BANTEN POS

Tag: DPUPR

  • DPUPR Banten Tangani Ruas Jalan Cipanas-Citorek Yang Ambrol

    DPUPR Banten Tangani Ruas Jalan Cipanas-Citorek Yang Ambrol

    LEBAK, BANPOS – Akibat jebolnya irigasi yang ada di Kampung Parakansantri, Desa Banjar Irigasi, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, ruas jalan Cipanas-Citorek ambrol tergerus air.

    Salah seorang warga setempat, Asep mengatakan, sebelumnya ruas jalan tersebut mengalami ambrol, saat ini ambrolnya tambah lebar.

    “Iya sebelumnya ruan jalan tersebut mengalami ambrol memakan badan jalannya hanya sedikit. Tapi sekarang ambrolnya tambah luas hingga separuh badan jalan,” kata Asep kepada BANPOS, Rabu (29/5).

    Menurutnya, dengan ambrolnya badan jalan tersebut saat ini sudah ditangani oleh pihak terkait.

    “Sebelumnya memang sudah ditangani oleh dinas terkait, mungkin sekarang akan dilakukan perbaikan. Ngeri juga kalau tidak segera ditangani, karena ruas jalan ini banyak dilintasi kendaraan baik roda dua maupun roda emapat,” ungkapnya.

    Terpisah, Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PPJ) Wilayah Lebak DPUPR Banten, Agus Mupariq mengatakan, pihaknya saat ini tengah menangani ruas jalan Cipanas-Citorek yang ambrol.

    “Kita lagi tangani. Akibat jebolnya saluran irigasi milik kabupaten, jadi luapannya ke Ruang Milik Jalan (Rumija). Karena derasnya air, sehingga menyebabkan longsor,” kata Agus.

    Sebelumnya, lanjut Agus, irigasi tersebut sempat ditutup agar jalannya bisa diperbaiki. Namun mendapat penolakan dari masyarakat.

    “Kemarin-kemarin irigasi sempat ditutup supaya bisa langsung dikerjakan, tapi masyarakat menolak. Insya Allah hari ini mau diurug, setelah diurug bongkar jalan yang sebelahnya untuk pasang box culvert sebelahnya melalui La-Tanza dan izin bongkar pagar dari Ponpes sudah ada,” ucapnya.

    “Dari awal juga sudah langsung ditangani, cuma masyarakat tidak mau irigasinya ditutup, jadi airnya meluap terus dan ini juga dibantu disedot pakai 3 alkon,” ungkapnya. (DHE)

  • H-7 JLS Mulus, Rp800 juta Digelontorkan dari DPUPR Kota Cilegon

    H-7 JLS Mulus, Rp800 juta Digelontorkan dari DPUPR Kota Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Masih adanya persoalan di Jalan Aat Rusli Jalur Lingkar Selatan (JLS) Kota Cilegon yang akan dilalui pemudik saat angkutan lebaran (Angleb) 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon akan menggelontorkan anggaran sekitar Rp800 juta untuk perbaikan jalan tersebut.

    Kadis PUPR Kota Cilegon, Tb Dendi Rudiatna mengatakan, berdasarkan estimasi anggaran sementara untuk perbaikan atau tambal sulam JLS dibutuhkan sekitar Rp800 juta.

    Perbaikan JLS itu dilakukan, kata dia guna menyambut pemudik sepeda motor yang melintas JLS menuju Pelabuhan Pelindo yang ada di Kecamatan Ciwandan.

    “Kami estimasi dulu survei detail, secara kasar atau global dibutuhkan sekitar Rp800 juta untuk perbaikan JLS itu. Karena banyak yang harus diperbaiki,” kata Dendi saat ditemui di kantornya, Kamis (21/3).

    Lebih lanjut, Dendi menyatakan, selain menyiapkan anggaran ratusan juta, untuk menyambut pemudik itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon, untuk meminimalisir kendaraan truk tambang dan truk

    over dimension operasi load (ODOL) yang bisa menghambat arus lalu lintas menuju Pelabuhan Pelindo.

    “Tapi yang jelas untuk jangka pendeknya kita akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, yang jelas H-7 lebaran agar bisa dilalui. Seperti meminimalisir kendaraan truk tambang atau truk ODOL (over dimension operasi load). Karena kami akan memperbaiki jalan yang bolong-bolong untuk sementara agar bisa dilalui pemudik,” terangnya.

    Dendi menyampaikan, berdasarkan pantauan di lokasi jalur JLS yang paling banyak kerusakan ditemukan jalur sebelah kanan dari arah pertigaan Ciwandan ke PCI.

    Dimana, terdapat lima titik jalan yang kondisinya harus diperbaiki akibat genangan air. Sedangkan, jalur kiri dari arah PCI ke pertigaan Ciwandan terdapat dua titik jalan yang rusak.

    “Kalau sebelah kanan dari sini (PCI) ada lima titik sampai ke pertigaan Ciwandan yang harus diperbaiki, tapi kita prioritaskan sebelah kiri karena itu yang menuju Pelabuhan Ciwandan,” tuturnya.

    Meski demikian, lanjut Dendi, untuk kelancaran arus mudik lebaran tahun 2024 di jalur JLS menuju Pelabuhan Pelindo di Ciwandan pihaknya akan memprioritaskan perbaikan jalur dari arah PCI ke Ciwandan.

    Dengan demikian, diharapkan H-7 sebelum lebaran jalan JLS sudah diperbaiki atau tambal sulam aspal agar arus mudik lebaran lancar.

    “Tapi kalau kiri itu relatif bagus, ada dua titik yang rusak karena genangan air. Kita perbaiki dengan aspal, itu namanya tindakan temporary sementara, yang penting arus mudik bisa lancar,” tandasnya.

    Sebelumnya, Walikota Cilegon Helldy Agustian melakukan peninjauan langsung ke jalur arus mudik Lebaran di Jalan Aat Rusli JLS Kota Cilegon, Selasa (19/3) lalu.

    Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk merespon dan menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Persiapan Idul Fitri 2024 bersama Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Jakarta, Senin (18/3). Tujuannya, untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pemudik.

    Menurut Helldy, berdasarkan hasil pemantauannya itu setidaknya ada 2 titik yang tergenang air dan menjadi perhatian untuk diperbaiki. Selain itu, tambah Helldy, keberadaan truk yang parkir sepanjang jalan arus mudik juga menjadi bagian penting yang perlu menjadi perhatian.

    Diketahui sebelumnya, Walikota Cilegon Helldy Agustian menjadi satu-satunya kepala daerah yang diundang dalam rakor dengan bahasan utama persiapan menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2024 di Ruang Rapat Lantai 8, Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat Senin (18/3).

    Sebanyak 9 menteri menghadiri rakor yang diikuti Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Kepala BMKD, ASDP, Angkasa Pura I dan II, PT KAI, PT Pelni, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Jasa Marga.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, salah satu bahasan penting dalam rakor adalah terjaminnya kelancaran arus mudik maupun arus balik Lebaran tahun ini.

    Menurut Muhadjir, sejumlah langkah antisipasi patut dilakukan secara komprehensif oleh seluruh pihak terkait. Hal ini mengingat lonjakan arus mudik diprediksi mencapai 40 persen dari tahun lalu.

    “Jika tahun lalu jumlah pemudik sebanyak 123,8 juta, maka tahun ini diperkirakan mencapai 193,6 juta pemudik,” paparnya dalam konferensi pers usai rakor. (LUK)

  • DPUPR Kota Cilegon Belum Kembalikan Temuan BPK Rp1,2 Miliar

    DPUPR Kota Cilegon Belum Kembalikan Temuan BPK Rp1,2 Miliar

    CILEGON, BANPOS – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon khususnya Bidang Bina Marga belum menyelesaikan hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten pada tahun anggaran 2022. Diketahui jumlah kerugian negara ini mencapai Rp1,2 miliar dari 17 proyek pembangunan jalan di Kota Cilegon.

    Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Banten yang diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, BPK memberikan waktu 60 hari namun sampai hari ke 40, dinas terkait belum menyelesaikan temuan tersebut.

    Kepala Inspektorat Kota Cilegon Mahmudin mengatakan hingga saat ini temuan BPK masih dalam proses penyelesaian.

    “Sudah berproses dan sebagian sudah mendekati lunas bahkan ada yang sudah lunas termasuk yang dari PU (DPUPR) pun sekarang sudah berproses, mungkin dalam seminggu ini keliatannya persentasenya naik, terus terkait temuan rutin yang BBM itu sudah sebagian besar lunas,” kata Mahmudin kepada BANPOS saat ditemui usai menghadiri kegiatan Kejaksaan Fair di Halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon, Rabu (12/7).

    Mahmudin mengatakan pihaknya terus mengingatkan kepada OPD-OPD yang menjadi temuan BPK. “Saya sih yakin sebelum 60 hari itu sudah (selesai),” ujarnya.

    Saat ditanya terkait 17 paket pekerjaan di DPUPR yang menjadi temuan BPK, Ia memastikan masih dalam proses penyelesaian.

    “Masih berproses karena kemarin kami sudah monitoring ketemu dengan kawan-kawan dari PU, dari PU menjanjikan mudah-mudahan minggu ini sudah clear n clear. Intinya belum lunas tapi by proses mudah-mudahan minggu ini sudah dilakukan pembayaran,” terangnya.

    Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga pada DPUPR Kota Cilegon Retno Anggraini menyatakan dari 17 paket pekerjaan jalan yang menjadi temuan BPK tahun anggaran 2022 masih dalam proses penyelesaian.

    “Semua masih proses, nanti pada akhir selesai 60 hari akan ada laporan lagi,” kata Retno melalui pesan WhatsApp kepada BANPOS, Rabu (12/7).

    Diketahui ke-17 proyek jalan tersebut, di antaranya Jalan Kelapa Tujuh Cipala, Jalan Lotus Raya, Jalan Abdul Latif, Jalan Lembang Raya, Jalan Lingkungan Tunjung Putih, Jalan Alamanda, Jalan Lingkungan Dringo, Jalan Lingkungan Cigobag, Jalan Satria. Kemudian Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Asnawi, Jalan Akses Panggungrawi, Jalan Gunungjati, dan Jalan Akses Citangkil Lingkungan Jeruk Nipis. (LUK)

  • DPUPR Lebak Diduga Monopoli Pengadaan Septic Tank Program IPAL Komunal

    DPUPR Lebak Diduga Monopoli Pengadaan Septic Tank Program IPAL Komunal

    LEBAK, BANPOS – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lebak diduga melakukan monopoli pada pengadaan septic tank atau tangki septik, untuk program Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) komonal di hampir semua desa di Kabupaten Lebak.

    Beberapa Kepala Desa (Kades) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) selaku pelaksana program sanitasi/IPAL menyebutkan bahwa seluruh material dibeli oleh pihaknya, kecuali tangki septik yang disuplai oleh DPUPR.

    Seperti yang diakui oleh salah seorang KSM yang tidak mau disebut nama. Ia mengaku bahwa program tersebut memang dikelola oleh pihaknya. Hanya saja, khusus untuk tangki septik disuplai langsung dari DPUPR.

    “Seluruh anggaran dan material program kami yang kelola. Namun untuk material tangki septik itu langsung dari dinas, bahkan SPJ-nya pun untuk tangki septik terpisah karena mereka yang mengadakan,” ujar salah satu Ketua KSM di salah satu desa di Lebak Selatan (Baksel), Kamis (6/7),

    Di tempat yang berbeda, hal senada disampaikan oleh salah satu Kades yang juga menerima program sanitasi/IPAL. Ia pun membenarkan bahwa tangki septik untuk program IPAL itu, dikirim langsung dari dinas.

    “Ya, memang tangki septik mah dikirim langsung oleh dinas. Pokoknya kami mah mempertanggungjawabkan anggaran sisanya saja, setelah dikurangi tangki septik,” ungkap Kades yang juga tidak mau disebutkan namanya.

    Diketahui, beberapa lokasi program sanitasi/Ipal saat dipantau wartawan tidak terlihat papan informasinya. Bahkan pihak perangkat desa ketika ditanya mengenai lokasi IPAL dan KSM pelaksananya, beberapa mengaku tidak tahu menahu dan enggan membahasnya.

    Terpisah, untuk meminta klarifikasi hal tersebut, pihak DPUPR Kabupaten Lebak hingga berita ini ditulis BANPOS belum bisa dihubungi. (WDO/DZH)