PANDEGLANG, BANPOS – Dalam upaya untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melakukan launching Desa Ramah Perempuan Peduli Anak (DRPPA).
Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, nantinya kelembagaan yang mengakomodir hak perempuan dan anak segera terbentuk di 326 desa di Kabupaten Pandeglang. Dengan adanya hal tersebut bisa menjadi payung hukum, sehingga dapat mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak yang kerap terjadi saat ini.
“Saat ini undang-undangnya sudah ada, peraturan daerahnya sudah ada, tinggal ditindaklanjuti hingga tingkat desa,” kata Irna saat launching DRPPA di Pendopo Pandeglang, Rabu (9/3).
Menurutnya, dari jumlah 326 desa saat ini baru ada sekitar 73 desa yang sudah membuat kelembagaan yang dinamakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
“Kami harap semua bisa membuat kelembagaan tersebut, sehingga hak perempuan dan anak bisa terpenuhi,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Titi Eko Rahayu mengatakan, DRPPA merupakan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA). Dari 33 Provinsi se Indonesia, hanya ada dua kabupaten yang ditetapkan di setiap provinsi.
“Yang diutamakan kepala daerahnya perempuan, untuk Provinsi Banten yaitu Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak,” katanya.
Menurutnya, dengan adanya DRPPA piloting di dua desa yaitu Desa Gerendong, Kecamatan Koroncong dan Desa Gunung Datar, Kecamatan Cimanuk diyakini bisa merevitalisasi ke desa lainnya di Pandeglang menjadi desa yang ramah perempuan dan ramah anak.
“Ini tindak lanjut dari diskusi antara Pandeglang dengan kementerian PPA. Launching ini bentuk komitmen daerah bersama tingkat pusat dalam mengakomodir hak-hak perempuan dan anak,” ujarnya.
“Kami tidak sendirian, kami menggandeng kementerian lembaga lainnya secara inklusif, karena kita ketahui perempuan dan anak merupakan SDM yang sangat penting,” sambungnya.
Titi menambahkan, kualitas anak akan menentukan kemajuan bangsa di masa depan, hal tersebut untuk mencapai Indonesia sejahtera dengan mengembangkan potensi perempuan dan anak melalui pemberdayaan.
“Dalam menerjemahkan pembangunan perempuan dan perlindungan anak ada lima prioritas yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan, meningkatkan peran perempuan dalam pendidikan dan pengasuhan, penurunan kekerasan perempuan dan anak, mengembangkan solusi dalam rangka mengurangi pekerja anak, pencegahan perkawinan usia anak,” ungkapnya.
(DHE/PBN)