BANTEN POS

Tag: Fahmi Hakim

  • Seremoni Anugerah Pemprov Banten Berlangsung Meriah

    Seremoni Anugerah Pemprov Banten Berlangsung Meriah

    SERANG, BANPOS – Pemprov Banten memberikan anugerah kepada lembaga dan perseorangan yang berprestasi. Anugerah antara lain diberikan kepada atlet berprestasi, baik di kancah nasional maupun internasional.

    Kegiatan atau seremonial penyerahan anugerah tersebut diselenggarakan oleh Setwan DPRD Banten di Plaza DPRD Banten, Jumat malam (25/10/2024).

    Hadir dalam kegiatan tersebut Pj Gubernur Banten, Al Muktabar; Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim beserta anggota dewan, Forkopimda Banten, Penjabat Sekda Banten, bupati, walikota, instansi vertikal, OPD Banten, tokoh masyarakat dan tokoh pendiri Banten serta undangan lainnya.

    Berdasarkan pantauan, hadirin yang memadati area Plaza DPRD Banten dengan setia menyaksikan rangkaian acara yang ditutup dengan penampilan band papan atas, Ada Band.

    Kegiatan pemberian anugerah dengan panggung dan tata lampu yang memukau diawali dengan tarian wali jamaliha, tarian khas Banten. Selanjutnya, sambutan Ketua DPRD Banten, Penjabat Gubernur Banten dan juga penyerahan penghargaan kepada Forkopimda, kabupaten/kota, atlet berprestasi tingkat nasional maupun internasional, pelajar berprestasi dan UMKM yang telah menorehkan prestasi di kancah nasional.

    Para atlet berprestasi satu per satu dipanggil ke atas panggung dan langsung menerima penghargaan sekaligus bonus yang bernilai ratusan juta rupiah. Salah seorang atlet yang menerima penghargaan adalah Rizky Juniansyah, peraih medali emas PON Aceh-Sumut dan peraih medali emas Olimpiade Prancis tahun 2024 cabang angkat besi.

    Pada pelajar dan pengelola UMKM berprestasi juga turut menerima penghargaan. Qari disabilitas juga menerima penghargaan atas prestasinya meraih juara satu pada ajang MTQ nasional 2025 di Kalimantan Timur.

    Berikut perincian penerima penghargaan, yaitu penghargaan dan apresiasi kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, Kejati Banten, Kantor Perwakilan BPN Provinsi Banten, dan Korsupgah KPK atas upaya penyelamatan aset negara berupa Situ Cihuni yang terletak di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang seluas 324.442 meter persegi.

    Selain itu diberikan juga penghargaan kepada Tine Al Muktabar sebagai Juara Pameran Kriyanusa Dekranas Tahun 2024.

    Sedangkan kepada para atlet, Muktabar memberikan penghargaan kepada atlet yang telah meraih medali emas dalam ajang Olimpiade Paris dan PON Aceh-Sumut 2024, salah satunya seperti Rizki Juniansyah Cabor Angkat besi pada Olimpiade Paris 2024, Ghea Cholifah Santika Cabor Sambo sport 47 kg pada PON 2024, Muchammad Muklis Cabor Paramotor navigasi WL solo, Alya Maulida Kartika Cabor Angkat besi kelas 81 kg, Dinny Febriany Cabor Judo kelas 52-57 kg, Syerina Cabor Judo kelas 57-63 kg.

    Selain kepada para atlet, Pemprov Banten juga memberikan penghargaan kepada puluhan siswa berprestasi tingkat nasional dan internasional dalam bidang sains, astronomi sampai pengembangan teknologi.

    Dalam sambutannya, Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim, mengatakan bahwa dalam perjalan 24 tahun, Banten sudah banyak memiliki capaian-capaian pembangunan yang cukup luar biasa, seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit sudah dirasakan masyarakat. Gubernur sebelumnya juga memiliki peran besar dalam mendorong kemajuan Banten.

    Ke depan, kata Fahmi, Banten harus lebih maju dan memberikan harapan kepada masyarakat, baik tentang akses kesehatan, pendidikan maupun bidang lainnya.

    Ia juga berharap, anugerah yang diberikan Pemprov Banten menjadi pemicu dan penyemangat untuk berkontribusi buat kemajuan Banten.

    “Apresiasi ini juga dalam rangka memberikan motivasi kepada anak-anak muda untuk terus berprestasi di bidangnya masing-masing. Karena, harapan dan kemajuan ada di tangan anak anak muda,” ujarnya.

    PJ Gubernur Banten, Al Muktabar, dalam sambutannya mengatakan bahwa momen malam penganugerahan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah atas berbagai capaian prestasi dan dedikasi para generasi muda dengan berbagai cabang yang digelutinya sehingga membawa harum nama Provinsi Banten.

    “Kami memuliakan atas prestasi yang mereka torehkan itu, baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan memberikan sedikit uang pembinaan,” ungkap Muktabar.

    Al Muktabar berharap, para penerima penghargaan tidak melihat dari besar kecilnya nominal yang diberikan. Tapi itu semua merupakan bagian pengakuan dan penghormatan pemerintah atas segala prestasi yang telah ditorehkan.

    “Kami terus mendoakan mudah-mudahan prestasi itu bisa terus dipertahankan bahkan harus ditingkatkan. Kami komitmen untuk terus menerus menggiatkan pembangunan dalam segala aspek, sehingga menghasilkan anak-anak generasi Banten yang berprestasi,” jelasnya.

    Al Muktabar mengatakan, pemberian penghargaan kepada Forkopimda, Bupati/Wali Kota dan lembaga vertikal merupakan bentuk apresiasi.

    “Berkat kolaborasi yang kuat seluruh unsur pemerintah dan stakeholder, stabilitas ekonomi Provinsi Banten tumbuh dengan baik di tengah kondisi perekonomian dunia yang tidak menentu,” tandasnya. (DZH)

  • Ratu Tatu : Ulang Tahun Golkar Momentum Perkuat Kebersamaan

    Ratu Tatu : Ulang Tahun Golkar Momentum Perkuat Kebersamaan

    TUNJUNGTEJA, BANPOS – Dalam rangka memperingati ulang tahun Partai Golkar ke-58, seluruh pengurus Partai Golkar di semua daerah menggelar jalan sehat serentak, Minggu (16/10/2022). Termasuk dilaksanakan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Banten yang bekerjasama dengan DPD Partai Golkar Kabupaten Serang di Kecamatan Tunjungteja, Kabupaten Serang.

    Kegiatan ini diikuti ribuan masyarakat dengan penuh kegembiraan. “Alhamdulillah, jalan sehat ini adalah momentum Partai Golkar untuk terus memperkuat kebersamaan dengan masyarakat. Kami harus hadir di tengah masyarakat, untuk Indonesia yang semakin maju dan sejahtera,” kata Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah.

    Jalan sehat ini digelar serentak seluruh provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia. Tak terkecuali di Banten, digelar di delapan kabupaten/kota. Secara nasional dicatatkan dalam Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) dan diterima langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta. Berbagai doorprize untuk peserta jalan sehat yang hadir.

    Untuk tingkat Banten bekerja sama dengan DPD Partai Golkar Kabupaten Serang. Turut hadir Wasekjen Pemenangan Pemilu Jawa-1 Partai Golkar Andika Hazrumy, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Serang Fahmi Hakim, dan sejumlah anggota fraksi DPRD dari Partai Golkar. Turut memeriahkan artis dangdut Subro dan Wulan Lida.

    Menurut Tatu, Golkar sebagai partai politik terus hadir menyelesaikan berbagai persoalan Bangsa melalui para kader yang duduk di pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif. Sejumlah program dijalankan oleh kader Partai Golkar untuk masyarakat. Salah satu contohnya, Kecamatan Tunjungteja sebagai lokasi kegiatan, kondisi infrastruktur jalan sudah betonisasi. Termasuk dibangunnya Alun-alun hingga terminal.

    Pada kesempatan tersebut, Tatu memperkenalkan sejumlah kader yang akan maju di pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah. Untuk calon gubernur Banten, Tatu menyatakan Partai Golkar telah mengusung Airin Rachmi Diany, mantan walikota Tangerang Selatan. Untuk pengganti dirinya sebagai Bupati Serang, akan mengusung Andika Hazrumy, mantan wakil gubernur Banten.

    “Dan selanjutnya, saat ini kita punya kader Partai Golkar yang menjadi Wakil Ketua DPRD Banten Bapak Fahmi Hakim. Kita kembali akan mengusung Pak Fahmi sebagai putra daerah dari Kecamatan Tunjungteja sebagai dewan di DPRD Banten,” ujarnya.

    Wasekjen PP Jawa-1 DPP Partai Golkar Andika Hazrumy menyatakan, untuk menang pilkada, maka Partai Golkar harus fokus pada target pemilu legislatif.

    “Kalau kita mau maju dan menang di pilkada, fokus utama kita sekarang menang pileg minimal 20 persen di semua tingkatan. Maka kerja nyata dan kedekatan kader Partai Golkar bersama masyarakat harus semakin kuat,” ujarnya.

    Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Serang Fahmi Hakim beberapa kali memuji kinerja Ratu Tatu sebagai bagian dari Golkar dan diberi amanah menjadi Bupati Serang. Menurutnya, yang paling terlihat adalah program pembangunan jalan beton, program beasiswa, hingga perhatian terhadap bidang keagamaan.

    Maka estafet kepemimpinan di Kabupaten Serang akan berjalan dengan mencalonkan Andika Hazrumy sebagai calon bupati Serang. “Di mana pun berada dan diberi amanah, kader Partai Golkar akan memberikan kinerja terbaiknya untuk masyarakat,” ujarnya. (RED)

  • Fahmi Hakim vs Bahrul Ulum, Siapa Dapat Restu?

    Fahmi Hakim vs Bahrul Ulum, Siapa Dapat Restu?

    JALAN Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Serang, Fahmi Hakim, untuk bisa menduduki kursi Kabupaten Serang satu agaknya bakal jauh dari kata mulus. Selain harus dihadapkan pada kandidat dari pemilik ‘darah penguasa’ yakni Andiara Aprilia Hikmat pada skenario penyelamatan Koalisi Indonesia Bersatu, Fahmi Hakim juga dihadapkan pada persoalan saling sikut di dalam tubuh Partai Golkar sendiri.

    Bagaimana tidak, Fahmi Hakim juga disebut akan berhadapan dengan Sekretaris Jendral (Sekjen) DPD I Partai Golkar Provinsi Banten yang juga merupakan Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum. Potensi tersebut pun dianggap tak berlebihan, mengingat Partai Golkar sampai saat ini belum menentukan siapa yang benar-benar akan dicalonkan pada Pilkada. Penentuan tersebut akan dilakukan pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda).

    Nama Fahmi Hakim mulai naik kepermukaan dan dianggap sebagai calon pewaris tahta Tatu setelah adanya buka bersama sekaligus konsolidasi struktural Partai Golkar Kabupaten Serang, di kediaman Fahmi Hakim pada Senin (11/4) lalu. Pada saat itu, Andika Hazrumy yang merupakan Wasekjen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa I DPP Partai Golkar, mempersilahkan Fahmi untuk maju dalam kontestasi Pilbub.

    Namun, Andika memberikan syarat kepada Fahmi jika ingin dicalonkan sebagai Bupati Serang. Syarat tersebut yakni Fahmi selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Serang, harus bisa membawa Partai Golkar untuk menduduki 30 persen kursi DPRD Kabupaten Serang.

    “Pak Fahmi saya tugasin dulu 30 persen. Kalau sanggup, bisa maju sebagai Calon Bupati. Jadi jangan cita-cita ini itu, kalau perahu kitanya tidak siap,” kata Andika pada saat menyampaikan sambutan pada kegiatan konsolidasi tersebut.

    Andika juga menegaskan bahwa mesin Partai Golkar harus segera dipersiapkan dengan matang untuk menghadapi Pemilu 2024, khususnya di Kabupaten Serang. Hal itu guna menarik simpati dari masyarakat agar memilih Golkar di tahun 2024.

    Namun untuk saat ini, Andika meminta agar seluruh struktural Partai Golkar, kader hingga simpatisan, agar berfokus memenangkan Pemilihan Legislatif terlebih dahulu. Sebab, kursi legislatif menjadi tiket bagi Partai Golkar untuk bisa mencalonkan Bupati.

    “Jadi kita harus fokus dulu di Pileg. Kemudian, kita juga sekarang sedang menggodok dengan Pak Ketua, untuk menyusun strategi disetiap kader partai Golkar, yang akan dimajukan disetiap daerah,” tutur Andika pada saat itu.

    Hasrat Fahmi Hakim untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Serang pun ditunjukkan secara serius. Dirinya pun sudah memiliki tagline sendiri yakni ‘Fahmi Hakim Bersama Kita’. Bahkan tak tanggung-tanggung, Fahmi Hakim pada situs resmi miliknya yaitu fahmihakim.com menyebutkan bahwa ia merupakan ‘Calon Bupati Serang Potensial’.

    Dalam beberapa kesempatan pun, Fahmi Hakim terlihat terus merapatkan diri kepada Andika Hazrumy. Kemesraannya kerap kali dipublikasikan oleh sejumlah media massa. Seperti pada reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Serang Dapil Waringinkurung, Ratu Julmi Hayati dan Anggota DPRD Kabupaten Serang Dapil Kramatwatu, Mawardi.

    Dalam reses tersebut, Andika Hazrumy turun ke lapangan untuk memantau kinerja dua anggota legislatif dari partai berlambang pohon beringi tersebut. Fahmi Hakim pun turut mendampingi Andika Hazrumy dalam memantau reses.

    Salah satu sumber BANPOS di internal Partai Golkar mengatakan bahwa sebenarnya banyak dari kader Partai Golkar yang enggan memilih Fahmi Hakim untuk maju di Pemilihan Bupati Serang nanti. Pasalnya, Fahmi dianggap kurang layak untuk maju sebagai pengganti Ratu Tatu Chasanah.

    Menurut sumber tersebut, jika memang pengganti Ratu Tatu harus orang eksternal keluarga besar Chasan Sohib, maka mayoritas dari para kader akan memilih Bahrul Ulum ketimbang memilih Fahmi Hakim.

    “Banyak dari kader yang lebih memilih Bahrul Ulum ketimbang Fahmi Hakim. Karena dari segi kualitas menurut kami lebih mumpuni Bahrul Ulum,” ujar sumber BANPOS.

    Selain kualitas yang dianggap lebih baik, Bahrul Ulum juga dianggap lebih memahami arah pembangunan Kabupaten Serang ketimbang Fahmi Hakim. Sebab, Bahrul Ulum merupakan Ketua DPRD Kabupaten Serang.

    “Dari segi struktural juga Bahrul Ulum lebih dekat dengan Ibu Tatu. Karena beliau ini merupakan Sekjennya bu Tatu di Provinsi Banten. Jadi menurut kami, Bahrul Ulum lebih layak untuk maju sebagai calon Bupati Serang,” tuturnya.

    Informasi yang didapat, gesekan antara kubu Fahmi Hakim dan kubu Bahrul Ulum sudah sering terjadi di berbagai agenda kegiatan internal Partai Golkar. Terkadang, kedua kubu saling mengirimkan orang mereka ke agenda internal partai, mewakili Kabupaten Serang.

    Seperti pada agenda internal Partai Golkar yang diselenggarakan di salah satu hotel di Anyer. Pada kegiatan tersebut, seharusnya masing-masing DPD II mengirimkan delegasi sebanyak antara empat sampai lima orang.

    Namun, DPD II Partai Golkar Kabupaten Serang justru mengirimkan sebanyak 9 orang delegasi. Usut punya usut, sembilan orang delegasi itu merupakan gabungan dari delegasi Fahmi Hakim dan Bahrul Ulum. Mulanya, delegasi dari Fahmi Hakim terlebih dahulu yang hadir. Namun ternyata, delegasi Bahrul Ulum turut hadir di sana.

    “Jadi memang ada semacam perselisihan antara mereka. Ibaratnya kalau ditempatkan di satu tempat, kedua orang itu akan selalu berada di kutub yang berbeda. Toh sekarang ini kan belum ada nama resmi yang akan diusung. Apalagi partai sampai saat ini baru sebatas menyatakan akan mengusung kader terbaiknya. Pertanyaannya, siapa kader terbaiknya?” tegas dia.

    BANPOS mencoba melakukan konfirmasi kepada Fahmi Hakim dan Bahrul Ulum terkait dengan isu tersebut. Namun, BANPOS tidak berhasil mengonfirmasi Fahmi Hakim. Sementara Bahrul Ulum saat dikonfirmasi, mengatakan bahwa saat ini Partai Golkar tengah berfokus pada Pileg dan Pilpres terlebih dahulu.

    “Bahwa konsentrasi Golkar saat ini adalah pemilu legislatif dan Pilpres. Karena hasil Pemilu menjadi tolok ukur dan kunci dalam menghadapi Pilkada,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (7/7).

    Sementara terkait dengan sejumlah nama yang muncul dan digadang-gadang bakal dicalonkan sebagai Bupati Serang pada kontestasi Pilkada 2024, Bahrul Ulum menegaskan bahwa hal itu menjadi bukti Partai Golkar memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dan berintegritas dalam membangun daerah.

    “Dan semua kader Golkar, apalagi yang memiliki kapasitas, tentu menuju Pemilu 2024, harus semakin dekat dengan masyarakat. Maka seluruh kader Golkar harus konsentrasi memenangkan pemilu legislatif menuju sukses Pilkada,” terangnya.

    Selain itu, saat ini Partai Golkar masih belum berani menyampaikan dan menyosialisasikan nama-nama calon kepala daerah yang akan mereka usung. Yang saat ini berani dan tegas pihaknya lakukan adalah menyosialisasikan Airlangga Hartanto sebagai Calon Presiden Republik Indonesia.

    “Konsentrasi penuh saat ini, salah satunya juga bagi kami adalah menyosialisasikan Ketua Umum Partai Golkar, bapak Airlangga Hartarto sebagai kandidat Calon Presiden dari Partai Golkar sesuai amanat Rapimnas dan Munas,” katanya.

    Ia menegaskan bahwa Partai Golkar serius dalam memenangkan Pemilihan Legislatif 2024 nanti. Pasalnya, jika Partai Golkar tidak bisa memenangkan legislatif, maka Partai Golkar akan kehilangan tiket untuk mencalonkan kader terbaiknya menjadi Bupati Serang.

    “Sekarang semua fungsionaris dan kader harus konsentrasi memenangkan Pemilu Legislatif. Sebab tiket Pilkada ada pada suara Pileg. Maka memenangkan Partai Golkar di semua tingkatan Pileg adalah tugas utama agar menang mudah di Pilkada. Tentu menang pilpres juga wajib dilakukan, karena itu, sosialisasi pak Airlangga harus masif dilakukan oleh kader di daerah,” tuturnya.

    Jika hasil Pileg sudah didapatkan, barulah pihaknya membicarakan siapa saja yang akan diusung menjadi calon kepala daerah dengan menggelar Rakerda. “Rakerda digelar menjelang Pilkada dimulai, setelah Pemilu Legislatif dan Pilpres,” tandasnya. (DZH)

  • Fahmi Hakim Enggan Ditanya Sport Center

    Fahmi Hakim Enggan Ditanya Sport Center

    SERANG, BANPOS – Fahmi Hakim enggan menanggapi dirinya yang saat ini dijadikan saksi oleh Kejati Banten berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan lahan Sport Center.

    Hal ini terjadi saat BANPOS mencoba melakukan konfirmasi kepada Ketua DPC Kabupaten Serang tersebut di depan kantor KPU Kabupaten Serang.

    Saat ditanya, ia enggan menjawab pertanyaan dari BANPOS, bahkan sedikit mendorong awak media saat menjelaskan pertanyaan tersebut.

    “Sebentar, sebentar,” ujarnya sembari berlari ke mobil meninggalkan awak media BANPOS, Sabtu (5/9).

    Untuk diketahui, Fahmi Hakim telah dimintai keterangan sebagai saksi oleh Kejati Banten, berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan lahan Sport Center.

    Hal itu diungkapkan oleh Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Banten, Ivan H. Siahaan. Menurut Ivan, pihaknya telah memeriksa kurang lebih 10 saksi, termasuk Fahmi Hakim yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten.

    “Iyah sudah (diperiksa). Hanya kami tidak bisa memberikan keterangan satu persatu. Karena kan ada juga yang dari lurahnya, ada yang dari dinas terkait. Lalu ada juga dari para pelaku sejarahnya juga,” terangnya.

    Namun, Ivan juga menolak memberitahu sudah berapa kali Fahmi Hakim telah diperiksa sebagai saksi. Akan tetapi, ia menegaskan apabila keterangan dari Fahmi Hakim masih belum cukup, maka akan terus digali informasi oleh pihaknya.

    “Kami tidak bisa jawab sudah berapa kali, yang pasti sepanjang itu masih belum cukup, maka akan kami panggil kembali,” tegasnya. (DZH)

  • Fahmi Hakim Dijerat Sport Centre?

    Fahmi Hakim Dijerat Sport Centre?

    SERANG, BANPOS – Kasus korupsi pengadaan lahan Sport Center menyeret tokoh penting Partai Golkar. Orang tersebut yakni Fahmi Hakim yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten dan juga merupakan Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Serang.

    Namun, Kejati Banten belum melanjutkan beberapa kasus lainnya, dengan alasan sedang pelaksanaan Pilkada. Kasus tersebut seperti dugaan kasus pengadaan kalender dan ambulans yang menyeret politikus Golkar lainnya.
    Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Banten, Ivan Siahaan, mengatakan bahwa perkembangan penyidikan kasus korupsi pengadaan lahan Sport Center baru sampai pada pemeriksaan sejumlah saksi dan pengumpulan dokumen alat bukti.

    “Kami telah memeriksa saksi-saksi, sudah lebih dari 10 saksi. Lalu kami juga sudah mengumpulkan dokumen, alat bukti. Karena kan alat bukti itu ada kesaksian, lalu surat dokumen,” ujarnya saat ditemui BANPOS di ruang kerjanya, Kamis (3/9).

    Ia pun tidak membantah bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap Fahmi Hakim beberapa waktu yang lalu. Namun Ivan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menjelaskan secara mendetail terkait pemeriksaan Fahmi Hakim.

    “Iyah sudah (diperiksa). Hanya kami tidak bisa memberikan keterangan satu per satu. Karena kan ada juga yang dari lurahnya, ada yang dari dinas terkait. Lalu ada juga dari para pelaku sejarahnya juga,” terangnya.

    Namun, Ivan juga menolak memberitahu sudah berapa kali Fahmi Hakim telah diperiksa sebagai saksi. Akan tetapi, ia menegaskan apabila keterangan dari Ketua DPC Golkar Kabupaten Serang itu masih belum cukup, maka akan terus digali informasi oleh pihaknya.

    “Kami tidak bisa jawab sudah berapa kali, yang pasti sepanjang itu masih belum cukup, maka akan kami panggil kembali,” tegasnya.

    Selanjutnya, pihaknya akan segera melakukan ekspos perhitungan kerugian yang terjadi pada kasus pengadaan lahan tersebut. Menurutnya, ekspos itu akan dilangsungkan dalam waktu dekat ini. Namun dirinya tidak bisa memastikan kapan akan dilakukan.

    “Kan untuk proses penghitungan kerugian itu harus diekspos dulu. Tapi sampai sekarang kami masih belum dapat datanya apakah kami akan ke BPK atau ke BPKP. Yang pasti sedang dipersiapkan, jadi ada tim khusus untuk pemeriksaan dan pemberkasan untuk menghitung kerugian negara,” jelasnya.

    Di sisi lain, Ivan juga menerangkan bahwa kasus yang dilaporkan oleh organisasi NGO Banten terkait dengan dugaan korupsi pada pengadaan kalender dan ambulans desa Pemkab Serang, ditunda prosesnya dengan alasan Pilkada.

    “Ada surat dari pimpinan Kejaksaan, karena ini masih ada proses Pilkada, maka ditunda. Ditunda, jadi bukan dihentikan. Saat ini kan masih dalam proses pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan (puldata dan pulbaket,” ungkap Ivan.

    Ia menuturkan bahwa proses puldata dan pulbaket akan kembali dilangsungkan apabila perhelatan Pilkada telah selesai dilaksanakan. “Jadi nanti akan kembali dilanjutkan ketika sudah selesai. Baik menang maupun kalah petahana. Karena yang dilaporkan itu saat ini bakal calon petahana,” tandasnya.

    Terpisah, BANPOS tidak berhasil mengkonfirmasi informasi ini kepada Fahmi Hakim. Ketika dihubungi melalui telepon dan aplikasi perpesanan,telepon yang bersangkutan tidak aktif.(DZH/ENK)

  • Menyelaraskan Omnibus Law dan Kearifan Lokal

    Menyelaraskan Omnibus Law dan Kearifan Lokal

    DALAM beberapa hari belakangan, mata dan telinga kita disibukkan dengan hiruk-pikuk kata Omnibus Law. Sebuah kata yang tergolong kurang familiar untuk kebanyakan orang Indonesia.

    Mengacu pada Audrey O Brien (2009), omnibus law adalah suatu rancangan undang-undang yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu UU baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus.

    Awalnya, perbincangan soal omnibus law hanya menjadi bahan perbincangan kalangan terbatas. Namun, beberapa hari ini pembahasannya menjadi lebih luas, seiring dengan gelombang protes yang dilakukan kelompok buruh terhadap Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).

    Melihat semangatnya, omnibus law digagas untuk mendorong terciptanya iklim investasi demi peningkatan ekonomi makro di Indonesia. Dari semangat itu, aturan yang selama ini dianggap tidak pro investasi akan diamandemen dan diatur dalam satu regulasi integral.

    Semangat ini tentu harus mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Peningkatan investasi, memang menjanjikan dinamisasi roda ekonomi dan menumbuhkan multiplier effects dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Masalahnya, perubahan-perubahan terhadap regulasi yang dianggap menghambat investasi juga menyasar aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah, Peraturan Daerah (Perda). Aturan ini merupakan regulasi tingkat daerah yang biasanya memiliki kekhasan maupun kekhususan tersendiri yang disesuaikan dengan kultur masyarakat di daerah itu.

    Melihat semangat penyusunan Omnibus Law oleh pemerintah pusat, bisa jadi kekhasan dan kekhususan yang selama ini sengaja dipelihara oleh sebuah daerah, teriliminasi oleh kepentingan investasi yang menjadi arwah dari penyederhanaan regulasi itu. Padahal, kekhasan dan kekhususan itu, bisa jadi merupakan nilai-nilai kearifan lokal yang dijaga demi kepentingan masyarakat di wilayah tersebut.

    Kita bisa mengambil contoh Provinsi Bali, dimana investasi harus bisa menyelaraskan diri dengan budaya-budaya setempat. Karena budaya yang dipelihara itu merupakan sumber kekayaan Bali yang mampu mendatangkan ketenangan, kenyamanan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

    Sebuah komunitas masyarakat, termasuk pemerintahannya, memang memiliki kepentingan untuk memelihara kearifan lokal yang dianut di daerahnya. Karena kearifan lokal merupakan aset sekaligus penjaga nilai-nilai kebaikan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

    Karenanya, kehadiran omnibus law perlu untuk mempertimbangkan kearifan-kearifan lokal yang berkembang di setiap daerah. Jangan sampai, demi kepentingan investasi, nilai-nilai luhur yang selama ini dianut sebuah komunitas masyarakat, dikesampingkan dan digusur oleh nilai-nilai yang bersifat materiil.

    Kehadiran regulasi, tentu bertujuan untuk menjadi sistem dan acuan dalam tata kelola di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Karenanya, penyusunan omnibus law harus mempertimbangkan banyak aspek, termasuk kearifan-kearifan lokal yang berlaku di masyarakat.

    Jangan sampai regulasi membuat masyarakat menjadi korban karena terlalu berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu. Apalagi, kelompok-kelompok tertentu itu yang justru memiliki akses yang luas untuk melakukan pendekatan kepada para pembuat regulasi, dan memang berniat untuk mengambil keuntungan sepihak dari kehadiran omnibus law.(*)

  • Golkar Kembali Usung Tatu di Pilkada Kabupaten Serang 2020

    Golkar Kembali Usung Tatu di Pilkada Kabupaten Serang 2020

    Pengurus DPD Partai Golkar Banten dan DPD Partai Golkar Kabupaten Serang berfoto bersama usai penetapan Ratu Tatu Chasanah untuk kembali maju di Pilkada Kabupaten Serang 2020.

    SERANG , BANPOS – Partai Golongan Karya (Golkar) menetapkan Ratu Tatu Chasanah, untuk maju kembali sebagai calon Bupati Serang. Tatu kembali diusung Golkar sebagai bakal calon Bupati dua periode, dengan alasan kinerja selama menjadi Bupati Serang yang dinilai membawa perubahan yang signifikan.

    Hal itu terungkap dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD Partai Golkar Kabupaten Serang, Senin (21/10/2019).

    Ketua DPD Golkar Kabupaten Serang, Fahmi Hakim, mengatakan bahwa semua pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Serang hingga pengurus tingkat Kecamatan, sepakat untuk memenangkan Ratu Tatu menjadi Bupati Serang pada Pilkada 2020 mendatang.

    Menurutnya, dipilihnya kembali Tatu sebagai calon Bupati Serang, sebagai kader Golkar dikarenakan mampu membawa kemaslahatan bagi masyarakat Kabupaten Serang.

    “Melalui Rapimda, diusung kembali sebagai calon Bupati Serang periode 2020-2025. Kami perintahkan kepada semua kader untuk melakukan sosialisasi pencalonan Ratu Tatu Chasanah kepada masyarakat melalui door to door dan mempaparkan prestasi-prestasi yang selama ini diperoleh,” ungkapnya kepada awak media, usai Deklarasi.

    Kader Partai Golkar solid, kata Fahmi, dan harus semakin solid. Lebih lanjut, Partai Golkar berkomitmen untuk memenangkan Pilkada di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan.

    “Tentunya sudah tidak ada kata lain, kader Partai Golkar di Banten harus bekerja keras,” tegasnya.

    Ia menegaskan, Partai Golkar bangga memiliki kader seperti Ratu Tatu Chasanah, yang sukses menjadi Bupati Serang. Puluhan penghargaan telah dicapai, serta telah sukses membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Kabupaten Serang.

    “Saya yakin kader Partai Golkar masih tetap solid untuk memenangkan Ratu Tatu Chasanah menjadi Bupati Serang. Untuk terus menjadikan Kabupaten Serang semakin sejahtera,” tuturnya.

    Dalam sambutannya, Faahmi mengatakan bahwa Ratu tatu Chasanah sebagai kader Partai golkar telah mampu melakukan pembangunan insfratuktur dengan baik. Setiap desa telah merata dan membangun ribuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat yang tidak mampu.

    “Tidak ada kata lain, wajib kita menangkan bu Tatu sebagai Bupati 2 periode,” ujar Fahmi.

    Selain membangun tata kelola daerah, Fahmi juga menyebutkan, Tatu telah memberikan banyak beasiswa bagi pelajar Kabupaten. Hal ini dalam rangka menciptakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang unggul.

    “InsyaAllah ini aspirasi dari seluruh kader telah disampaikan kepada DPD dan DPP telah menetapkan melalui proses mekanisme Rapimda. Maka ditetapkan, dengan surat penetapan bahwa ibu Hajah Ratu Tatu Chasanah sebagai calon Bupati Kabupaten Serang dari Partai Golkar,” tegasnya.

    Dengan adanya keputusan tersebut, pihaknya meminta kepada seluruh kader Golkar untuk mulai menyerukan keberhasilan Tatu sebagai Bupati Serang kepada masyarakat Kabupaten Serang.

    “Mari bersama-sama melakukan konsolidasi pemenangan ibu Hajah Ratu Tatu Chasanah. Ketuk pintu masyarakat dan sampaikan bahwa bu Tatu telah berhasil membangun Serang,” serunya.

    Sementara itu, bakal calon Bupati Serang yang saat ini menjadi petahana, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, surat rekomendasi pengusungan dan dukungan dari DPD Partai Golkar Kabupaten Serang sudah diserahkan dari Ketua DPD Golkar Kabupaten Serang, disertai mandat untuk melakukan komunikasi dengan partai-partai politik di Kabupaten Serang.

    “Dalam rekomendasi disebutkan juga bahwa saya ditugaskan untuk juga melakukan komunikasi-komunikasi politik terhadap partai-partai yang ada di kabupaten Serang,” tuturnya.

    Untuk calon wakil bupati, imbuh dia,akan dibicarakan nanti kepada partai-partaipolitik pengusung. “Sebetulnya untuk posisi wakil, itu akan kita bicarakan nantikepada Partai-Partai koalisi,” tandasnya. (MUF/AZM)