BANTEN POS

Tag: DPRD Provinsi Banten

  • Komisi V DPRD Banten Soroti Kinerja Pegawai Pemprov Banten

    Komisi V DPRD Banten Soroti Kinerja Pegawai Pemprov Banten

    SERANG, BANPOS – Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menuai sorotan dari Komisi V DPRD Banten lantaran adanya ketidakharmonisan antar pihak.

    Ketua Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa mengatakan, ketidakharmonisan itu disebabkan karena tiap-tiap OPD di lingkup Pemprov Banten belum mampu menerjemahkan ‘Birokrasi Berdampak’ yang selama ini didengungkan-dengungkan oleh Gubernur Banten.

    “Bahwa birokrasi berdampak yang tentu akselerasi melayani belum diterjemahkan dengan baik di beberapa mitra Komisi V,” katanya pada saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Banten pada Rabu (29/11).

    Ia menyebutkan, misalnya, ketidakharmonisan yang terjadi yakni, adanya ketidaksinkronan dalam pelaksanaan tugas antara Eselon II dengan Eselon III, maupun sebaliknya.

    “Kami juga melihat di beberapa OPD,  pimpinan yang juga merupakan masukan kepada pak Gubernur bahwa ada ketidak sinkronan antara Eselon II dengan Eselon III atau antara Eselon III sendiri dan juga dengan fungsional lainnya,” terangnya.

    Selain itu Yeremia juga mengatakan, pihaknya merasa kurang begitu dihargai oleh OPD yang menjadi mitranya. Sebab, setiap rapat yang diselenggarakan oleh Komisi V kerap tidak dihadiri oleh Kepala OPD tersebut.

    Padahal, rapat yang diselenggarakan itu dalam rangka pengawasan kinerja pelaksanaan program pemerintah.

    “Saya bisa mengambil contohnya ketika kita misalnya rapat-rapat komisi ada beberapa kepala OPD yang tidak hadir di dalam rapat-rapat yang dilaksanakan oleh komisi V  dalam rangka pelaksanaan pengawasan,” terangnya.

    Di samping kerap tidak menghadiri agenda rapat, Yeremia juga mengadukan perihal adanya pegawai yang kerap tidak masuk dan melaksanakan tugas kerjanya dengan berbagai macam alasan.

    “Kami perlu sampaikan bahwa ada beberapa yang sering tidak masuk melaksanakan tugas dengan berbagai alasan, misalnya sakit,” ujarnya.

    Oleh karena itu politisi PDI Perjuangan itu berharap, agar ada pembenahan kepegawaian di lingkup Pemprov Banten. Sebab, jika tidak begitu maka bukan tidak mungkin hal itu akan berdampak pada pelaksanaan program pemerintah ke depannya.

    “Kita berharap ada perbaikan ke depan, sehingga masyarakat Banten bisa merasakan birokrasi dan hasil pembangunan yang berdampak dalam rangka mewujudkan Banten yang maju, mandiri, sejahtera berlandaskan iman dan taqwa,” tuturnya.

    Sementara itu menanggapi adanya penilaian tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, pihaknya menerima dengan baik masukan itu.

    Ia pun juga mengatakan, kedepannya akan melakukan evaluasi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh anggota DPRD.

    “Apapun yang disarankan, diingatkan oleh ibu-bapak dewan karena bapak-ibu dewan memiliki fungsi pengawasan dan akan menjadi pedoman bagi kita apa yang dimaksud itu menjadi teknis kita akan koordinasikan lebih lanjut,” tandasnya. (CR-02)

  • Tampilan Baru Gedung DPRD Banten Bikin Kagum, Jadi Tempat Pemotretan BTS SMAN 1 Waringinkurung

    Tampilan Baru Gedung DPRD Banten Bikin Kagum, Jadi Tempat Pemotretan BTS SMAN 1 Waringinkurung

    SERANG, BANPOS – Penampilan baru gedung DPRD Provinsi Banten yang kini bernuansa Kesultanan, menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang.

    Bangunan baru ini dinilai sebagai identitas daerah, yang mengingatkan masyarakat kepada masa kejayaan Kesultanan Banten di masa lampau.

    Mengagumi konsep baru gedung DPRD Provinsi Banten, puluhan siswa-siswi dari SMAN 1 Waringinkurung berkunjung ke gedung tersebut, dan menjadikannya sebagai latar pada foto Buku Tahunan Sekolah (BTS) mereka.

    Salah satu panitia pemotretan, Yenraul Ramadan, menyampaikan apresiasi kepada Sekretariat DPRD Provinsi Banten yang telah mengizinkannya mengambil foto di kawasan gedung DPRD Banten.

    Ia mengaku kagum dan bangga dengan bentuk bangunan DPRD Provinsi Banten yang baru, sehingga bisa mengingatkan kembali kaum muda kepada masa kejayaan Kesultanan Banten.

    “Tujuan kami ke sini itu untuk take foto buku tahunan angkatan kita. Kita ada 28 orang, terdiri dari 26 panitia dan 2 orang fotografer,” tuturnya.

    Menurutnya, bisa berfoto di dalam gedung DPRD Provinsi Banten sangatlah berkesan. Selain dipandu oleh para pegawai yang ramah, mereka juga bisa mendapatkan banyak pengetahuan tentang dunia parlemen.

    “Kesannya Happy, Fun, senang, orang-orang ramah, welcome, kami ingin mengucapkan terimakasih karena sudah mengizinkan foto disini,” ucapnya.

    Sementara itu, salah satu siswi SMAN 1 Waringinkurung, Muti Tasya Aulia, mengaku kagum dengan tampilan baru gedung DPRD Provinsi Banten.

    Karena menurutnya, selain gedungnya yang berkonsep sejarah, juga terdapat benda sebongkah batu besar yang merupakan batu fosil asli dari Banten.

    “Kagum dengan temboknya seperti kerajaan, mengingatkan kita sejarah di Banten dan ada batu besar asli dari Banten. Jadi bangga, terimakasih kepada sekretariat DPRD Banten karena telah mengizinkan kami,” ungkapnya.

    Sekretaris DPRD Banten, Deden Apriandhi, mengungkapkan bahwa bentuk gedung DPRD Banten yang baru ini sebagai upaya mengajak generasi saat ini mengingat kembali kekayaan budaya dan sejarah Banten pada masa lalu.

    Deden mengaku, pihaknya sengaja merenovasi gedung DPRD Banten dengan konsep tersebut dengan tujuan ingin menampilkan identitas daerah.

    “Sekaligus supaya bisa menjadi semacam pengingat kebesaran daerah kita,” kata Deden.

    Lebih jauh, dengan dilakukannya renovasi tersebut, diharapkan terjadi upaya pelestarian kebudayaan dan sejarah Banten.

    Adapun terkait konsep renovasi gedungnya, sengaja diambil dari konsep bangunan Kesultanan Kenari dan sebagian bangunan Keraton Kaibon di Kasemen, Kota Serang.

    “Hasil konsultasi kami dengan para budayawan, sejarawan dan tokoh Banten sepakat konsep bangunan Kesultanan Kenari dan Keraton Kaibon yang kita terapkan,” kata Deden.

    Deden menegaskan bahwa upaya renovasi gedung DPRD yang dilakukan pihaknya itu dengan tujuan pelestarian budaya dan sejarah yang menjadi tugas pemerintah.

    “Kedepan Gedung DPRD Banten bisa menjadi destinasi edukasi budaya untuk masyarakat umum,” tandasnya. (DZH)

  • Pentingnya Edukasi dan Sosialisasi Pemilih

    Pentingnya Edukasi dan Sosialisasi Pemilih

    SERANG, BANPOS – DPRD Provinsi Banten menekankan kepada para penyelenggara pemilu terkait pentingnya edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat pemilih dalam upaya meningkatkan partisipasi dan menghindari politik uang.

    “Berkaitan dengan tahapan pelaksanaan Pemilu 2024, kami Komisi I DPRD Banten sudah dua kali melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu,” kata Ketua Komisi I DPRD Banten Jazuli Abdillah di Serang, Rabu (25/10).

    Ia mengatakan Komisi I DPRD Banten mendorong pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan sesuai tahapan yang sudah ada.

    Oleh karena itu, pihaknya meminta para penyelenggara agar terus berkoordinasi mematangkan serta melaksanakan tahapan pemilu dengan baik.

    “Kami meminta penyelenggara pemilu, terutama KPU dan Bawaslu sampai tingkatan di bawahnya, termasuk juga pihak keamanan agar melakukan koordinasi secara terus-menerus untuk terlaksananya pemilihan umum yang baik dan sukses,” ujarnya.

    Kemudian KPU juga diminta untuk optimal melakukan sosialisasi dan edukasi kepada berbagai kalangan yang memiliki hak pilih agar meningkatkan kualitas pemilu.

    “Jadi jangan dipandang pemilu ini hanya seremonial hajat demokrasi lima tahunan, tapi ada nilai edukasi demokrasi yang baik bagi masyarakat,” kata Jazuli.

    Menurut dia, edukasi tersebut penting supaya masyarakat paham terhadap substansi dari pelaksanaan pemilu agar hasilnya berkualitas, serta menghindari pragmatisme dan tidak terjebak pada money politic.

    “Politik uang ini merusak mental masyarakat dan jelas merupakan pelanggaran. Oleh karena itu, Bawaslu harus sigap dan bertindak untuk melakukan penegakan hukum, jika ada yang melanggar,” katanya.

    Ia juga mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak keamanan dalam upaya mengantisipasi benturan antar pendukung, terutama dalam menghadapi Pilpres 2024 karena ada tiga pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden.

    “Kami bersama Polda Banten juga sudah berkoordinasi, termasuk kemarin kita mengikuti apel Pam Swakarsa atau pengamanan pemilu bersama unsur masyarakat di Mapolda Banten,” kata Jazuli.(PBN/ANT)

  • Sandi Serahkan Publik Menilai

    Sandi Serahkan Publik Menilai

    SERANG, BANPOS – Kehadiran Sandi Bela Sakti, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Serang, dalam beberapa kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang dihadiri Walikota Serang menjadi sorotan sejumlah kalangan. Sandi, yang saat ini juga terdaftar sebagai Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Provinsi Banten, dianggap memanfaatkan momen Maulid Nabi tersebut sebagai ajang kampanye pencalonannya.

    Bukan itu saja, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang pun dituding turut mempromosikan Sandi, dengan mengunggah video kegiatan Walikota, yang memuat gambar Sandi.

    Menanggapi hal tersebut, Sandi dengan tegas menyatakan bahwa tujuannya hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah untuk melestarikan tradisi kelahiran Nabi Muhammad SAW dan memotivasi para pemuda di Kota Serang. Ia membantah tudingan yang menyebutkan bahwa dirinya hadir sebagai Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Provinsi Banten dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Serang.

    “Saya ingin menjelaskan dengan tegas bahwa saya hadir sebagai Ketua KNPI Kota Serang, tidak ada motif politik sama sekali. Saya hadir semata-mata untuk mendukung, dan merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, ” katanya.

    Kata dia, selama menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut, dirinya tidak pernah menyerukan ajakan atau himbauan politik, baik untuk partai ataupun dirinya. Bahkan, lanjut Sandi, dirinya tidak pernah menggunakan atribut atau pakaian berwarna identik dengan partai pendukungnya dalam pencalonan. “Saya selalu hadir dengan menggunakan warna netral. Seperti kemarin, saya mengenakan koko berwarna putih. Tapi biarlah masyarakat yang menilai,”ucapnya.

    Meski begitu, dirinya memaklumi tudingan miring tersebut, mengingat posisinya yang merupakan anak dari orang nomor satu di Kota Serang. Menurutnya, itu adalah bentuk perhatian dan kepedulian masyarakat atas kinerja Walikota Serang dan jajarannya.

    “Artinya masyarakat masih peduli dan sayang dengan Pak Wali. Mereka tidak ingin Kegiatan pak wali ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu, dan memang sudah seharusnya begitu, karena Walikota adalah milik semua warga Kota Serang,” paparnya.

    Terkait video dirinya yang diunggah oleh laman resmi Pemkot Serang, Sandi mengatakan, itu hanya kebetulan semata. Sebab, kata dia, jabatannya sebagai Ketua KNPI Kota Serang, membuat posisinya harus selalu berada dekat dengan walikota. “Jadi mau tidak mau, saya juga ikut tersorot. Bukan sengaja menyorot saya,” ungkapnya.

    Sandi mengatakan, kehadirannya dalam Maulid Nabi adalah bagian dari usaha pihaknya (KNPI-red) untuk melestarikan tradisi-
    tradisi agama, dan keislaman. Sandi menekankan pentingnya memotivasi generasi muda dalam merawat nilai-nilai keislaman.

    “Generasi muda adalah harapan kita, dan saya berkomitmen untuk bekerja bersama mereka dalam memahami serta menghidupkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW,” tambahnya.

    Dia berharap, acara ini dapat menjadi inspirasi bagi pemuda Kota Serang untuk lebih mendalami ajaran agama dan memperkokoh nilai-nilai keislaman dalam diri mereka. “Saya meyakini, semangat kebersamaan seperti ini akan terus membimbing langkah masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan,” pungkasnya.

    Terpisah, Walikota Serang Syafrudin menyatakan, kehadiran Ketua KNPI Kota Serang, sangat baik sebagai upaya untuk mengajak para generasi muda lebih meningkatkan nilai-nilai keislaman. Karena itu, dirinya mengaku, tidak sungkan untuk mengajak Sandi guna menghadiri kegiatan Maulid Nabi, yang melibatkan Walikota. “Kehadiran Sandi, saya yakini dapat memicu para pemuda jadi ikut tergerak untuk terus memeriahkan peringatan kelahiran Nabi Besar kita,” ucapnya.

    Syafrudin menyangkal, kehadiran Sandi untuk mempromosikan pencalonan legislatifnya. Kata dia, Sandi hanya mempromosikan pentingnya menjaga tradisi leluhur, khususnya perayaan-perayaan keagamaan.

    “Benar Sandi kampanye. Tapi bukan kampanye politik, dia mengkampanyekan pentingnya menjaga tradisi leluhur leluhur, khususnya yang dapat mempertebal keimanan kalangan para pemuda,” ucapnya.(PBN)

  • Pemprov Banten Dituding Sengaja Merencanakan Sisa Anggaran Tinggi

    Pemprov Banten Dituding Sengaja Merencanakan Sisa Anggaran Tinggi

    SERANG, BANPOS – Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam melakukan pemangkasan terhadap alokasi anggaran Belanja Modal pada Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 menuai sorotan dari anggota DPRD Provinsi Banten.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti menjelaskan, penyebab berkurangnya Belanja Modal pada RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 adalah karena disebabkan oleh beberapa hal.

    Salah satunya adalah karena disebabkan oleh adanya estimasi terhadap Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang terlampau tinggi di APBD Murni Tahun Anggaran 2023.

    Ia menyebutkan, berdasarkan hasil audit tercatat besaran SiLPA pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 Provinsi Banten mencapai angka Rp146 miliar.

    “Akibat adanya estimasi SiLPA yang terlampau tinggi di APBD Murni 2023 itu Rp146 miliar,” katanya kepada BANPOS pada Senin (18/9) kemarin.

    Menanggapi hal tersebut anggota Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Nizar menyalahkan perencanaan Pemprov Banten yang dinilai tidak matang.

    Menurutnya, Pemprov Banten dalam menyusun perencanaan anggaran, terlalu tinggi memasang target SiLPA di APBD Murni 2023.

    Karena hal itulah kemudian menurutnya turut berdampak terhadap rencana pembiayaan belanja daerah di RAPBD Perubahan tahun ini.

    “Menurut saya itu adalah salah perencanaan terkait dengan penganggaran 2023. Karena ternyata SiLPA nya yang dipasang terlalu besar. Padahal waktu saya ingat tidak segitu yang dipasang, akhirnya berakibat kepada kekurangan anggaran, kan?” kata Nizar kepada BANPOS pada Selasa (19/9).

    Nizar menyebutkan SiLPA yang ditargetkan oleh Pemprov Banten di tahun 2023 angkanya mencapai Rp615 miliar, namun menurut keterangannya dari target yang ditetapkannya itu hanya mampu direalisasi sekitar Rp400 miliar.

    “SiLPA yang dipasang di 2023 Rp615 miliar, sementara SiLPA yang tercapai hanya sekitar Rp400 miliar lebih. Jadi hampir Rp200 miliar itu SiLPA yang ngawang-ngawang,” tuturnya.

    Di samping itu ia juga bertanya-tanya, mengapa Pemprov Banten berani memasang target yang tinggi terhadap SiLPA di APBD Murni Tahun Anggaran 2023.

    Ia menaruh curiga, barangkali memang sebenarnya Pemprov Banten sengaja merencanakan hal tersebut.

    “Seharusnya bukan SiLPA yang dipasang begitu tinggi. Kalau kayak gitu kan semacam SiLPA yang direncanakan,” ujarnya.

    Oleh karenanya, ia mengkritik keras keras kebijakan tersebut dengan mengatakan bahwa perencanaan Pemprov Banten buruk.

    “Inikan berarti perencanaannya yang buruk. Kok bisa berani pasang SiLPA yang begitu besar,” tandasnya.(CR-02/PBN)

  • DPRD Sebut Kinerja Pemprov Banten Kurang Optimal Hadapi El Nino

    DPRD Sebut Kinerja Pemprov Banten Kurang Optimal Hadapi El Nino

    SERANG, BANPOS – Komisi II DPRD Banten menilai penanganan antisipasi el nino di Provinsi Banten dirasa kurang optimal. Hal itu diungkapkan langsung oleh sekretaris Komisi II DPRD Banten, Oong Syahroni saat ditemui di ruangannya pada Rabu (9/8).

    “Berdasarkan hasil evaluasi dari Komisi II penanganannya (el nino) belum optimal,” kata Oong Syahroni.

    Oong juga menyebutkan bahwa sejumlah lahan pertanian di Provinsi Banten berpotensi mengalami gagal panen yang terbilang cukup tinggi, akibat dari dampak terjadinya cuaca ekstrem tersebut.

    Oleh karenanya, politisi asal partai Gerindra itu pun meminta kepada seluruh pihak yang terkait khususnya Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) untuk dapat lebih menggiatkan kembali program penanganan permasalahan el nino.

    Salah satu upaya antisipasi yang bisa dilakukan, menurut Oong, dalam rangka mengatasi gagal panen akibat dampak el nino adalah dengan cara penyaluran program asuransi petani oleh Pemprov Banten.

    “Beberapa daerah punya potensi untuk gagal panen begitu tinggi, dan itu juga perlu diantisipasi juga dengan beberapa upaya di antara nya adalah asuransi pertanian, atau bantuan bibit untuk ditanam kembali ketika musim tanam tiba,”

    “Hal-hal ini yang segera harus dilakukan oleh dinas terkait, agar masyarakat petani bisa dibantu,” ucap Oong.

    Politisi asal Kabupaten Lebak itu juga mengaku, pada beberapa kesempatan dirinya sempat mendapati sejumlah keluhan dari para petani yang mengaku, lahan pertaniannya mengalami gagal panen akibat dari dampak el nino.

    Kemudian, ia juga tidak menampik jika Pemprov Banten telah melakukan berbagai macam upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun lagi-lagi, Oong melihatnya hal itu belum sepenuhnya optimal dilaksanakan.

    Kedepannya, dari hasil evaluasi tersebut ia meminta agar lebih dipersiapkan kembali langkah-langkah konkrit penanganan el nino oleh Pemprov Banten, jika di tahun mendatang kembali terjadi.

    “Beberapa kegiatan sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian, mungkin dengan adanya pinjam pakai pompa air milik Dinas Pertanian, kemarin ada program pipanisasi dari sumber air pegunungan itu salah satu solusi yang sudah dilakukan,”

    “Walaupun sejauh ini, kami Komisi II menilai belum optimal. Maka kedepan menjadi catatan kita semua, ketika el nino ini memang sudah bisa diprediksi, langkah-langkah konkrit untuk antisipasinya dapat dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya,” jelasnya.

    Di samping itu, Oong juga menyoroti perihal kebijakan anggaran penanganan masalah di sektor pertanian dirasa belum begitu memadai.

    Akibatnya, karena anggaran yang ada belum begitu memadai, turut berdampak pula pada pelaksanaan program yang berkaitan dengan optimalisasi sektor pertanian.

    “Sejauh yang saya tahu sebagai pimpinan Komisi II, anggaran sektor pertanian masih belum sesuai, belum ideal. Makanya saya melihat beberapa kegiatan yang seharusnya tersupport belum bisa disupport karena keterbatasan anggaran,” ungkapnya.

    Oong mengungkapkan, selama ini, anggaran yang dialokasikan oleh Pemprov Banten untuk pelaksanaan program di sektor pertanian berada di bawah angka 4,5 persen dari total APBD Provinsi Banten.

    Menurut Oong, idealnya anggaran untuk sektor pertanian di kisaran angka enam sampai tujuh persen.

    “Kalau dari postur APBD kita yang Rp11,5 triliun untuk anggaran sektor pertanian, khususnya yang ada di bawah mitra Komisi II itu masih di bawah 4,5 persen jadi belum ideal sekali,”

    “Untuk Banten sepertinya di enam sampai tujuh persen itu sudah ideal,” tandasnya.

    Dinas Pertanian Provinsi Banten menyediakan pinjaman pompa untuk membantu petani mengairi sawah selama musim kemarau, yang tahun ini lebih kering dari biasanya karena ada fenomena El Nino.

    “Kami mengecek langsung ke daerah Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, dan kami telah meminjamkan pompa air untuk membantu para petani mengairi sawah,” kata Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauchid di Serang, Rabu.

    Ia menyampaikan bahwa layanan peminjaman pompa disediakan untuk membantu petani mengalirkan air dari Sungai Cibaliung ke sawah mereka.

    Sebelum layanan peminjaman pompa dijalankan, ia mengatakan, Dinas Pertanian menurunkan tim untuk memetakan jarak lokasi sawah dengan sungai.

    “Semoga hal tersebut dapat membantu para petani,” katanya.

    Kepala Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Banten Saiful Bahri Maemun mengatakan bahwa dinas sudah memetakan daerah-daerah yang rawan mengalami kekeringan dan banjir.

    “Dengan basis data itu, kita bisa lebih mudah melakukan pemetaan dalam rangka mengantisipasi dampak El Nino,” katanya.

    Menurut dia, Dinas Pertanian Provinsi Banten juga menugaskan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) yang tersebar di seluruh kecamatan untuk melaporkan kejadian kekeringan maupun banjir di wilayah kerja mereka.

    “Mereka selalu melaporkan secara rutin kepada kami ketika terjadi bencana kekeringan atau banjir di wilayah binaannya masing-masing,” katanya.

    Berdasarkan data Gerakan Pengendalian Dampak Iklim Dinas Pertanian Provinsi Banten, lahan yang terdampak kekeringan di Provinsi Banten sejak Juli hingga 7 Agustus 2023 luasnya mencapai 639 hektare.

    Perinciannya, kekeringan ringan terjadi pada 605 hektare lahan, kekeringan sedang terjadi pada 30 hektare lahan, kekeringan berat terjadi pada empat hektare lahan.(MG-01/ANT/PBN)

  • Proyek Dindikbud Dituding Jadi Penyebab APBD Banten Mandek

    Proyek Dindikbud Dituding Jadi Penyebab APBD Banten Mandek

    SERANG, BANPOS – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten pada tahun 2024 mendatang mengusulkan anggaran puluhan miliar untuk membangun sekolah bertingkat di Kota Serang. Dan usulan tersebut menjadi penyebab proyek 2023 tidak bisa dilaksanakan.

    Informasi dihimpun BANPOS, Selasa (8/8) proyek di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah di refocusing di tahun 2023, penyebabnya adanya usulan dari Dindikbud yang akan membangun Gedung bertingkat SMAN 2 Kota Serang.

    “Refocusing berdasarkan SE Pj Sekda tentang Optimalisasi Anggaran pada APBD Banten tahun 2023 ini memang sudah dibatalkan oleh PJ Gubernur Banten, tapi pada praktIknya program yang kemarin masuk dalam refocusing tetap ditahan, dan kabarnya akan menjadi SiLPA (sisa lebih penggunaan anggaran). Dan dana itu disiapkan untuk membangun Gedung bertingkat SMKN 2 Kota Serang,” kata salah sumber  di KP3B Curug Kota Serang yang enggan disebutkan namanya.

    Bahkan katanya, anggaran yang disiapkan bukan hanya puluhan miliar, akan tetapi mendekati diangka Rp100 miliar.

    “Gedungnya akan lebih megah dan besar dari SMAN 1 Kota Serang. Dana itu sekaligus untuk mebel. Tapi angka itu bisa berubah, masih dalam penghitungan oleh Dindikbud,” ujarnya.

    Sumber tersebut menyatakan, pembangunan Gedung bertingkat SMKN 2 Kota Serang, selain untuk menampung siswa setiap tahun dalam penerimaan siswa didik baru, sekaligus untuk penataan Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten.

    “Biar Kota Serang terlihat lebih tertata dan menarik lagi. Makanya Gedung SMKN 2 Kota Serang dibuat lebih mewah dari sekolah-sekolah tingkat SMA Negeri yang ada di Provinsi Banten. Kalau dilihat dari perencanaan programnya, memang gedungnya mewah sekali,” ujarnya.

    Meski usulan dari Dindikbud belum final dan disetujui oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar dan DPRD, akan tetapi mereka sangat meyakini bahwa program akan berjalan sesuai harapan.

    “Kalau dilihat dari gestur (sikap) pejabat Dindikbud, Gedung bertingkat SMAN 2 Kota Serang akan terwujud,” ujarnya.

    Namun, ada beberapa OPD di Pemprov Banten, menolak dan menentang usulan Dindikbud, lantaran saat ini Pemprov Banten membutuhkan dana lebih dari Rp750 miliar untuk sukses Pemilu dan Pilkada 2024.

    “Uang APBD Banten ini tahun ini dan tahun depan tersedot untuk anggaran kepemiluan. Makanya ada satu atau dua OPD yang benar-benar menolak usulan dari Dindikbud. Apalagi ada bidang tanah baru yang akan dibeli nantinya dalam pengembangan Gedung SMAN 2 Kota Serang,” ujarnya.

    Sementara itu, Dewan Provinsi Banten didesak oleh beberapa kalangan untuk mengeluarkan hak interpelasinya berkaitan dengan koreksi terhadap kinerja anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang dinilai kurang memuaskan. Bahkan, tidak hanya desakan untuk mengeluarkan hak interpelasi, melainkan juga didesak untuk mengeluarkan pernyataan mosi tidak percaya terhadap kinerja Pemprov Banten.

    Desakan itu muncul salah satunya datang dari akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Zainor Ridho saat menghadiri acara diskusi publik bertajuk ‘Serapan Anggaran Rendah: Apa Dampak dan Resolusinya,” yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Gerindra pada Selasa (8/8).

    Dalam catatanya, Ridho menjelaskan, alasan mengapa kinerja Pemprov Banten rendah, karena hal itu disebabkan oleh adanya ketidak sinkronan antara visi dengan pemerintah daerah itu sendiri, atau yang ia sebut dengan disorientasi birokrasi.

    “Setelah kita membaca apa yang berkembang saat ini di Provinsi Banten, itu yang disebut menurut saya adalah disorientasi birokrasi. Jangan-jangan birokrasinya itu tidak jalan karena tidak satu visi dengan siapa? Dengan pemerintah daerah,” kata Zainor Ridho dalam pertemuan tersebut.

    Tidak hanya disebabkan oleh disorientasi birokrasi, akademisi UIN Banten itu juga menilai, buruknya kinerja Pemprov Banten selama ini disebabkan oleh terjadinya disorientasi institusional.

    “Selain ada disorientasi birokrasi, menurut saya juga terpenting itu adalah ternyata setelah kita lihat ada distorsi institusional. Kenapa SKPD tidak berjalan? Sudah diberikan anggaran ternyata anggarannya tidak dimanfaatkan begitu baik,” imbuhnya.

    Oleh karenanya, melihat realitas tersebut maka, menurutnya sudah seharusnya anggota DPRD Provinsi Banten mengeluarkan hak interpelasinya untuk mengoreksi kinerja Pemprov Banten selama ini.

    “Maka DPRD sebagai salah satu suprastruktur negara punya peran penting untuk melakukan hak angket, kedua interpelasi, tiga bahkan bisa menginterpelasi terhadap eksekutif kenapa itu anggaran bisa lambat,” ucapnya.

    Sementara itu, tokoh masyarakat Banten Ali Yahya yang juga hadir dalam acara tersebut bahkan mengusulkan agar, Dewan Provinsi Banten mengeluarkan pernyataan mosi tidak percaya kepada pemerintahan Pj Gubernur Banten Al Muktabar.

    Karena menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua BAKOR Banten itu menilai, kebijakan Al Muktabar yang kerap membatasi OPD melakukan penyerapan anggaran sama saja telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) yang sudah disepakati bersama.

    “Kalau orang yang dipilih itukan di-impeach namanya kan, nah itu mekanismenya panjang. Kalau ini mosi tidak percaya, kasih sama DPRD itu kepada Pemerintah Pusat, kepada Presiden. Karena inikan istilahnya sudah melanggar Peraturan Daerah, APBD itu kan Peraturan Daerah,” kata Ali Yahya saat ditemui usai menghadiri acara.

    Di samping itu, dorongan itu juga sebagai bentuk tantangan kepada dewan Provinsi Banten agar tidak melulu mengeluh, namun tidak melakukan aksi nyata.

    “Kita dorong berani gak DPRD, jangan ngeluh diluar tapi tidak bisa action, apalagi satu lingkup,” tandasnya. (MG-01/RUS/PBN)

  • Diskusi Publik Fraksi Gerindra Ungkap APBD Banten Habis Untuk Belanja Pegawai

    Diskusi Publik Fraksi Gerindra Ungkap APBD Banten Habis Untuk Belanja Pegawai

    SERANG, BANPOS – APBD Banten tahun anggaran 2023 yang sudah terserap sebanyak 45 persen dari total hampir Rp12 triliun, sebagian besar habis untuk belanja pegawai.

    Hal itu disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Gerindra yang juga Ketua Komisi IV DPRD Banten, M Nizar, saat memberikan pemaparan diskusi publik dengan tema ‘Serapan Anggaran Rendah: Apa Dampak dan Resolusinya’ di GSG DPRD Provinsi Banten, Selasa (8/8).

    Ia mengungkapkan, realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan Juli lalu, masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari hasil rapat koordinasi komisi-komisi dengan mitra kerjanya.

    “Serapan anggarannya 45 persen, separuhnya belanja pegawai, separuhnya lagi operasional seperti belanja rutin seperti bayar listrik dan lain-lain,” kata Nizar.

    Atas kondisi saat ini, pihaknya meminta kepada semua pihak dan unsur masyarakat agar melakukan perbaikan. Alasanya, perubahan Banten ke arah yang lebih baik tidak hanya dilakukan oleh para wakil rakyat di DPRD.

    “Kondisi Pemprov Banten tidak baik-baik saja. Saya tidak mampu berjalan sendirian, ada 85 orang dan 8 fraksi di DPRD. Dan meminta semua elemen bersama-sama mendorong Banten lebih baik lagi,” ujarnya.

    Kondisi yang dianggapnya tidak baik tersebut, selain kinerja pemprov yang serapannya masih jauh dari harapan, akan berdampak pada kondisi masyarakat. Terbukti Banten menjadi provinsi dengan jumlah pengangguran tertinggi di Indonesia.

    Ditambah lagi, data dari lembaga keuangan, masyarakat Banten saat ini kondisinya banyak terjerat pinjaman online (Pinjol). “Masyarakat Banten terjerat pinjol. Angkanya hampir Rp1 triliun,” katanya.

    Oleh karena itu, perbaikan pembangunan harus dilakukan secara keseluruhan. Evaluasi atas kinerja Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, menurutnya harus dilakukan secara bersama-sama.

    “Proses pembangunan ke arah positif harus dilakukan dari semua arah. Kita masih punya waktu sampai 12 Oktober tahun 2023 ini. Kita dorong semuanya, pemerintah kita lebih baik lagi,” tuturnya.

    Tak hanya serapan yang masih rendah, Nizar juga meminta Al Muktabar untuk tidak merombak anggaran 2023 yang telah disepakati bersama serta SOTK.

    “Ini kan Pj Gubernur Banten ibaratnya adalah penunggu rumah. Jadi kalau seorang penunggu itu tidak boleh melakukan perubahan, termasuk merubah SOTK (struktur organisasi tata kerja),” tandasnya.

    Hadir sebagai narasumber diskusi tersebut akademisi UIN SMHB, Zainor Ridho; Ketua Umum BAKOR Banten, Ali Yahya; akademisi Untirta, Firdaus. Diskusi juga dihadiri oleh mahasiswa Banten. (RUS/DZH)

  • Yeremia Dorong Bankeu Desa di Provinsi Banten Naik Jadi Rp100 Juta

    Yeremia Dorong Bankeu Desa di Provinsi Banten Naik Jadi Rp100 Juta

    SERANG, BANPOS – Komisi V DPRD Banten tengah berupaya mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk dapat meningkatkan jumlah Bantuan Keuangan (Bankeu) Desa yang semula dianggarkan oleh Pemprov Banten sebesar Rp60 juta menjadi Rp100 juta.

    Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa saat ditemui oleh BANPOS di ruangannya pada beberapa waktu yang lalu.

    “Ke depan kita akan mendorong Rp60 juta ini bisa naik jadi Rp100 juta,” kata Yeremia Mendrofa.

    Yeremia berharap, usulan tersebut dapat terealisasikan usai penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) usai.

    Sebab, jika di tahun ini, Yeremia menjelaskan anggaran yang ada lebih difokuskan untuk suksesi penyelenggaraan Pemilu 2024 nanti. Oleh karenanya, ia mendorong usulan tersebut dapat terlaksana di tahun berikutnya.

    “Kita usahakan, kita dorong untuk tahun depan Rp100 juta setelah setelah beban pemilu. Inikan sekarang anggaran lebih banyak diserap oleh beban Pemilu,” jelasnya.

    Namun untuk sementara ini, Yeremia mengatakan Bankeu Desa yang nominalnya sebesar Rp60 juta akan segera disalurkan pada Agustus tahun ini.

    “Bantuan keuangan desa yang nilainya Rp60 juta ini sedang berproses dan kita berharap di bulan Agustus ini sudah bisa dicairkan, direalisasikan,” katanya.

    Dalam proses pengajuannya, Yeremia menjelaskan, pihak Desa harus melampirkan proposal berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan di wilayahnya.

    Namun, Ketua Komisi V DPRD Banten itu mengingatkan bahwa dana yang disalurkan peruntukannya harus sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis), seperti misal untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa, peningkatan kualitas pendidikan desa, dan lain sebagainya.

    “Desa bisa mengajukan proposal, setelah itu kan ada juknis, harus sesuai dengan juknis. Baik dalam juknis,” tandasnya.

    Senada, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Banten Rafik Rahmat Taufik mengatakan, sejauh ini menurutnya bantuan keuangan Pemprov Banten dirasa masih kurang mencukupi untuk membantu pelaksanaan pembangunan di desa.

    “Bayangkan Banprov cuman Rp15 juta setahun, APBDes hampir Rp12 triliun. Akhirnya kita kompak ngotot ke Pemprov tahun ini dinaikkan menjadi Rp60 juta, masih kurang itu,” kata Rafik dikutip dari youtube podcast BANPOS.

    Rafik menjelaskan, jika hanya mengandalkan APBDes yang sumbernya dari Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah kabupaten dan Dana Desa (DD), anggaran tersebut masih kurang mencukupi. Sebab, sebagian besar pengeluaran habis diperuntukan untuk belanja operasional, seperti honorarium pegawai desa, serta pelaksanaan rapat rutin desa.

    “Total APBDes kalau desa saya paling sekitar Rp1,2 miliar. Jumlah RT ada 35, jumlah RW ada 10, jumlah BPD ada 10, jumlah Posyandu ada 80, PKK ada 20 itu yang dibebankan dari APBDes untuk penggajian nya,”

    “Belum operasional desa, belum rapat rutin, kegiatan rutin misalkan PKK dan lain-lain. Jadi total Rp1,2 miliar palin sisa 45 persen untuk infrastruktur. Untuk pengembangan SDM misalkan, atau untuk menciptakan, mengoptimalkan pariwisata di desa misalkan, mana cukup?” jelas mantan jurnalis tersebut.

    Oleh karenanya, ia meminta kepada Pemprov Banten untuk bisa meningkatkan jumlah nominal bantuan keuangan yang disalurkan ke desa, demi berjalannya program pembangunan di desa.

    “Akhirnya saya dan kawan-kawan lobby lagi, ngomongnya mah tahun depan itu Rp100 juta mau dikasih. Tapi sebenarnya angka minimal bukan segitu, minimal Rp120 juta desa itu. Karena apa? Dilihat dengan total APBDes,” tandasnya. (MG-01/PBN)

  • Sampaikan Hasil Reses, DPRD Banten Nilai Pembangunan Banten Nonsense

    Sampaikan Hasil Reses, DPRD Banten Nilai Pembangunan Banten Nonsense

    SERANG, BANPOS – Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam empat tahun terakhir menuai sorotan, lantaran dianggap belum mampu memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat di Provinsi Banten.

    Bahkan Pemprov Banten juga dinilai lamban dalam melaksanakan program pembangunan, sebab hingga memasuki semester kedua tahun ini Pemprov Banten belum juga mampu menunjukan hasil pembangunannya kepada masyarakat.

    Penilaian itu diungkapkan langsung sejumlah anggota Dewan Provinsi Banten saat Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses Tahun 2023 yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Banten pada Selasa (27/6) kemarin.

    Anggota Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Nizar, menyampaikan bahwa dalam empat tahun terakhir pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten bisa dikatakan tidak membuahkan hasil apapun bagi kesejahteraan masyarakat.

    “Empat tahun ini nonsense, bahkan yang paling pahit pimpinan, program pembangunan yang mendukung peningkatan ekonomi pemberdayaan masyarakat Banten hari ini pun terhenti,” kata Muhammad Nizar.

    Tidak hanya itu saja, Nizar juga turut menyoroti perihal penyerapan anggaran di tahun ini yang menurutnya masih belum termaksimalkan dengan baik.

    Padahal pelaksanaan anggaran di tahun 2023 ini sudah mulai memasuki semester kedua, namun Pemprov Banten hingga saat ini belum juga mampu menunjukan hasil kerjanya kepada masyarakat.

    “Coba kita lihat, pembangunan tahun 2023 apa yang sudah dibangun oleh Pemerintah Provinsi? Nonsense, ini sudah akan memasuki bulan ketujuh,” tegasnya.

    Oleh karenanya, anggota Fraksi Partai Gerindra itu berharap, hasil reses kali ini dapat menjadi catatan penting bagi Pemprov Banten untuk sungguh-sungguh dalam melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.

    “Untuk itu, ini menjadi beban kita semua. Saya berharap, Sekda yang mewakili Gubernur memberikan solusi terkait persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat bawah,” ucapnya.

    Sementara itu Yeremia Mendrofa selaku anggota Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan, berdasarkan hasil resesnya, masih banyak dijumpai sejumlah persoalan yang melingkupi pendidikan di Provinsi Banten.

    Salah satunya adalah seperti pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun ini yang dianggapnya penuh dengan masalah. Yeremia menjelaskan dalam pelaksanaannya, banyak dari masyarakat dan pelaksana teknis yang belum memahami secara betul teknis PPDB di tahun ini.

    Tidak cukup sampai di situ, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten itu juga menerangkan, banyak dari masyarakat miskin di Provinsi Banten yang mengaku merasa kesulitan untuk mendaftarkan anaknya bersekolah lewat jalur afirmasi PPDB.

    Padahal secara persyaratan mereka telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti misalnya terdaftar dalam kartu kesejahteraan sosial.

    “Kemudian berikutnya kami menemukan adanya kesulitan warga Banten yang merupakan keluarga tidak mampu baik penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar), PKH, atau kartu kesejahteraan lainnya dan termasuk Jamsos (Jaminan Sosial) bahkan anak yang berkebutuhan khusus yang di wilayah perbatasan, khususnya antara DKI dengan Banten atau Jabar dengan Banten yang mendapatkan kesusahan untuk mendaftarkan di jalur afirmasi oleh keterbatasan aplikasi yang ada,” terangnya.

    Oleh karenanya melihat sejumlah temuannya itu, Yeremia menilai bahwa pelaksanaan PPDB tahun ini dinilai tidak berpihak pada masyarakat miskin, dan juga tidak dipersiapkan dengan matang.

    “Oleh karena itu bahwa dari temuan yang kami sampaikan pimpinan, sebagai kami yang ada di Komisi V, kami menilai bahwa PPDB Banten sekarang ini tidak berpihak kepada masyarakat miskin,”

    “Dan kemudian bahwa persiapan PPDB kurang matang, sehingga juknis maupun aplikasi yang dibangun yang dibiayai oleh APBD tahun 2023 terkesan tidak dipersiapkan dengan baik,” tuturnya.

    Menanggapi sejumlah masukan tersebut, Plh Sekda Provinsi Banten Virgojanti yang hadir menggantikan Pj Gubernur Banten dalam Rapat Paripurna itu, mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha untuk mensinergikan sejumlah masukan tersebut ke dalam perencanaan program pembangunan di tahun 2024 nanti.

    “Nanti kita akan sinergikan berbagai masukan kegiatan, karenakan tentunya kami juga sudah mengawali dengan proses Musrembang, dari DPRD juga sudah berkunjung ke masing-masing Dapil. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa sama-sama selaras dengan usulan dari masyarakat,” katanya.

    “Dan insyaallah akan segera kita tindak lanjuti dan nanti saya dengan jajaran di panitia anggaran pemerintah daerah juga akan melihat, menyisir kembali apa yang tadi sudah disampaikan. Tentunya akan menjadi suatu bahan perbaikan dan juga untuk perencanaan pelaksanaan APBD tahun 2024,” tandasnya (MG-01)