CILEGON, BANPOS – Faktor ekonomi jadi penyebab tingginya kasus perceraian di Kota Cilegon. Diketahui sepanjang tahun 2023, Pengadilan Agama Kota Cilegon telah memutus perkara sebanyak 450 kasus perceraian. Dimana, dari kasus tersebut didominasi faktor ekonomi. “Ya, meski Pandemi Covid-19 selesai. Kasus perceraian di Kota Cilegon masih didominasi faktor ekonomi,” kata Humas Pengadilan Agama Cilegon Hafifi.
Dikatakan Hafifi, masalah ekonomi masih menjadi fokus perhatian, lantaran masih banyaknya kasus perceraian yang didominasi oleh faktor tersebut.
“Di Pengadilan Agama Cilegon sendiri, setiap bulannya memutus puluhan perkara kasus perceraian tapi kebanyakan kasus yang ditangani masalah ekonomi, disusul masalah perselisihan, beda prinsip dan darurat akhlak,” tuturnya.
Kendati demikian, kasus perceraian di Cilegon mengalami penurunan bila dibanding dengan tahun sebelumnya.
“Kasus perceraian yang sudah diputus di tahun ini dari Januari-Juli sebanyak 450 perkara. Sedangkan tahun sebelumnya di periode yang sama (Januari -Juli 2022-red) ada 608 perkara yang diputus,” ujarnya.
Dirinya juga menyebut, bahwa Pengadilan Agama Cilegon terus berupaya memaksimalkan mediasi kedua belah pihak. Dan terbukti dari upaya tersebut, Pengadilan Agama Cilegon mendapatkan penghargaan juara tingkat Nasional dalam hal mediasi.
“Kami sangat antusias dalam memediasi dan diusahakan, sehingga bisa kami tekan perkara perceraian di Cilegon ini,” tandasnya. (LUK/PBN)
SERANG, BANPOS – Pemprov Banten berkomitmen mendukung penggunaan produk dalam negeri. Hal ini disampaikan Pj Gubernur Banten Al Muktabar saat menghadiri Pembukaan Temu Bisnis Tahap VI Indonesia Catalogue Expo and Forum, pekan lalu.
“Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri Wujudkan Kemandirian Bangsa” katanya.
Menurut Al Muktabar, Pemprov Banten terus mendorong pemanfaatan produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta investasi.
“Pemprov Banten sesuai arahan Bapak Presiden, dalam pemanfaatan produk dalam negeri terus ditingkatkan,” ungkapnya.
Ditegaskan Al Muktabar, arahan Bangga Buatan Indonesia menjadi basis kebijakan kerja Pemprov Banten bersama Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan seoptimal mungkin.
Temu Bisnis mempertemukan Kementerian/Lembaga Negara (K/L), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sekaligus mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada proses pengadaan barang dan jasa.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna Laoly selaku tuan rumah dalam sambutannya mengatakan, prioritas penggunaan produk dalam negeri terus ditingkatkan oleh Pemerintah. Tujuannya adalah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung daya saing industri di tanah air.
Dalam forum Temu Bisnis Tahap VI ini, Kemenkumham menyediakan banyak layanan publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat serta pameran produk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
“Dalam kegiatan ini kami menyediakan layanan host berupa Layanan Paspor Merdeka, Pameran Produk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Coaching Clinic bidang Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, dan Hak Asasi Manusia,” papar Yasonna.
Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengatakan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) menjadi salah satu upaya Pemerintah untuk dapat memberikan manfaat optimal bagi kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional. Temu bisnis menjadi langkah nyata agar kebutuhan konsumen/pengguna dapat bertemu dengan produsen dalam negeri.
Dikatakan, Kementerian Keuangan sendiri memiliki komitmen untuk mendukung terwujudnya peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri. Adapun upaya konkrit dapat dilakukan Kemenkeu antara lain, pertama, untuk mendukung para produsen lokal sudah berjalan berbagai program bantuan pembiayaan termasuk subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bekerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan maupun bantuan dana investasi dan modal kerja lainnya.
Kedua, untuk memudahkan pembayaran dalam transaksi pengadaan barang dan jasa, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menginisiasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di lingkungan satuan kerja Pemerintah Pusat dan Daerah.
Ketiga, Kementerian Keuangan akan terus menggunakan berbagai kebijakan di bidang fiskal seperti perpajakan dan kepabeanan, untuk memastikan keberpihakan semua kepada produk dalam negeri.
Sebagai informasi, Temu Bisnis Tahap VI merupakan kegiatan kolaborasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyelenggarakan Temu Bisnis Tahap VI, yang terintegrasi dengan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF).
Kegiatan ini merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (RUS/AZM)
Indonesia dan Jepang terus berupaya meningkatkan kerja sama di bidang otomotif. Sinergi tersebut diharapkan mampu menumbuhkan inovasi-inovasi pada sektor otomotif, termasuk dalam pengembangan ekosistem electric vehicle (EV) di ASEAN.
“Sebagai bagian dari komunitas global, masing-masing dari kita memiliki tanggung jawab untuk dapat menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Pada KTT ASEAN lalu, terdapat kesepakatan antara para pemimpin untuk pengembangan ekosistem EV di ASEAN. Dalam hal ini, Indonesia akan menjadi pemimpin ASEAN untuk pengembangan ekosistem EV,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat melakukan pertemuan dengan Daihatsu Motor Co., Ltd di Tokyo, Jepang, Selasa (6/6).
Menperin mengatakan, pemerintah Indonesia akan membantu para prinsipal otomotif asal Jepang yang berinvestasi di Indonesia dengan menyiapkan berbagai fasilitas insentif pengembangan EV. Sekitar tiga bulan yang lalu, Indonesia mengeluarkan program insentif untuk belanja mobil dan motor listrik. Syaratnya, kendaraan tersebut sepenuhnya EV dan mampu memenuhi ketentuan minimal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Kami berharap Daihatsu dapat ikut berpartisipasi, karena baru ada dua perusahaan yang eligible masuk dalam program ini,” tuturnya.
Menperin menambahkan, sebagai upaya mendorong ekosistem EV di Tanah Air, telah ditandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Dengan adanya peraturan yang mewajibkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah untuk membelanjakan anggaran untuk kendaraan listrik, demand terhadap EV di Indonesia menjadi potensial untuk digarap oleh Daihatsu,” sebutnya.
Menanggapi penyataan Menperin, Chairman Daihatsu Motor Co., Ltd, Matsubayashi Sunao mengatakan pihaknya akan mengupayakan hadirnya kendaraan elektrifikasi di Indonesia, namun, perlu bekerja keras lagi untuk menyiapkan line up produksi yang sesuai dengan daya beli masyarakat. “Selain itu, Daihatsu belum memproduksi EV di Jepang. Rencananya tahun depan baru akan memulai produksi EV,” ujarnya.
Selain terkait kendaraan listrik, pada pertemuan dengan Daihatsu, Menperin mengangkat mengenai Low-Cost Green Car (LCGC). Agus mengatakan, program LCGC memiliki target pasar yang berbeda dari EV, sehingga memiliki strategi yang berbeda pula untuk pengembangannya. Program LCGC mengatur level emisi yang keluar dari kendaraan roda empat,
“Jadi kami mengatur level maksimum dari standard emission yang keluar dari mobil tersebut. Tentu level maksimumnya akan kami evaluasi, apakah perlu diperketat,” sebut Menperin.
Dalam kesempatan itu, Menperin juga menyampaikan dukungan bagi Daihatsu untuk dapat meningkatkan penggunaan komponen lokal dari Indonesia dalam produksinya, khususnya yang dihasilkan oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM). “Komponen perusahaan Indonesia telah mampu memenuhi spesifikasi, standar, dan kualitas yang ditetapkan pabrikan Jepang,” ujarnya.
Menperin juga menyampaikan apresiasi kepada Daihatsu untuk capaian ekspor ke-77 negara yang mencapai 160 ribu unit. Ini merupakan sekitar 33,8 persen dari total ekspor kendaraan jenis Completely Build Up (CBU) Indonesia pada tahun 2022 sebesar 473 ribu unit.
Pada Mei 2023, Daihatsu Indonesia juga memproduksi delapan juta unit kendaraan bermotor roda empat. Sebanyak 17 persen atau sekitar 1,34 juta unit di antaranya merupakan produk yang telah dieskpor secara global.
“Pemerintah Indonesia mengharapkan dukungan Daihatsu agar dapat meningkatkan pasar ekspor baik dari sisi jumlah dan jenis kendaraan, maupun negara tujuan ekspor,” pungkasnya.
JAKARTA, BANPOS – Dalam rangka merealisasikan komitmen manajemen untuk memperluas jangkauan pasar, PT. VENTENY Fortuna International Tbk (VENTENY) meresmikan pembukaan anak perusahaan dengan nama VENTENY G.K. di Tokyo, Jepang bulan Februari 2023. Dengan demikian, saat ini VENTENY sudah memiliki eksistensi di empat negara, yaitu Singapura, Filipina, Indonesia dan Jepang.
VENTENY G.K. adalah realisasi komitmen manajemen VENTENY dalam rangka memperluas jangkauan pasar seperti yang disampaikan pada saat IPO. Seperti yang diketahui, PT. VENTENY Fortuna International Tbk sudah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham VTNY tepatnya tanggal 15 Desember 2022.
VENTENY telah mencapai pertumbuhan yang pesat dan memimpin dalam memberikan solusi-solusi inovatif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Asia Tenggara dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan terkini dari Bank Pembangunan Asia (ADB),[1] memperkuat dinamika UMKM dengan inovasi dan internasionalisasi adalah kunci untuk merevitalisasi ekonomi Asia Tenggara setelah pandemi.
Oleh karena itu, VENTENY dengan layanan keuangan B2B-nya mengatasi langsung tantangan-tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam hal akses terhadap modal, yang tidak bisa dilayani sepenuhnya oleh layanan keuangan tradisional, sehingga mereka dapat terus menjalankan usahanya dan bahkan berkembang lebih besar. Selain itu, VENTENY melalui solusi digital layanan karyawan juga memahami pentingnya memberdayakan karyawan untuk tercapainya peningkatan produktivitas dan kesuksesan perusahaan dalam jangka waktu lama.
Penelitian-penelitian juga menunjukkan bahwa karyawan yang memiliki motivasi tinggi sangat diperlukan untuk mewujudkan keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis. VENTENY dengan solusi digital layanan karyawannya menyediakan cara yang efektif dan efisien bagi perusahaan dalam mengelola program Employee Benefit tanpa harus khawatir mengenai kekurangan dana atau harus melakukan investasi untuk membangun aplikasi sendiri.
Dibukanya VENTENY G.K. di Jepang ini juga merupakan langkah strategis perusahaan dalam rangka mengamankan sumber pendanaan dengan biaya yang lebih rendah, karena Jepang saat ini merupakan salah satu negara di dunia dengan suku bunga pinjaman yang paling rendah. Diharapkan ke depannya VENTENY akan dapat lebih mengoptimalkan jaringan yang sudah dimiliki saat ini, serta memperluas kemitraan dengan sejumlah institusi keuangan asal Jepang.
Founder & Group CEO VENTENY, Jun Waide, menjelaskan bahwa lower cost of fund ini akan memungkinkan VENTENY mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan serta memperluas jangkauan wilayah layanannya secara agresif ke lebih banyak negara lainnya di Asia Tenggara, sehingga nantinya akan memberikan dampak positif yang lebih luas lagi bagi perkembangan UMKM. Melalui para mitra pembiayaan di Indonesia, VENTENY dapat menyalurkan pendanaan kepada UMKM dengan bunga yang kompetitif, didukung dengan proses penilaian kredit terpadu untuk meminimalisir resiko kredit macet.
“Sejalan dengan visi VENTENY yaitu untuk menciptakan online platform yang menyediakan berbagai layanan untuk mengakomodasi kebutuhan perusahaan sekaligus memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat dunia,” ujarnya.
Ia mengaku akan terus berinovasi dan bergerak cepat untuk menyediakan solusi keuangan dan pengelolaan Employee Benefits untuk UMKM. Sehingga pihaknya dapat membantu mereka mengakselerasi bisnis dan meningkatkan kualitas hidup karyawan.
“Dengan mendukung pertumbuhan UMKM, kami juga telah berkontribusi terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara,” tandas Jun Waide. (MUF)
Diskusi Banten Creative dengan Pokja Wartawan Kota Serang, Minggu (10/11)
SERANG, BANPOS – Pemkot Serang dirasa masih minim melindungi dan memfasilitasi perkembangan usaha kreatif di Kota Serang. Hal ini terlihat dari masih sulit berkembangnya pengusaha lokal di Kota Serang, terutama bagi pelaku usaha baru yang masih belum memiliki modal yang besar.
“Memang pelaku usaha kreatif di Kota Serang masih belum maksimal mendapatkan fasilitas dari Pemkot Serang. Hal ini sedikit berbanding terbalik dengan pengusaha dari luar, cenderung lebih mudah,” ujar salah satu anggota komunitas Banten Creative, Mattz, saat berdiskusi dengan Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS), Minggu (10/11).
Menurutnya, pelaku ekonomi kreatif di Banten, khususnya Kota Serang sudah membuktikan eksistensinya selama ini. Ia mengaku, para pengusaha yang banyak dari kalangan muda tersebut tidak kalah dengan daerah-daerah lainnya.
“Dalam industri kreatif, Banten itu tidak kalah dengan Bandung, Yogya dan yang lainnya. Dari segi perputaran uangnya pun sudah cukup lumayan,” jelasnya.
Sebab itu, diharapkan Pemkot Serang dapat menjalin kerjasama yang baik dengan komunitaa-komunitas lokal dalam industri kreatif tersebut. Karena kedepannya, diprediksi, industri kreatif ini dapat menjadi salah satu solusi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Besarnya potensi ekonomi kreatif juga membuat DPRD tertarik untuk merancang Raperda pengembangan perekonomian kreatif di Kota Serang. Selain itu, dengan adanya Raperda ekonomi kreatif, diharapkan mampu untuk mengentaskan angka pengangguran yang ada di Kota Serang.
Anggota DPRD Kota Serang Fraksi PKS, Nur Agis Aulia, mengatakan pihaknya tengah merancang Perda tersebut yang nantinya akan menjadi program legislatif daerah pada 2020 mendatang.
“Kami memiliki kewajiban untuk mengusulkan Raperda pada tahun depan, salah satu yang kami ingin yaitu penguatan pada pengembangan ekonomi kreatif,” ujarnya kepada awak media saat ditemui di gedung DPRD Kota Serang, kemarin.
Ia menjelaskan, pengembangan ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang paling berpotensi di Kota Serang, terlebih saat ini perkembangan teknologi terus mengalami kemajuan yang signifikan.
“Kota Serang ini tidak ada potensi industri. Paling pelaku ekonomi lainnya, terlebih sekarang ini yang sedang hangat adalah jasa. Makanya itu hal inilah yang kita gencarkan,” tuturnya.
Selain itu, Agis mengatakan pengembangan ekonomi kreatif juga dapat menjadi solusi dalam mengentaskan angka pengangguran yang ada di Kota Serang. Hal ini seiring dengan makin banyaknya pelaku ekonomi kreatif.
“Kalau memang sudah ada perdanya, saya kira akan banyak yang muncul, yang juga bisa memberikan dampak yang bagus untuk Kota Serang,” terangnya.
Ia menilai, perkembangan perekonomian kreatif di Kota Serang sudah cukup baik, bahkan beberapa pelaku ekonomi sudah mendapatkan prestasi yang tentunya layak untuk dijadikan contoh.
Oleh karena itu, kedepan ia meminta kepada Pemkot Serang untuk dapat bersama-sama mendukung dalam menumbuhkembangkan perekonomian kreatif di Kota Serang.
“Pemkot Serang harusnya juga gembira ikut mendukung, dan ini salah satu solusi yang dimiliki oleh kita, tinggal nanti bagaimana konsistesi dalam mengawal ini,” jelasnya. (DZH)
Sesosok Mayat Pria Mengambang Di Sungai Desa Ciapus
CIJAKU, BANPOS – Diduga karena kondisi ekonomi, warga Kecamatan Cijaku Sala bin Kamjaya, nekat bunuh diri hingga ditemukan meninggal mengapung di aliran sungai Cipeucangpari desa setempat, Kamis siang (19/9/2019).
Informasi yang didapat BANPOS, mayat korban tersebut sudah lebih dari satu hari meninggalnya. Korban menggunakan pakaian hitam, celana pendek biru tua berlurik tersebut bernama Sala bin Kamjaya (55).
Kanit Reskrim Polsek Cijaku, Enjang Kepada BANPOS membenarkan, diduga korban meninggal diduga dengan cara bunuh diri menyeburkan diri ke sungai.
“Mayat ini bernama Sala usia 55 Tahun. Korban diduga meninggal dengan cara bunuh diri menceburkan diri ke sungai dan ia tidak bisa berenang. Diduga tubuh korban terhantam batu sungai dan hanyut lalu meninggal,” jelas Enjang.
Dijelaskan lagi, lokasi penemuan mayat jauh dari jalan yang hanya bisa dilewati roda dua, dan jauh dari pemukiman warga. Menurutnya, pihak keluarga menolak jasad diotopsi dan akan langsung mengubur pada petangnya.
“Keluarga korban udah mengikhlaskan. Mereka menolak diotopsi ingin langsung menguburkan korban,” kata Enjang.
Keterangan dari adik korban Masrif, bahwa selama hidup korban sudah dua bulan mengalami stres karena terlilit kesulitan ekonomi.
” Iya, dua bulan ini dia sakit kejiwaan akibat sering mengeluh soal ekonomi. Terus suka menyendiri dan pendiam. Ya, kita ikhlaskan, mungkin sudah takdirnya dia. Dan magrib ini jasad mau langsung dikubur” ujar Masrif yang didampingi istri korban, Amah. (WDO/PBN)
