalam pembahasan rotasi mutasi.

    “Saya sekali lagi mohon penegasan, Wakil Walikota itu dilibatkan atau tidak?,” tanya Sabihis kepada BKPSDM di hadapan jajaran Komisi I DPRD Kota Cilegon di ruang Rapat DPRD Kota Cilegon, Rabu (24/8/2022).

    Politisi Partai Berkarya itu, menginginkan penjelasan agar informasi yang didapat oleh masyarakat terkait rotasi mutasi tidak samar. Ia bahkan dalam kesempatan itu menyinggung jika semua pihak, baik Wakil Walikota, partai politik, tokoh masyarakat boleh memberikan usulan pada rotasi mutasi, namun keputusan akhir ada di Walikota Cilegon.

    “Kalau sudah diusulkan, tentunya Walikota yang menentukan, diakomodir atau tidak itu kembali ke walikota, kalau semuanya ditampung tidak mungkin,” ujar Sabihis.

    Mendengar pernyataan Sabihis, Aam Amrullah pun langsung meresponnya. Ia mempertanyakan prosedur rotasi mutasi yang dilakukan pemerintah selama pembahasan perombakan jabatan. Aam menduga ada prosedur yang dilanggar.

    Prosedur yang diduga dilanggar itu tahapan yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam proses rotasi mutasi yang justru diduga kuat tidak dilakukan.

    Prosedur yang diduga kuat dilanggar itu adalah tahapan usulan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kemudian, bukan hanya Wakil Walikota Cilegon yang tidak dilibatkan dalam proses pembahasan, tapi juga OPD terkait.

    “Saya sebenarnya sudah legowo pertanyaan saya ngga dijawab, tapi karena disinggung lagi sebelum ini ditutup yah saya tegaskan kembali. Tadi saya tanya apakah DPRD dilibatkan (pembahasan rotasi mutasi pegawai) untuk di lingkungan ini, tapi ngga ada jawaban,” kata Aam.

    Secara tegas, Aam menyatakan jika ia lebih percaya pernyataan Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta yang mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan rotasi mutasi tersebut.

    “Saya lebih yakin ke omongan Pak Wakil daripada yang disampaikan oleh BKPSDM. Saya udah lama kenal beliau dan saya yakin beliau tidak akan bohong,” ujarnya.

    “Pembahasan rotasi mutasi ngga mungkin sekali, ngga mungkin sekali, mungkin berpuluh-puluh kali, boleh jadi yang pertama kali diajak, kedua ketiga keempat sampai akhir ngga diajak bisa jadi. Itu harus clear, saya dari awal bilang jelaskan jangan ada yang ditutup-tutupi,” tegas Aam dengan nada tinggi.

    Menanggapi perseteruan antara PKS dan Berkarya di forum RDP, Anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi NasDem Andi Kurniyadi menilai seharusnya hal itu tidak pantas terjadi apalagi disaksikan oleh masyarakat.

    “Terkesan tidak pantas untuk disaksikan oleh masyarakat,” kata Andi kepada BANPOS kemarin.

    Menurut Andi terkait tidak dilibatkannya Wakil Walikota dalam proses rotasi mutasi itu tetap keputusan ada di Walikota.

    “Mau itu dilibatkan atau tidak itu hak prerogatif walikota. Pak Jubaedi sudah berbicara dilibatkan. Nah kalau sudah dilibatkan seperti itu dan memang terkesan mereka tidak menerima keputusan dari walikota ya ngga usah purik lah, politisi kok purikan. Jadi politisi mah jangan baperan lah, jangan bikin spekulasi di masyarakat, jangan bikin gaduh di masyarakat yang akhirnya hal seperti ini yang pantas dan tidak pantas disaksikan oleh masyarakat akhirnya jadi bahan tontonan,” papar Andi.

    Kemudian dikatakan Andi seharusnya semua pihak menyikapi persoalan tersebut bersikap dewasa tidak membuat kegaduhan di masyarakat.

    “Seharusnya itu tidak harus terjadi kalau misalkan salah satu dari pemimpin kita dewasa menyikapi hal seperti itu. Udah mah kemarin mobil dibalikin. Sekarang berbicara lagi di forum ditegaskan diundang atau tidak, salah satu dari Partai PKS bilang pak Aam lebih percaya sama pak wakil , ngga bisa begitu juga orang buktinya ada. Dan itu sudah ditegaskan oleh pak Jubaedi bahwasanya itu dilibatkan,” tandasnya. (LUK)

  • Gelap Gulita dan Rawan Begal, Warga Leuweung Sawo Minta KS Perbaiki PJU dan Jalan Rusak

    Gelap Gulita dan Rawan Begal, Warga Leuweung Sawo Minta KS Perbaiki PJU dan Jalan Rusak

    CILEGON, BANPOS – Warga Lingkungan Leuweung Sawo, Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon mengadu keluhannya kepada Anggota DPRD Kota Cilegon Rahmatullah.

    Salah satu keluhannya warga mengadu soal penerangan jalan umum (PJU) yang gelap gulita di sepanjang perumahan Krakatau Steel (KS) dan juga jalan yang rusak parah hingga saat ini tak kunjung diperbaiki oleh perusahaan pelat merah tersebut.

    Keluhan tersebut disampaikan warga saat reses masa sidang II di Lingkungan Leuweung Sawo, Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Cilegon, Senin (25/4) lalu.

    Salah satu tokoh masyarakat, Hasbullah Aliman meminta agar penerangan jalan dan jalan di perumahan KS segera diperbaiki lantaran sangat membahayakan warga yang melintas.

    “Agar KS grup bisa melakukan perbaikan terhadap jalan dan rumah serta penerangan jalan yang padam membuat bahaya warga kami,” katanya saat dikonfirmasi, Minggu (1/5/2022).

    Selain itu, jalan rusak mengakibatkan banyak kecelakaan dan kerusakan kendaraan bermotor.

    “Penerangan lampu jalan mati hampir 95 persen membuat lingkungan gelap gulita dan rawan begal. Kemudian perumahan hunian yang rusak dan kosong menjadi tempat maksiat,” terangnya.

    Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kota Cilegon Rahmatullah akan mengupayakan dengan mendatangi direksi KS grup untuk meminta segera dilakukan perbaikan baik pada jalan yang rusak parah maupun penerangan lampu jalan yang padam hampir 90 persen karena sangat membahayakan warga. Kemudian sering terjadi kecelakaan dan banyaknya begal rampok dan maling.

    “KS grup harus ikut bertanggung jawab soal keberadaan lingkungan karena perumahan KS yang dulu elite sekarang seperti rumah hantu dan tidak terawat,” katanya.

    Kemudian Politisi Partai Demokrat ini juga mempertanyakan biaya pemeliharaan tiap tahunnya.

    “Kemana biaya pemeliharaan selama ini padahal KS selalu bagi untung tiap tahun katanya, tapi lingkungan tidak diperhatikan padahal kami ring satu,” tandasnya. (LUK)

  • LSM BAR Siap Berkontribusi untuk Kemajuan Kota Cilegon

    LSM BAR Siap Berkontribusi untuk Kemajuan Kota Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Anak Raja (BAR) akan berusia empat tahun. Hari ulang tahun (HUT) yang ke-4 kali ini banyak harapan yang dipanjatkan agar dapat berkontribusi untuk kemajuan Kota Cilegon.

    Selain itu, tepatnya di tanggal 23 Maret 2022 akan ada perayaan HUT BAR yang ke 4 tahun di bingkis dengan pembagian sembako, santunan anak yatim dan senam bersama yang rencananya akan dihadiri Forkopimda Kota Cilegon.

    Panglima LSM BAR, Mahdi mengatakan rangkaian HUT BAR yang ke 4 diawali dengan silaturahmi para pengurus ke jajaran Forkompinda Kota Cilegon untuk mempererat tali silaturahmi dan bisa saling bekerjasama dalam berbagai hal.

    “Alhamdulillah untuk safari pertama kita telah terlaksana di DPRD Kota Cilegon pada 7 Maret 2022 dan langsung diterima oleh Ketua DPRD dan Ketua Komisi II, tentunya banyak sekali pencerahan yang didapat dari kunjungan kerja ini. Banyak hal ilmu yang ditimba dari kunjungan ini akan dilakukan dan di realisasikan dalam program kerja,” kata Mahdi kepada BANPOS saat ditemui di Sekretariat DPP LSM BAR belum lama ini.

    Selanjutnya untuk kunjungan kerja dilakukan di forkopimda yang lain diantaranya Dandim, Kapolres dan Walikota Cilegon dan ini semuanya dilakukan selain penguatan hubungan kemitraan dengan forkopimda.

    Kemudian dikatakan Mahdi, LSM BAR lahir sebagai kontrol sosial dan pengayom masyarakat untuk menuju kesejahteraan masyarakat dan juga akan terus bersinergi dengan pemerintah baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun pemerintahan tingkat kota.

    “Dibentuknya LSM BAR adalah untuk bersinergi dengan pemerintah demi kemajuan masyarakat Kota Cilegon,” katanya

    Ia mengaku, LSM BAR secara aturan sudah memenuhi aturan yang diberikan oleh pemerintah seperti terdaftar di Kemenkum-HAM, Kemendagri, dan terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cilegon.

    “Semua persyaratan kita tempuh dan alhamdulillah LSM kami sudah terdaftar di Kemenkum-HAM dan Kemendagri. Dan kami yakin LSM BAR adalah salah satu LSM di Cilegon yang lengkap secara aturan,” katanya.

    Ia juga berharap kehadiran LSM BAR dapat diterima oleh masyarakat, dan sejumlah programnya untuk menyejahterakan anggota dan masyarakat.

    “Koperasi adalah salah satu upaya kami menyejahterakan masyarakat dan anggota untuk itu dalam waktu dekat dan meluncurkan koperasi yang berbasis masyarakat,” ucapnya.

    Mahdi mengaku kehadiran LSM BAR sebagai penyambung lidah antara pemerintah, kalangan industri dan masyarakat dan point yang paling terpenting kehadiran LSM BAR sebagai ujung tombak untuk bisa mensejahterakan masyarakat Kota Cilegon.

    Lebih lanjut dikatakannya, LSM BAR lahir dan hadir membutuhkan dukungan masyarakat maupun pemangku kebijakan di Kota Cilegon.

    “Untuk itu dukungan masyarakat dan pemangku kebijakan itu yang kami harapkan. Akan tetapi kami tetap memberikan kontroling tentunya dalam pembangunan Kota Cilegon karena kami berhak ikut serta bersama-sama membangun menjaga kondusifitas Kota Cilegon dan juga komitmen kami untuk masyarakat Kota Cilegon siap membantu mengakomodir membantu masyarakat Kota Cilegon,” tandasnya.(LUK/ENK)

  • Pertanyakan Urgensi Hak Interpelasi FKPMC: Ada yang Belum Move On Dengan Perubahan Kota CIlegon

    Pertanyakan Urgensi Hak Interpelasi FKPMC: Ada yang Belum Move On Dengan Perubahan Kota CIlegon

    CILEGON, BANPOS- Rencana DPRD Kota Cilegon melakukan Hak Interpelasi terus mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak. Ada yang menilai sikap tersebut masih adanya pihak-pihak yang masih belum move on akan perubahan di Kota Cilegon.

    “Saya melihat ada pihak-pihak yang belum bisa move on untuk perubahan di Cilegon ini. Sampai ada isu rencana menggulirkan Hak Interpelasi,” ujar Ketua Forum Komunikasi Perantau Minang Cilegon (FKPMC), Hengki Irawan, Sabtu (15/1).

    Menurutnya, tidak terlihat sedikitpun urgensinnya dari Hak Interpelasi. Pendukung Hak Interpelasi terkesan menolak adanya perubahan Kota Cilegon yang dikerjakan oleh Walikota Helldy Agustian dan Wakilnya Sanuji Pentamarta.

    FKMPC melihat perubahan yg dilakukan Walikota Helldy sudah nampak nyata dirasakan masyarakat, mulai menaikkan honor RT/RW Rp1 juta, penambahan 4 SMP Negeri, pemberian beasiswa penuh sarjana, pinjaman lunak dengan bunga nol persen untuk pelaku usaha kecil, serta pengelolaan sampah yang menjadi produktif yang berdampak pada lapangan kerja, pada teknologi pengelolaan sampah tersebut.

    “Selama ini palang pintu kereta api terabaikan sehingga banyak kecelakaan. Tetapi hal ini sangat diperhatikan Pak Helldy. Meski baru memimpin Kota Cilegon baru 10 bulan, terbukti sudah bisa membangun empat titik palang pintu perlintasan kereta api,” katanya.

    Hengki juga mendukung langkah Walikota Helldy, yang berencana menambah bangunan Pasar Kranggot. Penambahan bangunan itu salah satunya bertujuan menjadi pasar modern yang bersih rapi dan nyaman.

    “Dengan dibangunya Pasar Kranggot menuju pasar modern, maka kita harapkan akan bisa meningkatkan pendapatan pedagang. FKPMC sangat antusias dengan rencana luar biasa ini Walikota Helldy,” ucapnya.

    Ia juga berharap agar pembangunan lainnya, khususnya di sektor kesehatan bisa segera terlaksana, yakni pembangunan rumah sakit.

    “Kami menilai pasangan Helldy-Sanuji bersunguh-sungguh mementingkan rakyat. Merubah Kota Cilegon untuk lebih baik merupakan tantang yang harus dihadapinya. Meskipun banyak kendala yang dihadapi, tetapi Pak Helldy tetap konsisten melayanani masyarakat,” ungkapnya.

    Ia menilai, urgensi Hak Interpelasi yang diusulkan oleh DPRD Kota Cilegon, terlihat ada kepentingan politiknya daripada kepentingan masyarakat. Padahal bagi masyarakat, bisa usaha mencari nafkah saja sudah sangat berarti.

    “Saya secara pribadi berpesan kepada anggota DPRD Kota Cilegon, untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Mari renungkan dengan mata hati kita. Tolong bantu sampaikan kepada masyarakat tentang apa saja capain yang telah dilakukan pemerintahan Helldy Agustian selama 11 bulan ini,” tandasnya.

    Sementara warga Kecamatan Purwakarta, Cilegon, Hendra Supriyadi, mengaku kagum dengan kepemimpinan Walikota Helldy Agustian dan Wakilnya Sanuji Pentamarta, yang sudah bisa mewujudkan penambahan sekolah lanjutan tingkat pertama atau SMP Negeri di tempat tinggalnya. Selama ini, kata Hendra, hampir 60 persen anak sekolah lanjutan pertama harus menempuh pendidkan di wilayah tetangga, yakni di Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang.

    “Setelah sekian puluh tahun, impian warga Kecamatan Purwakarta akhirnya bisa menikmati adanya sekolah SMP Negeri. Penantian dari zaman kemerdekaan baru terwujud oleh Walikota Helldy,” ujarnya.

    Sekadar diketahui, sejak satu bulan terakhir, DPRD Kota Cilegon mewacanakan Hak Interpelasi terhadap kepemimpinan Helldy-Sanuji. (BAR/MUF)

  • Cegah Banjir di Musim Hujan, Penanganan Sampah Dipertanyakan DPRD Kota Cilegon

    Cegah Banjir di Musim Hujan, Penanganan Sampah Dipertanyakan DPRD Kota Cilegon


    CILEGON, BANPOS – Anggota Komisi IV DPRD Kota Cilegon mempertanyakan penanganan sampah di Kota Cilegon. Pasalnya, volume sampah setiap harinya mencapai ratusan ribu kubik, bahkan terus meningkat, dan menjadi kekhawatiran para anggota Komisi IV, khususnya menjelang musim penghujan.

    Anggota DPRD Fraksi Nasdem, Erick Rebiin mengatakan, salah satu penyebab banjir adalah banyaknya sampah yang dibuang secara sembarangan oleh masyarakat. Untuk itu, pihaknya menyarankan agar penanganan sampah dilaksanakan secara terpadu. Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon harus terus mengkampanyekan kebersihan lingkungan.

    “Penanganan terpadu yang dimaksud adalah selain OPD terkait juga dengan masyarakat, dimana masyarakat ini sebagai pemangku kebijakannya adalah Kecamatan dan Kelurahan,” katanya, (23/10).

    Selama ini, lanjut Erick, dirinya banyak melihat sampah yang tidak pada tempatnya. Apalagi,kata dia, di sisi-sisi jalan, kemudian juga pada lahan kosong dan bahkan ada pembuangan sampah dadakan.

    “Yang menjadi PR bagi semua adalah bagaimana melakukan pendekatan secara persuasif terkait banyaknya sampah dan harus terpadu penangannya. Apalagi pernyataan dari PUTR yang menangani sampah disaluran irigasi,” ujarnya.

    Erick juga menambahkan, dengan personel yang kurang dan armada yang minim memang cukup kewalahan. Walaupun menggunakan sistem shift, dengan jumlah 240 personel tidak akan mampu menyelesaikan sampah. “Ajukan saja penambahan personil dan unit armadanya, sehingga bisa dilakukan penanganan secara cepat dalam pengambilan sampah,” tuturnya.

    Senada juga dikatakan oleh anggota DPRD Komisi IV dari Fraksi Berkarya, Dimas Saputra. Menurutnya permasalahan sampah memang saat ini cukup pelik, selain minimnya kesadaran dari masyarakatnya sendiri dan juga belum ada tempat pembuangan sampah secara regional.

    “Misalnya pengelolaan sampah bisa dilakukan perdapil, karena hal itu bisa dilakukan sebelum dibawa ke TPSA yang ada di Bagendung. Terus juga bisa mengurangi sampah yang selama ini tidak terangkut oleh armada yang jumlahnya minim,” ucapnya.

    Selain itu, kata pria yang akrab dipanggil Kang Dimas ini menyatakan penanganan sampah juga bisa melalui pihak ketiga, sehingga dalam proses penanganan bisa dilakukan dengan cepat.

    “Sebetulnya ada banyak solusi dalam menangani sampah, tinggal eksekutif seperti apa solusinya dan kalau untuk kemaslahatan tentunya sebagai anggota dewan kami mendukung. Apalagi saat ini sampah sudah menjadi urusan global dan Cilegon harus mempunyai planing untuk pengelolaan sampah. Baik itu dengan pengurus Bank Sampah atau dengan yang lainnya,” jelasnya. (LUK/RUL)