BANTEN POS

Tag: El Nino

  • Petani Serang Rugi Miliaran, Warga Sulit Air Bersih

    Petani Serang Rugi Miliaran, Warga Sulit Air Bersih

    SERANG, BANPOS – Meski kondisi kekeringan saat ini telah membuat petani merugi
    miliaran rupiah dan masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih, namun dana Rp65 miliar untuk darurat kekeringan yang disiapkan oleh Pemprov Banten dari Belanja Tak Terduga (BTT) tahun 2023, hingga saat ini belum dimanfaatkan oleh bupati dan walikota, masih tersimpan di kas daerah (Kasda).

    Kepala Pelaksana BPBD Banten, Nana Suryana dalam pesan tertulisnya, Selasa (11/10) mengungkapkan, sampai dengan sekarang, permohonan bantuan terkait dengan darurat kekeringan dari kabupaten/kota belum masuk.

    "Belum ada," katanya. Nana menjelaskan, BTT bisa dipakai dan dicairkan dari kas daerah, sesuai dengan peruntukan dan peraturan perundang-undangan berlaku. Harus ada permohan bantuan dari
    kabupaten/kota. "Prosesnya memang ada pengajuan dari bupati dan walikota, disampaikan ke
    Pemprov Banten, dalam hal ini ke Pak Pj Gubernur Banten (Al Muktabar)," katanya.

    Dalam pengajuan tersebut lanjut Nana, bisa dalam program kegiatan seperti bantuan air bersih, pengeboran air untuk lahan pertanian yang terdampak guna menghindari gagal panen atau puso.

    "Bisa juga mereka mengajukan dalam bentuk uang, nanti mereka yang akan melaksanakan
    programnya secara mandiri. Jadi tergantung dari kabupaten/kota. Mau kita atau mereka yang
    mengerjakan," ungkap Nana.

    Adapun intansi atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengerjakan program tersebut
    akan disesuaikan jenis programnya. "Misalnya kalau untuk lahan pertanian, bisa dilakukan
    oleh Dinas Pertanian, dan kalau penyediaan air bisa BPBD atau Disperkim," ujarnya.

    Terpisah, Kepala BPKAD Banten, Rina Dewiyanti mengungkapkan, penanganan kekeringan
    yang selama ini terjadi masih terus dilakukan OPD, sesuai dengan programnya.

    "Untuk penanganan kekeringan masih bisa di handle (tangani) dari anggaran program yang
    ada di perangkat daerah (OPD) teknis terkait," katanya. 

    Diketahui, status darurat kekeringan Provinsi Banten diberlakukan selama satu bulan
    kedepan. Terhitung sejak tanggal 19 September lalu sampai 19 Oktober. Hal ini dilakukan
    setelah 3 kabupaten menetapkan daerahnya krisis air bersih akibat kemarau panjang, efek dari
    El Nino.

    Selain itu, secara resmi Dinas Pertanian (Distan) Banten telah menegaskan, untuk masa
    tanam padi akibat El Nino dilakukan percepatan, guna menghindari gagal panen atau Puso.

    Adapun ketiga kabupaten yang telah menetapkan darurat kekeringan  yakni, Tangerang,
    Lebak, Pandegang. Dan terparah adalah Kabupaten Lebak. Sehingga Pj Gubernur Banten Al
    Muktabar, secara resmi mengeluarkan surat keputusan, provinsi yang saat ini dipimpinya
    masuk kategori kejadian luar biasa (KLB). (RUS/AZM)

  • Ini Upaya Pemkot Serang Hadapi Kekeringan dampak El Nino

    Ini Upaya Pemkot Serang Hadapi Kekeringan dampak El Nino

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Kota Serang terus berupaya menanggulangi dampak El Nino berupa kekeringan dan kekurangan air bersih. Melalui dinas terkait, Pemerintah Kota Serang terus mengupayakan ketersediaan air bersih untuk masyarakat di daerah yang mengalami kekeringan.

    Catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang, ada 5 kecamatan yang mengalami dampak kekeringan. Kelima kecamatan antara lain Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Serang dan Kecamatan Taktakan. Kekeringan terjadi di 13 kelurahan dan 54 lingkungan.

    Sebagai upaya penanggulangan kekeringan, BPBD Kota Serang terus menyalurkan air bersih layak konsumsi kepada masyarakat. Pertanggal 3 Oktober 2023, BPBD Kota Serang sudah mendistribusikan 480.000 liter air ke lima kecamatan.

    “Kecamatan Cipocok Jaya saat ini sudah mendapat air bersih karena bantuan Polri. Jadi kami fokus keempat kecamatan yang masih membutuhkan air bersih layak konsumsi,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang Diat Hermawan, Rabu 4 Oktober 2023.

    Diat menyampaikan air bersih sudah sampai kepada 6.273 kepala keluarga dan 6.747 jiwa. “Air yang kami kirim kepada masyarakat kami minta digunakan secara bijak dan mengutamakan sekala prioritas untuk konsumsi,” kata Diat.

    Di Kecamatan Kasemen, BPBD telah menyalurkan 400.000 liter air bersih di 46 lingkungan. Di Kecamatan Walantaka 25.000 liter air bersih di dua lingkungan. Di Cipocok Jaya juga telah menyalurkan 10.000 liter air bersih untuk dua lingkungan. Sedangkan di Kecamatan Serang telah disalurkan 25.000 liter air dan di Kecamatan Taktakan sebanyak 20.000 liter air bersih layak konsumsi.

    “Untuk Kecamatan Walantaka ada penambahan kelurahan yakni Kelurahan Kiara setelah sebelumnya Teritih kekurangan air bersih,” ujar Diat.

    Diat mengakui, Kecamata Kasemen merupakan kecamatan yang paling terdampak el Nino atau musim kering di Kota Serang. Untuk itu BPBD Kota Serang paling banyak menyalurkan di wilayah tersebut.

    “Salah satunya Lingkungan Kebasiran, Kecamatan Sawahluhur, Kota Serang. Kami sudah menyalurkan beberapa kali di sana. Memang kami rotasi penyaluran air ini ke daerah lain juga. Kalau hanya satu titik, kecamatan lain juga membutuhkan. Alhamdulillah saat ini sudah ada tambahan armada dari Provinsi untuk lebih banyak menjangkau titik kekeringan,” kata Diat.

    Kekeringan Lahan Pertanian

    Di sektor pertanian, dampak kekeringan melanda 237.5 hektar lahan pertanian di Kota Serang. Ketersedian air irigasi mengalami penurunan debit air sejak El Nino terjadi. Dinas Pertanian Kota Serang juga menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menyiapkan berbagai bantuan untuk mengatasi sawah yang mengalami kekeringan dampak fenomena El Nino.

    Kepala Bidang Pertanian dan Penyuluhan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Serang, Andriyani mengatakan, hingga saat ini pihaknya menerima laporan ada sebanyak 155,5 hektare sawah yang mengalami kekeringan hingga puso. Dari 155 hektare tersebut, terbagi dalam beberapa kategori seperti kekeringan ringan, sedang, berat, dan puso.

    “Untuk yang ringan 31 hektare, sedang 19 hektare, berat 6 hektare, dan puso 20 hektare. Ini laporan sebagai besar dari data yang kami himpun ini sawah tadah hujan,” ujarnya.

    Untuk sawah yang mengalami puso itu berada di Kecamatan Kasemen.
    “Untuk puso (Gagal Panen) itu bertambah dari 26 jadi 39 hektar dan untuk sisanya kategori ringan sedang berat dan puso,” ujarnya.

    Pihaknya juga telah menyiapkan berbagai strategi hingga bantuan. Termasuk pada persawahan yang masih mengalami kekeringan kategori ringan. “Untuk kategori ringan itu terhambat tapi air masih ada. Masih bisa melanjutkan ke fase berikutnya, kategori sedang juga sama. Tapi kalau untuk kategori berat ini harus segera ditangani,” ucapnya.

    Kemudian, lanjut Andriyani, DKP3 Kota Serang telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk penanganan kekeringan lahan pertanian. Di dalamnya DKP3 Kota Serang akan menyalurkan bantuan seperti benih hingga mesin pompa air untuk musim berikutnya.

    Kemudian mobilisasi alat mesin pompa air apabila sawahnya mulai terindikasi kekeringan tapi masih ada sumber air. Kemudian pengendalian bilamana ada gangguan hama dan penyakit.

    “Kami juga mengalokasikan bantuan melalui dana intensif fiskal untuk perubahan 2023. Jadi nanti ada bantuan benih kepada kelompok tani yang terdampak kekeringan sebanyak 250 hektar dengan jumlah benih 6.250 kilogram. Kemudian pupuk organik cairnya untuk 250 hektar, satu hektar satu botol, ini statusnya masih RKA,” ujarnya.

    Walikota Serang Syafrudin, mengaku akan berupaya maksimal dalam menghadapi dampak El Nino kekeringan di Kota Serang. Distribusi air menjadi prioritas dalam penanganan kekeringan di Kota Serang.

    “Jangka panjangnya semua kampung-kampung yang rawan kekeringan, kita akan prioritaskan untuk terjangkau distribusi air. Minimal di fasilitas-fasilitas umum, mereka bisa terdistribusikan air,” kata Walikota Serang Syafrudin didampingi Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Subagyo.

    Ia menjelaskan, dalam jangka pendek, Pemkot Serang telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kekeringan, di antaranya, saluran air bersih diperbaiki dan diperluas. Sumur bor telah dibangun di lokasi-lokasi yang terdampak kekeringan.

    “Mobil tangki air disalurkan ke lokasi-lokasi yang membutuhkan. Kemudian warga diimbau untuk menghemat penggunaan air. Jadi yang rawan kekeringan nanti kita fasilitasi air bersih seperti di fasilitas umum. Seperti Kelurahan Kasemen, Terumbu, Sawah Luhur akan dibangun saluran air bersih kedepan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, Pemkot Serang akan terus berupaya untuk mengatasi kekeringan di Kota Serang. Ia berharap upaya yang dilakukan dapat mengurangi dampak kekeringan terhadap masyarakat. (Adv)

  • El Nino dan Harga Pupuk Penyebab Harga Beras Melambung

    El Nino dan Harga Pupuk Penyebab Harga Beras Melambung

    SERANG, BANPOS – Saat ini harga bahan pokok beras masih terbilang tinggi. Kenaikan harga tersebut terjadi karena efek El Nino yang membuat banyak lahan pertanian menjadi kering yang mengakibatkan gagal panen. Selian itu juga karena harga pupuk yang  juga tinggi.

    Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Dinkopukmperindag) Kota Serang, Wahyu Nurjamil mengatakan bahwa harga beras tersebut naik karena beberapa faktor.

    “Kenaikan harga beras karena memang ada berbagai faktor. Pertama, dari hasil pantauan di distributor juga pantauan di pasar, itu ada pengaruh dari pupuk yang harganya naik, yang kedua dari gabahnya yang juga tinggi selain itu juga karena efek El Nino,” katanya, Rabu (4/10).

    Kendati demikian, dirinya mengaku bahwa untuk stok beras di Kota Serang masih terbilang aman dan cukup baik stok beras yang ada di Bulog maupun yang ada pada distributor.

    “Kalau secara harga, sekarang memang sedang mengalami kenaikan. Akan tetapi kalau untuk stok mah aman di kita, baik yang ada di Bulog maupun distributor,” ucapnya.

    Dirinya menjelaskan bahwa saat ini dari pemerintah pusat pun ikut membantu mensuplai beras ke Kota Serang untuk di distribusikan ke semua kecamatan yang ada di Kota Serang.

    “Dari pusat juga ada pengiriman beras sebanyak 250 ton untuk enam kecamatan di kota serang,” jelasnya.

    Dirinya menerangkan, bahwa selain harga beras yang mengalami kenaikan yang cukup signifkan, bahan pokok lainnya masih relatif stabil.

    “Jadi, sementara ini semua barang relatif stabil, hanya beras saja yang mengalami kenaikan,” terangnya.

    Kemudian, Salah seorang penjual beras di Pasar Induk Rau, Bahrudin mengungkapkan, bahwa harga beras saat ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari harga biasanya.

    “Harga beras saat ini untuk yang kualitas medium Rp15 ribu perkilogram yang sebelumnya hanya Rp13 ribu perkilogram. Untuk beras kualitas sedang berada pada kisaran Rp14 ribu perkilogram sebelumnya Rp12 ribu perkilogram, kemudian untuk yang kualitas standar Rp13 ribu perkilogram dari sebelumnya hanya Rp10 ribu perkilogram,” ungkapnya.

    Menurutnya, harga beras mengalami kenaikan lantaran harga padi yang saat ini cukup tinggi. Selain itu juga banyak petani yang mengalami gagal panen karena kemarau.

    Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, harga beras satu karung biasanya hanya Rp200 ribu perkarung, namun saat ini lebih dari Rp300 ribu perkarung. Selain itu, ia memprediksi pada bulan November dan Desember 2023 harga beras satu karung akan menyentuh kisaran
    Rp400 ribu.

    “Prediksinya, harga beras bulan Februari 2024 stabil, untuk bulan November dan Desember 2023 ini diprediksi akan meledak karena sedang dalam masa tanam dan musim kemarau,” ungkapnya.

    Bahrudin berharap harga beras bisa segera kembali stabil, agat para konsumen tidak lagi mengeluhkan harga beras yang mahal. (CR-01/AZM) 

  • Alhamdulillah, Petani Tangerang Masih Bisa Tanam Padi

    Alhamdulillah, Petani Tangerang Masih Bisa Tanam Padi

    TANGERANG, BANPOS – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang mengklaim masih ada lahan seluas 4.747 hektare yang dapat ditanami padi oleh para petani, meskipun saat ini tengah dilanda kekeringan imbas El Nino.

    Kepala DPKP Kabupaten Tangerang, Asep Jatnika Sutrisno, dalam keterangan tertulis yang diterima menuturkan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dengan lintas sektor, guna menangani permasalahan kekeringan di Kabupaten Tangerang.

    “Total wilayah yang terkena dampak kekeringan ini meliputi 24 Kecamatan. Dengan terjadinya fenomena El-Nino dan kekeringan ini tentunya akan berpengaruh terhadap hasil produksi dan naiknya harga gabah. Kami akan terus berkoordinasi dengan Provinsi Banten dan Kementerian untuk menangani permasalahan ini,” ujarnya, Sabtu (30/9).

    Sejumlah upaya yang dilakukan DPKP adalah monitoring kondisi lahan yang terdampak. Selain itu, DPKP juga mengajukan bantuan sarana pendukung penyediaan air seperti pompa dan sumur kepada Kementerian Pertanian.

    “Yang pasti untuk monitoring (lahan pertanian) kami terus lakukan. Untuk langkah yang sedang kami lakukan saat ini adalah mengajukan bantuan sarana pendukung penyediaan air, seperti pompa air dan sumur pantek,” katanya.

    Berdasarkan data dari DPKP Kabupaten Tangerang per tanggal 19 September tahun 2023 ini, sebanyak 1.276 hektare lahan pertanian mengalami dampak kekeringan. Dengan rincian sebanyak 590 hektare masuk ke kategori kekeringan ringan, 335 hektare kekeringan sedang, 207 hektare kekeringan berat dan 144 hektare mengalami puso (gagal panen).

    Untuk mengatasi masalah kekeringan, pihaknya mengajukan beberapa program bantuan sarana pendukung penyediaan air dari pemerintah pusat. Misalnya, pengajian sumur di 148 titik, pompa air 6 inci itu 15 unit, pompa air 4 inci 31 unit, pompa air 3 inci 12 unit.

    Selain itu, Asep mengatakan, pihaknya mengajukan bantuan berupa benih padi untuk tanaman seluas 4.747 hektar, di lahan terdampak kekeringan tersebut.

    “Sebelumnya kami juga telah membagikan bantuan benih yang bersumber dari dana APBN Kementerian Pertanian sebanyak 25 ton di 22 desa. Kami juga telah membagikan lima unit pompa air yang juga bersumber dari dana Kementerian,” tandasnya. (DZH)

  • DLH Banten Bela IKPP Soal Pencemaran

    DLH Banten Bela IKPP Soal Pencemaran

    SERANG, BANPOS – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Banten membantah jika
    pencemaran sungai Ciujung disebabkan karena adanya aktivitas industri PT Indah Kiat Pulp
    and Paper (IKPP).

    Kepala DLH Provinsi Banten Wawan Gunawan menegaskan, pencemaran yang terjadi justru
    disebabkan oleh banyak limbah domestik atau rumah tangga, bukan sertamerta berasal dari
    IKPP.

    Wawan menjelaskan, tidak sedikit dari limbah domestik yang dihasilkan dari pemukiman
    warga setempat dibuang ke bantaran sungai Ciujung. Alhasil, pencemaran terhadap sungai
    tersebut tidak terelakkan.

    Terlebih lagi menurutnya di musim El Nino seperti saat ini, semakin memperparah
    pencemaran terhadap sungai tersebut.

    "Sekarang di musim El Nino begini kan yang namanya limbah domestik banyak semua ke
    sungai. Bisa aja kan dengan terik yang panas ini bisa menimbulkan sungai itu menjadi
    hitam," katanya pada Jumat (29/9).

    Tudingan itu bukan tanpa alasan, Wawan menjelaskan berdasarkan hasil uji lab,  limbah yang
    dihasilkan oleh IKPP masih berada di bawah baku mutu.

    Selain itu berdasarkan hasil uji lab pun juga didapati hasil bahwa limbah IKPP tidak
    mengandung unsur COD dan BOD.

    "Hasil dari lab itukan mengandung COD dan BOD. COD dan BOD nya kan bisa saja hasil
    dari domestik atau masyarakat, kalau dari perusahaannya sih nggak ada," terangnya.

    Tidak hanya itu saja, terkait pencemaran udara, ia juga menjelaskan IKPP telah dilengkapi
    dengan alat Continuous Emissions Monitoring System atau CEMS.

    CEMS merupakan alat yang digunakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
    (KLHK) untuk memonitoring kualitas udara yang dihasilkan oleh industri pengguna batu
    bara.

    Jika memang terbukti telah melakukan pencemaran udara, Wawan menegaskan, tentu IKPP
    mendapat peringatan dari KLHK.

    Namun sejauh ini Wawan mengaku bahwa pihaknya belum mendapat kabar, jika IKPP
    mendapat peringatan dari KLHK terkait hal itu.

    "Kalau misalnya sudah di atas baku mutu, Kementerian LHK dan Gakkum (Penegakan
    Hukum) juga pasti turun, seperti yang sudah-sudah," terangnya.

    Perihal pencemaran, Wawan menegaskan, masyarakat tidak bisa begitu saja menuding Indah
    Kiat sebagai pelaku utamanya.

    Karena menurutnya, ada banyak perusahaan di wilayah sekitar yang juga turut andil terhadap
    permasalahan tersebut.

    "Kan tidak hanya perusahaan Indah Kiat saja di situ. Kan kalau orang menyudutkan, 'wah ini
    dari Indah Kiat,' padahal beberapa perusahaan di situ banyak," tandasnya. (CR-02).

  • Banten Darurat Kekeringan dan Krisis Air, Namun Minim Fasilitas

    Banten Darurat Kekeringan dan Krisis Air, Namun Minim Fasilitas

    SERANG, BANPOS – Krisis air bersih akibat kemarau panjang efek El Nino menyebabkan, selama satu bulan kedepan, sejak tanggal 19 September kemarin sampai 19 Oktober, Banten telah ditetapkan darurat kekeringan. Namun disisi lain, diketahui bahwa penyaluran air bersih masih terhambat dengan minimnya fasilitas.

    Secara resmi Dinas Pertanian (Distan) Banten telah menegaskan, untuk masa tanam padi akibat El Nino dilakukan percepatan, guna menghindari gagal panen atau Puso.

    Adapun ketiga kabupaten yang telah menetapkan darurat kekeringan sebelumnya yakni, Tangerang, Lebak, Pandeglang. Dan terparah adalah Kabupaten Lebak. Sehingga Pj Gubernur Banten Al Muktabar, secara resmi mengeluarkan surat keputusan, provinsi yang saat ini dipimpinya masuk kategori kejadian luar biasa (KLB).

    Kepala Pelaksana BPBD Banten Nana Suryana, kemarin menegaskan dampak dari kemarau panjang, sebagian masyarakat mengalami kekurangan air bersih. “Efek El Nino terjadi saat ini hampir merata di semua daerah Banten, terparah kondisinya ada di Kabupaten Lebak,” katanya.

    Langkah-langkah penangan dalam mengatasi air bersih untuk masyarakat lanjut Nana, pihaknya secara intensif melakukan koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota.

    “Kerjasama dan komunikasi dengan teman-teman di kabupaten/kota kita terus perkuat,” katanya.

    Tak hanya pemenuhan kebutuhan air bersih kepada masyarakat yang memerlukan, BPBD juga melakukan penanganan kebencanaan lainya seperti kebakaran rumput liar atau ilalang, dan sampah menimbulkan polusi udara.

    “Sudah dua bulan belakangan ini kami terus berupaya memonitoring dan melakukan pemadaman api akibat sampah atau ilalang yang terbakar imbas dari kemarau panjang ini. Ini hampir terjadi.Kita jug berkoordinasi dan bekerjasama dengan. BPBD kabupaten/kota,” ujarnya.

    Peranan masyarakat sekitar juga dikatakan Nana sangat dibutuhkan, dalam penanganan kebencanaan kemarau panjang. “Kami berharap kerjasama dengan warga terus ditingkatkan, sampaikan dan informasi kepada kami, seperti ada kebakaran lahan, atau warga membutuhkan air bersih,’ ujarnya.

    Sebelumnya, Kepala Distan Banten Agus M Tauchid, mengungkapkan berbagai upaya antisipasi El Nino pada sektor pertanian telah dilakukan. Melakukan identifikasi, mapping lokasi terdampak kekeringan, lalu melakukan percepatan tanam untuk mengejar sisa hujan.

    “Sampai peningkatan ketersediaan alsintan untuk percepatan tanam dan peningkatan ketersediaan air dengan membangun/memperbaiki sumur pantek, sumur dalam, embung, dam parit, rehabilitasi jaringan tersier dan pompanisasi,” kata Agus.

    Agus melanjutkan, target gerakan nasional antisipasi El Nino di Provinsi Banten sendiri dengan melaksanakan percepatan tanam di bulan September seluas 10.916 hektare dan bulan Oktober 28.076 hektare dengan total 38.992 hektare yang dilaksanakan di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang.

    Namun, akibat dampak El Nino yang berkepanjangan, mengakibatkan semakin meluasnya potensi gagal panen. Seperti yang saat ini terjadi di Kota Serang.

    Kabid Pertanian dan Penyuluhan, Andriyani mengungkapkan bahwasanya gagal panen yang semakin meluas ini karena dampak El Nino. Dampak El Nino tersebut semakin terasa dengan musim yang semakin panas yang mengakibatkan lahan pertanian pun mengering.

    Dirinya menuturkan, bahwa data yang dilaporkan dari petugas pengendali organisme pengganggu tanaman (POPT), untuk saat ini di Kota Serang, Puso semakin bertambah.

    “Ini sesuai data dari POPT, untuk Puso saat ini mengalami penambahan di 26 hektare yang sebelumnya 18 hektare. Jadi saat ini Puso telah mengalami penambahan sebanyak 8 hektare,” tuturnya, Minggu, (24/9).

    Dirinya menjelaskan, sejauh ini semua lahan yang mengalami gagal panen ini ada di daerah Kasemen. Selain itu, ia juga mengungkapkan, bahwa gagal panen tersebut salah satu diantaranya karena cuaca yang tidak kunjung membaik.

    “Di Bendung lima hektare dan kasunyatan tiga hektare. Ini karena berubah status dari tadinya berat menjadi puso. Ini akibat keadaan cuaca yang belum membaik dan air tidak tersedia,” jelasnya.

    Namun demikian, dirinya mengungkapkan, bahwa puso yang ada di Kota Serang tidak akan mengancam ketersediaan pangan Kota Serang. Hal tersebut menurutnya karena hanya beberapa persen saja dari lahan yang ada di Kota Serang.

    “Insyaallah ini tidak akan mengganggu ketahanan pangan di Kota Serang. Karena yang terkena puso ini sisa dari lahan sawah yang belum tertanam, karena hampir di periode ini sudah pada panen,” ungkapnya.

    “Yang terkena ini rata- yang sudah diatas 30 hari dari masa tanam. Dari luas lahan sawah Kota Serang sejumlah 8.475 hektar, kalau kita hitung hanya tiga persen saja yang saat ini mengalami puso,” tambahnya.

    “Tapi ini tetap merupakan gangguan, musibah bagi para petani. Penanganan kita sejauh ini dari tim penyuluh dibantu petugas POPT melakukan pengawalan yang lebih intensif. Kita juga berikan arahan terutama bagi lahan yang tidak terairi air agar jangan melakukan aktivitas tanam sampai dengan turunnya hujan,” imbuhnya.

    Selain itu, pihaknya juga mengupayakan untuk melakukan beberapa program untuk mengatasi inflasi karena dampak El Nino.

    “Kemudian pada anggaran perubahan ini, Pak Kadis mengusulkan beberapa program disamping pengendalian inflasi juga untuk pengembalian dampak dari El Nino dan juga membuat beberapa pompa air guna mengatasi hal serupa,” ujarnya.

    ‘Kita juga ajukan lakukan perbaikan pada jalur irigasi agar ketika air ada, aliran air itu lanca,” tandasnya.

    BPBD Kabupaten Lebak mengaku terkendala ketersediaan fasilitas armada. Disebutkan, saat ini di BPBD Lebak yang tersedia hanya tiga unit mobil tangki air bersih.

    “Dengan jumlah Kecamatan 28 Kecamatan yang ada di Lebak,dan armada yang kita miliki cuma 3 unit, tentunya kita sangat terkendala. Idealnya, kita memiliki 12 unit tangki, khususnya di musim kemarau seperti sekarang ini “, ujar Kepala BPBD Lebak, Febby Rizky Pratama.

    Menurutnya, sebagai instansi yang membidangi kedaruratan pihaknya tetap berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Sekarang ini dengan 3 unit armada yang kita miliki, daftar tunggunya saja sudah ada 16 Desa.Sebenarnya kalau kekeringan biasa, dengan 4 tangki kita bisa atasi,” katanya.

    Dengan kondisi kekeringan dampak El Nino seperti sekarang ini, pihaknya telah berupaya meminta bantuan kepada instansi-instansi lain seperti Dinas PUPR Lebak dan Pemprov Banten.

    “Karena memang kondisi saat ini, situasinya kekeringannya cukup mengkhawatirkan, sehingga tangki tangki milik instansi itu semuanya dipake,” terang Febby.

    “Dengan segala keterbatasan yang kami miliki, pelayanan tetap kami maksimalkan.” kata Febby.
    Selain masalah krisis air, kebakaran lahan juga turut terjadi di berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Lebak. Salah satunya, terjadi Kebakaran Lahan di Desa Wantisari, Kecamatan Leuwidamar pada Jumat (22/9) sore kemarin.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun BANPOS, kebakaran terjadi sekitar pukul 17.00 WIB dan berhasil dipadamkan oleh warga setempat dibantu oleh jajaran Polsek Leuwidamar sekitar pukul 20.00 WIB.

    Kapolsek Leuwidamar, IPTU Acep Komarudin mengatakan, Kebakaran tersebut terjadi di Lahan milik warga atas nama Saudara Lamri (Alm). Lanjut Acep, adapun penyebab terjadinya kebakaran diduga berasal dari bekas puntung rokok yang dibuang oleh seseorang yang melintas melalui jalan setapak di area Kebun tersebut.

    Dikarenakan angin yang kencang, api merambat dan semakin membesar ke area lahan.
    Dihari yang sama terjadi kebakaran serupa di jam yang hampir sama di lahan perkebunan sawit Kecamatan Cileles. Bahkan, sebelumnya pula terjadi kebakaran lahan di Kecamatan Rangkasbitung. Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Damkar Satpolpp Kabupaten Lebak, Iwan Darmawan saat dikonfirmasi BANPOS.
    “Iya benar, saat ini sedang direkap dulu,” singkat Iwan.

    Di hari berikutnya, Sabtu (23/9) terjadi kembali kebakaran lahan terbuka di Kecamatan Warunggunung. Salah satu warga, Alpin, mengatakan bahwa kebakaran terjadi lantaran penyebaran api melalui pembakaran sampah. “Iya diduga oleh sampah yang dibakar. Alhamdulillah cepat dipadamkan oleh damkar biar ga merambat ke pemukiman warga,” tandasnya.(CR-01/MYU/RUS/DZH/PBN)

  • Tanam Dipercepat, Puso Meluas di Banten

    Tanam Dipercepat, Puso Meluas di Banten

    SERANG, BANPOS – Saat ini Dinas Pertanian (Distan) melakukan berbagai upaya antisipasi El Nino pada sektor pertanian, seperti melakukan identifikasi dan mapping lokasi terdampak kekeringan, lalu melakukan percepatan tanam untuk mengejar sisa hujan.

    Demikian disampaikan Kepala Distan Banten Agus M Tauchid, Senin (18/9).

    “Sampai peningkatan ketersediaan alsintan untuk percepatan tanam dan peningkatan ketersediaan air dengan membangun/memperbaiki  sumur pantek, sumur dalam, embung, dam parit, rehabilitasi jaringan tersier dan pompanisasi,” kata Agus.

    Ia menjelaskan, di Desa Cerukcuk sendiri ada sekitar 360 hektar sawah yang melakukan panen raya pada hari ini. Jika ditarik ke atasnya, di Kecamatan Tanara seluas 2.000 hektar dan Kabupaten Serang mencapai 11.965 hektar sawah yang melakukan panen raya.

    “Data Panen di Provinsi Banten pada bulan September 2023 ini seluas 37.992 hektare dan bulan Oktober 29.578 hektare dengan Provitas 5,3 Ton per hektare nya. Sehingga produksi padi pada bulan September sebesar 243.181 ton dan Oktober 201.512 ton GKP atau bulan September 127.416 ton beras dan bulan Oktober 99.198 ton beras,” jelas Agus.

    Agus melanjutkan, target gerakan nasional antisipasi El Nino di Provinsi Banten sendiri dengan melaksanakan percepatan tanam di bulan September seluas 10.916 hektare dan bulan Oktober 28.076 hektare dengan total 38.992 hektare yang dilaksanakan di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang.

    Adapun realisasinya sampai tanggal 15 September 2023 mencapai 19.969 hektare yang terdiri dari Kabupaten Serang 3.562 hektare, Kabupaten Pandeglang 13.135 hektare, Kabupaten Lebak 1.063 hektare dan Kabupaten Tangerang 2.209 hektare.

    “Selanjutnya akan terus dilaksanakan gerakan percepatan tanam sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan bantuan-bantuan benih, sumur dalam, pompa, pupuk dan alat mesin pertanian lainnya,” jelasnya.

    Sementara itu, akibat kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Pandeglang, seluas kurang lebih 50 hektare sawah yang ada di Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang mengalami gagal panen atau puso.

    Salah seorang petani Desa Cikeusik, Hendra mengatakan, sejak bulan Agustus lalu, sawah miliknya tidak teraliri air. Sehingga padi di sepuluh petak sawah miliknya tidak bisa dipanen karena gagal tumbuh atau puso.

    “Sudah hampir tiga bulan nggak ada airnya, makanya sekarang nggak bisa dipanen,” kata Hendra.

    Dengan adanya masalah tersebut, pihaknya berharap Pemkab Pandeglang segera merespon agar kerugian para petani tidak semakin besar. Karena biaya untuk mengolah satu lahan sawah bisa menghabiskan dana hingga Rp1 juta lebih.

    “Kalau puso kaya gini kan kita rugi. Semoga saja bisa ada bantuan,” ujarnya.

    Petani lainnya, Alfian mengatakan, setiap terjadi kemarau, sawahnya selalu tidak bisa digarap. Oleh karena itu, dia berharap agar kedepan Pemkab Pandeglang bisa mengatasi persoalan tersebut.

    “Setiap musim kemarau kita pasti merugi. Makanya, mudah-mudahan ada solusi, supaya walaupun musim kemarau, airnya tetap ada,” katanya.

    Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cikeusik, Iwan mengatakan, secara keseluruhan ada lebih dari 500 hektare lahan pertanian di Kecamatan Cikeusik. Dari jumlah tersebut, 350 hektare lebih mengalami kekeringan dan terancam puso. Bahkan, kata dia, lebih dari 50 hektar sawah petani mengalami puso akibat kemarau panjang.

    “Sudah ada yang gagal panen, bahkan sampai ada yang mengering tanaman padinya. Kalau begini kan enggak bisa dipanen. Selama ini memang para petani kesulitan ketika kemarau, karena nggak ada sarana untuk memasok air ke sawah,” katanya.

    Iwan berharap, Pemkab Pandeglang bisa membuatkan sumur bor untuk memasok air ke areal pertanian, sehingga pasokan air untuk sawah tetap ada.

    “Selain sumur bor, kita juga harapkan agar ada semacam tempat penampungan air, supaya air untuk mengairi sawah nggak kering,” ujarnya.

    Kepala Bidang (Kabid) Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Pandeglang, Nurdiawati mengatakan, secara keseluruhan ada seluas 1.376 hektare lahan pertanian di Kabupaten Pandeglang yang mengalami kekeringan. Akan tetapi, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan puso atau gagal panen.

    “Kekeringan ada 1.376 hektare lahan yang terdampak, tetapi kalau puso belum ada laporannya. Untuk membantu petani, kita ada bantuan benih padi 16 ribu hektare untuk masa tanam September dan Oktober. Ada juga bantuan sumur pantek, pinjaman mesin pompa air,” katanya.

    Pemprov terus melakukan koordinasi dengan Badan Usaha Logistik (Bulog) dan Pemerintah Pusat terkait kenaikan harga beras. Pihaknya siap menyalurkan cadangan beras daerah sebanyak 2.139,71 ton dalam dua tahap dari Dana Insentif daerah (DID). Sementara untuk Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP), Provinsi Banten dialokasikan 214,99 ton.

    Demikian disampaikan Pj Gubernur Banten Al Muktabar dalam siaran persnya usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Irjen Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir secara Virtual di Pendopo Gubernur.

    “Tadi kita mengikuti rakor pengendalian inflasi daerah, yang menjadi pembahasan diantaranya terkait komoditi beras. Namun secara keseluruhan inflasi di Provinsi Banten masih berada di bawah nasional,” ungkap Al Muktabar

    Dikatakan, untuk komoditi beras di sejumlah daerah terus mengalami fluktuatif harga. Oleh karena itu pihaknya terus melakukan koordinasi baik kepada Bulog maupun Pemerintah Pusat untuk dapat menekan kenaikan harga komoditi beras.

    “Kita melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, dan yang menjadi wewenang daerah kita upayakan semaksimal mungkin,” katanya.

    “Tadi juga disampaikan, Bulog akan segera disalurkan beras kepada 21 juta KPM secara nasional. Mudah-mudahan dengan digelontorkan beras itu yang juga disalurkan ke Provinsi Banten dapat mempengaruhi penurunan harga beras,” sambungnya.

    Tidak hanya itu, Provinsi Banten juga memiliki cadangan beras daerah yang dapat digunakan dalam menekan kenaikan harga komoditi beras.

    “Selain bantuan sosial, Bulog juga akan menyalurkan beras ke pasar-pasar melalui kegiatan SPHP. Tentunya hal itu juga akan berpengaruh terhadap harga kedepannya,” jelasnya.

    Al Muktabar menuturkan pihaknya intens melakukan komunikasi dan koordinasi baik kepada Bulog, Badan Pangan Nasional, Pemerintah Kabupaten/Kota hingga kepada para pedagang.

    “Kita juga sedang mempersiapkan sidak ke pasar fokus pada komoditi beras, dan Rakor ini kita mengikuti perkembangannya secara nasional agar kita melakukan langkah dapat tepat waktu,” tandasnya.

    Sementara, Irjen Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir dalam arahannya mengatakan saat ini Tim Pengendali Inflasi baik di Pusat maupun di Daerah masih berupaya untuk mengatasi harga pangan khususnya komoditi beras.

    Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Banten Aan Muawanah menyampaikan pada September hingga Oktober 2023, Pemprov Banten akan menyalurkan beras yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) untuk 108.289 KPM setara 1.082,89 ton dan 105.682 KPM setara dengan 1.056,82 ton beras.

    “Itu akan kita salurkan diluar agenda penyaluran bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (BAPANAS),” ujarnya.

    Sedangkan, kata Aan, untuk Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) Banten hingga saat ini tersedia sekitar 214,99 ton.

    “Untuk yang 214,99 ton disimpan sebagai CBPP, hal itu dapat dikeluarkan bila dalam keadaan yang mendesak akibat kejadian luar biasa,” tandasnya.(DHE/RUS/PBN)

  • Kesehatan Terancam Kemarau Panjang

    Kesehatan Terancam Kemarau Panjang

    CILEGON, BANPOS – Kesehatan warga Cilegon terancam, dampak dari musim kemarau panjang pada 2023 ini yang disebabkan oleh El Nino.

    Kepala Unit Donor Darah pada Palang Merah Indonesia (PMI) Cilegon Arriadna mengatakan, musim kemarau panjang bisa berdampak buruk bagi kesehatan warga Cilegon. Kata dia, bukan hanya kesehatan, masalah kemarau panjang juga bisa mengganggu ketersediaan pangan yang bisa berujung ke kasus kelaparan.

    “Ketersediaan pangan bisa terganggu dan malnutrisi di masyarakat. Kekurangan air juga bisa berpengaruh terhadap perilaku hidup bersih dari masyarakat,” kata Arriadna ditemui usai Sosialisasi dan Koordinasi Kebencanaan Dampak El Nino di Aula Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilegon, Senin (4/9).
    Arriadna yang berprofesi dokter ini mengatakan, krisis air bisa berdampak pada menurunnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS. Kebersihan perorangan bisa terganggu akibat krisis air dampak kemarau panjang.

    “Bisa saja terjadi penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air, bisa diare, bisa tifus, itu penyakit dampak dari kekeringan. Kekurangan air, mandinya jadi kurang, sikat giginya jadi kurang,” ujarnya.

    Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon ini berharap dengan musim kemarau panjang ini berhemat dalam menggunakan air. Ketersediaan air yang ada diminta untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya.

    “Dengan mengupayakan PHBS sebaik-baiknya, semoga bisa terhindar dari penyakit itu,” ucapnya. Arriadna juga meminta agar warga tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.

    “Dengan adanya hujan, udara kotornya dapat diminimalisir. Sarannya, kalau bepergian tetap menggunakan masker, bagi orang yang sakit, apabila di tempat kerumunan atau banyak orang,” pintanya.

    Di tempat yang sama, Kepala Bidang Sistem Data dan Informasi pada BPBD Cilegon Bustanil Arifin mengatakan, Rapat Koordinasi dilakukan sebagai bentuk antisipasi dampak El Nino yang lebih luas.

    Pihaknya mengundang dari BMKG Serang, PMI Cilegon dan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Cilegon.

    “Daerah mana saja yang betul-betul terdampak El Nino ini. Di Cilegon ini di 3 wilayah Grogol, Pulomerak dan Purwakarta. Tapi semua sudah tertangani,” kata Bustanil.

    Mantan Lurah Gunung Sugih ini juga mengimbau agar bisa mencegah terjadinya kebakaran dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah sembarangan. Terkait gagal panen, di Cilegon saat ini tidak terjadi.

    “Sebelum kemarau ini, memang petani Sudha diimbau untuk menanam tanaman yang bisa bertahan di saat kemarau,” ujarnya.

    Bustanil mengatakan, ketahanan pangan di Cilegon masih sangat kuat dan dipastikan tidak akan ada krisis pangan.

    “Terkait buffer stok di Dinsos (Dinas Sosial) juga masih aman, bahkan beberapa daerah terdampak juga telah disalurkan sembako,” tandasnya.(LUK/pbn)

  • Ekstrem Panjang Bikin Waspada

    Ekstrem Panjang Bikin Waspada

    BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah II memprediksi cuaca ekstrim El Nino akan terus berlangsung hingga awal tahun 2024.

    Tidak hanya itu saja, akibat cuaca ekstrim tersebut, BMKG pun juga memprakirakan Provinsi Banten akan mengalami kekeringan meteorologis hingga akhir Oktober 2023.

    Sebab itu, gubernur dan bupati serta walikota se-Provinsi Banten diminta waspada serta melakukan  antisipasi puncak musim kemarau dan dampak El Nino yang berlangsung masih lama, dan diprediksi hingga tahun depan, 2024.

    Kepala BMKG Wilayah II, Hartanto melalui surat resminya yang dikirim kepada Pj Gubernur Banten serta bupati/walikota se-Banten tertanggal 29 Agustus kemarin mengungkapkan,  berdasarkan monitoring musim kemarau dan dampak El Nino Provinsi Banten

    tahun 2023, berpotensi terjadi kekeringan meteorologis.

    “Bersama ini kami sampaikan bahwa seluruh wilayah Provinsi Banten telah

    memasuki musim kemarau. Fenomena El Nino Intensitas Moderat masih aktif dan

    diprakirakan masih aktif hingga awal tahun 2024. Berkurangnya curah hujan pada musim

    kemarau yang dipengaruhi oleh El Nino Moderat yang berpotensi mengakibatkan kekeringan meteorologis diprakirakan masih berlangsung hingga akhir Oktober 2023,” demikian salah satu poin dalam surat tersebut.

    Hartanto menjelaskan, berdasarkan analisis curah hujan dasarian III Agustus 2023, yakni

    potensi curah hujan rendah dan potensi kekeringan meteorologis.

    “Pertama, potensi curah hujan rendah, yaitu kurang dari 50 mm/dasarian berpeluang terjadi di seluruh Provinsi Banten. Kondisi curah hujan rendah ini dapat mengakibatkan peningkatan peluang terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau kekeringan lahan

    pertanian,” katanya.

    Kemudian, potensi terjadinya kekeringan meteorologis pada Dasarian III Agustus 2023 di Provinsi Banten. Ada beberapa kategori, Waspada dan siaga.

    “Untuk waspada terjadi di Kabupaten Pandeglang, meliputi Kecamatan Angsana, Cibaliung, Cibitung, Cimanggu, Karang Tanjung, Koroncong, Mandalawangi, Munjul, Pandeglang, Sumur, Warung Gunung,” ujarnya.

    Kemudian daerah yang masuk kategori waspada lainnya adalah Kabupaten Serang meliputi Kecamatan Anyer, Bandung, Baros, Bojonegara, Cikande, Cikeusal, Cinangka, Kramatwatu, Mancak, Pabuaran, Pamarayan, Petir, Puloampel, Tunjung Teja.

    “Kategori Waspada lagi, Kota Serang  meliputi Kecamatan Baros, Curug, Pabuaran, Taktakan. Kota Tangerang meliputi, Benda, Cibodas, Cipondoh, Tangerang.  Kota Cilegon meliputi Kecamatan Cibeber, Cilegon, Citangkil, Ciwadan, Grogol, Jombang, Pulomerak, Purwakarta,” ujarnya.

    Begitupun dengan  Kabupaten Tangerang meliputi Kecamatan Kosambi, Kronjo, Mauk, Pakuhaji, Pasar Kemis, Sepatan, Sepatan Timur, Sukadiri, Teluknaga masih menurut Hartanto masuk kategori waspada.

    Sementara itu, kategori Siaga berada di Kabupaten Tangerang mepiputi  Kecamatan Balaraja, Cikupa, Gunungkaler, Jayanti, Kemiri, Kresek, Mekarbaru, Rajeg, Sindangjaya, Sukamulya, Tigaraksa.

    “Kategori Siaga lainya berada di Kabupaten Lebak meliputi Kecamatan Banjarsari, Bayah, Cibeber, Cigemblong, Cihara, Cijaku, Cileles, Cilograng, Cirinten, Gunung Kencana, Panggarangan, Warung Gunung.  Kota Tangerang meliputi Kecamatan Batuceper,

    Ciledug, Jati Uwung, Karang Tengah, Karawaci, Periuk, Pinang,” ujarnya.

    Adapun kecamatan di Kabupaten Serang yang masuk kategori Siaga yakni,

    Binuang, Carenang, Ciruas, Kasemen, Kibin, Kragilan, Pontang, Tanara, Tirtayasa,

    Waringinkurung. Sementara di Kabupaten Pandeglang berada di Bojong, Cigeulis, Cikeusik, Jiput, Labuan, Mekar Jaya, Panimbang, Patia, Picung, Sobang, Sukaresmi,” paparnya.

    Dan Kota Serang masuk Siaga adalah  Kecamatan Cipocokjaya, Kasemen, Pontang, Serang, Walantaka. Di Kota Tangerang Selatan ada dua kecamatan yakni,  Pamulang dan Serpong Utara.

    “Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya informasi ini bisa dijadikan kewaspadaan

    dan pertimbangan untuk melakukan langkah mitigasi dampak ikutan dari kedua kondisi

    tersebut,” harap Hartanto dalam suratnya.

    Mendapati adanya kabar tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, berencana akan memperpanjang rencana pelaksanaan modifikasi cuaca untuk hujan buatan di Provinsi Banten.

    Rencananya pelaksanaan program modifikasi buatan itu dilaksanakan hingga 13 Oktober 2023. Pihak Pemprov Banten mengaku telah melakukan pengajuan kembali kepada pemerintah pusat untuk dapat dilaksanakannya program tersebut.

    “Pak Gubernur sudah menyampaikan surat ke BNPB, pak Gubernur mintakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dilakukan dari tanggal 15 Agustus sampai 13 Oktober 2023,” kata Kepala BPBD Provinsi Banten Nana Suryana kepada BANPOS.

    Namun ia menjelaskan, apabila kekeringan itu masih terus berlangsung, maka bukan tidak mungkin usulan perpanjangan pelaksanaan modifikasi cuaca untuk hujan buatan juga akan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten.

    “Kalau lewat Oktober yang dimintakan oleh pak Gubernur ternyata masih mengalami kekeringan di Provinsi Banten, kita nanti melakukan permohonan kembali ke BNPB untuk dilakukan Teknologi Modifikasi Cuaca,” imbuhnya.

    Selain melakukan modifikasi cuaca, Pemprov Banten juga akan terus melakukan penyaluran air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.

    Menyinggung soal penetapan beberapa wilayah di Provinsi Banten masuk dalam status siaga, ia berharap, kondisi kekeringan di Banten dapat segera pulih.

    “Tentu kita berharap level nya kembali ke level satu, yaitu level normal,” harapnya.

    Sementara, BPBD Lebak telah mencatat sudah ada 15 desa yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih.

    Kepala Pelaksana Harian BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama kepada wartawan mengatakan untuk kekeringan akan terus berlangsung berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

    “Kekeringan yang membuat warga kesulitan air bersih diprediksi masih akan bertambah, seiring dengan prediksi BMKG hingga September 2023 mendatang,” katanya baru-baru ini.

    Menurut Febby, dalam mengatasi kondisi tersebut saat ini pihaknya sudah mengirimkan 30 tangki air bersih ke berbagai titik wilayah yang kesulitan untuk mendapatkan air.

    “Dari tanggal 22 Agustus 2023 sudah 90.400 liter atau 15 tangki lebih yang menjangkau 15 desa yang terdampak krisis air bersih. Hingga saat ini sudah lebih 30 tangki,” ungkap Febby.

    Dikatakannya, dari hasil pemetaan BPBD Lebak, ada 16 kecamatan yang merupakan wilayah rawan mengalami kekeringan dan juga krisis air bersih. Namun delapan diantaranya sudah mendapat intervensi dari pemerintah melalui program Pamsimas dan lainnya.

    “Ya kepada masyarakat yang masih memiliki air bersih untuk memanfaatkan sebaik mungkin, agar tidak terjadi krisis air bersih,” ujar Febby.

    Ada pun 16 kecamatan yang sering dilanda kekeringan, menurut pemetaan BPBD Lebak, di antaranya Kecamatan Maja, Curugbitung, Kalanganyar, Cipanas, Bayah, dan Kecamatan Cibadak. Selanjutnya Kecamatan Cimarga, Leuwidamar, Cirinten, Banjarsari, Warunggunung, Bojongmanik, Malingping, Wanasalam, Cihara, dan Kecamatan Cilograng. Sementara delapan kecamatan yang rawan kekeringan parah yakni kecamatan Cimarga, Warunggunung, Sajira, Maja, Cirinten, Curugbitung, Cirinten, Bojongmanik dan Wanasalam.

    Sementara, warga Malingping, Ali mengaku kesulitan air bersih ini terjadi sudah lebih satu bulan lamanya.

    “Sebagian sumur kami sudah pada kering, dan itupun suka rebutan dengan tetangga. Untuk mandi, cuci dan minum warga yang lain sebagian mencari air ke kali yang terdekat. Bahkan yang punya PDAM pun sering gangguan aliran,” ungkapnya.

    Ditambahkannya, untuk saat ini warga harus memanfaatkan air bersih sebaik mungkin agar tidak sampai kehabisan total. “Kalau air sumur buat keperluan masak dan minum. Kalau air sungai itu buat mandi dan nyuci. Ke kita belum ada bantuan air bersih,” terangnya.

    Senada, warga Sajira tepatnya di Desa Paja, Fitri pun mengalami hal sama. “Kekeringan sekarang sangat parah, satu bulan ini kita kesulitan air. Tapi Kemarin kami mendapatkan bantuan air dari BPBD, Alhamdulillah,” katanya.

    Masyarakat di Serang dan Cilegon (Sergon) meminta kepada semua pemerintah daerah, baik bupati maupun walikota agar menerjunkan petugas guna mengecek langsung dilapangan melihat kondisi kekeringan ekstrem saat ini.

    Salah seorang warga Kabupaten Serang, Risna mengungkapkan, kemarau panjang tahun 2023 bukan hanya menyebabkan air sumur kering serta kesehatan warga terganggu, akan tetapi membuat kebutuhan pangan harganya terus melonjak.

    “Kondisi kemarau sekarang semakin sulit. Mungkin ini adalah ujian dari Allah SWT. Kita saat ini dihadapkan kurang air, banyak yang sakit. Ditambah harga-harga kebutuhan naik,” katanya.

    Atas kondisi tersebut Risna berharap Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mesti sering melakukan kunjungan kerja kelapangan.

    “Kalau memang Ibu Bupati tidak bisa karena sibuk, setidaknya mengirimkan tim ke kampung-kampung. Sehingga tahu secara nyata apa yang dialami warganya,” ujarnya.

    Senada diungkapkan Hendra, ia berharap ada pejabat turun ke kampung-kampung melihat kondisi warganya yang susah karena kondisi cuaca saat ini.

    “Saya warga Cilegon. Berharap Pak Helldy selaku Walikota melihat masyarakatnya yang ada di pelosok-pelosok. Mereka membutuhkan bantuan pangan dan air bersih,” jelasnya.

    Selama ini kata dia, banyak warga yang merasa bingung harus meminta bantuan ke siapa. “Karena hampir semua warga di pelosok Kota Cilegon menghadapi problematika  yang sama. Kalau pak walikota tidak bisa datang, minimal ada orang jajaranya yang melihat langsung,” ujarnya berharap.

    Sementara itu, Kusno warga Kota Serang berharap ada bantuan secara nyata dari Pemkot kepada masyarakat yang saat ini menghadapi kemarau panjang.

    “Hampir semua butuh air bersih. Karena mengandalkan air bawah tanah tidak cukup. Kami  minta ada kepedulian dari Pak Syafrudin selaku Walikota,” ujarnya.

    Stok Beras Aman Hingga Desember 2023

    Meski kemarau panjang dan dampak El Nino, namun potensi produksi padi di Provinsi Banten sampai akhir tahun 2023 masih terjaga cukup baik.

    Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertanian (Distan) Banten Agus M Tauchid, Kamis (31/8).

    “Di bulan Agustus ini potensi produksi kita mencapai 242.943 ton, kemudian bulan September 192.140 ton, bulan Oktober 157.503 ton, bulan November 174.151 ton dan bulan Desember 223.869 ton,” katanya.

    Ia menjelaskan, jika dikalkulasi sampai Masa Tanam (MT) II tahun 2023 ini potensi produksi padi Banten mencapai 2.388.432 ton, melebihi dari target yang direncanakan sebanyak 2 juta ton, yang jika dikonversi menjadi beras diperkirakan mencapai 1.510.206 ton.

    Sementara itu, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar usai mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi bersama Presiden Jokowi Al mengaku siap menjalankan segala arahan pemerintah pusat dalam rangka pengendalian inflasi.

    “Kami bersama seluruh jajaran Forkopimda, TPID, Pemda serta tim PKK terus menggiatkan itu, dengan peran dan fungsinya masing-masing, seperti penanaman cabai merah serentak yang dalam waktu dekat kita akan melakukan panen raya dan langsung disambung dengan penanaman kembali,” katanya.

    Kemudian, berkenaan dengan stok daging ayam ras pihaknya mengaku terus melakukan koordinasi dengan para pengusaha peternak ayam yang ada di Provinsi Banten untuk memastikan kondisi pasokan di pasaran tetap aman dan terkendali.

    “Kalau untuk beras, meskipun saat ini sedang masa kemarau panjang dan El Nino, tapi beberapa titik sudah melakukan panen raya, bahkan sampai akhir tahun nanti. Sehingga kita bisa pastikan kondisi kebutuhan beras di Provinsi Banten cukup terjaga,” jelasnya.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi mengapresiasi atas kinerja seluruh Kepala Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota yang telah bekerja dengan baik sehingga angka inflasi nasional terjaga dengan baik, bahkan menjadi negara terendah angka inflasinya di negara G20.

    Jokowi juga memberikan arahan kepada seluruh Kepala Daerah agar tetap waspada terhadap potensi kenaikan harga sejumlah barang kebutuhan pokok yang dalam meningkatkan angka inflasi seperti cabai merah, daging ayam serta beras.

    “Ini persoalan yang selalu muncul ketika inflasi meningkat, padahal solusinya sangat mudah dan bisa dilakukan oleh seluruh Pemda. Penanaman cabai serentak itu bisa, atau mengundang investor untuk peternakan ayam ras,” kata Jokowi

    Kemudian yang paling penting juga adalah menjaga stok kebutuhan beras. Ini yang paling penting. Dan Alhamdulillah stok kita untuk tahun ini aman, ada sekitar 1,6 juta ton yang biasanya hanya 1,3 juta ton. (MG-01/WDO/RUS/PBN)

  • LMDH Rimba Lestari Mulya Sosialisasi Antisipasi Bencana Alam Dampak El Nino

    LMDH Rimba Lestari Mulya Sosialisasi Antisipasi Bencana Alam Dampak El Nino

    LEBAK, BANPOS – Dalam rangka mengantisipasi dampak fenomena El Nino, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rimba Lestari Mulya BKPH Gunung Kencana menggelar sosialisasi di Daerah Wisata Raja Cikujang, Desa Ciginggang, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Rabu, (30/8).

    Kegiatan sosialisasi yang mengusung tema ‘LMDH Rimba Lestari Mulya Siap Antisipasi Bencana Alam Kebakaran Hutan, Banjir dan Tanah Longsor Akibat Fenomena El Nino Guna Menciptakan Situasi Kamtibmas yang Kondusif di Kecamatan Gunung Kencana’ tersebut diikuti kurang lebih 60 orang peserta.

    Hadir dalam kegiatan tersebut, Kasubdit II Ditintelkam Polda Banten, Kompol Amrin Siregar; Kasubdit V Ditintelkam Polda Banten, Kompol Adil Pasaribu; Kanit III Subdit II Ditintelkam Polda Banten, AKP Iip Setiadi; Kepala Desa Ciginggang, Hendra; Asper BKPH Gunung Kencana, Dedi Junaedi; Ketua LMDH Kabupaten Lebak, Wawan; Ketua LMDH Rimba Lestari Mulya, Dedi Hidayat.

    Ketua LMDH Rimba Lestari Mulya, Dedi Hidayat, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan sosialisasi ini untuk mengantisipasi fenomena El Nino dalam pengelolaan lahan perhutani untuk bertani dan berkebun, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan seperti bencana kebakaran hutan, tanah longsor atau banjir akibat cuaca ekstrem yang tidak menentu, agar tidak terjadi gangguan Kamtibmas.

    “LMDH Rimba Lestari Mulya mempunyai 800 orang anggota. Dalam kesempatan ini yang bisa hadir sebanyak 50 orang penggarap. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan masyarakat menjadi mengerti dan memahami dampak dari fenomena El Nino, sehingga bisa mengantisifasi dampaknya, dan masyarakat yang kesehariannya bermata pencaharian dari pertanian dan berkebun, tetap bisa beraktifitas untuk bertani dan berkebun dengan baik dan aman,” jelasnya.

    Ketua Paguyuban LMDH Kabupaten Lebak, Wawan, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Banten yang telah mendorong berlangsungnya kegiatan sosialisasi antisipasi fenomena dampak El Nino.

    “Terima kasih diucapkan kepada jajaran Polda Banten yang telah mendorong berlangsungnya kegiatan ini, sehingga masyarakat dapat mendengar arahan langsung serta dapat menyampaikan permasalahan yang ada di lingkungannya sebagai langkah untuk menciptakan situasi kondusifitas, khususnya di wilayah Kecamatan Gunung Kencana, sesuai semboyan yang ada di masyarakat, yaitu ‘Leuweng Hejo Masyarakat Ngejo’. Artinya hutannya tetap hijau dan masyarakatnya tetap bisa makan,” tuturnya.

    Kepala Desa Ciginggang, Hendra, mengatakan bahwa dirinya mewakili masyarakat sangat mendukung berlangsungnya kegiatan yang akan dilaksanakan hari ini.

    “Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini para penggarap lahan perhutani yang tergabung dengan LMDH Rimba Lestari Mulya dapat mamanfaatkan lahan perhutani dengan baik dan benar, tidak terjadi kerusakan alam, apalagi sekarang menghadapi musim kemarau akibat fenomena El Nino. Jangan sampai menggarap lahan dengan cara memabakar. Mudah-mudahan Desa Ciginggang menjadi percontohan dalam mengembangkan pertanian dan perkebunan. Saya mewakili masyarakat sangat mendukung berlangsungnya kegiatan yang akan dilaksanakan hari ini,” tuturnya.

    Kanit 3 Subdit 2 Ditintelkam, AKP Iip Setiadi, dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini dapat terselenggara berkat kerja sama pihak Kepolisian Polda Banten dengan masyarakat dari LMDH Rimba Lestari Mulya yang ada di Kecamatan Gunung Kencana.

    “Kegiatan ini penting, mengingat saat ini secara global alam sedang menghadapai penomena El Nino, yaitu suatu kondisi iklim atau cuaca yang ekstrem yang bisa menimbulkan bencana alam seperti kebakaran hutan, banjir dan longsor jika terjadi hujan. Untuk itu, mari kita sama-sama antisipasi fenomena alam ini agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Langkah nyata yang bisa kita lakukan, yaitu kita tetap bertani dan berkebun agar mata pencaharian kita tetap berjalan, namun jangan sekali- kali melakukan pembakaran ranting atau semak, karena hal teraebut akan berakibat fatal,” jelasnya.

    Kasubdit II Ditintelkam, Kompol Amrin Siregar, menyampaikan bahwa dalam menghadapi fenomena alam El Nino, pihaknya mengajak masyarakat untuk tetap semangat dan inovatif dalam melakukan usaha dengan cara bertani dan berkebun.

    “Kami juga berpesan, dengan adanya pembukaan lahan tidak dengan cara dibakar, karena dihawatirkan dapat terjadi kebakaran, baik dalam sekala kecil maupun besar, lebih baik mencegah dari pada memadamkan kebakaran hutan,” tandasnya.

    Ia juga menyarankan, dalam pembukaan lahan sebaiknya dilakukan dengan ditimbun sebagai kompos organik.

    “Warga juga diharapkan mau menanam pohon-pohon yang mempunya nilai ekonomis seperti pohon buah buahan. Karena di lahan perhutani seperti di Gunung Kencana ini kalau menanam tanaman jenis palawija ketika memasuki musim kemarau akan cepat kering, kemudian mati dan mudah terbakar,” ujarnya.

    Sementara itu, Asper BKPH Gunung Kencana, Dedi Junaedi, dalam sambutannya berharap, saat musim kemarau ini masyarakat diharapkan tidak membakar tanaman atau semak belukar untuk membersihkan lahan untuk persiapan nanam di musim penghujan yang akan datang. Karena bila terjadi kebakaran meskipun kecil, dapat terjadi hot spot dan terlihat melalui satelit.

    “Saya sepakat dengan Pak Kasubdit Ekonomi Polda Banten agar masyarakat atau anggota LMDH ini mau mengelola tanah Perhutani tidak hanya menanam Palawija, namun menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti buah-buahan alpukat, duren, pete, manggis, sehingga pohon tersebut selain menghasilkan buah-buahan juga menghasilkan kayu-kayuan, serta jarang sekali terjadi kebakaran hutan,” tuturnya.

    “Dengan menanam pohon tersebut, juga bisa menjaga erosi tanah saat musim penghujan, dan bisa menyimpan cadangan air untuk menghadapi musim kemarau. Bila kesulitan bibit, kita bisa fasilitasi, baik dari Perum Perhutani ataupun Dinas-dinas Pemda Kabupaten Lebak maupun Provinsi Banten,” tandasnya. (DZH)