SELAKU Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kabupaten Lebak, Musa Weliansyah mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja maksimal dalam menelisik potensi penerimaan daerah di berbagai sektor pendapatan, untuk kemajuan pembangunan Lebak.
Dalam hal ini, menurut Musa, Pansus memiliki tanggung jawab besar untuk menggali potensi PAD yang dimiliki Kabupaten Lebak. Hal ini agar PAD bisa meningkat dan meminimalisasi kebocoran.
“Saya optimistis, jika Pansus ini bekerja dengan tulus dan maksimal, pendapatan daerah di Kabupaten Lebak yang awalnya hanya di bawah Rp500 miliar dalam setahun, ini bisa meningkat hingga dua kali lipat. Tahun 2024, kami harap bisa mencapai di angka Rp700 miliar hingga Rp1 triliun,” ungkap Musa kepada BANPOS, Sabtu (8/7).
Politisi PPP Lebak ini menyebut, hal ini perlu ada sinergisme semua pihak, baik eksekutif, akademisi, stakeholder terkait, maupun dukungan dari aparat penegak hukum (APH). Ia menerangkan, hal itu karena PAD Lebak rendah dan berpotensi terjadi kebocoran-kebocoran.
“Sebagai contoh, potensi pariwisata di Lebak sangat luar biasa. Data yang kami peroleh, kunjungan wisatawan ke Lebak tahun ini hingga Juni 2023 lebih dari 500 ribu orang. Tapi target retribusi daerah dari sektor pariwisata hanya Rp277,5 juta. Ini karena dalam menetapkan target mungkin tidak melibatkan tenaga ahli, atau bisa saja terjadi kebocoran, ini yang akan kita kulik,” jelas Musa.
Sementara dari sektor lain seperti retribusi pasar dan kios yang dikelola Pemkab Lebak. Mantan aktivis Lebak ini juga mengaku sangat perlu untuk Pansus PAD melakukan tracking informasi dan penggalian data yang lebih menelisik lagi.
Karena, kata dia, di sektor itu terdapat potensi pendapatan daerah yang juga besar.
“Sektor ini bisa di rinci detail, seperti retribusi parkir, retribusi pedagang, sewa kios, lapak, dan lainnya. Ini perlu kita dalami lagi. Dinas terkait perlu me-review, mengkaji ulang target penerimaan di sektor-sektor tersebut. Setelah ini Pansus akan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi, ujungnya agar peningkatan PAD bisa berdampak besar pada pembangunan di Kabupaten Lebak,” tandasnya. (WDO/DZH)
TANGERANG, BANPOS – Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) kembali menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Meski demikian, terdapat sejumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemkot Tangsel.
Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, mengatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK terkait capaian opini opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2022.
“Kami akan membahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD mengenai laporan keuangan 2022,” ujar Benyamin Davnie dalam keterangannya, Minggu (14/5).
Meski berada di atas rata-rata nasional, Pemkot Tangsel ingin meningkatkan angka tindaklanjut rekomendasi BPK dari yang saat ini berada pada angka 85,75 persen. “Dan ini akan saya tingkatkan mudah-mudahan bisa sampai 90 persen,” katanya.
Menurut dia, pencapaian WTP LKPD 2022 tersebut berkat kerja keras seluruh pihak dari pemerintah dan juga stakeholder terkait, yang membantu dan memastikan komitmen Pemkot Tangsel dalam tanggung jawabnya mengelola keuangan daerah.
“Tentu saja ini menjadi motivasi kami, memacu adrenalin kinerja teman-teman untuk terus sesuai patuh terhadap aturannya, output dan outcome, serta benefit-nya ini terus kita perhatikan,” ucapnya.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Emmy Mutiarini mengatakan pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK.
Pemkot Tangsel telah menindaklanjuti 614 rekomendasi dari 716 rekomendasi atau 85,75 persen. Dengan demikian masih ada sisanya yang harus menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti.
“Kami berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” tandasnya. (ANT/DZH)
TANGERANG, BANPOS – RSUD Kota Tangerang, Banten memfasilitasi pemeriksaan kesehatan atau medical chek up bagi para bakal calon (bacalon) anggota legislatif wilayah Kota Tangerang, Provinsi Banten, serta Nasional sebagai proses dalam pemilihan sesuai yang ditetapkan.
Direktur Utama RSUD Kota Tangerang, dr. O.U. Taty Damayanti di Tangerang, Rabu menjelaskan, pemeriksaan dilaksanakan sejak (25/4) dan telah diikuti 351 peserta calon legislatif yang merupakan warga Kota Tangerang.
“Pemeriksaan meliputi administrasi, cek kesehatan fisik oleh dokter umum, test tulis dengan mengisi 600 soal, lalu yang terakhir Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) atau test kejiwaan bersama dokter spesialis kejiwaan, dimana nanti hasilnya sebagai syarat pencalonan ke Bawaslu,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Rabu (3/5).
Ia mengatakan, pemeriksaan juga terdapat test narkoba. Serta bagi anggota legislatif yang masih aktif, dilakukan pemeriksaan lengkap seperti EKG, Laboratorium dan MRI.
“Pemeriksaan ini masih akan terus berlanjut, karena terakhir penginputan hasil kesehatan ke Bawaslu pada 15 Mei 2023,” ujar dr. O. U. Taty.
Sementara itu, sejak dibuka jam 08.00 WIB, para peserta calon legislatif telah memadati ruangan MCU di RSUD Kota Tangerang untuk memenuhi persyaratan mengikuti pemilihan calon legislatif. (ANT/MUF)
SERANG, BANPOS – DPRD Kabupaten Serang menyatakan masih belum mengetahui jumlah realokasi atau refocusing anggaran untuk percepatan penanggulangan wabah virus korona (Covid-19). Diungkapkan, hingga saat ini belum ada laporan terkait penggunaan anggaran Covid-19 dan laporan mengenai jumlah bantuan yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Serang.
“Jangankan teman-teman media, kita saja anggota dewan belum tahu. Kami tidak mengetahui sama sekali jumlah anggaran yang sudah masuk dan anggaran yang sudah digunakan untuk penanganan virus korona,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang, Aep Syaefullah, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (29/4).
Ia mengatakan, setelah wabah virus korona berakhir, pihaknya akan melihat laporan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 Kabupaten Serang. Meskipun ditemukan hal-hal yang tidak baik, maka akan diminta pertanggungjawabannya masing-masing.
“Kita akan lihat laporannya nanti, akan kita jadikan rujukan,” katanya.
Saat BANPOS mencoba menghubungi Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, yang juga terlibat dalam gugus tugas Percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Serang, ia belum dapat dihubungi, baik melalui sambungan telepon maupun ditemui langsung di Gedung DPRD Kabupaten Serang.
Hingga saat ini pun, belum ada pernyataan dari Ketua gugus tugas percepatan Penanganan Covid-19, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, berkaitan jumlah bantuan yang diterima baik dari pemerintah pusat, bantuan provinsi, maupun perusahaan atau instansi yang memberikan bantuan untuk penanggulangan wabah virus korona.
Begitupun dengan peruntukannya, belum ada rilis secara resmi.(DZH/AZM)
Anggota DPRD Lebak dari Partai Persatuan Pembangunan, Musa Weliansyah berharap, para agen/E-Warong bisa menyalurkan program bantuan sembako bagi masing-masing keluarga penerima manfaat sesuai pesanan KPM itu bisa dilakukan melalui Cash On Delivery (COD).
“Selain mandiri, penyaluran bantuan pangan sembako para E-Warong bisa melakukan pemesanan barang sesuai pesanan KPM melalui COD. Pesan dulu, barang datang cocok bayar kalau tidak cocok ya kembalikan,” katanya.
Sedikitnya 403 E-Warong dipastikan menandatangani pakta integritas dan jika melangar ini bisa dipidanakan. Memorandum Of Understanding (MoU) E-Warong dengan supplier yang ada itu wanprestasi menguntungkan sebelah pihak.
“Dengan harga komoditi diatas harga pasar dan sistem paket itu, agen dan KPM justeru dirugikan. Karena itu E-Warong agar membatalkan MoU yang wanprestasi serta melangar pedum sembako 2020. Dan supplier yang membuat MoU itu adalah supplier calo,” ungkapnya
Ia mengajak kepada masyarakat di Kabupaten Lebak untuk bersama-sama mengawasi program bantuan pangan sembako dan tidak takut untuk melaporkan bila dilapangan menemukan adanya ketidakberesan yakni bantuan pangan sembako tidak berkualitas dan harga diatas harga pasar.
Musa mengaku, siap dan bersedia menindaklanjuti sampai ke aparat penegak hukum atas segala bentuk pelanggaran program bantuan pangan sembako 2020 yang dilakukan oleh E-Warong terutama bagi yang tidak mengindahkan pakta integritas.
“Mari kita awasi bersama-sama jangan takut untuk melapor. Mulai tanggal 5 Mei 2020 sudah tidak boleh lagi ada E-Warong/Agen sembako yang menjual kebutuhan bahan poko kepada KPM diatas harga pasar, sistem paket dan komodity tidak berkualitas,” tegasnya.
Awal Mei 2020, di Kabupaten Lebak harga beras mutu terbaik tidak mungkin melebihi harga Rp10.500/kg, Telur Rp25.000/Kg, Ayam Rp 20.000/kg, Ikan Bandeng, Tongkol Rp22.500/Kg.
“Harga seperti ini bisa saja berlaku tidak hanya di Kabupaten Lebak, tetapi juga di Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kabupaten/Kota Tangerang,” tandasnya.(CR-01/PBN)
LEBAK, BANPOS – Anggota DPRD Lebak dari PPP, Musa Weliansyah mengajak masyarakat untuk melawan kedzoliman pada program bantuan sembako atau sebelumnya disebut bantuan pangan non tunai (BPNT).
Ajakan tersebut disampaikan Anggota DPRD Lebak dari PPP Musa Weliansyah melalui surat terbuka untuk E-Warong dan KPM yang disampaikan melalui Acount facebooknya.
“Kepada Ormas, LSM, Pers, Mahasiswa, serta masyarakat secara umum untuk sama-sama melakukan pengawasan atas kejahatan luar biasa menurut saya, karena ini persoalan dengan KPM yang notabenenya rakyat miskin,” kata Musa Weliansyah kepada BANPOS, Sabtu (11/4).
Ini petikan surat terbuka untuk E-Warong dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sembako atau bantuan pangan non tunai (BPNT).
PEROGRAM SEMBAKO TH 2020
Surat Terbuka Untuk E-Warong dan KPM Se-Kab. Lebak.
Berdasarkan Hasil Survei pasar berikut harga komoditi sembako yg seharusnya dijual EWarong/Agen Kepada KPM:
Harga Eceran Pasar Tertinggi saat ini
1. Harga beras Lokal kualitas terbaik Rp. 10.50010.700/Kg
2. Harga ayam potong Hidup Rp 20.000 – 23.000/kg dan Ayam potong bersih Rp. 23.000 – 25.000/kg
3. Harga Telur Ayam Rp.25.000/kg
4. Harga ikan tongkol, Bandeng Rp. 22.500/kg
5. Kacang hijau Rp. 17.000 – 20.000/Kg
Apabila ada E-Warong/Agen yang menjual harga diatas harga pasar tersebut ini sudah diluar batas kewajaran dan sudah melangar PEDUM SEMBAKO 2020.
KPM untuk berani dan menuntut haknya, KPM berhak menolak komoditi/sembako yang dijual E-Warong dengan harga tingi dan tidak berkualitas. Serta sesuai permintaan bukan Sistem PAKET
Kepada Ormas, LSM, PRES, Mahasiswa, serta masyrakat secara umum untuk sama-sama melakukan pengawasan atas kejahatan luar biasa menurut saya, karena ini persoa|an dengan KPM yang notabenenya rakyat miskin.
Apabila pada bulan Mei 2020 masih ada yang menjual komoditas diatas harga tersebut di daerah kita, maka E-Warong layak untuk dicabut oleh BANK BRI. Dan kita sama-sama melaporkannya pada aparat hukum
Saya mengajak kepada masyrakat Kabupaten Lebak untuk sama-sama berjuang melawan kedzoliman ini. Segera laporkan bila hal ini terjadi di wilayah Kabupaten Lebak Musa Weliansyah WhatsApp : 081316555558.
Cq Yth :
1. BUPATI KABUPATEN LEBAK
2. KETUA TIKOR BSP KAB. LEBAK
3. KADINSOS KAB. LEBAK
3. KORTEK BSP KAB. LEBAK
4. BANK BRI
5. TKSK SE-KAB. LEBAK
6. CAMAT SE-KAB. LEBAK
7. KORTEK TINGKAT DESA/KADES SE-KAB. LEBAK.(MG-01/PBN)
TEMBONG, BANPOS – Berangkat dari kekhawatiran dengan adanya penyebaran virus Corona (Covid-19), Anggota DPRD Kota Serang, Fraksi Demokrat Heni Sulastri bantu warga Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang untuk membersihkan dan menyemprotkan disinfektan di masjid-masjid, untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Menurutnya, masyarakat Kota Serang rajin sholat berjamaah di masjid, terutama saat sholat Jumat.
“Kami gotong royong untuk penyemprotan disinfektan ke masjid-masjid, karena di masjid ini biasa digunakan oleh masyarakat untuk sholat berjamaah, jadi kami berinisiatif dan saya mengajak pak Lurah juga, untuk menyemprot disinfektan agar masyarakat aman,” ungkapnya, Rabu (25/3).
Pantauan di lokasi, Heni bersama Lurah Tembong dan masyarakat setempat, melakukan aksi gotong royong di masjid dan sekitarnya untuk dibersihkan, kemudian disemprot dengan disinfektan.
“Sementara (disemprot) disini dulu, nanti kami pasti ke tempat-tempat yang lain. Karena saya liat pemberitaan di Cipocok itu ada 4 orang yang sudah ODP. Jadi kami mengajak masyarakat, hayu kita hidup sehat,” terangnya, seraya mengajak masyarakat untuk hidup sehat.
Heni juga mengajak masyarakat untuk mengikuti imbauan dari pemerintah. Yaitu menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan diri dan tidak keluar rumah, apabila tidak ada kepentingan mendesak.
“Hayu hidup bersih, rajin cuci tangan. kalau tidak ada keperluan mendesak untuk keluar (rumah), lebih baik di rumah saja ikuti himbauan pemerintah untuk lockdown diri sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan virus Covid-19 ini,” tuturnya.
Kendati demikian, dirinya menyayangkan saat masyarakat yang ingin mencari masker, antiseptik dan bahan-bahan untuk membuat disinfektan, sulit ditemukan di Kota Serang. Padahal menurutnya itu semua penting untuk kesehatan masyarakat, agar dapat mencegah penyebaran Covid-19.
“Saya heran, bahan dasar untuk membuat disinfektan itu tidak ada. Saya juga menyuruh tim, mereka tidak menemukan. Tolong lah jangan menimbun apalagi seperti masker, hand sanitizer, dan cairan pembersih seperti disinfektan juga,” pintanya.
Di akhir, ia menghimbau kepada masyarakat apabila ingin melakukan tes Covid-19, agar lebih mengedepankan kejujuran. Hal itu dapat membantu tim medis yang sedang berjuang melawan virus Korona.
“Kebetulan, teman juga ada yang jadi dokter. Masyarakat juga harus jujur kalau mau tes covid-19, mulai asal dari mana dan segala macam, kita harus membantu tim medis juga, agar tidak kesulitan,” pungkasnya.
Ditempat yang sama, Ketua RW 02 Lingkungan Tembong Sawo, M Saribi mengatakan, pihaknya mengapresiasi dengan dilakukannya penyemprotan disinfektan tersebut, sebagai salah satu langkah mencegah penyebaran Covid-19.
“Kami warga sangat apresiasi terhadap Bu dewan yang sudah mau membantu kami. Kami juga sangat membutuhkan penyemprotan ini untuk masyarakat, agar ibadah juga tenang, tidak was-was,” ungkapnya.
Ia pun turut menghimbau kepada warganya, apabila ingin melaksanakan solat berjamaah di masjid, untuk membawa sajadah masing-masing sebagai upaya pencegahan.
“Kepada masyarakat juga, diimbau untuk membawa sajadah sendiri apabila ingin melaksanakan solat berjamaah. Sebagai antisipasi penyebaran Covid-19,” pungkasnya. (MUF)
LEBAK, BANPOS – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebak, kunjungi korban terdampak banjir bandang dan longsor.
Dalam kunjungannya, mereka melihat rumah-rumah dan menanyakan soal bantuan kepada masyarakat terdampak bencana sudah menerima apa belum.
Disampaikan anggota Komisi III DPRD Lebak, Imad Humaedi kepada BANPOS, Jumat (10/1).
Tidak hanya itu kata Imad, anggota DPRD Komisi III juga melihat dan melakukan pemantauan kondisi masyarakat terdampak bencana di pengungsian, baik itu soal kebutuhan dasar maupun kesehatan mereka.
Mengingat bantuan yang datang bagi masyarakat terdampak bencana di enam Kecamatan terlihat itu begitu banyak.
“Kita harus pastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dipengungsian itu terpenuhi termasuk kesehatannya,” katanya
Kunjungan Komisi III DPRD Lebak ke lokasi bencana yang memastikan kebutuhan dasar dan kesehatan warga terdampak bencana dipengungsian terpenuhi, mendapat tanggapan positif dari Raka Rajasa, warga Lebak.
Menurut Raka, memang anggota DPRD selaku wakil rakyat itu harus begitu, terlebih ini soal bencana, pastikan apakah kebutuhan dasar dan kesehatan masyarakat terdampak itu terpenuhi.
Ia juga meminta Komisi III DPRD Lebak tidak hanya sampai di situ, tapi juga pastikan penanganan pasca bencana terkait pembangunan rumah baik yang rusak berat, sedang dan ringan milik masyarakat terdampak bencana yang di alokasikan dari anggaran stimulan terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.
“Kawal dan pastikan kebutuhan dasar dan kesehatan masyarakat terdampak bencana terpenuhi, juga penanganan pasca bencana,” katanya. (MG-01/PBN)
Sekretaris BPKAD Kabupaten Tangerang, Ahmad Hidayat saat mengungkapkan data serapan APBD tahun 2019, saat wawancara di kantornya
TIGARAKSA, BANPOS — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang menyebutkan, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 sampai bulan November baru mencapai 58,61 persen.
Kondisi itu langsung mendapat kritik dari anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang menyebut ada indikasi Pemkab Tangerang ingin menabung Silpa.
Sekretaris BPKAD Kabupaten Tangerang, Ahmad Hidayat mengungkapkan, untuk data sementara realisasi APBD tahun 2019, yakni pendapatan sudah terealisasi terealisasi Rp 4,2 Triliun atau sebesar 74,65 persen dari total target Rp 5,6 triliun.
Sedangkan untuk belanja dibagi menjadi dua, yaitu belanja langsung berupa pembangunan infrastruktur dan belanja tidak langsung berupa pembayaran gaji pegawai, belanja hibah dan belanja Bantuan Sosial (Bansos).
“Untuk belanja tidak langsung sudah terealisasi Rp 2,1 triliun atau 76 persen. Kalau belanja langsung baru 58,61 persen, dari pagu Rp 3,6 triliun terealisasi Rp 2,1 triliun. Nah ini keseluruhannya, APBD Pemda baru terserap 58,61 persen,” kata Ahmad Hidayat, Senin (11/11).
Saat ini pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, kata Hidayat, sudah melakukan evaluasi untuk mencari solusi atau langkah-langkah percepatan. Sehingga penggunaan APBD berjalan secara optimal, khususnya di penggunaan belanja langsung.
Kata dia, Pemkab menargetkan Silpa di tahun 2019 ini hanya mencapai Rp 500 miliar, karena terakhir di 2018 Silpa Kabupaten Tangerang mencapai Rp 792 miliar.
“Makanya kemarin pimpinan, Pak Sekda (Sekretaris Daerah) dan Pak Asda (Asisten Daerah) I melakukan evaluasi. Jadi mau dicari kendalanya apa, solusinya kita cari yang lebih efektif seperti apa. Diharapkan sih kita optimal, karena target Pak Bupati itu setiap tahun silva kita semakin rendah. Kita ingin targetkan tahun ini turun, syukur-syukur bisa mencapai Rp 500 miliar saja,” katanya.
Hidayat mengatakan, di dua bulan terkhir ini akan dilakukan penuntasan penggunaan anggaran. Kata dia, pimpinan akan melakukan road show atau mengumpulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berpotensi silva tinggi, untuk mencari solusi agar tidak terjadi silva tinggi.
“Hambatan utama biasanya adalah dalam pengadaan barang. Kemudian di pengadaan tanah yang belum adanya kesepakatan harga saat pembebasan lahan atau prosesnya belum selesai, dan sebagainya. Jadi yang mendominasi sebenarnya itu dari tahun ke tahun,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daeeah (DPRD) Kabupaten Tangerang, Ahmad Supriyadi mengatakan, dia sangat menyesalkan APBD 2019 baru terserap 58,61 persen. Menurutnya, di bulan November anggaran seharusnya sudah terserap 90 persen. Bahkan dia sempat menyinggung jika Pemda terindikasi ingin menabung Silpa.
“Itu hal yang patut disesalkan, karena harusnya di posisi bulan November sudah mendekati 90 persen. Pemda tidak fokus dalam upaya penyerapan anggaran dan ada indikasi mau nabung Silpa,” tukasnya.
Supriyadi berharap, di tahun 2020, APBD Kabupaten Tangerang bisa terserap secara optimal. Karena sesuai dengan semangat Mentri Dalam Negeri Indonesia. “Sesuai dengan semangat Mendagri yang baru, serapan anggaran Pemda harus optimal,” harapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi Mulyanto mengatakan, anggaran belanja langsung yang belum terserap 100 persen, dikarenakan saat ini masih dalam proses pembangunan dan belum dilakukan pembayaran kepada pihak pengembang atau kontraktor.
Menurutnya, ketika pihak pengembang sudah menyelesaikan tugasnya 100 persen, maka pihaknya akan menurunkan tim untuk melakukan uji kualitas beton. Setelah terpenuhi, akan dibayar berdasarkan item yang terpasang.
“Sebenarnya bukan kendala, tetapi masa kontraknya berakhir itu pada akhir November dan pertengahan Desember. Jadi kita bayar setelah dia mengerjakan pekerjaan 100 persen,” tandasnya.
Budhi mengatakan, untuk saat ini ada 81 titik pengerjaan yang dilakukan DBMSDA Kabupaten Tangerang dan 57 titik pembangunan jembatan dan jalan. Sementara sisanya 24 merupakan kegiatan Sumber Daya Air (SDA), diantaranya normalisasi, pemasangan U-ditch dan sejenisnya. Pihaknya juga sudah menegus beberapa pengembang yang dinilai kurang optimal dalam pengerjaan.
“Kemarin yang belum mencapai progresnya kita keluarkan surat teguran. Misalnya seharusnya hari ini sudah prosentasenya sudah 75 persen, namun baru 60 persen, ya kita buat surat teguran agar dilakukan percepatan. Insya Allah, di akhir tahun semua kegiatan yang sudah tersusun selesai semua,” tandasnya. (bnn/pbn)
TIGARAKSA, BANPOS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang meminta agar setiap kepala desa (Kades), terbuka atau transparansi dalam penggunaan anggaran dana desa, Senin (11/11). Hal ini disebut, menyusul adanya dugaan kasus korupsi yang menimpa Kades Klutuk, Kecamatan Mekar Baru.
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail mengatakan, saat ini semua membuka mata dan ikut mengawasi kinerja para pemimpinnya dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya di tingkat desa.
“Ini kan pelajaran buat kepala desa ya, ambil pelajaran dan hikmah buat kepala desa bahwa semua membuka mata, semua mengawasi,” kata Kholid, Senin (11/11).
Menurut Kholid, pengawasan dalam menggunakan dana desa sangatlah ketat. Maka dari itu, Kades harus betul-betul bisa menggunakan dana desa sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Kades harus betul-betul mampu mengelola secara administrasi dan teknis, dengan mengikuti petunjuk pelaksana (Juklak)-petunjuk teknis (Juknis) yang sudah ada, karena porsi-porsinya sudah diatur.
Kholid juga mengatakan, dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan harus melibatkan unsur lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kata dia, perencanaannya bisa benar-benar terealisasikan sesuai dengan Juklak-Juknis yang sudah diatur dalam Undang-undang.
Menurutnya, penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh AB Kades Klutuk, disebabkan tidak adanya transparansi dalam menggunakan anggaran.
“Masyarakat juga harus ikut mengawasi jalannya roda pemerintahan. Hal itu untuk memastikan bahwa anggaran seperakpun benar-benar disalurkan kepada masyarakat. Kepala desa pun harus transparan kepada masyarakat dalam penggunaan anggaran dana desa ini, karena transparan itu penting, akuntabel itu penting,” tambahnya.
Kholid juga sangat mengapresiasi kinerja BPD Klutuk, karena sudah melakukan fungsi pengawasan. Sehingga penyimpangan anggaran dana desa tahun anggaran 2018 bisa diketahui. “Fungsi BPD-nya berjalan,” katanya.
Terpisah, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar juga mengingkatkan kepada para calon Kades yang mengikuti Pilkades Serentak 2019 agar amanah saat terpilih nanti. Menurutnya, setiap pelanggaran seperti penyimpangan dana desa akan menjadi konsekuensi hukum bagi pelakunya. (bnn/pbn)
